Abstrak: Penelitian ini menganalisis impelementasi Clinical Pathway (CP) Typhoid fever melalui deskripsi utilisasi pelayanan serta tagihannya pada periode sebelum dan sesudah implemenatsi CP. Studi dilakukan di RS PMI Bogor bertujuan untuk mengeksplor siklus pembuatan CP serta utilisasi pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga menimbulkan tagihan baik pada periode sebelum maupun sesudah implementasi CP. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan tahapan dalam pembuatan CP dan metode kuantitatif digunakan untuk mengeksplor utilisasi layanan dan tagihan yang ditimbulkan serta melihat signifikansi implementasi CP terhadap utilisasi pelayanan dan billing. Simulasi INA-CBG juga dilakukan akibat temuan dalam penelitian. Adapun data yang digunakan dalam studi adalah data dari sistem informasi rumah sakit, billing dan rekam medis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan tidak adanya signifikansi/perubahan pada utilisasi pelayanan secara statistik p-value <0.05 antara kelompok pada periode sebelum dan sesudah implementasi CP melalui Uji T dan Uji non parametric Mann- Whitney U dengan tingkat kepercayaan 95%. Namun secara substansi terjadi perubahan tagihan pasca implementasi clinical pathway Typhoid fever dari Rp. 4,269,051 meningkat menjadi Rp. 5,225,384. Setelah dilakukan penyesuaian obat yang berfungsi terapeutik dan simtomatik terhadap Typhoid fever, maka total tagihan menjadi Rp. 4,771,016 dan meningkat menjadi Rp. 5,959,796. Proses pencatatan diagnosis di dalam rekam medis menjadi isu di RS PMI Bogor. Dengan adanya potensi undercode yang mempengaruhi severity level kasus INA-CBGs (A-4-14), rumah sakit berpotensi kelilangan sebesar Rp. 485,200 hingga Rp. 1,450,400.

Abstrak: Clinical pathway merupakan sebuah alat untuk menjaga kualitas pelayanan dan efisiensi biaya dengan cara menstandarkan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi clinical pathway terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengeluaran biaya yang lebih efisien. Analisis dampak dari implementasi clinical pathway dilakukan dengan cara membandingkan lama hari rawat, pelayanan, dan tagihan antara kelompok sebelum dan setelah implementasi clinical pathway dengan standar pelayanan. Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan setelah clinical pathway pada lama hari rawat yaitu sebesar 5,9 hari, namun pada setelah clinical pathway terjadi penurunan variasi dan lebih mengikuti standar dalam clinical pathway. Variasi laboratorium dan radiologi mengalami penurunan pada kelompok setelah clinical pathway namun pada obat terjadi peningkatan jumlah variasi. Tagihan pasien mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 19,66%. Peningkatan tagihan disebabkan oleh lama hari rawat yang cenderung lebih panjang pada kelompok setelah clinical pathway sehingga meningkatkan biaya akomodasi dan tindakan. Rumah sakit perlu melibatkan seluruh tenaga kesehatan terkait mulai dari proses pembuatan clinical pathway hingga implementasinya agar proses implementasi menjadi lebih maksimal. Selain itu, diperlukan peninjauan dan sosialisasi perihal peraturan terkait Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan, Panduan Praktik Klinis, dan clinical pathway oleh Kementerian Kesehatan, serta diperlukan kerja sama antara rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan BPJS dalam penyusunan hospital base rate untuk perbaikan tarif INACBG.

Abstrak: Guna mencapai pelayanan yang bermutu dalam kondisi harus mengendalikan biaya maka perlu membuat standar praktir kedokteran berupa PNPK dan SPO dimana SPO dibuat dalam bentuk PPK yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (Clinical Pathway). Penentuan tarif dengan sistem paket INA-CBGs adalah pengelompokan penyakit dan tindakan berdasarkan pengkodean diagnosis dan pengkodean tindakan terhadap pasien BPJS juga menjadi pemicu pembentukan Clinical Pathway. Penyakit apendisitis akut merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak di rumah sakit PMI Bogor juga menjadi penyakit yang memiliki prosedur bedah terbanyak ke-2. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan implementasi Clinical Pathway untuk kasus apendisitis akut terhadap biaya di rumah sakit PMI Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan restrospektif dengan membandingkan data periode sebelum dan setelah implementasi Clinical Pathway dengan menganalisi lama hari rawat, utilisasi layanan dan tagihan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan lama hari rawat, mayoritas utilisasi layanan dan tagihan yang signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi Clinical Pathway. Selain itu terdapat selisih yang sangat besar antara rata-rata tagihan layanan apendisitis akut dengan paket INA-CBGs.

Abstrak: Skripsi ini membahas utilisasi rawat inap kasus typhoid fever pada RS. Fikri Medika dan RS. Proklamasi Program Pelayanan Karawang Sehat tahun 2016 berdasarkan variabel demografi (jenis kelamin, umur, status perkawinan), PPK I (asal rujukan), spesialisasi pelayanan, diagnosis, lama hari rawat dan biaya perawatan berdasarkan komponennya. Desain penelitian ini adalah kuantitaif bersifat deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata biaya perawatan yang signifikan antara RS. Fikri Medika dan RS. Proklamasi dan komponen yang berkontribusi adalah pemeriksaan dokter dan obat. Pola utilisasi di kedua rumah sakit sama pada variabel jenis kelamin, status perkawinan, spesialisasi pelayanan dan lama hari rawat. Berdasarkan umur, diagnosis dan PPK I (asal rujukan) terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan yang signifikan pada pola utilisasi, sehingga disarankan kepada program perlunya audit medis dan biaya untuk mencagah fraud dan abuse, meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia untuk meningkatkan review utilisasi serta bagi rumah sakit agar mengklaimkan biaya sesuai dengan cinical pathway tarif yang disepakati. Kata Kunci: Utilisasi, typhoid fever, rawat inap, Karawang Sehat This study discusses the utilization of inpatient case of typhoid fever in hospital Fikri Medika and hospital Proklamasi, Karawang Sehat Service Program 2016 based on demographic variables (gender, age, marital status), basic health services (origin of referral), service specialization, diagnosis, length of stay and maintenance cost by component. The design of this research is quantitative descriptive with cross sectional study design. The results of this study indicate a significant difference in mean maintenance costs between hospitals Fikri Medika and Proklamasi and components that contribute are physician examinations and drug. The utilization patterns in both hospitals are the same in the gender variables, marital status, service specialization and length of stay. Based on age, diagnosis and basic health services (referral origin) there are differences. There are significant differences in utilization patterns, so it is advisable to the program for medical audits and fees for fraud and abuse prevention, improving the quality and qualifications of human resources to improve the utilization review and for hospitals to claim costs in accordance with agreed cinical pathway rates. Keywords: Utilization, typhoid fever, inpatient, Karawang Sehat

Abstrak: Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 adalah masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar ini yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan sumber daya manusia (SDM) purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN, ruang intensif,ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan

---

One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2- 4 years

Abstrak: Berdasarkan data WHO, Tifoid merupakan penyakit yang membebani 11-20 juta perkasus per tahun, yang mengakibatkan sekitar 128.000-161.000 kematian per tahun.Begitu pun dengan yang terjadi di RS Tugu Ibu, kasus Tifoid merupakan salah satupenyakit terbanyak di RS tersebut. Kasus demam tifoid pada anak di RS Tugu Ibumenjadi salah satu kasus yang terbanyak di untuk penyakit anak pada Instalasi RawatInap tahun 2007. Dengan dasar tersebut pihak RS Tugu Ibu menegakkan ClinicalPathway kasus tifoid anak. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran input, proses,output, variasi dan kendala yang dihadapi ketika implementasi Clinical Pathway.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu menelaah data yang berasal daritagihan, serta kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil panelitianmenunjukan variable input secara garis besar sudah mendukung, namun untuk pendanaanbelum ada alokasi khusus. Faktor proses, kurang terlibatnya komite medik pada awalpembentukan, kurangnya komitmen dari DPJP, serta kurang tertibnya evaluasi menjadisalah satu kekurangan. Pada faktor output, masih ditemukan variasi pada Lama HariRawat (LHR), pemeriksaan penunjang serta pemberian obat, dari perbedaan output(varian) tersebut akan berpengaruh terhadap tagihan pasien. Kendala yang dihadapidiantaranya adalah kurangnya sosialisasi, tingkat kepatuhan yang masih kurang, sertaperbedaan dalam cara mendiagnosa pasien. Pada factor outcome, untuk variable statuspulang pasien tidak ada perbedaan, karena semua pasien Tifoid anak yang dirawat, statuspulangnya sama yaitu sembuh atau atas persetujuan dokter. Varian yang adamenyebabkan terjadinya selisih pada jumlah outcome, antara tagihan yang tindakan yangsesuai Clinical Pathway dengan tagihan yang riil sekitara 91,80%. Selisih tersebutdiakibatkan penggunaan alat kesehatan Rp 76.809 (169,17%), tindakan Rp 24.273(113,12%), penggunaan obat-obatan Rp1.566 (100,69%), Pemeriksaan (visite dokter)sebesar Rp 47.400 (91,22%), administrasi sebesar Rp 136.000 (90,04%), sertapemeriksaan penunjang sebesar Rp 150.313 (61,49%)Kata kunci: Evaluasi kesesuaian, Clinical Pathway, tifoid anak.

Abstrak: Sektor pelayanan Rawat Inap cenderung menyerap biaya terbesar di era Jamkesmas, sedangkan di era JKN ini belum diketahui gambaran utilisasi rawat inap khususnya lama hari rawat yang seharusnya mendapat perhatian khusus sebagai salah satu variabel data dasar untuk merevisi tarif. Kabupaten Bogor sendiri merupakan wilayah terpadat di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat utilisasi tertinggi kedua di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain studi cross sectional dan fokus pada dua kasus berbiaya tertinggi. Hasil penelitian pada kasus prosedur operasi dan pembedahan caesar hanya derajat keparahan yang mempunyai hubungan bermakna dengan lama hari rawat. Sedangkan pada kasus peradangan dan infeksi pernafasan variabel status kepesertaan, jenis rumah sakit dan derajat keparahan mempunyai hubungan bermakna dengan lama hari rawat. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi lama hari rawat yang seharusnya didasarkan semata pada indikasi medis ikut dipengaruhi oleh faktor non medis lainnya yang perlu disoroti lebih lanjut. Kata kunci: JKN, lama hari rawat, rawat inap, utilisasi

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang analisis beban kerja perawat pelaksana di instalasi rawat inap anak RS Hermina Bogor untuk mengetahui kebutuhan tenaga perawat pelaksana dengan berbagai macam metode perhitungan. Pasien anak merupakan pengunjung terbanyak yang dirawat di RS Hermina Bogor. Kebutuhan tenaga perawat pelaksana khususnya di Instalasi rawat inap anak harus benar-benar diperhatikan sehingga mutu pelayanan di RS Hermina Bogor menjadi semakin baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan observasi work sampling pada bulan April 2019 untuk mendapatkan gambaran beban kerja perawat pelaksana yang kemudian dapat digunakan untuk perhitungan WISN (workloud indikator staffing need). Perhitungan juga dilakukan dengan formula Ilyas, formula hasil lokakarya PPNI dan formula Gillies. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja perawat pelaksana pada kegiatan produktif sebesar 86,71% . Shift pagi merupakan shift dengan beban kerja tertinggi yaitu 94,79%. Untuk hasil perhitungan kebutuhan tenaga perawat dengan metode WISN diperoleh hasil 17 orang. Perhitungan dengan formula Ilyas diperoleh hasil 18 orang, formula PPNI 26 orang dan formula Gillies yaitu 17 orang. Jumlah perawat pada saat ini yaitu 15 orang sehingga masih terdapat kekurangan tenaga 2 orang dengan perhitungan WISN dan Gillies, 3 orang dengan formula Ilyas dan 11 orang untuk perhitungan formula PPNI. Pada kondisi saat ini perawat harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan administrasi karena merupakan kegiatan dengan jumlah waktu terbanyak dan perlunya evaluasi terkait dengan uraian jabatan perawat pelaksana sehingga tidak perlu melakukan kegiatan diluar tanggung jawab perawat pelaksana dan dapat lebih fokus terhadap kegiatan perawatan pasien.