Abstrak: Guna mencapai pelayanan yang bermutu dalam kondisi harus mengendalikan biaya maka perlu membuat standar praktir kedokteran berupa PNPK dan SPO dimana SPO dibuat dalam bentuk PPK yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (Clinical Pathway). Penentuan tarif dengan sistem paket INA-CBGs adalah pengelompokan penyakit dan tindakan berdasarkan pengkodean diagnosis dan pengkodean tindakan terhadap pasien BPJS juga menjadi pemicu pembentukan Clinical Pathway. Penyakit apendisitis akut merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak di rumah sakit PMI Bogor juga menjadi penyakit yang memiliki prosedur bedah terbanyak ke-2. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan implementasi Clinical Pathway untuk kasus apendisitis akut terhadap biaya di rumah sakit PMI Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan restrospektif dengan membandingkan data periode sebelum dan setelah implementasi Clinical Pathway dengan menganalisi lama hari rawat, utilisasi layanan dan tagihan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan lama hari rawat, mayoritas utilisasi layanan dan tagihan yang signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi Clinical Pathway. Selain itu terdapat selisih yang sangat besar antara rata-rata tagihan layanan apendisitis akut dengan paket INA-CBGs.

Abstrak: Clinical pathway merupakan sebuah alat untuk menjaga kualitas pelayanan dan efisiensi biaya dengan cara menstandarkan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi clinical pathway terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengeluaran biaya yang lebih efisien. Analisis dampak dari implementasi clinical pathway dilakukan dengan cara membandingkan lama hari rawat, pelayanan, dan tagihan antara kelompok sebelum dan setelah implementasi clinical pathway dengan standar pelayanan. Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan setelah clinical pathway pada lama hari rawat yaitu sebesar 5,9 hari, namun pada setelah clinical pathway terjadi penurunan variasi dan lebih mengikuti standar dalam clinical pathway. Variasi laboratorium dan radiologi mengalami penurunan pada kelompok setelah clinical pathway namun pada obat terjadi peningkatan jumlah variasi. Tagihan pasien mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 19,66%. Peningkatan tagihan disebabkan oleh lama hari rawat yang cenderung lebih panjang pada kelompok setelah clinical pathway sehingga meningkatkan biaya akomodasi dan tindakan. Rumah sakit perlu melibatkan seluruh tenaga kesehatan terkait mulai dari proses pembuatan clinical pathway hingga implementasinya agar proses implementasi menjadi lebih maksimal. Selain itu, diperlukan peninjauan dan sosialisasi perihal peraturan terkait Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan, Panduan Praktik Klinis, dan clinical pathway oleh Kementerian Kesehatan, serta diperlukan kerja sama antara rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan BPJS dalam penyusunan hospital base rate untuk perbaikan tarif INACBG.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis impelementasi Clinical Pathway (CP) Typhoid fever melalui deskripsi utilisasi pelayanan serta tagihannya pada periode sebelum dan sesudah implemenatsi CP. Studi dilakukan di RS PMI Bogor bertujuan untuk mengeksplor siklus pembuatan CP serta utilisasi pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga menimbulkan tagihan baik pada periode sebelum maupun sesudah implementasi CP. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan tahapan dalam pembuatan CP dan metode kuantitatif digunakan untuk mengeksplor utilisasi layanan dan tagihan yang ditimbulkan serta melihat signifikansi implementasi CP terhadap utilisasi pelayanan dan billing. Simulasi INA-CBG juga dilakukan akibat temuan dalam penelitian. Adapun data yang digunakan dalam studi adalah data dari sistem informasi rumah sakit, billing dan rekam medis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan tidak adanya signifikansi/perubahan pada utilisasi pelayanan secara statistik p-value <0.05 antara kelompok pada periode sebelum dan sesudah implementasi CP melalui Uji T dan Uji non parametric Mann- Whitney U dengan tingkat kepercayaan 95%. Namun secara substansi terjadi perubahan tagihan pasca implementasi clinical pathway Typhoid fever dari Rp. 4,269,051 meningkat menjadi Rp. 5,225,384. Setelah dilakukan penyesuaian obat yang berfungsi terapeutik dan simtomatik terhadap Typhoid fever, maka total tagihan menjadi Rp. 4,771,016 dan meningkat menjadi Rp. 5,959,796. Proses pencatatan diagnosis di dalam rekam medis menjadi isu di RS PMI Bogor. Dengan adanya potensi undercode yang mempengaruhi severity level kasus INA-CBGs (A-4-14), rumah sakit berpotensi kelilangan sebesar Rp. 485,200 hingga Rp. 1,450,400.

Abstrak:

---

Abstrak: Berdasarkan data WHO, Tifoid merupakan penyakit yang membebani 11-20 juta perkasus per tahun, yang mengakibatkan sekitar 128.000-161.000 kematian per tahun.Begitu pun dengan yang terjadi di RS Tugu Ibu, kasus Tifoid merupakan salah satupenyakit terbanyak di RS tersebut. Kasus demam tifoid pada anak di RS Tugu Ibumenjadi salah satu kasus yang terbanyak di untuk penyakit anak pada Instalasi RawatInap tahun 2007. Dengan dasar tersebut pihak RS Tugu Ibu menegakkan ClinicalPathway kasus tifoid anak. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran input, proses,output, variasi dan kendala yang dihadapi ketika implementasi Clinical Pathway.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu menelaah data yang berasal daritagihan, serta kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil panelitianmenunjukan variable input secara garis besar sudah mendukung, namun untuk pendanaanbelum ada alokasi khusus. Faktor proses, kurang terlibatnya komite medik pada awalpembentukan, kurangnya komitmen dari DPJP, serta kurang tertibnya evaluasi menjadisalah satu kekurangan. Pada faktor output, masih ditemukan variasi pada Lama HariRawat (LHR), pemeriksaan penunjang serta pemberian obat, dari perbedaan output(varian) tersebut akan berpengaruh terhadap tagihan pasien. Kendala yang dihadapidiantaranya adalah kurangnya sosialisasi, tingkat kepatuhan yang masih kurang, sertaperbedaan dalam cara mendiagnosa pasien. Pada factor outcome, untuk variable statuspulang pasien tidak ada perbedaan, karena semua pasien Tifoid anak yang dirawat, statuspulangnya sama yaitu sembuh atau atas persetujuan dokter. Varian yang adamenyebabkan terjadinya selisih pada jumlah outcome, antara tagihan yang tindakan yangsesuai Clinical Pathway dengan tagihan yang riil sekitara 91,80%. Selisih tersebutdiakibatkan penggunaan alat kesehatan Rp 76.809 (169,17%), tindakan Rp 24.273(113,12%), penggunaan obat-obatan Rp1.566 (100,69%), Pemeriksaan (visite dokter)sebesar Rp 47.400 (91,22%), administrasi sebesar Rp 136.000 (90,04%), sertapemeriksaan penunjang sebesar Rp 150.313 (61,49%)Kata kunci: Evaluasi kesesuaian, Clinical Pathway, tifoid anak.

Abstrak: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 44 Tahun 2018, PKRS merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit, termasuk RS Hermina Bogor. RS Hermina Bogor sebagai wujud komitmen terhaap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan akreditasi, maka diselenggarakannya PKRS di RS Hermina Bogor. Kendala yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor adalah kurangnya penyuluhan internal, penyediaan leaflet yang terlihat oleh pengunjung rumah sakit, dan belum dilaksanakannya PKRS cecara optimal karena masih hanya sebatas persyaratan akreditasi. Kendala lain adalah belum sesuainya pelaksanaan PKRS di RS Hermina Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018, seperti bentuk organisasi PKRS yang seharunya berbentuk instalasi PKRS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor pada tahun 2019, khususnya pada triwulan I. Hal tersebut akan dikaji berdasarkan teori sistem, dimulai dari input (kebijakan atau regulasi PKRS, ketenagaan PKRS, dana, serta sarana dan prasarana). Process dalam penelitian ini berupa manajemen PKRS (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi). Output dari penelitian adalah pelaksanaan PKRS sesuai 4 standar PKRS. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut seperti dari unsur input belum adanya revisi pedoman penyelenggaraan PKRS, belum adanya SPO khusus PKRS, masalah ketenagaan yang khusus mengelola PKRS, belum adanya syarat khusus untuk menjadi anggota Tim PKRS, belum adanya pelatihan khusus PKRS, dan belum optimalnya pemanfaatan ruangan PKRS. Permasalahan dari unsur process yaitu belum adanya pengkajian kesehatan SDM secara keseluruhan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang belum diikuti oleh seluruh anggota Tim PKRS, serta pelaksanaan internal seperti pendistribusian leaflet yang belum terlihat banyak oleh pasien dan peran kurang optimalnya edukasi dengan media sosial. Permasalahan dari unsur output adalah belum adanya instrumen 4 standar PKRS sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018.
Kata kunci: PKRS, teori sistem, manajemen PKRS, standar PKRS, RS Hermina Bogor

Abstrak:

---

berikan kepada unit keuangan, banyaknya berkas yang diserahkan dan harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh unit keuangan sehingga memungkinkan akan mengurangi kepercayaan supplier terhadap penerima barang/jasa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan penyatuan product receipt pada berkas tagihan yang diberikan vendor oleh Unit Logistik pada saat penukaran faktur, mengubah metode penerimaan dan penyortiran product receipt dan penetapan tolak ukur dalam key performance indicator mekanisme purchase invoice.

---