Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 40018 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Untung Setiawan; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Helen Andriani, Murti Komala Dewi, Hari Sulistiyono
Abstrak:
Fenomena gunung es di Indonesia, yaitu terkait penyalahgunaan obat sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Dampak peredaran penyalahgunaan obat-obat Tramadol tidak hanya pada sisi kesehatan saja melainkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat serta keamanan dan ketertiban. Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan POM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas obat-obat tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakara khususnya penyaluran obat Tramadol oleh PBF. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 6 Pedagang Besar Farmasi (PBF) di 5 wilayah kotamadya propinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakarta belum optimal. Faktor ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya manusia yang belum optimal, belum ada anggaran khusus, fasilitas sudah cukup baik, komunikasi antar organisasi yang terdiri dari transmisi, konsistensi dan kejelasan sudah optimal karena sosialisasi perka sudah baik, karakteristik badan pelaksana belum optimal dalam hal hubungan antar organisasi karena terkendala pada koordinasi lintas sektoral, fragmentasi sudah optimal, disposisi pelaksana yang terdiri dari pemahaman, arah penerimaan dan intensitas sudah optimal, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia, anggaran dan hubungan antar organisasi. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya tim evaluasi dan monitoring kebijakan bersama antara BBPOM di Jakarta dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sehingga hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Jakarta terkait Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Background: The tip of iceberg phenomenon in Indonesia, which is related to drug abuse, is already at an alarming stage. The effects of Tramadol drug abuse are not only on the health side but on the socio-economic aspects of society as well as security and order. The POM Agency has issued Head of POM Agency Regulation No.10 Year 2019 regarding Guidelines for the Management of Certain Drugs which are often misused with the aim of protecting the public from misuse and misuse of certain drugs. PBF is a distribution company for certain drugs which is suspected to still be a gap for the distribution of certain drugs such as Tramadol. This study aims  to determine the implementation of the policy of managing certain drugs which are often abused in Jakarta specifically the distribution of tramadol drugs by PBF. Subjects and Methods: This study used a qualitative approach by means of interviews and document review, this research was conducted in March to June 2020. The main informants in this study were BPOM officials, BBPOM in Jakarta, Jakarta Provincial Health Office and 6 PBF. The variables studied were the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, disposition of implementers, and the social, economic, political environment. Data were collected by interview and document review. Data were analyzed descriptively. Result: the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in Jakarta, especially the distribution of Tramadol drugs by PBF has not been optimal. The size and objectives of the implementation policy are optimal. Resources in the form of budgets have not been allocated specifically, facilities are good, HR is not optimal in terms of numbers, Characteristics of implementing agencies in the form of relationships between organizations are not optimal and fragmentation is good, Communication between organizations namely transmission, consistency and clarity is optimal, Implementing disposition in the form of understanding , the direction of acceptance and intensity is good, and social, economic and political environmental factors have supported the implementation of the policy. Conclusion: The performance of the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in the Jakarta area, in particular the distribution of Tramadol Medicines in the Regulation of the Head of POM RI Number 10 of 2019 based on the theoretical variable Van meter and Van horn approach in general has not been optimally implemented.

Read More
T-5833
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hidayati Hasanah; Wachyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Deksa Presiana, Hanes Bertega
Abstrak: Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Aduan konsumen terhadap produk pangan menempati urutan teratas dengan proporsi 44,9%. Sarana ritel yang diperiksa (32.74%) belum menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB). Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam pemenuhan pangan segar maupun pangan olahan. Namun kondisi pasar yang tidak terjaga hygiene dan sanitasinya dapat memberi celah terjadinya kontaminasi saat produk dijual oleh pedagang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi Peraturan Kepala BPOM Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta, khususnya pada daging dan daging olahan dari aspek penyimpanan dan penyajian/pemajangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 10 pasar tradisional di 5 wilayah kotamadya provinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta pada tahun 2019 belum optimal. Daging dan daging olahan yang dijual oleh pedagang pada tahap penyimpanan dan pemajangan/penyajiannya masih banyak yang belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional. Monitoring dan evaluasi belum optimal, Komunikasi belum optimal, banyak pedagang dan pengelola pasar belum mendapatkan sosialisasi kebijakan ritel pangan. Ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas diketahui oleh pedagang ataupun pengelola pasar, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan. Disposisi pelaksana masih belum optimal (pemahaman,arah penerimaan dan intensitas) karena kurangnya sosialisasi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal, masih mengalami kendala dalam fragmentasi tanggung jawab. Anggaran yang tidak dialokasikan khusus, fasilitas kurang, SDM terbatas menyebabkan sumber daya kurang optimal dalam implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga belum optimal dalam mendukung kebijakan. Harapan kedepannya agar kebijakan disosialisasikan lebih sering, secara berkala. Ketersediaan sumber daya dialokasikan untuk kebijakan ini.
Read More
T-5723
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Pantri Widyastuti; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Mardiati Nadjib, Kurnia Sari, Yudianto, Pulan Widyanati
Abstrak: Tantangan pengawasan obat dan makanan yang ada mengharuskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM bekerja secara optimal ditengah keterbatasan sumber daya. Analisis efisiensi relatif pada Unit Pelaksana Teknis BPOM tahun 2019 dilakukan bertujuan untuk perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis BPOM dalam upaya peningkatan capaian kinerja pada masing-masing UPT. Perhitungan efisiensi relatif menggunakan metode DEA (Data envelopment Analysis). Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 31 UPT BPOM yang memenuhi syarat sebagai DMU (Desicion Making Unit), dan 10 informan untuk pendalaman proses yang luput dalam analisis dengan metode DEA. Dilakukan terlebih dahulu analisis sensitivitas untuk mengetahui variabel input dan output yang dapat masuk kedalam penelitian. Hasil dari analisis sensitivitas, terdapat 3 input dan 4 output yang dapat dianalisis dengan metode DEA. Hasil dari analisis dengan DEA terdapat 15 UPT yang efisien dan 16 UPT yang tidak efisien. Hasil pendalaman proses diketahui bahwa UPT yang efisien dan yang tidak efisien telah melaksanakan strategi efisiensi dengan baik seperti penghematan perjalanan dinas dengan cara pembayaran sesuai biaya perjalanan, melibatkan SDM bidang lain bila terdapat beban kerja yang tinggi di salah satu bidang, kebijakan pemberian uang lembur hanya di bidang pengujian dan adminstrasi, optimalisasi anggaran dengan revisi. Dalam kaitannya dengan lintas sektor, UPT yang efisien melaksanakan cara untuk melibatkan instansi yang lebih tinggi agar terjadi awareness dari lintas sektor terkait. Pada program prioritas desa dan pasar aman UPT yang tidak efisien melaksanakan penyederhanaan proses dan visitasi secara berkala. DEA merupakan metode analisis efisiensi relatif dengan konsep memaksimalkan rasio output dan input. Adanya model VRS (Variabel return to Scale) yang telah mempertimbangkan proses yang diharapkan mengeliminasi kekurangan yang terdapat dalam perhitungan dengan metode DEA, namun karena perhitungan yang dilakukan secara mekanik maka diperlukan pendalaman proses untuk menggali hal yang tidak didapatkan dari perhitungan, terlebih untuk organisasi yang dalam prosesnya melibatkan faktor eksternal yang cukup besar.
The challenges of drug and food control require the BPOM Technical Operation Unit (UPT) to work optimally amid limited resources. The analysis of the relative efficiency of the BPOM Technical Operation Unit in 2019 was carried out with the aim of improving the planning, budgeting, and strategic policies of BPOM to improve performance at each UPT. Calculation of relative efficiency using the DEA (Data Envelopment Analysis) method. This study uses a mixed method with a cross sectional research design. The research sample was 31 UPT BPOM that met the requirements as a DMU (Desicion Making Unit), and 10 informants for the deepening of the process that were missed in the analysis using the DEA method. First, a sensitivity analysis was conducted to determine the input and output variables that could be included in the study. The results of the sensitivity analysis, there are 3 inputs and 4 outputs that can be analyzed by the DEA method. The results of the DEA analysis showed that there were 15 efficient UPTs and 16 inefficient UPTs. The results of the deepening of the process are known that the efficient and inefficient UPT have implemented efficiency strategies well, such as saving on official travel by paying at cost, involving human resources in other fields if there is a high workload in one field, the policy of providing overtime pay is only in the field of sample testing and administration, budget optimization with budget revisions. In relation to cross-sectoral, efficient UPT implements ways to involve higher institutions so that there is awareness from related cross-sectors. In the priority program for safety food in the village and the safety food in the market, UPTs which is not efficient, simplifies the process and makes regular visits. DEA is a method of relative efficiency analysis with the concept of maximizing the ratio of output and input. The existence of a VRS (Variable return to Scale) model that has considered the process that is expected to eliminate the shortcomings contained in the calculations using the DEA method, but because the calculations are carried out mechanically, it is necessary to deepen the process to explore things that are not obtained from the calculations, especially for organizations that are involves considerable external factors
Read More
T-6217
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wydia Savitri; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Amal C. Sjaaf, Umar Fahmi Achmadi, Kasmida, Hafnizar
T-3118
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Roestri Nurwulan; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Pandu Riono, Ede Surya Darmawan, Asep Hendradiana
Abstrak:

Tesis ini membahas tentang Analisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu. HIV / AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi target MDGs WHO 2000 – 2015. Penderita HIV di Indonesia tahun 2008 sebesar 277.700 orang, 49 diantaranya berada di Indramayu. Tahun 2009, 263 penderita berada di Indramayu. Di tahun yang sama, Pemerintah Daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Tahun 2011 penderita menjadi 490 orang. Terdapat penemuan kasus baru sebanyak 227 kasus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan dengan baik. Titik lemah implementasi terletak pada sosialisasi yang kurang, komunikasi yang belum efektif, sumber daya baik manusia maupun finansial yang masih kurang, disposisi yang belum pada tempatnya termasuk insentif yang belum diberikan, juga struktur birokrasi yang terfragmentasi. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah Indramayu harus melaksanakan sosialisasi, segera menyusun dan menyelesaikan SOPs formal untuk melaksanakan Perda ini, koordinasi yang lebih baik dengan elemen pendukung implementasi Peraturan Daerah, juga penambahan SDM dan anggaran biaya untuk mendukung implementasinya. Kata Kunci : HIV, AIDS, Perda, Indramayu


 The purpose of this thesis is to elicit the he implementation of Indramayuregional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding The Prevention and Control ofHIV & AIDS at Indramayu Regency. HIV / AIDS is one of The MDGs targets ofYear 2000 – 2015. Indonesia had 277.700 peoples with HIV/AIDS in 2008, and 49 ofthem were in Indramayu. By the year of 2009, peoples with HIV/AIDS in Indramayu was increased into 263 people. In the same year, the regional government ofIndramayu have passed Regional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding Prevention and Control of HIV & AIDS. In 2011, peoples with HIV/AIDS areincreased into 490 peoples with 277 of new cases are found. The research to conduct this study is qualitative research. The results of thisstudy found  the policy has not been implemented properly. The weak points of thisimplementations are a lack of socialization, ineffective communication, lack ofresources both human and financial, incentives are not provided, and the fragmented structure of government.  We suggested that the Indramayu’s government shouldcarry out socialization and  immediately prepares and completes the formal SOPs inaddition a good coordination must be established with the supporting elements, and adding more peoples and budgets to support the implementation of this regionalregulation. Key words : HIV, AIDS, Regulation, Indramayu

Read More
T-3336
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Anisa; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Wahyu Sulistiadi, Ismiyati; Nazmi
Abstrak:
Terdapat 714 Penyalur Alat Kesehatan (PAK) telah dilakukan inspeksi oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Kementerian Kesehatan RI selama tahun 2016-2018 dengan hasil 119 PAK memenuhi syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), 442 PAK tidak memenuhi syarat CDAKB, 46 PAK direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat CDAKB dan 153 PAK dicabut izin PAK nya. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dalam Penerapan CDAKB Tahun 2019 serta kaitan antar variabel yang mempengaruhi. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan selama bulan Maret sampai Juli 2020, melalui wawancara mendalam kepada informan, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2019 terdapat 386 PAK telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan CDAKB, dari jumlah tersebut terdapat 114 PAK telah memenuhi syarat CDAKB. Beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan antara lain standard dan sasaran kebijakan yang belum dituangkan dalam indikator kinerja, insentif dari variabel sumberdaya kebijakan yang belum terdata dan tersosialisasikan dengan baik serta karakteristik badan pelaksana dari sisi sumber daya manusia yang terbatas serta hubungan antar organisasi yang belum optimal. Sebagai simpulan kinerja implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 dalam penerapan CDAKB tahun 2019 secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai tujuan yang optimal dikarenakan kendala-kendala yang ada pada pembuatan kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Peneliti merekomendasikan perlu disusunnya Peraturan yang mengandung muatan wajib melakukan sertifikasi CDAKB kepada seluruh PAK dan menjadikan penerapan CDAKB sebagai indikator kegiatan.

There are 714 Medical Device Distributors (PAK) that have been inspected by the Directorate of Medical Devices and Household Health Supplies (PKRT), the Ministry of Health of the Republic of Indonesia during 2016-2018 with the results of 119 PAK fulfilling the requirements for Good Distribution Medical Device Practice (CDAKB), 442 PAKs did not meet CDAKB requirements, 46 PAKs were recommended to obtain CDAKB certificates and 153 PAKs had their PAK permits revoked. This study aims to determine the performance of the implementation of Regulation of the Minister of Health Number 4 of 2014 in the  Implementation of the 2019 CDAKB and the relationship between variables that influence it. This research method is qualitative, carried out from March to July 2020, through in-depth interviews with informants, observation, and document review. The results showed that in 2019 there were 386 PAKs that had monitored and evaluated the implementation of the CDAKB, of which there were 114 PAKs that had met the CDAKB requirements. Several factors that can hinder policy implementation include standards and policy targets that have not been translated into performance indicators, incentives from policy resource variables that have not been properly recorded and socialized, and characteristics of the implementing agency in terms of limited human resources and sub-optimal relations between organizations. . The researcher recommends the need to formulate regulations that contain mandatory CDAKB certification for all PAK and make the implementation of CDAKB an indicator of activities.

Read More
T-5945
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wahyu Eka Arini; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Bambang Wispriyono, Puput Oktamianti, Roy Himawan, Pamian Siregar
Abstrak: Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan
Read More
T-5618
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Widya Agustini Munggaran; Pembimbing: Surya Ede Darmawan; Penguji: Purnawan Junaidi, Sandi Iljanto, Riati Anggraini, Purbo Antarsih
T-3072
Depok : FKM-UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Erlin Friska; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Novita Setiyanti, Amirati Dwishinta Widhiasri Widjajanto
Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.
The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.
Read More
T-6476
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive