Abstrak: ABSTRAK Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yang dilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolak pembentukan Satker BLU di lingkungan Polri (Rumkit Bhayangkara). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan kepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumen masih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun dewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tata kelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudah berjalan baik sesuai dengan asas BLU. Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitu meningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yang tercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman dan edukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola Public Service Agency (BLU) is a government agency established to provide services to the public in the form of providing goods and / or services sold without prioritizing profit and in carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police of the Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying out bureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by Bhayangkara Hospital to the community become an integrated part of the reform of the police bureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on Hospital Financial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia is the starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri(Rumkit Bhayangkara).The purpose of this research is to analyze the implementation of governance policy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital. The study was conducted through secondary data analysis and in-depth interviews with the head of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat Hospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, and representatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This research used qualitative method through in-depth interview technique and observation of document review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU give positive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that there is an increase of hospital's income, the implementation of BLU governance in Bhayangkara Hospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principles applicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness in the form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluation activities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK-BLU applied in Bhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009 about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance In Bhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well in accordance with the principle of BLU. The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improve the service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such as substantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 on article 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement the Financial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital Keywords : Public Service Agency (BLU), Bhayangkara Polri Hospital, implementation, governance

Abstrak: Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporategovernance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutupelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalahinstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktikberbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai PengelolaanKeuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagaiinstansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasitata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawadan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaiankelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat)unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktorterkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman,yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA,pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapantarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan &pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatankualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU diKementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruhpemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi &evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment,peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai.Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilansuatu negara dalam mencapai tujuannya.Kata kunci:Good corporate governance, RS BLU, 4 RS vertikal tipe A, evaluasi, PP 23/2005.

Abstrak:

ABSTRAK Ada empat kriteria dasar dalam mengukur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pembahasan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam laporan keuangan, karena kondisi keuangan dianggap paling penting untuk menentukan perencanaan dan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Analisa laporan keuangan di RS Bhayangkara Tk.I. R. Said Sukanto Jakarta sangat diperlukan karena untuk memperoleh gambaran kinerja keuangan sesuai dengan Badan Layanan Umum. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sesuai dengan jenis layanannya. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi keuangan, BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya BLU menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan analisa dampak Badan Layanan Umum terhadap kinerja di RS Bhayangkara Tk.I. R. Said Sukanto. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dalam hal yang khusus penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai evaluasi, berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standard an program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian akan menjelaskan suatu fenomena. Penelitian ini merupakan hasil dari analisa terhadap laporan keuangan badan layanan umum RS Bhayangkara TK.I. R Said Sukanto, analisa dilakukan secara deskriptif sehingga laporan penelitian ini akan membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2010 sampai dengan 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kurang baiknya laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan di RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. Sehingga dalam meningkatkan kinerja keuangan harus membuat sistem keuangan (billing system), penambahan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan  akuntansi dan peningkatan pada fungsi pengawan internal rumah sakit sehingga memperbaiki dalam proses pendapatan rumah sakit, rekapitulasi dan membuat laporan keuangan agar lebih akuntabilitas, manajemen dan transparansi. Kata kunci:  Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

---

 ABSTRACT There are four basic criteria in measuring financial report namely report budget realization report 's report cash flow and the record on financial report. Discussion on report budget realization ' s report cash flow and the record on financial report is very important in the financial report, because the financial condition considered the most important to determine planning and short-term investments and long term. Analysis of the financial report in  hospital Bhayangkara Tk. I. R. Said Sukanto  in jakarta is particularly necessary because to acquire a sense of financial performance in accordance with a public service body. Accounting and financial report blu held in accordance with the accounting standard financial , conforming to a type its service. In the event that there is no finance, the accounting standard accounting standard of public service can apply specific industrial after having obtained approval from the minister of finance. In order of responsibility for financial management and activities of its service public service arrange and present the financial statements and reports performance. To reach the goal should be done analysis the impact of a public service body on the performance in the hospital Bhayangkara Tk. I. R. Said Sukanto. This research is a research evaluation in terms of the special research this can be expressed as the research but in other respects also can be expressed as a means of evaluation, it is part of the decision making process to compare an event, activities and products with standards and programs that have been set. Evaluation as research will shed light on a phenomenon. This research is the result of analysis of financial statements public service agency hospital Bhayangkara Tk. I. R Said Sukanto, the analysis done in a descriptive so that this research report will discuss about the realization of the Budget Report, balance sheet, cash flow statement and notes to the financial statements in 2010 to 2011. This research result indicates the less good news financial report as report budget realization ' s report cash flow and the record on financial report at hospital Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. So in improving financial performance should make financial systems (billing system) so as to improve the process of hospital revenues, and create financial statement recap for more accountability, transparency and management. Key words:  Financial Report, Report the realization of the budget, Balance sheet, Cash flow, Notes to financial statemen

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak:

---

Abstrak: Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan hal yang amat penting dan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagai pertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses penyusunan laporan keuangan di RSJPD Harapan Kita dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan nilai aset sebesar Rp.971.630.323.566,- di tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana (PMD) dan Akuntansi memiliki latar belakang pendidikan sebanyak 53,1% sarjana (S1) ke atas dan didapati 37,5% pejabat struktural tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Kondisi ini terjadi karena proses pengangkatan pejabat struktural belum dilakukan secara terbuka, tetapi melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat), pada akhirnya keputusan Direktur Utama yang menentukan. Namun demikian kendala ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sistem pengendalian internal akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan, belum adanya validitas pada transaksi pendapatan tunai, pada proses pengakuan pendapatan piutang BPJS membutuhkan waktu 2-3 bulan dikarenakan proses verifikasi keuangan internal kekurang petugas dan belum dibantu oleh aplikasi komputer. Sedangkan untuk sistem pengendalian akuntansi pengeluaran penggunaan kartu pengawas sebagai kartu kendali belum optimal, kartu pengawas harus diterbitkan setelah proses pengadaan selesai sehingga dapat memantau berita acara serah terima (BAST) untuk mencegah keterlambatan proses pengesahan belanja. Perlunya membangun sistem informasi akuntansi rumah sakit yang terintegrasi sehingga membantu komunikasi antar unit kerja dan mengontrol aliran dokumen, lebih lanjut menghasilkan laporan keuangan secara real time. Peran auditor internal lebih diharapkan berperan sebagai katalisator dengan memberikan bimbingan dan ikut aktif dalam proses bisnis. Kata kunci : Laporan Keuangan BLU, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal Akuntansi, Penggunaan TI, Auditor Internal The Financial Statement of the Public Service Agency (BLU) is very important and inseparable from the Financial Statements of its parent Ministry as accountable for public funds and also provides reasonable assurance on the accountability and transparency of the use of the state budget. The purpose of this study is to see the process of preparing financial statements at RSJPD Harapan Kita by using qualitative research methods. With the asset value of Rp.971.630.323.566, - in the year 2015. The results show the competence of human resources (HR) in the Treasury and Mobilization Fund (PMD) and Accounting has educational background of 53.1% bachelor to Over and found 37.5% of structural officials have no economic or accounting education background. This condition occurs because the process of appointment of structural officials has not been done openly, but through the agency of consideration of rank (baperjakat), ultimately the decisions of the President Director determine. However, this obstacle can be overcome by providing education and training held by the Ministry of Finance and the Ministry of Health. Accounting internal control system related to the preparation of financial statements, the absence of validity on cash income transactions, the recognition process BPJS receivable income takes 2-3 months due to the internal financial verification process lack of officers and has not been assisted by computer applications. As for the accounting control system, the use of supervisory card as the control card is not optimal yet, the supervisory card must be issued after the procurement process is completed so that it can monitor the acceptance report (BAST) to prevent the delay of the approval budget. The need to build an integrated hospital accounting information system that helps communicate between work units and control the flow of documents, further generating financial reports in real time. The role of internal auditors is more expected to act as a catalyst by providing guidance and actively participating in business processes.. Keywords: BLU Financial Report, State Financial Management Accountability, Human Resource Competence, Accounting Internal Control System, IT Utilization, Internal Auditor

Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline

Abstrak: Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga. Kata kunci: Proses penetapan ;Kesiapan; PPK BLUD. This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition. This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number vii 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency. Key words: Process Determining; Readiness Process ;Public Service Agency