Abstrak: Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas HIV yang saat ini menjadi beban kesehatan di Indonesia bahkan di dunia. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut ialah dengan dirancangnya Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. Program yang telah berjalan ialah Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA). Pada tahun 2018-2019 merupakan tahap akses terbuka dengan target capaian kegiatan 60% ibu hamil diperiksa HIV. Kota Bandar Lampung hanya memiliki satu layanan PPIA di RSUD Abdul Moeloek, dimana RSUD tersebut merupakan RS rujukan Provinsi Lampung, maka dari itu perlu untuk dilakukan evaluasi terkait layanan PPIA di Kota Bandar Lampung untuk melihat capaian layanan PPIA di Kota Bandar Lampung.

Evaluasi yang peneliti lakukan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem. Pengambilan data dilakukan di dinkes dan faskes yang menyelenggarakan layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkes Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait layanan PPIA, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan terdapat perbedaan capaian indikator yang tercatat manual di dinas kesehatan Kota Bandar Lampung dan di web SIHA.

Kata kunci: anak HIV, ibu HIV, PPIA

Abstrak: Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial pada layanan antenatal, dengan integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi integrasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil yang terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok Tahun 2017.

Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data WM, FGD dan telaah dokumen dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi,sikap pelaksana, struktur birokrasi dan lingkungan sosial.

Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai program dan pedoman pelaksanaan belum optimal dijalankan hal ini berpengaruh kepada aspek lainnya yaitu ketersediaan sumber daya baik fasilitas, dana maupun SDM masih terbatas dan berfokus pada layanan di Puskesmas, struktur birokrasi berupa SOP dan fragmentasi koordinasi antar bidang yang terlibat belum terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, dukungan layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan adanya stigma negatif mempengaruhi implementasi integrasi PPIA ke layanan antenatal. Disisi lain disposisi berupa sikap pelaksana dan sumber daya berupa kewenangan sudah sesuai dengan pedoman.

Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan koordinasi efektif agar dapat melakukan pemetaan tentang apa yang sudah dilakukan sehingga akan dapat dibuat road map perencanaan dan regulasi agar proses komunikasi kepada semua pelaksana dan advokasi kepada stake holder dilakukan dengan efektif yang akan berpengaruh kepada ketersediaan sumber daya, disposisi, pembentukan struktur birokrasi dan lingkungan sosial yang mendukung implementasi kebijakan.

Keyword: Implementasi, PPIA, skrining HIV ibu hamil, antenatal

---

Prevention of mother to child HIV transmission (PMCT) in pregnant women is an essential activity in antenatal care, so that the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing the transmission vertically from mother to child. In areas with concentrated HIV epidemic status and expanded, mandatory HIV tests and counseling is offered and became part of antenatal care and laboratory examination time labor for all pregnant women. The analysis of integrated implementation is aimed at seeing the implementation of HIV screening of pregnant women that is integrated with antenatal care in Depok city ,2017.

Method in this research is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review the document by using the views of communication, resources, disposition of the attitude of the implementor, the bureaucratic structure and the social environment.

Result of the research, communication aspects of the obtained in the form of socialization about the program and implementation of the guidelines have not been optimally run. it is influential to other aspects, such availability of good facility resources, funds or human resources is still limited and focuses on public health centre, bureaucratic structure in form of SOP and coordination field fragmentation involved has not yet been integrated, the social environment in the form of community support, private health service support that is not optimal and the existence of negative stigma affect the implementation of the integration of the PMTCT to antenatal care. Disposition be implementor attitude and resources in the form of authority is in compliance with the guidelines but is not supported by the availability of resources raises the indifference of the executor.

The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal. Recommended effective coordination in order to do perform the mapping of what is already done so will can be made road map planning and regulation in order to make the communication process to managing and advocating to all stake holders is done effectively that will affect the availability of resources, establishment of a bureaucratic structure, disposition and social environment which supports the implementation of the policy.

Keyword :implementation, PMTCT, HIV screening of pregnant women, antenatal care

Abstrak: Resiko penularan HIV dari Ibu ke bayi dinegara berkembang meningkat cepatdisebabkan oleh minimnya akses intervensi. Di Indonesia sendiri kasus HIV semakinmeningkat ditiap tahunnya dan kasus HIV banyak terjadi di usia produktif dimana padausia ini banyak terdapat ibu hamil yang sangat rentan untuk dapat menularkan HIVkepada bayinya. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sangat dekatdengan negara tetangga (Singapura dan Malaysia), sehingga merupakan daerah yangsangat rentan untuk terjadinya penularan HIV/AIDS. Oleh sebab itu, perlu dilakukanupaya untuk pencegahan penyebaran penularan HIV/AIDS lebih luas terutama pada ibuhamil melalui program Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku ibu hamil dalam pencegahanpenularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) di Kota Tanjungpinang. Desain penelitianadalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel merupakan ibu hamilyang datang ke puskesmas berjumlah 130 responden. Variable yang diteliti yaitu umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dukungan petugas kesehatan, dukungan suami dan keterpaparan informasi. Variabel tersebut diukur dengan menggunakan kuisioner yang diolah hingga multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik ganda.

Hasil analisis univariat didapatkan bahwa rata-rata ibu yang berkunjung ke puskesmas mempunyai perilaku buruk sebesar 56,2%.Hasil uji chi-square didapatkan hasil bahwa yang berhubungan dengan perilaku ibu hamil dalam pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) yaitu sikap ibu, keterpaparan informasi kesehatan dan dukungan petugas kesehatan. Variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku ibu adalah dukungan dari tenaga kesehatan dengan nilai OR= 6,420 yang artinya Ibu yang mendapat dukungan dari petugas kesehatan akan berperilaku baik 6,240 kali lebih besar dibandingkan Ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan, setelah dikontrol oleh variable pendidikan, sikap dan keterpaparan informasi.

Direkomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar dapat meningkatkan upaya promosi kesehatan tentangHIV/AIDS dan meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta konseling tentang HIV/AIDS kepada ibu hamil agar ibu hamil mau melakukan pemeriksaan HIV selama kehamilan.

Kata kunci: Perilaku, HIV/AIDS, PPIA, Tenaga Kesehatan

Abstrak: PPIA merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV dan AIDS. Tujuan utamanya adalah agar bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV terbebaskan dari HIV, serta ibu dan bayi tetap hidup dan sehat. Saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan bagi Kabupaten/Kota secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dengan target capaian 100%. Target ini cukup berat bila melihat data capaian PPIA selama ini yang masih sangat rendah. Data rutin Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2017, cakupan kunjungan pertama kali ibu hamil ke tenaga kesehatan Kota Tangerang sudah mencapai 100% akan tetapi jumlah ibu hamil yang dites HIV baru berjumlah 4.230orang atau hanya 10% (SIHA, 2017). Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan kebijakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan FGD. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017 masih belum sesuai dengan kebijakan dalam Pedoman Manajemen Program PPIA dan Pedoman Pelaksanaan PPIA, sehingga output belum menggambarkan implementasi PPIA secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi, khususnya komunikasi dengan klinik, rumah sakit swasta dan bidan praktik mandiri. Faktor sumberdaya khususnya fasilitas, perlu dipertimbangan untuk distribusi reagensia dan RDT tidak hanya di puskesmas tetapi juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Faktor disposisi khususnya komitmen agar RS Kota Tangerang mampu menjadi RS rujukan PPIA. Faktor struktur birokrasi perlunya dibentuk tim lintas program/lintas sektor dalam pelayanan PPIA yang bergabung dalam topik HIV, serta penguatan pencatatan dan pelaporan bidan praktik mandiri terkait indikator ibu hamil yang dites HIV dan ibu hamil positif HIV. Kondisi sosial ekonomi mendukung pelayanan PPIA dengan adanya program jaminan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) bagi semua warga Kota Tangerang. Akan tetapi masih ada stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat ibu hamil untuk dites HIV
Kata kunci: AIDS; HIV; Implementasi Kebijakan; Kota Tangerang;

---

PPIA PMTCT is part of a series of HIV and AIDS control efforts. The ultimate goal is that infants born to mothers with HIV are released from HIV, and mothers and infants remain alive and well. Currently with the Regulation of the Minister of Health No. 43 of 2016 on Minimum Service Standards (MSP) of the health sector for the District / City explicitly states that everyone is at risk of HIV infection (pregnant women, TB patients, STI patients, transgender, drug users, and prisoners) get standard HIV testing with 100% achievement targets. This target is quite heavy when looking at data PMTCT achievement during this time is still very low. Regular data of Tangerang City Health Office in 2017, coverage of first antenatal visit to health worker of Tangerang City has reached 100% but the number of pregnant women tested by HIV is only 4,230 people or only 10% (SIHA, 2017). Therefore, the researcher conducted analysis of policy implementation of Prevention of Mother to Child of HIV Transmission (PMTCT) to get in-depth information how the implementation of PMTCT policy in Tangerang City 2017. This research is a qualitative research with data collection technique in depth interview and focus group discussion. Triangulation of sources is done by comparing data obtained from one informant with another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study done as a comparison to the information that has been obtained. The results showed that the implementation of PMTCT policy in Tangerang City in 2017 still not in accordance with the policy in PMTCT Program Management Guidelines and Implementation Guidelines of PMTCT, so that the output has not depicted the implementation of PMTCT as a whole. Communication factors are factors that affect implementation, especially communication with clinics, private hospitals and independent midwives. Resource factors, especially facilities, need to be considered for the distribution of reagents and RDT not only in puskesmas but also to private health care facilities. Disposition factors, especially the commitment to Tangerang City Hospital is able to become a reference hospital PPIA. Bureaucratic structural factors need to be established cross-program / cross-sectoral teams in PPIA services joining HIV topics, as well as strengthening the recording and reporting of independent midwives on indicators of pregnant women tested for HIV and HIV-positive pregnant women. Socio-economic conditions support PMTCT services with a free health insurance program through Universal Health Coverage (UHC) for all citizens of Tangerang City. However, there are still stigma and discrimination that can prevent pregnant women from testing HIV.
Key words: AIDS; HIV; PMTCT; policy implementation; Tangerang City

Abstrak: Tingkat penularan HIV dari ibu ke anak di Indonesia merupakan peringkat tertinggi di dunia sehingga seorang bayi baru lahir di Indonesia berisiko lebih tinggi untuk menderita beban penyakit yang tinggi (HIV/AIDS). Hal ini karena ibu hamil tidak segera mengetahui status HIV dirinya melalui tes HIV dan penggunaan terapi Anti Retroviral (ARV) yang mampu mencegah penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke anaknya juga masih rendah. Tujuan penelitian ini mengembangkan suatu intervensi kesehatan digital berupa mHealth untuk peningkatan kinerja bidan dalam perbaikan cakupan dan kualitas layanan PPIA. Metode penelitian adalah studi longitudinal dengan intervensi kesehatan digital (mHealth). Penelitian dilakukan 6 tahap. Tahap 1: Systematic literature review; Tahap 2. Rapid asesmen dan analisis kebutuhan intervensi kesehatan digital; 3. Pengembangan model intervensi kesehatan digital; Tahap 4: Pengembangan prototipe mHealth PPIA; Tahap :5 Uji penerimaan bidan terhadap prototipe mHealth PPIA; Tahap 6. Uji efikasi intervensi kesehatan digital mHealth PPIA. Uji efikasi dilakukan dengan desain studi Quasi experiment pre and post intervention with control group design. Kelompok intervensi adalah bidan puskesmas wilayah Kecamatan Cengkareng dan kelompok kontrol adalah bidan puskesmas wilayah Kecamatan Gambir dan wilayah Kecamatan Koja. Intervensi dilakukan selama 3 bulan. Analisis statistik dilakukan dengan analsis kaskade untuk mengukur keberhasilan intervensi kesehatan digital (mHealth) meningkatkan kinerja bidan dalam perbaikan cakupan dan kualitas layanan PPIA. Penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe mHealth PPIA yang mengakomodir entitas eksternal (bidan, ibu hamil HIV positif, penanggung jawab program HIV), mengintegrasikan data, memiliki fitur model prediksi HIV, sistem rujukan digital, sistem alert dan reminder serta dashboard monitoring system. Selama 3 bulan intervensi, terjadi peningkatan penerimaan bidan terhadap penggunaan mHealth PPIA setiap bulan. Efikasi penggunaan mHealth ditunjukkan dengan perbaikan kaskade layanan PPIA berupa tes HIV dan terapi ARV (test and treat) yang diperoleh secara realtime, Pencapaian kaskade layanan PPIA terjadi pada perbaikan kinerja tes HIV pada kelompok intervensi dimana sebelum intervensi proporsi tes HIV sebesar 81,64% dan sesudah intervensi proporsi tes vii Universitas Indonesia HIV 100%. Terjadi perbaikan terapi ARV dimana kualitas kepatuhan terapi ARV pada kelompok intervensi sesudah penggunaan mHealth menjadi terukur dan objektif dengan adanya bukti foto minum obat ARV dibandingkan kelompok intervensi sebelum penggunaan mHealth maupun kelompok kontrol.

Abstrak:

---

Abstrak: Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chisquare dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.
Kata kunci: Kualitas Penyedia Layanan Keluarga Berencana, Putus Pakai Kontrasepsi Modern

---

The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.
Keywords: Modern contraceptive discontinuation, Quality of family planning service providers

Abstrak:

Latar belakang: Semua ibu hamil memerlukan akses cepat ke perawatan emergensi obstetric melalui sistem rujukan yang efektif. Fasilitas Kesehatan Primer sebagai lini pertama sistem rujukan memiliki peran dalam keputusan merujuk dan mengantarkan ibu mendapatkan perawatan emergensi obstetric dengan aman dan tepat waktu. Kelemahan dalam manajemen kesehatan beresiko meningkatkan keterlambatan yang mengancam keselamatan ibu hamil.
Metode: Desain penelitian Explanatory sequential mixed methods dengan populasi yaitu Puskesmas dan Praktek Bidan. Pada tahap kuantitatif menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan studi ekologi untuk menilai kapasitas deteksi dini komplikasi dan pengiriman rujukan, membuat pemetaan antar Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi faktor manajemen yang mempengaruhinya. Pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Data dianalisis menggunakan regresi logistik berganda. Tahap kualitatif dilakukan wawancara mendalam pada Bidan dan Pasien yang dirujuk untuk mengali informasi tentang proses rujukan. Validitas data melalui triangulasi sumber dan dianalisis secara tematik.
Hasil: Kapasitas layanan rujukan maternal dalam kategori baik sangat rendah yaitu 19,7%, kapasitas deteksi dini komplikasi sebesar 48,7%, kapasitas perawatan stabilisasi sebesar 35,3% dan kapasitas pengiriman rujukan sebesar 43,6%. Penyebabnya staf kurang kompeten, kekurangan obat-obatan essensial, lemahnya pendokumentasian, rendahnya kepatuhan staf pada standar pelayanan, dan kurangnya komunikasi antar fasilitas. Penggunaan sistem informasi rujukan, pengembangan kompetensi staf, dan akreditasi menjadi faktor penentu manajemen kesehatan yang dapat meningkatkan layanan rujukan serta di dukung kesiapan pasien dan keluarga dalam mempersiapkan persalinan.
Kesimpulan: Potensi kematian ibu di Provinsi Lampung tinggi karena sekitar 80% pasien dengan komplikasi maternal yang dirujuk beresiko mengalami keterlambatan tipe I dan II. Fasilitas Kesehatan Primer belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan deteksi dini komplikasi, perawatan stabilisasi dan pengiriman rujukan. Diperlukan intervensi yang terarah untuk mengatasi masalah kompetensi staf, ketersediaan sumber daya essensial, perbaikan sistematis dalam pendokumentasian dan pengawasan terhadap kepatuhan staf pada standar serta meningkatkan komunikasi yang efektif antar fasilitas kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan akreditasi menjadi pendorong utama yang didukung persiapan persalinan yang baik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan

---

Background: All pregnant women need rapid access to emergency obstetric care through an effective referral system. Primary Health Facilities as the first line of referral systems have a role in the decision to refer and deliver mothers to receive emergency obstetric care safely and on time. The weakness of Primary Health Facilities in health management is at risk of delays that threaten the safety of pregnant women.
Method: An explanatory sequential mixed-methods research design was used, with the population consisting of Primary Health Care Centres (Puskesmas) and Midwife Practices. In the quantitative phase, a cross-sectional design with an ecological study approach was used to assess the capacity for early detection of complications and referral processes, create a mapping between districts/cities, and identify management factors influencing these processes. Data collection was conducted through document review, interviews, and observations. Data were analysed using multiple logistic regression. The qualitative stage involved in-depth interviews with midwives and referred patients to explore information about the referral process. Data validity was ensured through triangulation of sources and analysed thematically.
Results: The capacity of maternal referral services in the good category is very low at 19.7%, the capacity for early detection of complications is 48.7%, the capacity for stabilization care is 35.3% and the capacity for sending referrals is 43.6%. The causes are incompetent staff, lack of essential medicines, weak documentation, low staff compliance with service standards, and poor communication between facilities. The use of a referral information system, staff competency development, and accreditation are determining factors in health management that can improve referral services and are supported by patient and family readiness in preparing for childbirth.
Conclusion: The potential for maternal mortality in Lampung Province is high because around 80% of patients with maternal complications who are referred are at risk of experiencing type I and II delays. Primary Health Facilities do not yet have good capacity in carrying out early detection of complications, stabilization care and referral delivery. Targeted interventions are needed to address issues of staff competence, availability of essential resources, systematic improvements in documentation and supervision of staff compliance with standards and improving effective communication between health facilities. The use of information technology and strengthening accreditation are the main drivers supported by good preparation for childbirth and community empowerment in rural areas.