Abstrak: Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan cukai cairan rokok elektronik, namun penelitian tentang rokok elektronik belum banyak dilakukan. Studi ini menguji tentang efek kebijakan cukai terhadap persepsi risiko dan persepsi manfaat rokok elektronik serta faktor yang mempengaruhinya. Data berasal dari studi kohort online dengan sampel pengguna rokok elektronik dewasa di Indonesia. Data diambil sebelum implementasi cukai pada September 2018 (wave 1, n=1322) dan sesudah implementasi cukai pada November-Desember 2018 (wave 2, n=1039). Variabel dependen berupa Persepsi risiko dan Persepsi manfaat. Sedangkan variabel independen utama berupa status vaping, punya teman yang vaping, persepsi keterjangkauan harga, persepsi risiko dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai. Analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen utama setelah dikontrol oleh variabel sosiodemografi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan persepsi risiko (t=-3.549; p=0.001) dan persepsi manfaat (t=-20.182; p=0,001). Persepsi risiko berhubungan secara positif dengan status vaping (b=0,21, SE=0,07, p=0,003) dan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=0,45, SE=0,03, p=0,001), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=-0,09, SE=0,03, p=0,001) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=-0,13, SE=0,03, p=0,001). Sedangkan persepsi manfaat berhubungan secara positif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=0,05, SE=0,02, p=0,006) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=0,05, SE=0,02, p=0,011), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=-0,05, SE=0,02, p=0,039). Kebijakan cukai seharusnya dapat meningkatkan persepsi risiko dan menurunkan persepsi manfaat, namun kondisi tersebut tidak tercapai. Variabel persepsi keterjangkauan harga menjadi faktor yang mempengaruhinya

Abstrak: revalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.

---

The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society

Abstrak: Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugarsweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat. Kata kunci: Tarif cukai, kebijakan pajak, minuman berpemanis This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness. Key words: Excise tax, tax policy, sugar-sweetened beverages

Abstrak:

---

Abstrak: Tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung negara akibat membiayai pengobatan penyakit tidak menular menyebabkan suatu negara harus bertindak tegas. Salah satu pemicu penyakit tidak menular yang popular di berbagai belahan dunia adalah konsumsi gula berlebih yang berujung pada kelebihan berat badan dan obesitas. Meskipun sudah ada beberapa upaya yang mengatur pembatasan konsumsi gula, namun, konsumsi gula masih tinggi. Maka, diperlukan instrumen yang lebih kuat untuk mengatur konsumsi masyarakat, yakni melalui cukai. Di Asia Tenggara, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan ini, namun, sejauh ini Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Penelitian ini bertujuan unruk mendapatkan gambaran dampak penerapan kebijakan cukai pada produk SSB di negara-negara di Asia Tenggara yang sudah menerapkan kebijakan ini sehingga dapat diketahui bagaimana justifikasi dan mekanisme kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia apabila ingin diterapkan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode scoping review dengan basis data PubMed, PMC, dan Google Scholar. Pendekatan Input Process Output (IPO) juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah. Hasil pencarian hanya menunjukkan data dari Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenaikan harga sebesar 6 PHP atau 13,3% per liter pada minuman kola reguler, didapatkan penurunan konsumsi sampai dengan 18,75% pada masyarakat Filipina. Penurunan konsumsi terbesar terjadi pada tiga kuintil terbawah, yakni mereka yang berpendapatan rendah. Dari hasil yang didapat, dibuat sebuah model simulasi pengenaan cukai terhadap produk Sugar Sweetened Beverages (SSB) di Indonesia dan melihat dampak positif kesehatan yang terjadi seperti penghematan pengeluaran masyarakat untuk biaya out-of-pocket atas penyakit yang diderita dan pengeluaran belanja kesehatan dari pemerintah dalam menanggung beban penyakit, adapun dampak negatif yang terjadi adalah pada bidang industri dimana terjadi kerugian ekonomi pada para pelaku usaha secara jangka pendek sampai menengah. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia dan bahwa dampak positif yang terjadi lebih besar dibandingkan dampak negatif yang dihasilkan. Beberapa hal yang diusulkan dari penelitian ini antara lain ialah mengadopsi kebijakan yang diusulkan dengan memperhatikan beberapa poin tertentu agar tidak merugikan pelaku usaha menengah kebawah serta mengoptimalisasi regulasi yang telah ada.

Abstrak: Penggunaan aplikasi pelacakan kontak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi global COVID-19 dengan angka kasus yang terus meningkat. Aplikasi pelacakan kontak yang digunakan di Indonesia adalah PeduliLindungi yang menjadi salah satu syarat untuk mengakses area publik, dimana pada awalnya diberlakukan pada wilayah Jawa-Bali. Namun, dalam penggunaannya masih ditemukan tantangan yang memengaruhi mutu layanan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap mutu layanan aplikasi PeduliLindungi berdasarkan dimensi E-Servqual. Metode yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi pengguna terhadap mutu aplikasi PeduliLindungi sudah baik dengan penilaian yang positif pada dimensi-dimensi mutu layanan aplikasi PeduliLindungi. Dimensi yang memiliki hubungan signifikan terhadap persepsi pengguna terhadap mutu aplikasi PeduliLindungi (ESQ) adalah dimensi pengalaman pengguna (EXP) dan kepercayaan pengguna (TRU). Sedangkan dimensi reliabilitas (REL), ketanggapan (RES), kemudahan penggunaan (EOU), privasi (PRI), ketersediaan sistem (SA), desain aplikasi (WD), serta kualitas informasi (IQ) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap persepsi pengguna terhadap mutu aplikasi PeduliLindungi (ESQ). Saran yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki fungsi sistem dan teknis serta meningkatkan keamanan terhadap data pengguna.

---

The use of contact tracing application is one of the efforts made to overcome the global COVID-19 pandemic with the continued rapid increase in the number of cases. PeduliLindungi is contact tracing application that used in Indonesia which is one of the conditions for accessing public areas, which was initially applied to the Java-Bali area. However, in its use there are still challenges that effect the quality of PeduliLindungi electronic services. This study aims to analyze user perceptions of the service quality of the PeduliLindungi based on the E-Servqual dimensions. Observational with a quantitative approach using a cross sectional design is used as method in this study. The result showed that the user?s overall perception of the quality of PeduliLindungi was good with positive assessment of the service quality dimensions of the PeduliLindungi application. The dimensions that have significant relationship to user perceptions of the PeduliLindungi quality (ESQ) are user experience (EXP) and user trust (TRU). While the dimensions of reliability (REL), responsiveness (RES), ease of use (EOU), privacy (PRI), system availability (SA), application design (WD), and information quality (IQ) did not have significant relationship to user perceptions on the the quality of PeduliLindungi (ESQ). Recommendation that can be given are to improve the system and technical functions and increase the security of user data.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dimensi mutu layanan elektronik terhadap persepsi mutu yang akan dibentuk oleh pengguna telemedicine. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain cross sectional dan mengambil data primer menggunakan kuesioner secara online. Sampel berjumlah 172 responden. Analisis hubungan menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi pengalaman pengguna (EXP) dan kepercayaan pengguna (TRU) terhadap persepsi mutu pengguna telemedicine (ESQ). Sedangkan dimensi lain, seperti empati (EMP), kemudahan penggunaan (EOU), privasi (PRI), reliabilitas (REL), ketanggapan (RES), ketersediaan sistem (SA), dan desain aplikasi (WD) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap persepsi mutu pengguna telemedicine (ESQ). Saran yang dapat diberikan kepada penyedia layanan telemedicine adalah untuk mengembangkan fitur voice atau video call untuk meningkatkan pengalaman pengguna, serta penambahan fitur cash on delivery pada pembelian obat untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

Abstrak:

---

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU