Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari ukuran pengganti yang mudah diaplikasikan dan memiliki validitas optimum untuk mendeteksi prehipertensi pada remaja. IMT/U memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas 76,6% dalam memprediksi peningkatan tekanan darah laki-laki serta memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas 63,2% dalam memprediksi peningkatan tekanan darah perempuan. IMT/U merupakan ukuran yang sangat mudah diaplikasikan yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan

Abstrak: Latar Belakang: Merkuri banyak ditemukan di sekitar PESK yang biasa digunakan dalam proses amalgamasi. Adanya pajanan merkuri kronis dapat dilihat dari kadar merkuri pada rambut masyarakat yang tinggal di sekitar PESK. Pajanan merkuri secara terus-menerus dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat salah satunya peningkatan tekanan darah. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh kadar merkuri pada rambut terhadap tekanan darah masyarakat yang tinggal di sekitar Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan menggunakan data sekunder mulai dari observasi, wawancara, pengukuran, serta pengambilan sampel rambut dengan jumlah sampel 94 responden. Adapun data yang diambil meliputi kadar merkuri pada rambut, tekanan darah, umur, jenis kelamin, IMT, status merokok, dan frekuensi konsumsi ikan. Hasil: Sebanyak 55.3% responden memiliki kadar merkuri di atas kadar normal (> 2 ppm) dan tekanan darah dominan tidak normal (≥120/80 mmHg) yaitu sebesar 72.3% orang. Namun hasil hubungan didapatkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kadar merkuri rambut di atas kadar normal terhadap tekanan darah (Pvalue = 1). Saran: dilakukan penelitian yang sama dengan sampel yang lebih banyak dan pajanan terhadap faktor risiko yang lebih lama serta dilakukan edukasi mengenai bahaya merkuri terhadap kesehatan.

Abstrak: Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu metode perawatan terhadap bayi BBLR yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 90-an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PMK di rumah oleh Ibu pasca perawatan di RSUD Kota Depok tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen pada bulan Mei-Juni 2019 terhadap 4 orang Informan Ibu yang melakukan PMK di rumah dan 18 informan kunci. Berdasarkan hasil penelitian, belum keseluruhan Ibu melaksanakan PMK sesuai dengan kategori komponen PMK. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanan PMK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, paritas, status pekerjaan, dan dukungan yang diterima Ibu yang melakukan PMK, serta kontrol ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan kepada RSUD Kota Depok untuk melakukan edukasi PMK yang tepat sasaran. Selanjutnya, perlu dimaksimalkan peran Kader Kesehatan dan kelompok pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PMK di rumah yang berkelanjutan, serta advokasi terkait kebijakan PMK di tingkat kota Depok.

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak: Latar Belakang : Pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional di Kota Tangerang cukup banyak. Namun penyehat tradisional yang melakukan pelayanan dan memiliki STPT sedikit sedangkan STPT wajib dimiliki bila melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tujuan : Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan serta faktor determinan kepemilikan STPT pada penyehat tradisional di Kota Tangerang. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods menggunakan data primer dengan desain survey. Sampel penelitian yaitu penyehat tradisionalyang berada di 5 puskesmas lokasi fokus Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kuesioner. Analisis data yang digunakan untuk kuantitatif adalah regresi logistik sedangkan untuk kualitatif adalah interpretasi makna informasi. Hasil dan Kesimpulan : Pada implementasi kebijakan terkait surat terdaftar penyehat tradisional (STPT) di wilayah Kota Tangerang saat ini belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi. Hasil penelitian ini didapatkan terdapat hubungan antara informasi tentang STPT dan pendidikan terakhir terhadap kepemilikan STPT pada Penyehat tradisional. Saran : Untuk dapat meningkatkan kepemilikan STPT pada penyehat tradisional disarankan untuk melakukan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan syarat-syarat memperoleh STPT yang memudahkan penyehat tradisional memiliki STPT. Hal ini dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan serta asosiasi terkait.

Abstrak:

Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu. Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin". Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

 

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making. The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution. Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay. Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area. PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area. The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin". Reference: 26 (1983 - 2001)

Abstrak: Sejauh ini banyak dilaporkan empat spesies plasmodium yang dapat menginfeksi manusia di Indonesia, keempat plasmodium itu adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale. Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan epidemiologi malaria, yaitu dengan dilaporkannya kasus malaria Plasmodiun knowlesi. Di kota Sabang kasus malaria P.knowlesi mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 ditemukan kasus malaria P. knowlesi dengan total sebanyak 57 kasus, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa telah terjadi penularan jenis malaria tersebut di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor risiko kasus malaria Plasmodium knowlesi di kota Sabang provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus kontrol dengan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat chi square dan multivariat regresi logistik. Faktor-faktor yang diteliti adalah jarak pemukiman penduduk dengan populasi monyet, adanya genangan air disekitar tempat tinggal, pekerjaan, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, penggunaan kelambu, pemeliharaan binatang ternak, penggunaan obat anti nyamuk, aktifitas ke dalam hutan, pemasangan kasa ventilasi, kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan faktor risiko jarak pemukiman penduduk dengan keberadaan monyet diperoleh nilai p = 0,001 dan OR sebesar 3,970 (95%CI; 1,749-9,01), adanya genangan air di sekitar rumah menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p = 0,001 dan OR sebesar 3,684 (95%CI; 1,900-7,145), adanya aktifitas kedalam hutan menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p = 0,001 dengan nilai OR= 3,636 (95%CI; 1,855-7,128) dan adanya aktifitas dimalam hari menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p=0,004 dengan OR = 2,663 (95%CI; 1,392-5,095). Kesimpulan faktor yang paling dominan terhadap kasus malaria Plasmodium knowlesi di Kota Sabang adalah aktifitas responden kedalam hutan

Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally

Abstrak: Latar belakang: Particulate Matter (PM2,5), merupakan polutan di udara yang berbahaya terhadap kesehatan manusia dengan risiko kematian akan meningkat seiring dengan peningkatan paparan PM2,5. Sektor transportasi merupakan salah satu sumber polusi udara terbesar di perkotaan dan sopir angkutan umum merupakan kelompok yang berisiko senantiasa terpapar polusi udara khususnya PM2,5. PM2,5 telah diketahui dapat menjadi pemicu terjadinya oksidatif stres, yaitu ketidakseimbangan Reactive Oxygen Species (ROS) dan antioksidan (seperti total GSH) dalam tubuh yang dapat merusak jaringan, protein, DNA dan lemak dalam sel dan lebih lanjut berperan dalam terjadinya penyakit pada manusia seperti kanker, asma, penyakit respiratori dan gangguan inflamasi.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajanan PM2,5 terhadap kadar total glutathione pada sopir angkutan kota Terminal Kampung Melayu.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 96 orang sopir dari 9 trayek angkutan kota yang masuk dan berangkat dari Terminal Kampung Melayu. Pengukuran antropometri, konsentrasi PM2,5 di udara dan karakteristik individu dilakukan serta pemeriksaan kadar GSH total pada urin yang dilakukan di Laboratorium menggunakan Glutathione Assay Kit dengan teknik colorimetric menggunakan spektrofotometer.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi PM2,5 di seluruh trayek angkutan kota Terminal Kampung Melayu sebesar 90,85 ± 1,83 μg/m³. Dari semua rute mikrolet, rata-rata pajanan PM2,5 lebih tinggi adalah mikrolet trayek M28 sebesar 114,85 μg/m³. Rata-rata total GSH pada urin sopir diketahui sebesar 1,29 ± 0,52 μM. PM2,5 berhubungan signifikan terhadap kadar GSH Total (p value = 0,042), namun pengaruhnya menunjukkan hubungan yang lemah (r = 0,208) dan berkorelasi negatif. Analisis multivariabel menunjukkan PM2,5 berpengaruh terhadap GSH Total sebesar 9,2% (R2 = 0,092) setelah dikontrol dengan IMT sopir, dengan hubungan negatif yang berarti semakin besar konsentrasi PM2,5 maka kadar GSH akan semakin rendah (p value = 0,026). Pengukuran kadar antioksidan sebagai penanda oksidatif stres dapat dilakukan pada sampel urin dengan menggunakan biomarker yang lebih akurat seperti GSH teroksidasi.
Kata kunci: Particulate Matter (PM2,5), Glutathione Total (GSH), Oksidatif stres, Polusi udara, Sopir angkutan umum.

---

Background: Particulate Matter (PM2,5), is a pollutant in the air that is harmful to human health with the risk of death increasing along with increased PM2,5 exposure. The transportation sector is one of the biggest sources of pollution in urban areas and drivers of public transport are at risk of being exposed to air pollution especially PM2.5. PM2,5 has been known to be a trigger for oxidative stress, namely the imbalance of Reactive Oxygen Species (ROS) and antioxidants (such as total GSH) in the body which can damage to tissues, proteins, DNA and fat in cells and further caused disease in humans such as cancer, asthma, respiratory disease and inflammatory disorders.
Objective: The aims was to study the effect of PM2.5 exposure to total glutathione levels on drivers of Kampung Melayu Terminal transportation.
Method: This study uses a cross-sectional design, carried out in May 2019 with a total sample of 96 people from 9 routes of city transportation entering and departing from Kampung Melayu Terminal. Anthropometric, individual characteristics and measurements of PM2.5 in air were carried out. Examination of urinary total GSH levels carried out in the Laboratory using Glutathione Assay Kit with colorimetric techniques using a spectrophotometer.
Results: The results showed that the average PM2.5 concentration in all Kampung Melayu terminal transportation routes was 90.85 ± 1.83 μg/m³. Of all the microlet routes, the average exposure of PM2,5 is higher is the M28 route mikrolet of 114.85 μg/m³. The average of drivers urinary total GSH is 1.29 ± 0.52 μM. PM2.5 is related significantly to total GSH levels (p value = 0.042), but the effect shows a weak relationship (r = 0.208) and is negatively correlated. Multivariable analysis shows that PM2.5 affects to Total GSH at 9.2% (R2 = 0.092) after being controlled by IMT and smoking habits, with a negative relationship which means the greater the PM2.5 concentration, the Total GSH level will be lower (p value = 0.026). Measuring antioxidant levels as an oxidative marker can be done in urine samples by using more accurate biomarkers such as oxidized GSH.
Keywords: Particulate Matter (PM2,5), Total Glutathione (GSH), Oxidative stress, Air pollution, Public transport driver