Abstrak: Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak:

---

Abstrak: Difteri menjadi penyumbang kejadian luar biasa (KLB) bagi sebagian wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Kejadian difteri yang tercatat pada tahun 2015 dan 2016 terekam naik. Kasus difteri meningkat dari 59 kasus menjadi 153 kasus. Kota Depok menjadi salah satu penyumbang kasus yang memiliki angka kejadian yang fluktuatif. Tren penyakit sempat menurun pada 2013-2015, namun kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 8 kasus. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan, yang dilihat dari sumber kebijakan, pengaturan sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, struktur birokrasi, komunikasi, pengaruh disposisi dan keadaan sosial-ekonomi dan politik dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Depok tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terbatasnya sumber daya terutama SDM, kurangnya kepedulian lintas sektor dan faktor lingkungan sosial, yakni adanya penolakan dari masyarakat untuk vaksinasi, menjadi tantangan dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Depok. Diharapkan, kepada implementor kebijakan dapat berkomitmen untuk bekerja sama dengan baik, dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, serta dukungan pemerintah dalam menyediakan vaksin yang halal dan aman serta penelitian mengenai bioterorisme juga dapat dilakukan sebagai pemecahan kasus difteri yang fluktuatif setiap tahunnya.
Kata kunci: Difteri, KLB, Outbreak Response Immunization (ORI)

---

Diphtheria is contributor of outbreak (KLB) for some regions in Indonesia, included West Java Province. Diphtheria cases recorded increased through 2015 - 2016, cases increased from 59 cases to 153 cases. Depok City became one of the contributors of cases that have fluctuating incidents. Disease trends have declined in 2013-2015, but then increased in 2016 to 8 cases. This study discusses policy implementation, viewed from policy sources, resource arrangements, the characteristics of implementing agencies, bureaucratic structures, communications, the influence of dispositions and socio-economic and political circumstances in control of Diphtheria Outbreak and Outbreak Response Immunization ORI) in Depok City in 2017. This type of research is qualitative research with descriptive design, through in-depth interviews and document review. The results showed that the limited resources, especially human resources, the lack of cross-sectoral concern and social environment factors, like the rejection of some community for vaccination, became a challenge in controlling the Diphtheria Outbreak and Outbreak Response Immunization (ORI) in Depok City. It is expected that policy implementers can commit to working together, and taking into the influential factors in policy implementation, as well as government support in providing halal and safe vaccines and research on bioterrorism can also be done as solving cases of diphtheria fluctuating annually.
Key words: Diphteria, Outbreak, Outbreak Response Immunization (ORI)

Abstrak: Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program.Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politik-ekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campakterhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.Kata kunci:Pembentukan Kebijakan, Imunisasi, Campak.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.

Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.

---

The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.

Abstrak:

Tesis ini membahas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian pendahuluan menyatakan bahwa penggunaan obatgenerik di rumah sakit pemerintah pada tahun 2009 sebesar 65,31% dan 2010 sebesar 57,24%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkes 068/2010 inibelum terimplemetasikan secara maksimal di rumah sakit pemerintah. Masih adakomunikasi yang belum efektif antara Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter dan Apoteker. Juga, dari hasil penelitian ini, disarankan bahwapemerintah harus lebih terintegrasi dalam melakukan sosialisasi dan mendukung implementasi Permenkes ini dengan melakukan dukungan terhadap faktor-faktoryang terkait dalam implementasi Permenkes 068/2010 ini. Termasuk melakukankomunikasi efektif terhadap Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan Permenkes ini. Penghapusan terminologi nama “generik bermerek dagang” yang beredar di Indonesia, sehingga obat yang beredar adalah obat paten dan obat generik. Langkah ini untuk menjamin mutu, keterjangkauan harga obat dan kemudahan akses masyarakat terhadap obat. Kementerian Kesehatan hendaknya membuat standar baku dalam pemantauan penggunaan obat generik sehingga didapatkan data yang valid. Kata Kunci : Obat Generik, Implementasi, Kebijakan, Rumah Sakit.

---

This study described the implementation of the Regulation of  Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 about the obligation to use generic drugs in government hospital. Study design of this research is qualitative. The results of preliminary research that the use of generic drugs in government hospital in the year 2009 of 65,31% and 2010 amounted to 57,24 %. The result indicates that the Permenkes 068/2010 has not been implemented maximally in the government hospital. There is ineffective communication between The Ministry of Health, Director of Hospitals, doctors and pharmacists. Also, it is suggested the government should be more integrated doing socialization dan support to the factors which involved in the implementation of this Permenkes 068/2010.  Include make an effective communication to the Ministry of Home Affairs.  Removal the terminology name of “generic branded name” that circulated in Indonesian, so there is only “ethical drugs” and “ generic drugs”. The aims are to ensure quality, affordability of drug prices, and easy access for public to get the drug. Ministry of health should make a standard in monitoring the use of generic drugs, so we can get a valid data. Key words : Generic Drugs, Implementation, Policy, Hospital

Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.