Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 41299 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Meritha Sofia; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Mardiati Nadjib, Agung Waluyo, R. Muharam, Cori Tri Suryani
Abstrak: Rumah sakit membutuhkan logistik dalam pelaksanaan kegiatannya. Sama sepertipengelolaan obat di Instalasi Farmasi, pengelolaan bahan medis habis pakai yangtersedia di ruang rawat perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi agarpengelolaan BMHP di ruang rawat dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan BMHP floor stock untuksepuluh tindakan keperawatan dan menemukan permasalahannya di Unit RawatInap Gedung A. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dankualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi antara telaah dokumen,Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antarapenggunaan BMHP Floor Stock untuk sembilan tindakan keperawatan di Lantai 4dan 7. Satu tindakan keperawatan tidak dapat dibandingkan karena keterbatasandata. Ada perbedaan yang signifikan pada aspek kode CMG, Shift kerja,pendidikan terakhir, jabatan, serta level kompetensi untuk tindakan tertentu.Sedangkan untuk lama kerja, jenis kelamin dan usia tidak ada perbedaan yangsignifikan. Terdapat pengaruh Input Man (sumber daya manusia), Money(Pendanaan), Machine, Methode serta fungsi pelaksanaan dan pengawasanterhadap penggunaan dan pendokumentasian BMHP Floor Stock untuk tindakankeperawatanKata Kunci: Evaluasi; Bahan Medis Habis Pakai;Tindakan Keperawatan.
Read More
B-1976
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Mirnawaty; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Mieke Savitri, Indra Maryunif
B-1447
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Addinda Intan Mayangsari; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Pujiyanto, Hima Liliani, Suminah
Abstrak:
Tesis ini membahas Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesesuaian resume medis pada diagnosis pneumonia, hiponatremia, dan hipokalemia terhadap pedoman praktik klinis di Instalasi Pelayanan Rawat Inap Terpadu Gedung A RS Dr. Cipto Mangunkusumo. Proses verifikasi resume medis ini dilakukan oleh dokter Verifikator Internal Medis (VIM), untuk melakukan pengecekkan kesesuaian antara isi resume medis dengan biaya penagihan layanan yang telah diberikan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di ruang rawat inap. Metode yang digunakan adalah penelitian kunatitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif retrospektif. Data kuantitatif didapatkan dari telaah dokumen dengan total sampel 384 berkas (terdiri dari berkas dengan diagnosis Pneumonia, Hiponatremia, Hipokalemia) selama periode April-Juni 2020 dan 2021, sedangkan data kualitatif didapatkan dari kuesioner dan wawancara mendalam dengan enam informan penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa masih rendahnya angka kepatuhan DPJP dalam melakukan pengisian resume medis (12,5%) berdasarkan Pedoman Praktik Klinis (PPK) RS atau kolegium (PAPDI). Faktor-faktor berhubungan dengan kesesuaian resume medis terhadap PPK antara lain : kelengkapan resume medis, sosialisasi, kesesuaian pedoman verifikasi, dokumentasi, keberhasilan klaim, dan kesesuaian koding. Kata kunci: Verifikasi, Resume Medis, Pedoman Panduan Klinis
The focus of this thesis discusses factors related the suitability of medical resumes on diagnosis pneumonia, hyponatemia, and hypocalemia against the clinical practice guidelines at Intergrated Inpatient Installation Building A, Cipto Mangunkusumo Hospital. The medical resume verification process is carried out by the Internal Medical Verifier (VIM) doctor, to check the suitability between the contents of the medical resume and the service billing fee provided by the Patient Responsible Doctor (DPJP) in the inpatient room. The method used is a quantitative and qualitative research with a retrospective descriptive design. Quantitative data was obtained from a document review with a total sample of 384 files (consisting of files with a diagnosis of Pneumonia, Hyponatremia, Hypokalemia) during the period April-June 2020 and 2021, while qualitative data was obtained from questionnaires and in-depth interviews with six research informants. The results of the study stated that the compliance rate of DPJP was still low in filling out medical resumes (12.5%) based on the Clinical Practice Guidelines (PPK) or collegium (PAPDI). Factors related the suitability of medical resumes againts the clinical practice guidelines includes : completeness of medical resumes, outreach, suitability of verification guidelines, documentation, success
Read More
B-2591
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Dewi Retna Komara; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Riamin Sitorus
Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakanpengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pasca akreditasi JCI di RSUPNdr.Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalahimplementasi kebijakan pengelolaan B3 dan faktor-faktor yang mempengaruhinyayaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan stuktur birokrasi. Permasalahan yangdiangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan data dari laporan rondemanajemen dimana banyak temuan-temuan pengelolaan B3 di lapangan pascaakreditasi JCI yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkandalam kebijakan pengelolaan B3 dan juga dilihat dari data Unit K3RS dimanaterjadi beberapa insiden yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan B3 pascaakreditasi JCI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak berstruktur dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisadata dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum berjalan dengan baik. Pada faktor komunikasi: Transmisi yang kurang maksimal,ketidakjelasan kebijakan dimana secara isi yang belum lengkap danpenyampaiannya ke lapangan belum optimal serta pelaksanaan kebijakan yangbelum konsisten. Selanjutnya, pada faktor sumber daya: SDM, fasilitas dananggaran masih belum memadai. Pada faktor disposisi implementor yang jugabelum baik, para pelaksana kebijakan secara umum kurang cukup kuat memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 ini. Terakhirfaktor struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan monitoringyang belum berjalan efektif.
Kata Kunci: FMS JCI , Implemetasi, Kebijakan, Pengelolaan B3.
Read More
S-8510
Depok : FKM UI, 2014
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ernawaty; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Peter A.W. Pattinama, Minarsih Moerdoko, Dumilah Ayuningtyas
B-938
Depok : FKM UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Dewi Febrianti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Budi Hidayat, Atik Nurwahyuni, Endang Adriyani
Abstrak: Abstrak
esis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penggunaan obat non DPHO dan tingginya beban cost sharing obat pada pasien ASKES di rawat inap gedung A RSCM. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan obat non DPHO yang terdiri dari faktor Dokter Penanggung Jawab Pasien (pendidikan, spesialisasi), faktor pasien (umur, jenis kelamin), faktor kelas ruang rawat terhadap rerata biaya obat non DPHO. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan desain cross sectional.
 
Hasil penelitian menunjukkan rerata biaya obat non DPHO per pasien adalah Rp 1.511.626 atau 55,3% dari total biaya obat. Pendidikan dan spesialisasi DPJP, umur dan jenis kelamin pasien, serta kelas ruang rawat berhubungan dengan rerata biaya obat non DPHO. Rerata biaya obat non DPHO Konsultan lebih tinggi daripada Spesialis, rerata biaya obat non DPHO paling tinggi pada spesialisasi Syaraf dan paling rendah pada Gigi Mulut, rerata biaya obat non DPHO tertinggi pada pasien kelompok umur tua dan paling rendah pada anak, rerata biaya obat non DPHO pasien laki-laki lebih tinggi daripada perempuan,dan rerata biaya obat non DPHO paling tinggi pada kelas VIP (4 bed) dan VVIP, paling rendah pada kelas 2 dan 3.
 
This study is triggered by the heavy use of drugs of non-DPHO and the high burden of drug cost sharing for ASKES? patients hospitalized in Gedung A RSCM. The purpose of the study was to determine the factors associated with the prescriptions of non-DPHO comprising factors of Responsible Patient Physician (i.e. education, specialization), patient factors (i.e. age, gender), the room class factor toward the average cost of non-DPHO drugs. This study is an analytical one using cross-sectional design.
 
The results showed that the average drug cost per patient non DPHO is Rp. 1,511,626 or 55.3% of total drug costs. Education and specialization of DPJP, age and sex of the patient, as well as room class have relationship toward non-DPHO average drug costs. The average of cost of medication non DPHO from Consultant is higher than that of drugs prescribed by Specialist. The highest cost for non-DPHO is neural specialization while Dental Mouth is the lowest. Furthermore, the average cost of non DPHO in older age groups are the highest whilst children are the lowest. Finally, male patients are higher than the female, as well as VIP class (4 beds) and VVIP are the highest and the class 2 and 3 are the lowest.
Read More
B-1466
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Azani Fitria; Pembimbing: Ronnie Rivany Penguji: Mieke Savitri, Wachyu Sulistiadi, Budi Hartono, Yoshida
Abstrak:

Diagnostic Related Groups (DRGs) yaitu suatu sistem yang mengklasifikasikan pasien-pasien rawat inap rumah sakit ke dalam kelompok-kelompok (grup) yang menggunakan sejumlah sumber daya yang relatif sama berdasarkan karakteristik seperti diagnosa, prosedur, umur, komplikasi ataupun penyakit yang menyertai (comorbidity). Diagnose Related Groups (DRG’s) merupakan suatu sistem pembiayaan rumah sakit dengan menggunakan mekanisme penggantian biaya (reimbursement payment mechanism) yang berguna untuk melakukan pengukuran terhadap sumber daya rumah sakit yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien dengan menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien (Willems et al. 1989). Selain memberikan fokus dalam masalah penghitungan biaya, Casemix juga memberikan standar nasional mengenai berapa biaya yang harus dikenakan untuk diagnosis tertentu. Hal ini memberikan kepastian sekaligus transparansi pada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian, biaya dapat diprediksi, dan keuntungan yang diperoleh rumah sakit pun dapat lebih pasti. Kelahiran bayi dapat dilakukan secara per abdominal melalui seksio caesaria maupun pervaginam baik secara spontan maupun dengan bantuan alat (vakum dan forcep). Walaupun insidens partus pervaginam dengan bantuan instrument hanya 1 diantara 10 persalinan, namun tindakan ini dapat mengakibatkan risiko mortalitas dan morbiditas yang cukup tinggi terhadap ibu dan janin sehingga operator yang melakukan tindakan haruslah seseorang yang benar – benar kompeten (Hayman 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyakit penyulit dan penyerta (casemix) AR-DRG berbeda dengan pola penyakit DRG Indonesia khususnya pada tindakan vakum dan forsep dimana AR-DRG hanya mengklasifikasikan pola penyakit penyerta dan penyulit menjadi with severe comorbidity and complication dan without comorbidity and complication. Sedangkan DRG Indonesia (dengan pengambilan sampel di RSCM) mengklasifikasikan pola penyakit pada tindakan ekstraksi vakum dan forsep menjadi : EV/EF Murni, EV/EF dengan penyerta, EV/EF dengan penyakit penyulit dan EF/EV dengan penyerta dan penyulit. Penyakit Penyulit yang menjadi pola penyakit antara lain PreEklamsia Berat, Pre-Eklamsia Ringan, Hipertensi dalam kehamilan, Ketuban pecah dan Inersia PK 1 Aktif. Penyakit penyerta yang menjadi pola penyakit adalah bekas seksio. Penyakit penyerta dan penyulit yang menjadi pola penyakit antara lain PEB dan Bekas Seksio dan Ketuban Pecah & Bekas Seksio. Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep murni (O02B) adalah sebesar Rp. 3,570,552.54, dengan lama hari rawat 2 hari. Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyerta (O02A) adalah sebesar  Rp 3,810,507.42, dengan lama hari rawat 3 hari, Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyulit (O02A) rata – rata Rp 3,528,798.93 dengan lama hari rawat 4 hari. Terakhir, Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyakit penyerta dan penyulit (O02A) Rp. 3,615,238.61 dengan lama hari rawat 4 hari. Terdapat penurunan tarif yang signifikan antara tarif tindakan ekstraksi vakum dan forsep mulai dari 14 % sampai dengan 30 % apabila komponen gaji dan obat dikeluarkan dari perhitungan. Perlunya telaah lebih lanjut terhadap adanya INA CBG’s (Indonesia Case-Based Group) sebagai kelanjutan dari INA DRG yang mulai diberlakukan oleh Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2011. Daftar Bacaan : 31 (1986 – 2010)

 

Diagnostic Related Groups (DRGs) is a system that classifies patients who were hospitalized in groups (group) that uses a number of resources which are relatively similar based on characteristics such as diagnosis, procedures, age, complications or illnesses that accompany (comorbidity). Diagnose Related Groups (DRG's) is a system of hospital’s financing using the reimbursement payment mechanism which is useful to make the measurement of hospital resources and used to provide optimum service to patients by ensuring the effectiveness and efficiency of health services (Willems et al. 1989). Besides focusing on costing issue, case mix also provides national standards on how costs should be imposed for a specific diagnosis. This provides certainty as well as transparency in public as a user of health services. Thus, predictable cost and hospital’s revenue can be more certain. The birth of a baby can be done by abdominal or caesarean section either spontaneously with the help of instrument (vacuum and forceps). Although the incidence of vaginal parturition with the aid of instruments only 1 in 10 deliveries, but this action could result in risk of mortality and morbidity to mother and fetus so the operators should be someone who is competent (Hayman 2005). The study reported that patterns of complications and comorbidity diseases (case mix) of AR-DRG has different patterns with INA DRG, especially on vacuum and forceps extraction where the AR-DRG only classify patterns  with severe complication and comorbidity and without comorbidity and complication. While DRG Indonesia (with sampling in RSCM) classify the pattern of disease in vacuum extraction and forceps action becomes: without comorbidity and complication, with comorbidity, with complications and with severe comorbidity and complications. Disease that became the pattern of disease complications including severe pre-eclampsia, Mild Pre-eclampsia, Hypertension in pregnancy, premature ruptur of the membrane and active phase inertia. Comorbidities that became the pattern of disease is a former delivery with caesarean section. Severe Complication and comorbidity are include mixture of former delivery with caesarean section and severe pre-eclamptia and premature rupture of the membrane and former delivery with caesarean section. Cost of Treatment vacuum & forceps extraction wo/ complication and comorbidity (O02B) is 3,570,552.54 IDR, with average length of stay 2 days. Cost of treatment vacuum & forceps extraction with comorbidity (O02A) is Rp 3,810,507.42 IDR, with average length of stay 3 days, cost of treatment vacuum & forceps extraction with complications (O02A) is 3,528,798.93 IDR with average length of stay 4 days and the Cost of Treatment vacuum & forceps extraction with severe comorbidities and complications (O02A) 3,615,238.61 IDR with average length of stay 4 days. There is a significant reduction in vacuum and forceps extraction’s tariff ranging from 14% to 30% if the salary component and the drugs excluded from the calculation. The need for further study of the CBG's INA (Indonesia Case-Based Group) as a continuation of the INA DRG which will be started by the Ministry of Health of Indonesia in 2011. References : 31 (1986 – 2010)

Read More
B-1336
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Heppi Kartika Rahmawati; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Helen Andriani, Pujiyanto, Eka Ginanjar, Hima Liliani
Abstrak:
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan klasifikasi medis dan koding dipilih sebagai ruang lingkup penelitian, memiliki jumlah pending yang terbesar sepanjang tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akar penyebab terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan pada klasifikasi medis dan koding pasien rawat inap di Departemen IKA, khususnya pada pending klaim yang berulang, pada tahun 2019 serta dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sebagai upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan melakukan telaah dokumen rekam medis cetak maupun elektronis atas berkas klaim pasien rawat inap di Departemen IKA pada bulan Juli-Desember tahun 2019, studi literatur serta wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim yang mengalami pending klaim berulang. Informan yang terlibat sejumlah 16 orang dari berbagai stakeholder terkait. Validitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan, masalah yang menyebabkan pending klaim berulang sesuai ruang lingkup penelitian terdiri dari proses pembuatan Panduan Praktik Klinis (PPK) di Departemen memakan waktu lama, perbedaan pemahaman antara RSCM dengan BPJS, perbedaan kualitas penulisan resume medis PPDS dan DPJP, supervisi DPJP terhadap penulisan resume medis kurang baik, pemilihan kode yang kurang tepat, serta perubahan Verifikator BPJS, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait ketepatan diagnosis, permasalahan sistem distribusi PPK yang sudah jadi tidak menjamin tersosialisasinya PPK dengan baik, sistem yang menjamin penulisan resume medis setiap peralihan rawat, baik ruangan maupun dokter belum ada, belum adanya sistem monitoring terkait klaim dan pending klaim, serta server dan networking terkadang bermasalah. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, training kepada DPJP terkait pengisian resume medis tidak dilakukan secara tersistem, SDM IT yang terbatas, anggaran training yang diberikan terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran atas laporan bulanan yang sudah dibuat terkait penyebab pending klaim, belum adanya evaluasi terhadap perbaikan penulisan resume medis, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait kelengkapan resume medis, belum adanya ceklist atas revisi yang diminta baik dari pihak RSCM maupun BPJS, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang dapat mengatasi masalah beban pekerjaan DPJP, dalam SOP resume medis belum ada aturan terkait penulisan resume medis jika terjadi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, misalnya EHR,terutama terkait pelayanan, belum tertanamnya kaidah koding dalam EHR, serta sistem pemantauan IT tidak dapat diakses secara mobile. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar masalah yang terkait langsung dengan proses klaim, maka direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending klaim. Sistem tersebut berada, baik di intra RSCM maupun antara RSCM dengan BPJS. Secara Nasional, Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi, yang salah satu manfaatnya untuk membantu terlaksananya program JKN.
The Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program has been held by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan since January 1, 2014. The Department of Pediatric and medical and coding classification have the largest number of pending throughout 2019. The purpose of this study was to analyze the root causes of recurring pending claims of BPJS Kesehatan in the medical classification and coding of inpatients at the Pediatrics Department, in 2019 and provide recommendations to management in improving the claims system. This is a case study approach and root cause analysis by reviewing printed and electronic medical record documents of inpatient claim files at the Pediatrics Department in July-December 2019, literature studies and in-depth interviews. We study the 147 claim files that have recurring pending claims. There were 16 informants involved. We triangulate theories, data sources and methods to validate the data. The results showed, the problems occured were the time-consuming process of making Clinical Practice Guidelines (CPG) in the Department, differences in understanding between RSCM and BPJS, differences in the quality of PPDS and DPJP discharge summary writing, DPJP supervision of discharge summary writing were poor, inaccurate code selection, the changes of the BPJS Verifier, there has been no detailed causes evaluation of pending related to the accuracy diagnosis, the problems with the CPG distribution system, a system that guarantees the writing of discharge summarys every time a change of care, and there is no monitoring system regarding claims and pending claims, and servers and networking which sometimes have problems. The root cause found were limited human resource (HR) of the Pediatrics Department, there is no system of training for DPJP related to filling out discharge summarys, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly/ semester evaluation regarding the causes of pending claims, There is no evaluation on the improvement of discharge summary writing, there is no evaluation of the causes of pending in more detail regarding the completeness of the discharge summary, there is no checklist for the revisions, there is no socialization mechanism for the results of the agreement with the BPJS, the supervision system has not been established discharge summary writing that can solve the DPJP workload problem, in the discharge summary SOP there are no rules regarding discharge summary writing in case of a change of care, a monitoring system has not been made in each stakeholder, the lack of use of information systems other than e-office, for example EHR, especially related to medical care. service, the coding rules are not embedded in the EHR, and the IT monitoring system cannot be accessed by mobile. To address the root causes that is directly related to the claim process, it is recommended creating an integrated claim system to help processing, monitor and evaluate claims or resolve pending claims, which located both within the RSCM and between RSCM and BPJS. Nationally, the government needs to develop an integrated health information system, one of which is to help implement the JKN program
Read More
B-2188
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Cissie Nugraha; Pembimbing: Mary Wangsarahardja; Penguji: H. M Hafizurrachman, Wresti Indriatmi
Abstrak:
Rumah sakit harus selalu berusaha untu.k meningkatkan mutu pelayanannya kepada pasien untuk menjadi yang terbaik di era globalisasi saat ini, Salah satu upaya untuk mengukut mutu pelayanan kesebatan adalah dengan mengukur kepuasan pasien. Saat ini beJum ada instrumen yang sahih dan handal untuk mengukur kepuasan pasien di lnsta1asi Rawat Jalan Poliklinik Kulit dan Kelamin RSCM. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan instrumen yang sahih dan handa1, untuk mendapatkan gambaran karakteristik pasien dan tingkat kepuasan pasien. Jenis penelitian berupa kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan metode systemaric random sampling, Metode pengukuran kepuasan dengan menggunakan konsep ServQual. Penelitian ini menghasilkan instrumen yang sahih dan handal untuk mengukur kepuasan pasien, dengan nilai corrected item total correlation dan Crombach S alpha > 0,361, dan mempunyai bubungan yang kuat dan sempurna (r > 0.5). Sebagian besar responden memiliki persepsi baik terhadsp cilta RS (68,4%). persepsi mabal terhadap tarif(89,55%), ingin kembali berobat ke Poliklinik Kulit dan Kelamin RSCM (86,5%) dan ingin merekomendasikan kepada teman atau keluarga (84,2%). Responden yang puas adalab 18,8% dan yang Hdak puas adalah 81.2%. Nilai kapuasan tertinggi didapat pada aspek empati (0,84) dan teretulah pada aspek ketanggapan (0,80). Diperlihatkan juga adanya bubungan antara persepsi responden terhadap citra RS dengan tingkat kapuason (p=0.036), kepuasan dengan keinginan berobat kembali (p=0.024), kepuasan dengan keinginan merekomendasikan (p=O,Ol3), persepsi terhadap citra RS dengan keinginan berobat kembali (p=O,OOO), persepsi terhadap klinik RS dengan keinginan merekomendasikan klinik.
Read More
B-1008
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Widya Purnama Sari; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Puput Oktamianti, Yunia Irawati, Eka Yoshida
Abstrak: ABSTRAK Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memiliki nilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan Rumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam, memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada pada Unit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter Spesialis Mata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNS sehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medis belum memiliki jabatan fungsional pendidikan. Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Mata dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian diri sendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepada staf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikan pangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memiliki publikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnya proses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagian staf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian. Kata kunci: Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional ABSTRACT In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year 2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an award given for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to the State. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their work performance and service. Because promotion is an award and each award has a value if the promotion is given to the right person and on time. Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety of subspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Based on the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14 Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status so that there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff did not have functional educational positions. It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department of Ophthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessment variable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depth interviews with medical staff where information was obtained which affected the delay in promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and did not have publications so that they could not take care of the increase in academic lecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion and inpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing research Keywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure
Read More
B-2059
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive