Abstrak: LATAR BELAKANG: Meskipun dengan penambahan mesin, peningkatan utilisasi dan kunjungan unit hemodialisis Rumah Sakit Baiturrahim Jambi, namun masih banyak masalah terkait fasilitas, dana, pelayanan dan keluhan pasien hemodialisis. TUJUAN: Mengetahui mutu pelayanan unit hemodialisis Rumah Sakit Baiturrahim Jambi dan memperoleh gambaran kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Baiturrahim Jambi Tahun 2019. METODE: Penelitian kualitatif dan kuantitatif deskriptif analitik potong lintang dengan menggambarkan mutu pelayanan unit hemodialisis dari segi struktur, proses dan outcome. Dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 8 informan terpilih, observasi dan Focus Group Discussion. Kualitas hidup pasien dari 96 pasien HD dilakukan menggunakan kuesioner EQ-5D-5L. HASIL: RS Baiturrahim kekurangan 1 orang dokter spesialis penyakit dalam dan 11 perawat terlatih, 2 dari 5 SPO yang diobservasi belum dilaksanakan dengan optimal, (58,3% dan 72,2%), konseling dan monitoring juga belum optimal. Dari 96 pasien HD yang memiliki kualitas hidup baik sebanyak 62 pasien (64.58%), sedangkan pasien yang memiliki kualitas hidup kurang baik sebanyak 34 pasien (35,41) %. Domain dengan nilai 1 (tidak ada masalah) paling banyak adalah merawat diri (51 pasien, 53%), Sedangkan domain dengan nilai 5 (amat sangat bermasalah) terdapat pada domain kegiatan harian dan rasa cemas (7 pasien, 7%). KESIMPULAN: Mutu Pelayanan unit hemodialisis belum optimal, dan kualitas hidup pasien hemodialisis mayoritas baik.

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Firda Tania Program Studi: Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Cost and Outcome Analysis Tindakan Hemodialisis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik (GGK) di Rumah Sakit Kelas B dan C Tahun 2016 Latar belakang: GGK merupakan kondisi yang semakin meningkat kejadiannya, menghabiskan banyak biaya dan mengakibatkan hilangnya produktivitas. Sejak 2014, BPJS menanggung sebagian besar biaya hemodialisis (HD) di Indonesia dengan besaran tarif yang berbeda sesuai kelas Rumah Sakit (RS). Pertanyaan penelitian ini ialah apakah tarif BPJS yang dibayarkan lebih tinggi pada kelas RS lebih tinggi menghasilkan hasil yang lebih baik atau malah mencerminkan inefisiensi. Selain itu, perlu diketahui pula apakah terdapat perbedaan biaya yang sebenarnya dikeluarkan RS dengan kelas berbeda untuk menyelenggarakan HD. Metode: Studi evaluasi ekonomi ini dilakukan di dua RS dengan kelas berbeda: kelas B (RS B) dan kelas C (RS C). Responden dipilih dari pasien GGK yang menjalani HD di kedua RS selama Februari-April 2016. Analisis biaya menurut perspektif pasien dengan metode kuantitatif, sedangkan perspektif RS dengan metode kualitatif. Analisis hasil dilakukan penilaian kualitas hidup (instrumen EQ-5D), IDWL dan Hb. Perbedaan rerata nilai hasil diuji dengan Student’s t-test. Hasil: Pada penelitian, total responden sebanyak 100 orang (RS B 76 orang & RS C 24 orang). Menurut perspektif pasien, biaya langsung medis HD selama sebulan di RS B Rp5.215.331 dan di RS C Rp7.781.744. Biaya langsung non medis HD selama sebulan di RS B Rp566.260 dan di RS C Rp334.500. Biaya tidak langsung HD selama sebulan di RS B Rp165.530 dan di RS C Rp45.830. Rerata total biaya HD selama sebulan di RS B Rp6.149.285 dan di RS C Rp8.162.077. Menurut perspektif RS, tidak terdapat perbedaan biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh RS dengan kelas berbeda untuk menyelenggarakan HD. Pada hasil didapatkan bahwa rerata Hb pada RS B (M=10,26) berbeda secara signifikan dengan RS C (M=8,21), t(98)= 8,244, p= 0,000. Rerata IDWL pada RS B (M= 0,0403) tidak berbeda secara signifikan dengan RS C (M= 0,0438), t(98)= -1,326, p= 0, 188. Rerata EQ Indeks pada RS B (M= 0,7178) tidak berbeda secara signifikan dengan RS C (M= 0,7208), t(98)= -0,075 p= 0,94. Rerata EQVAS pada RS B (M= 64,74) tidak berbeda secara signifikan dengan RS C (M= 64,79), t(98)= -0,018 p= 0,986. Kesimpulan: Pada penilaian efektivitas HD tanpa melibatkan tambahan sumber daya, tidak terdapat perbedaan hasil secara signifikan diantara kedua kelas RS. Fakta bahwa pengeluaran yang lebih besar dari BPJS tidak mengakibatkan hasil kesehatan yang lebih baik biasanya diinterpretasikan sebagai bukti adanya inefisiensi. Biaya RS dengan kelas berbeda untuk menyelenggarakan HD pun tidak berbeda karena secara persyaratan sama. Perbedaan biaya medis langsung dari billing RS berkaitan dengan status kepemilikan RS dan perbedaan rerata Hb berkaitan dengan perbedaan akses terhadap koreksi anemia yang ada di kedua RS. Kata Kunci: Cost and Outcome Analysis, Hemodialisis, Kelas RS, Tarif BPJS

---

ABSTRACT Name : Firda Tania Study Program: Hospital Administration Title : Cost and Outcome Analysis of Hemodialysis on Chronic Kidney Disease (CKD) Patients at Class B and C Hospital in 2016 Background: Chronic kidney disease (CKD) is an increasing condition, which consumes a lot of cost and causes productivity lost. Since 2014, BPJS has covered most of hemodialysis (HD) in Indonesia with different tariff according to hospital’s classification. The research question is whether higher tariff paid to higher hospital class produced better outcome or otherwise reflecting inefficiency. The other question is whether hospital’s real cost to effectuate HD unit was different according to hospital’s class. Methods: This economic evaluation study was conducted in two hospitals with different classification; class B (B Hospital) and class C (C Hospital). Respondents were chosen from CKD patients undergoing hemodialysis in both hospital during Februari to April 2016. Costs from patient’s perspective were analyzed using quantitative method, while hospital’s perspective were analyzed using qualitative method. As outcomes, HRQOL assessed using EQ-5D instrument, mean IDWL & Hb. Differences in outcomes tested using T-test. Results: In this study, total respondents participated were 100 patients; 76 from B hospital and 24 from C hospital. According to patient’s perspective, HD direct medical cost monthly average was IDR 5.215.331 in B hospital and IDR 7.781.744 in C hospital, direct non medical cost monthly average was IDR 566.260 in B hospital and IDR 334.500 in C hospital and indirect cost monthly average was IDR 165.530 in B hospital and IDR 45.830 in C hospital, so total HD cost monthly average was IDR 6.149.285 in B hospital and IDR 8.162.077. According to hospital’s perspective, there were no difference in hospital’s real cost to effectuate HD unit. Outcome results found that mean Hb in B hospital (10,26) were significantly different from mean Hb in C hospital (8,21), t(98)= 8,244, p=0,000. While mean IDWL in B (0,0403) were not significantly different with mean IDWL in C (0,0438), t(98)= -1,326, p=0,188. Mean EQ Indeks score (0,7178) and EQ VAS score (64,74) in B hospital were not significantly different with mean EQ Indeks score (0,7208) and EQ VAS (64,79) in C hospital, t(98)=0,075, p=0,94 and t(98)=-0,018, p=0,986 respectively. Conclusion: This findings showed that in hemodialysis effectivity assessment which did not include the use of additional resources from standard (PMK No. 812/2010), there were no significant difference in outcome in two different class of hospitals. Higher CBGs tariff for higher class of hospital had not produced better health outcome, which usually interpreted as an evidence of inefficiency. Hospital’s real cost to effectuate HD unit were not different since the requirements were the same (PMK 812/2010). Difference in direct medical cost from hospital billing related to hospital’s ownership status and difference of mean Hb related to different access to anemia correction in both hospital. Keywords: Cost & Outcome Analysis, Hemodialysis, Hospital Class, BPJS tariff

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama :    Noer Triyanto Rusli Program Studi :    Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul :  Analisis Biaya dan Faktor-Faktor Penentu Inefisiensi Layanan Hemodialisis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Rumah Sakit RK Charitas Palembang Tahun 2016 Diberlakukannya JKN di rumah sakit mengubah sistem pembayaran dari pembayaran secara retrospektif (fee for service) menjadi sistem pembayaran prospektif (INA-CBG’s) Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, RS RK Charitas mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas namun tetap memperhatikan cost effective pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu inefisiensi layanan hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronik di RS RK Charitas. Jenis penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis biaya menggunakan pendekatan Activity Based Costing (ABC) dengan metode “Bottom Up”. Metode ABC untuk mengalokasikan biaya dengan mengidentifikasi pemicu biaya (cost driver) penyebab terjadinya biaya layanan hemodialisis. Beban biaya operasional merupakan beban yang terbesar dalam penyelenggaraan layanan hemodialisis. Analisis faktor-faktor penyebab inefisiensi dilakukan dengan perhitungan Value Stream Mapping (VSM). Komposisi value added (VA) dibanding non value added (NVA) adalah 17.73%:82.27%. Implementasi lean pada layanan hemodialisis dapat mengeliminasi pemborosan. Kata kunci: Analisis biaya, metode ABC, implementasi lean

---

ABSTRACT Name :   Noer Triyanto Rusli Programme :   Hospital Administration Title :   Analysis of Cost and Determinants of Inefficiency of Hemodialysis Services for Patients with Chronic Renal Failure at RK Charitas Hospital Palembang 2016 Enactment of JKN in hospital changes the payment system from retrospective payment (fee for service) into prospective payment (INA-CBG's). As a healthcare facility, RK Charitas Hospital has a role to provide not only quality but also to consider cost effective of services. This study aimed to analyze costs and identify the determinants of the inefficiency of hemodialysis services in patients with chronic renal failure at RK Charitas Hospital. This is a descriptive analysis research using primary and secondary data. Approach of cost analysis is Activity Based Costing (ABC) with "Bottom Up" method. ABC method is used to allocate costs by identifying cost drivers of hemodialysis services. Operational cost is the biggest expense in the hemodialysis services. Analysis of the inefficiency factors uses the calculation of Value Stream Mapping (VSM). The composition of value added (VA) compared to non-value added (NVA) is 17.73%: 82.27%. Lean implementation on hemodialysis services could eliminate waste. Key words: Cost analysis, ABC method, lean implementation

Abstrak: Sistem pembayaran INA-CBGs merupakan pembayaran berdasarkan tarif pengelompokkan diagnosis yang mempunyai kedekatan secara klinis dan homogenitas sumber daya yang dipergunakan. Rumah sakit akan mendapat pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis. Sistem ini telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penghitungan tarif pelayanan hemodialisis dengan mentode Activity Based Costing. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada layanan tindakan hemodialisis terdapat selisih antara rata-rata biaya satuan dengan Menggunakan metode Activity Based Costing pada mesin Nipro maupun mesin Fresenius. Biaya dengan metode tersebut diketahui lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif HD BPJS maupun tarif RS. Hal itu menunjukkan dengan Menggunakan metode Activity Based Costing memberikan keuntungan bagi rumah sakit

---

The INA-CBG payment system is a paymend basd on the rate of grouping diagnoses that have clinical closeness and homogeneity of the resources used. Hospitals will be paid based on the average cost spent by a diagnostic group. This system has been implemented by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in order to improve service quality. This study aims to determine the description of the calculation of hemodialysis service rates using the Activity Based Costing method. The research is a quantitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that in the hemodialysis service there is a difference between the average unit cost using the Activity Based Costing method on the Nipro machine and the Fresenius machine. Costs with this methods are known to be lower when compared to HD BPJS rates and hospital rates. This shows that using the Activity Based Costing method provides a advantage for the hospital.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat digunakan sebagai masukan optimalisasi pelayan program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode case study. Informan dari 22 orang pasien hipertensi yang telah dirujuk balik dan 6 orang petugas RS Mitra Medika Batanghari, sumber data dari wawancara mendalam, observasi telah dokumen. Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi yang telah dirujuk balik tidak patuh mengunjungi FKTP. Pengetahuan pasien terhadap PRB kurang. Akses menuju fasyankes mudah. Penghambat tidak optimalnya pelayanan PRB adalah kurangnya sosialisasi monitoring dan evaluasi kebijakan PRB di lingkungan rumah sakit, tidak ada SOP terkait PRB, PIC PRB bertugas melayani PRB dan non PRB, tidak ada pelatihan terkait PRB, Pojok PRB tidak tersedia, tidak ada insentif petugas pelaksana PRB, pasien tidak patuh terhadap instruksi DPJP, tidak ada SRB rekomendasi dokter dan lembar resep khusus PRB, SRB tidak diisi lengkap, edukasi pasien singkat. Faktor pendukung pelayanan PRB yaitu petugas pelaksana berkomitmen aktif terhadap PRB, DPJP patuh merujuk balik pasien PRB, komunikasi dan koordinasi antar petugas pelaksana PRB baik, petugas pelaksanan mengetahui formularium nasional obat PRB. Kesimpulan. Program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada panduan yang jelas terkait PRB dan masih ada pasien hipertensi yang telah direkomendasikan untuk dirujuk balik tidak melanjutkan hingga terdaftar sebagai pasien PRB. Saran. Pelayanan PRB akan terimplementasi dengan baik apabila rumah sakit memiliki panduan pelayanan PRB yang jelas yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PRB serta dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut terkait PRB diharapkan dapat meneliti secara holistik dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Abstrak: Keselamatan pasien merupakan inti dari mutu pelayanan. Untuk mencapainya diperlukan komitmen yang kuat dari individu dan tim. Pentingnya budaya keselamatan ditekankan dalam sebuah laporan oleh Institute of Medicine (IOM) yang mengatakan budaya keselamatan pasien perlu dikembangkan agar selanjutnya akan difokuskan dalam upaya peningkatan reliabilitas dan keamanan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil capaian pemenuhan standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dalam akreditasi Rumah Sakit berdasarkan SNARS Edisi 1. Penelitian ini menggunakan metode crossectional dari data sekunder hasil akreditasi RS yang berpedoman pada SNARS edisi 1 dalam kurun waktu tahun 2018-2019 dan khusus pada penilaian bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang bersumber dari basis data KARS. Kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatif untuk mendapatkan faktor pendukung dan dan penghambat akan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan sesuai dengan syarat informan. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dari basis data SIKARS pada tahun 2018-2019 yang diperoleh dengan persetujuan Ketua Eksekutif KARS setelah melalui kaji etik. Kemudian setelah mendapatkan data sekunder dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dari 1271 rumah sakit yang telah diakreditasi oleh KARS tahun 2018-2019 hampir seluruh RS Kelas A, B, C dan D memenuhi secara lengkap standar fokus area 1 PMKP. untuk capaian fokus area 2, 3, 4 dan 5 PMKP, lebih banyak RS kelas A yang terpenuhii secara lengkap dibandingkan RS kelas B, C dan D. Dari uji komparatif ditemukan seluruh fokus area 1,2,3,4 dan 5 PMKP berhubungan dengan RS Kelas A,B,C dan D dengan nilai p <0,005. Faktor yang mendukung terhadap pemenuhan standar PMKP adalah adanya dukungan top manajemen, fasilitas yang mendukung budaya pelaporan mutu dan keselamatan pasien. Factor yang menghambat adalah kurangnya pelatihan yang mengenai Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien