Abstrak: Salah satu metode untuk mencegah penularan HIV/AIDS adalah ProgramPencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) dengan skrining universal untukkehamilan. Telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan NomorGK/MENKES/001/I/2013 sebagai dasar bagi Direktur RSUD Prov. NTB untukmengeluarkan surat edaran Nomor: 824/15/RSUDP/2017 Tentang Layanan PPIA.Penelitian ini bertujuan menganalisis penerimaan profesional pemberi asuhanterhadap kebijakan pemeriksaan serologis HIV ibu hamil di RSUD Prov. NTB,yang dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif-eksploratif. Pengambilan datadilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi lapanganserta triangulasi sebagai upaya untuk menjaga validitas data. Analisis dipertajamdengan kerangka Five Stages of Grief dan Second Victim. Para pemberi asuhansecara umum mendukung kebijakan surat edaran, meskipun ada pula yang beradadalam posisi netral. Kegiatan PPIA sudah berlangsung dan proses pelaksanaannyaamat ditentukan oleh pelayanan pada poli (VCT). Posisi para pemberi asuhanberada dalam situasi atau fase yang berbeda-beda, mulai dari fase depresi sampaikesiapan berdamai dalam penerimaan penugasan pelayanan PPIA. Perlupenanganan khusus berupa konsultasi psikologis pada profesional pemberi asuhanyang cenderung berada dalam fase depresi. Optimalisaasi pengelolaan sumber dayamanusia melalui pelatihan khusus merupakan rekomendasi yang dapatditindaklanjutiKata kunci:HIV/AIDS, PPIA, profesional pemberi asuhan

---

Prevention from Mother to Child Transmission (PMTCT) is one of the program toreduce the transmission of HIV/AIDS, including universal screening for pregnantwomen. Based on circular letter from The Minister of Health No.GK/MENKES/001/I/2013 , the director of West Nusa Tenggara Province Hospitalhas signed a circular that regulates the PMTCT in the Hospital (surat edaranNomor: 824/15/RSUDP/2017 Tentang Layanan PPIA). The aim of this study is toanalyze the acceptance of professional health worker to the Regulation of universalscreening of HIV on expectant mother in the hospital, using a descriptiveexplorative analysis with in depth interview, document survey and observation,including triangulation in order to have a valid data. Five stages of grief and secondvictim theory was used to make a precise analysis. The professional health workersupports the regulation of PMTCT in the hospital generally, few of them stands inneutral position. PMTCT program is running on condition the dependency on VCTclinic support in counseling. The health workers are in the different depressionstage of grief, including bargaining and depression stage in order to accept theobligation on PMTCT. Particular recommendation of psychology consultation fordepression stage. Need more effort to optimalyze the management of humanresources with special training as a strong recommendation.Keywords: HIV/AIDS, PMTCT, professional health worker.

Abstrak: Kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai Keselamatan Pasien dituangkan dalamIUndang-UndangInomor 44Itahun 2009Itentang RumahISakit, khususnyaIpasal 43. Kemudianudijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Kebijakan ini menjadi dasar kewajiban pelaksanaan Keselamatan Pasien bagi rumah sakit. Rumah sakit jiwa mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan dengan rumah sakit umum, termasuk dalam ranah Keselamatan Pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam kurang standarnya Keselamatan Pasien ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan. Penelitianiini adalahipenelitian kualitatifidengan desainideskriptif yangidilaksanakan di RSJDeSungai BangkongeProvinsi KalimantaneBarat. 9 orangeinforman terlibatedalam penelitianfini. Pengumpulanfdata dilakukanfdenganfobservasi, telaahfdokumen, diikuti wawancaraimendalam danikemudian dilakukanianalisis dataikualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 kelompok besar dalam kinerja penyelenggaraan keselamatan pasien belum terlaksana optimal. Telah ada produk kebijakan keselamatan pasien berupa keputusan direktur untuk pembentukan Sub Komite Keselamatan Pasien sebagai bagian dari Komite PMKP, namun hanya 1 dari 7 tugas Sub Komite Keselamatan Pasien yang telah dilaksanakan. Untuk ketersediaan sumber daya, terdapat kekurangan SDM keperawatan dan keamanan, serta belum adanya SOP dan panduan lainnya yang mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien. Telah ada struktur organisasi yang relatif baik dalam bentuk Sub Komite Keselamatan Pasien. Kekurangan yang ditemukan dalam komponen kewenangan adalah belum adanya petugas Penggerak Keselamatan Pasien, serta adanya sikap menyalahkan individu dalam penerapan pelaporan IKP. Pada komponen fasilitas masih terdapat banyak kekurangan pada sumber daya penunjang, antara lain belum lengkapnya fasilitas fisik penunjang keselamatan dasar, tidak terdapat ruangan khusus dan fasilitas pendukung untuk administrasi, kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya pada alat physical restraint dan sistem informasi untuk pendataan IKP yang baik. Dari komponen komunikasi terdapat kekurangan terutama pada jalur transmisi yang digunakan, yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang terencana kepada para pelaksana pelayanan. Pada komponen pelatihan ditemukan standar pendidikan belum dipenuhi oleh RSJDSB untuk seluruh petugasnya. Tidak ada kebijakan insentif untuk petugas pelaksana dalam Penyelenggaraan Keselamatan Pasien. Secara keseluruhan implementasi kebijakan keselamatan pasien di RSJDSB tahun 2019 disimpulkan belum optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pada ketersediaan sumber daya dan pelaksanaan program penyelenggaraan keselamatan pasien.

Abstrak: Komunikasi terapeutik yang efektif dan efisien antara perawat dan pasien adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan pasien merupakan salah satu hal yang mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara komunikasi terapeutik terhadap tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dengan desain korelasi yang melibatkan 100 pasien yang dipilih secara random sampling. Data dianalisis dengan korelasi pearson, uji T independen dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien. Tahapan komunikasi terapeutik yang paling berhubungan dengan kepuasan pasien adalah tahap kerja. Saran dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan komunikasi terapeutik dengan melakukan pelatihan komunikasi terapeutik untuk meningkatkan kepuasan pasien.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS
Kata Kunci: rumah sakit, penyebab, penundaan klaim, BPJS Kesehatan

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.
The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January- September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.
Keywords: hospital, causes, pending claims, National Health Care Security

Abstrak: Insiden Keselamatan Pasien diasosiasikan dengan kehilangan nyawa ataupun disabilitas permanen. RSUD Jati Padang, rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta, baru setahun berdiri, namun sudah ada 11 insiden yang diketahui dari Laporan dan Analisis Insiden Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Januari Juni 2018 di RS tersebut. Dalam rangka persiapan akreditasi, peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Jenis penelitian merupakan studi kasus, didahului dengan pengisian checklist yang disesuaikan dengan persyaratan permenkes No 11 tahun 2017 yang dikuantifikasi untuk melihat gap antara current situation dengan persyaratan permenkes. Penelitian dilanjutkan dengan Consensus Decission Making Group (CDMG) untuk menganalisis penyebabnya dan tindak lanjut untuk meningkatkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang masih kurang. Dari CDMG didapatkan 11 akar penyebab masih rendahnya penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang.

Abstrak:

---

Abstrak: Latar belakang: Salah satu tugas seorang perawat adalah memberikan asuhan keperawatan. Yang dimaksud asuhan keperawatan adalah penjabaran dari target mengenai tingkat kinerja, kualitas struktur, proses pemberian asuhan keperawatan, hingga diperoleh suatu hasil yang kemudian dapat dinilai. Di RSU Bintang sendiri kinerja perawat belum dilakukan secara baik dan benar, dan dalam sidak acak selalu terdapat rekam medis dokumentasi asuhan keperawatam yang tidak lengkap, sehingga ini merupakan cerminan dari kurangnya kinerja perawat. Disisi lain pendokumentasian merupakan indikator dari mutu rumah sakit, sehingga hal tersebut menjadi masalah apabila pendokumentasian tidak dilakukan dengan lengkap dan akurat.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat dalam melakukan dokumentasi asuhan keperawatan di Unit Rawat Inap RSU Bintang
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis cross sectional yang dilakukan pada perawat di instalasi rawat inap RSU Bintang. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap hubungan dari motivasi, kepemimpinan kepala ruangan terhadap kinerja perawat dalam melakkukan pendokumentasian asuhan keperawatan.
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara asppek motivasi kerja yaitu persepsi peran (OR: 12,38; p=0,001), desain pekerjaan (OR: 8,72; p=0,002), kondisi kerja (OR: 29,2; p<0,001), dan pengebangan karir (OR: 7,31; p=0,005) terhadap kinerja perawat. Kemudian berdasarkan variabel kepemimpinan kepala ruangan, aspek kredibilitas (OR: 12,91; p<0,001) dan komunikasi (OR: 8,8; p=0,003) memiliki hubungan dengan kinerja perawat dalam melakukan dokumentasi. Melalui analisis multivariate ditemukan bahwa persepsi peran merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam kinerja perawat dalam melakukan dokumentasi asuhan keperawatan (aOR: 19,2); p<0,05).
Simpulan: persepsi peran, desain pekerjaan, kondisi kerja, dan pengembangan karir, kredibilitas kepala ruangan, dan komunikasi kepala ruangan merupakan faktor motivasi yang mendukung untuk tercapainya kinerja perawat yang baik dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan di unit rawat inap RSU Bintang.

---

Background: One of the duties of a nurse is to provide nursing care. What is meant by nursing care is the elaboration of the target regarding the level of performance, the quality of the structure, the process of giving nursing care, to obtain a result which can then be assessed. In the Bintang Hospital itself the nurse's performance evaluation has not been done properly and correctly, and in random inspection there is always an incomplete medical record for nursing care, so this is a reflection of the lack of performance of nurses. On the other hand documentation is an indicator of hospital quality, so that it becomes a problem if documentation is not done completely and accurately.
Objective: This study aims to study various factors that influence the performance of nurses in conducting nursing care documentation in the Star Hospital RSU Inpatient Unit
Method: This study used a quantitative approach with cross sectional analysis carried out on nurses at the inpatient hospital of Bintang Hospital. This study evaluates the relationship of motivation, leadership of the head of the room to the performance of nurses in documenting nursing care.
Results: This study shows that there is a relationship between work motivation aspects, namely perceptions of role (OR: 12.38; p = 0.001), job design (OR: 8.72; p = 0.002), work conditions (OR: 29.2; p <0.001), and career development (OR: 7.31; p = 0.005) on nurse performance. Then based on head room leadership variables, aspects of credibility (OR: 12.91; p <0.001) and communication (OR: 8.8; p = 0.003) have a relationship with the performance of nurses in conducting documentation. Through multivariate analysis it was found that perceptions of role were the most influential factors in nurse performance in carrying out nursing care documentation (aOR: 19,2); p <0.05).
Conclusions: perceptions of roles, job design, working conditions, and career development, credibility of the head of the room, and communication of the head of the room are supporting motivational factors to achieve good nurse performance in documenting nursing care in the inpatient unit of Bintang Hospital.

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diberlakukan . Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah DinasKesehatan, direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahanbertanggung jawab kepada Dinas kesehatan. Rumah sakit Umum daerahProvinsi NTB sampai saat ini belum melakukan Implementasi . TujuanPenelitian ini untuk Mengetahui kesiapan Implementasi Kebijakan PeraturanPemerintan Nomer 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah di Rumah sakitUmum Daerah Provinsi NTB., Terdapat 4 Variabel yeng menentukankeberhasialan Implementasi antara lain komunikasi, sumber Daya , Disposissidan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptifkualitatif. Dengan wawancara Mendalam , telaah dokumen dan Observasi .Hasil penelitian ini, Rumah sakit Umum Daerah provinsi Tidak Siap untukImplementasi kebijakan ini ,dari sisi Komunikasi , Struktur birokrasi, SumberDaya, Disposisi , saran kepada pemerintah Provinsi perlu adanya kebijakankhusus terhadap kelembagaan Rumah sakit umum daerah provinsi NTB agardapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat .Kata Kunci : Kesiapan Implementasi , Struktur Birokrasi, Sumber daya,Disposisi, Komunikasi

---

Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.

Abstrak:

---

Abstrak: Latar Belakang: Prevalensi HIV/AIDS di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, termasuk di Bali dan Gianyar, namun pemanfaatan VCT masih rendah, di Gianyar hanya 28,4%. Rendahnya pemanfaatan VCT berhubungan dengan faktor-faktor seperti umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan HIV-AIDS dan VCT, persepsi pelayanan kesehatan, stigma, diskriminatif, dukungan pasangan, keluarga dan teman, dukungan petugas kesehatan, dukungan LSM, keterampilan petugas dan akses ke pelayanan kesehatan. Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan klinik VCT HIV-AIDS di RSUD Sanjiwani, Gianyar tahun 2017. Metode: Penelitian ini adalah studi potong lintang, metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh responden yang berkunjung ke klinik VCT RSUD Sanjiwani. Sampel adalah seluruh responden yang berkunjung ke klinik VCT bulan Oktober sampai November 2017 yang memenuhi kriteria inklusi, bersedia ikut dalam penelitian dan menandatangani inform consent dan sampel diambil secara konsekutif. Pengumpulan data primer dengan wawancara menggunakan kuesioner, data sekunder diambil dari register kunjungan klinik VCT. Analisis data menggunakan spss dan penyajian hasil dalam bentuk tabel. Hasil: Terdapat 70 responden yang ikut dalam penelitian ini, didapatkan hubungan bermakna antara umur, pengetahuan VCT, sikap keluarga, sikap pasangan, dukungan LSM, akses pelayanan kesehatan dengan persepsi individu. Adanya hubungan bermakna antara umur, pendidikan, pengetahuan HIV-AIDS, pengetahuan VCT, persepsi pelayanan kesehatan, stigma dan diskriminasi, sikap keluarga, sikap pasangan, sikap petugas kesehatan, dukungan LSM, keterampilan petugas kesehatan dan persepsi individu terhadap pemanfaatan VCT. Persepsi individu, stigma dan diskriminasi merupakan tiga faktor dominan berhubungan dengan pemanfaatan VCT. Kesimpulan: terdapat berbagai faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan VCT, pada penelitian ini persepsi individu, stigma, umur dan diskriminasi behubungan dominan terhadap pemanfaatan VCT. Adanya stigma dan diskriminatif yang tinggi, serta rendahnya persepsi undividu, perlu dilakukan intervensi untuk mengeliminasi hal tersebut. Kata kunci: VCT, HIV-AIDS dan Pemanfaatan VCT. ABSTRACT Background: Prevalence of HIV / AIDS in Indonesia has increased significantly every year, including in Bali and Gianyar, but VCT utilization is verry low, in Gianyar just only 28.4%. The low utilization of VCT relates to factors such as age, marital status, education, employment, HIV-AIDS knowledge and VCT, health service perceptions, stigma, discrimination, partner support, family and friends, health care support, NGO support, access to health services. Aims: To know the factors related to the utilization of VCT HIV-AIDS clinic in RSUD Sanjiwani, Gianyar 2017. Methods: This research is cross sectional study, quantitative method. The study population was all respondents who visited the VCT clinic RSUD Sanjiwani. Samples were all respondents who visited VCT clinics from October to November 2017 who met the inclusion criteria, were willing to take part in the research and sign the informed consent and the sample was taken consecutively. Primary data collection by interview using questionnaires, secondary data is taken from the VCT clinic visit register. Data analysis using spss and presentation of results in tabular form. Results: There were 70 respondents who participated in this study, found significant relationship between age, knowledge of VCT, family attitudes, couples attitude, NGO support, access to health services with individual perceptions. There is a significant relationship between age, education, HIV-AIDS knowledge, VCT knowledge, health service perceptions, stigma and discrimination, family attitudes, partner attitudes, health officer attitudes, NGO support, health officer skills and individual perceptions of VCT utilization. Individual perceptions, stigma and discrimination are the three dominant factors associated with VCT utilization. Conclusions: there are various factors related to the utilization of VCT, in this study individual perceptions, stigma, age and discrimination are dominant relation to the utilization of VCT. High stigma and discrimination and low individual perceptions, need to be intervened to eliminate it. Keywords: VCT, HIV-AIDS, and VCT utilization.