Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.

Abstrak: Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam SustainableDevelopment Goals (SDGs) 2030,mengisyaratkan bahwa PTM secara global telahmendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalamprogram pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu(Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melaluiPosbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tanu 2016 tentang standar pelayananminimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skriningsesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangberhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional denganpendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengansampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan ujiRegresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkanPosbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatanPosbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024)OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013)OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungankeluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825,dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035)OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang palingdominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.

---

The introduction of Non-Communicable Diseases as one of the targets inSustainable Development Goals (SDGs) 2030, suggests that PTM globally has gainedspecial attention which is a national priority. One of the ways in PTM control programis through Posbindu PTM. Public Health Center Setiabudi in running screening throughPosbindu PTM apply Permenkes No.43 in 2016 about minimum service standard ofhealth field that every citizen age 15-59 year get standard screening. This study is aimedat determining the factors associated with the utilization of Posbindu PTM in theworking area of Setiabudi Pubic Health Center in 2018. The design of study is crosssectional with quantitative approach. The population of this study is citizens age 15-59years with the samples are 145 people. The data analysis are Chi Square test and SimpleLogistic Regression test. Result of the study is the people who utilize active PosbinduPTM is 57,9%. Variables related to the utilization of Posbindu PTM that gender (P =0.010) OR = 2,382, knowledge (p = 0,010) OR = 2,553, access to Posbindu PTM (p =0,013) OR = 2,784, family support (P = 0,037) OR = 2,153, the support of healthworkers (p = 0,004) OR = 2,825, cadre support (p = 0,000) OR = 6,970, needs willPosbindu PTM (p = 0.035) OR = 2,397. The most dominant variable is cadre supportOR = 4,680 (95% CI 2,2-10,8). The conclusion is cadre support become the mostdominant factor in the utilization of Posbindu PTM.

Abstrak:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Posbindu PTMdi wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2018. Jenispenelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupawawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Cempaka Putih belum optimal. Pada variabel input, kemampuan danketerampilan kader Posbindu PTM masih perlu ditingkatkan terutama dalamperhitungan IMT, belum sepenuhnya masyarakat bersedia membayar biaya pemeriksaanfaktor risiko PTM, dan ketersediaan sarana dan peralatan yang belum lengkap. Padavariabel proses, tahapan wawancara, pengukuran lingkar perut, dan perhitungan IMTbelum dilaksanakan secara rutin di beberapa Posbindu PTM. Pada variabel output,cakupan kegiatan pemeriksaan faktor risiko tekanan darah pada bulan Oktober-Desember tahun 2017 masing-masing sebesar 0,68%, 0,58%, 0,48% termasuk kategorimerah (<10%). Proporsi faktor risiko obesitas sentral dan tekanan darah tinggi padabulan Oktober tahun 2017 masing-masing sebesar 76,9% dan 46,4% juga termasukkategori merah. Saran dari penelitian ini antara lain memberikan bimbingan tekniskepada kader, meningkatkan sosialisasi dan advokasi, mengembangkan Posbindu PTMbergerak, melakukan penilaian secara berkala, dan menjalin kemitraan dan kerjasamalintas sektor.Kata kunci:Evaluasi Program, Posbindu PTM.

Abstrak: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM),merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM. Hasil penelitian, secara umumOutput penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5%, hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan (P1),Pengorganisasian dan penggerakkan (P2) pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas.

Abstrak: Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian PTM adalah deteksi dini faktor risiko PTM melalui program UKBM yang disebut dengan Posbindu PTM. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai gambaran pelaksanaan Posbindu PTM di Puskesmas Madiun Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dilakukan kepada informan PJ Posbindu PTM, Kepala Puskesmas, Kader Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kepala Urusan Keuangan Desa, sedangkan FGD dilakukan kepada peserta Posbindu PTM di wilayah Puskesmas Madiun. Sementara untuk data sekunder, dilakukan observasi pada sarana dan prasarana dan telaah dokumen pada dokumen ketenagaan dan pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan komponen input untuk kegiatan Posbindu PTM sudah tersedia baik dana, sarana, prasarana, dan SOP.  Namun, jumlah petugas puskesmas masih terbatas dan peran kader kesehatan kurang optimal. Dalam komponen process, kegiatan Posbindu PTM meliputi wawancara faktor risiko, pengukuran antropometri, pemeriksaan laboratorium, konsultasi dan edukasi atau penyuluhan serta rujukan bila diperlukan. Namun pada kegiatan pelaporan masih belum dilakukan secara maksimal. Pada komponen output ditemukan masalah yaitu terkait alokasi dana, kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh kader dan petugas puskesmas serta waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak puskesmas untuk meningkatkan sosialisasi Posbindu PTM dan mungkin dapat melakukan kegiatan Posbindu PTM di luar jam kerja. Dinkes diharapkan dapat memastikan Posbindu Kit diberikan tepat waktu, lebih perhatikan expired date BHP dan meningkatkan pengawasannya. Kemudian pemerintah desa atau kelurahan disarankan turut membantu memotivasi masyarakat untuk datang dan meningkatkan pemanfaatan ADD untuk bidang kesehatan.

---

Non-Communicable Diseases (NCDs) are the main cause of death in the world (74%), in Southeast Asia (55%) and even in Indonesia (73%). One of the government's efforts to prevent and control PTM is early detection of PTM risk factors through the UKBM program called Posbindu PTM. This research aims to explore in-depth information regarding the implementation of Posbindu PTM at the Madiun Health Center, Madiun Regency. This research was conducted qualitatively with a case study design. In-depth interview data collection techniques were carried out with PJ Posbindu PTM informants, Heads of Health Centers, Health Cadres, Health Services, Heads of Village Financial Affairs, while FGDs were carried out with Posbindu PTM participants in the Madiun Health Center area. Meanwhile, for secondary data, observations were made on facilities and infrastructure and documents reviewed on personnel and funding documents. The research results show components input For Posbindu PTM activities, funds, facilities, infrastructure and SOPs are available.  However, the number of community health center officers is still limited and the role of health cadres is less than optimal. In components process, Posbindu PTM activities include risk factor interviews, anthropometric measurements, laboratory examinations, consultations and education or counseling as well as referrals if necessary. However, reporting activities are still not carried out optimally. On components output Problems were found, namely related to fund allocation, lack of community knowledge and lack of socialization by cadres and health center officers and the timing of implementation. Therefore, it is recommended for the health center to increase socialization of Posbindu PTM and carry out activities outside working hours. It is hoped that the Public Health office can ensure that the Posbindu Kit is provided on time, so pay more attention expired date BHP and increase its supervision. Then it is recommended that the village or sub-district government help motivate the community to come and increase the use of ADD for the health sector.

Abstrak: Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit utama penyebab kematian terbesar di dunia, peningkatan prevalensi penderita PTM di Indonesia meningkat berdasarkan Riskesdas tahun 2013 dan Riskesdas tahun 2018. PTM menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menyebabkan tingginya mortalitas dan morbiditas pada pasien yang mengakibatkan beban pembiayaan kesehatan yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan data yang valid dan akurat untuk menciptakan sebuah program kesehatan untuk upaya pengendalian PTM, salah satunya adalah dengan memperkuat sistem informasi surveilans faktor risiko PTM. Penyelenggaraan sistem informasi surveilans faktor risiko PTM diharapkan dapat memberikan data yang vailid dan adekuat sebagai salah satu landasan dalam mengambil keputusan dan perencanaan program pengendalian PTM yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan sistem informasi surveilans faktor risiko PTM di Indonesia untuk digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi di masa mendatang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode literature review dengan basis data google scholars dan dokumen penelitian alumni FKM UI. Pendekatan input, proses, output digunakan untuk memperoleh gambaran terperinci dalam komponen penyelenggaraan sistem informasi surveilas faktor risiko PTM. Hasil pencarian diperoleh dua studi terinklusi yang menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi komponen input dalam penyelenggaraan sistem informasi surveilans faktor risiko PTM tidak memadai, komponen proses yang mencakup kegiatan surveilans belum dilaksanakan menggunakan web based system secara keseluruhan, dan pada ouput informasi didiseminakan kepada jajaran strukturl yang lebih tinggi, namun belum ada bukti yang menunjukkan hasil diseminasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kendala yang ditemui mengakibatkan sistem informasi surveilans faktor risiko PTM belum terlaksana dengan optimal. Kata kunci: Sistem Surveilans, Faktor Risiko, Penyakit Tidak Menular, Pencatatan dan Pelaporan. Non-Communicable Diseases (NCDs) is are the main cause of death in the world, the prevalency of NCDs in Indonesia increased based on according to Riskesdas in 2013 Riskesdas in and 2018. NCDs are public health problems that cause high number in mortality and morbidity in patients, which results in high burden of the health financing. With that being said, it is necessary to develop comprehensive, effective, efficient, and sustainable prevention through systematically targeted health programs. Therefore, valid and accurate data to create a health program for NCDs control efforts is highly needed by strengthening the surveillance information system risk factor of NCDs. The expectancy of implementing surveillance information systems for risk factor of NCDs to provide adequate and reliable data as a basis for making decisions and planning for the proper NCDs control program. This study aims to get an overview of apply the surveillance information systems for risk factor of NCDs in Indonesia that can be used as material for monitoring and evaluation in the future. This research is a qualitative study using the literature review method with a Google Scholars database and FKM UI alumni research documents database. The used of input, process and output approaches to get a detail picture of the components of the surveillance information systems risk factor of NCDs. The researchers get results of the search by Two inclusive studies which met the inclusive criteria showed that the resources that became the input part in the implementation of the surveillance information system risk factor of NCDs were inadequate, the process part that included surveillance activities had not been carried out using a web-based system as a whole thoroughly, and the output was disseminated to the ranks of the structure higher, but there is no evidence that the results of dissemination can be easily accessed by the public. Based on the results of this study, the researcher concluded that the obstacles encountered resulted in the surveillance information system risk factor of NCDs not being implemented optimally. Key words: Surveillance system, Risk Factors, Non-Communicable Diseases, Recording and Reporting

Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.