Abstrak:

Abstrak: ICU sebagai bagian dari pelayanan Rumah Sakit (RS) harus mempertahankan mutu dan standar pelayanan. Dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional, RS menggunakan tarif inaCBGs sistem paket menuntut RS melakukan kendali biaya dan mutu. Data bagian keuangan: banyak tagihan ICU, terutama yang berhubungan dengan pelayanan ventilator, dibayarkan dibawah tarif. Pada 2015 untuk kelas III 30% kasus dibayarkan defisit. Tahun 2016 tarif baru diberlakukan. Hal tersebut menjadi dasar penulis meneliti biaya satuan dan cost recovery rate (CRR) pelayanan ventilator dengan tarif lama dan baru. Populasi penelitian 4 pasien dengan diagnosis utama Respiratory Failure (J969), kode INA-CBG J- 1-20-III. Penelitian melalui telaah biaya terkait pelayanan ventilator, didapatkan biaya langsung dan tak- langsung dengan metode Step-down dan Relative Value Unit.

Hasilnya per pasien: biaya satuan aktual (BSA) Rp8.522.431 dan biaya satuan normatif (BSN) Rp1.429.657. Perbandingan tarif 2011 didapatkan CRR dengan BSA 14.55% dan BSN 85.34%. Dengan tarif 2016 CRR dengan BSA 15.92% dan BSN 93.38%. Untuk tarif BPJS 2014 CRR dengan BSA 10.62%(kelas 1), 9,11%(kelas 2), 7,59%(kelas 3). Untuk tarif BPJS tahun 2016 CRR BSA 16,86%(kelas 1), 14,45%(kelas 2), dan 12,04%(kelas3). Jika kapasitas dioptimalkan dengan rerata BOR, CRR BSN tarif BPJS2014 masing-masing sebesar 62,30%(kelas 1), 53,41%(kelas 2), 44,50%(kelas 3). Dengan tarif BPJS2016 CRR BSN 98.84%(kelas 1), 84,72%(kelas 2), dan 70,60%(kelas3). BSA penggunaan ventilator yang sangat tinggi oleh karena rendahnya kunjungan pasien dan tingginya nilai biaya investasi. Tingginya biaya ini juga menunjukkan support daerah masih dibutuhkan di RSUD Nunukan baik sebagai pengawas maupun pendukung finansial melalui APBD.

Kata kunci: biaya satuan; biaya satuan unit; biaya satuan normatif; cost recovery rate.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS
Kata Kunci: rumah sakit, penyebab, penundaan klaim, BPJS Kesehatan

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.
The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January- September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.
Keywords: hospital, causes, pending claims, National Health Care Security

Abstrak: Insiden Keselamatan Pasien diasosiasikan dengan kehilangan nyawa ataupun disabilitas permanen. RSUD Jati Padang, rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta, baru setahun berdiri, namun sudah ada 11 insiden yang diketahui dari Laporan dan Analisis Insiden Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Januari Juni 2018 di RS tersebut. Dalam rangka persiapan akreditasi, peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Jenis penelitian merupakan studi kasus, didahului dengan pengisian checklist yang disesuaikan dengan persyaratan permenkes No 11 tahun 2017 yang dikuantifikasi untuk melihat gap antara current situation dengan persyaratan permenkes. Penelitian dilanjutkan dengan Consensus Decission Making Group (CDMG) untuk menganalisis penyebabnya dan tindak lanjut untuk meningkatkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang masih kurang. Dari CDMG didapatkan 11 akar penyebab masih rendahnya penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi biaya satuan layanan rawat jalan Diabetes Melitus Tipe II agar Manajemen Rumah Sakit dapat menentukan upaya efisiensi kedepannya dalam rangka menutup kesenjangan antara tarif Rumah Sakit dengan tarif INA CBG's. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi serta telaah dokumen terkait penelitian. Informan dalam penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Kepala Unit Rawat Jalan serta Petugas Bagian Farmasi. Total biaya Rajal DM sebesar Rp 369.573.586,- Hasil perhitungan menunjukkan bahwa besar unit cost untuk Rajal DM Tipe II adalah sebesar Rp 251.069,- dimana tarif INA CBGs untuk Rajal DM Tipe II hanya sebesar Rp 192.100,- yang berarti terdapat kesenjangan sebesar Rp 58.969,- . Efisiensi untuk menekan biaya tidak tetap dan mengurangi variasi pemberian obat serta pemeriksaan laboratorium Diabetes Melitus Tipe II dengan membuat clinical pathway Diabetes Melitus Tipe II. Untuk mengurangi beban biaya tetap, tindakan efisiensi yang dapat dilakukan adalah menaikkan angka kunjungan pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan menyediakan dokter spesialis tetap untuk penyakit dalam agar pelayanan untuk pasien dapat maksimal serta kunjungan dapat meningkat

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui posisi biaya satuan rumah sakit untuk tindakan sectio caesarea agar pihak manajemen dapat melakukan berbagai upaya efisiensi kedepan untuk menutup kesenjangan antara tarif Rumah Sakit dengan tarif INA CBGs. Dengan metode kualitatif yang mengolah data sekunder pasien BPJS Kesehatan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam serta menggunakan pendekatan Activity Based Costing, analisis biaya dilakukan pada 161 tindakan sectio caesarea dengan komposisi 53 pasien kelas 1, 69 pasien kelas 2 dan 39 pasien kelas 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Total Tindakan sectio caesarea sebesar Rp 1.400.670.750,- dimana biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea kelas 1 yaitu sebesar Rp 8.803.752,- dengan kesenjangan sebesar Rp 1.873.631,- dengan tarif INA CBGs, untuk kelas 2 sebesar Rp 8.513.739,- dengan kesenjangan Rp 2.376.873,- jika dibandingkan dengan tarif INA CBGs dan untuk kelas 3 sebesar Rp 8.887.792,- dengan kesenjangan sebesar Rp 3.796.854,- dengan tarif INA CBGs . Efisiensi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengurangi tingginya variasi obat dan bahan medis habis pakai dengan pembuatan clinical pathway sectio caesarea. Untuk mengurangi besaran biaya dan biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea efisiensi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Harapan Keluarga.

Abstrak: Infeksi yang berhubungan dengan perawatan kesehatan atau infeksi yang diperoleh dalam perawatan kesehatan adalah efek samping yang paling umum dalam penyediaan layanan kesehatan di seluruh dunia. Rumah sakit bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit dan meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar layanan rumah sakit. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) adalah upaya untuk memastikan perlindungan setiap orang dari kemungkinan tertular infeksi dari sumbersumber publik dan saat menerima layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUP Persahabatan Jakarta. Desain penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam terstruktur, telaah dokumen serta observasi dengan memakai lembaran observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia masih kurang, sarana dan prasarana belum berkesinambungan dibeberapa unit layanan, kepatuhan kebersihan tangan di kalangan peserta didik masih rendah, laporan mengenai infeksi daerah operasi masih belum optimal dan pencatatan serta pelaporan kegiatan program PPI belum disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Implementasi program PPI di rumah sakit membutuhkan dukungan SDM, sarana prasarana yang berkesinambungan terutama untuk sarana prasarana kebersihan tangan, edukasi yang intens terhadap peserta didik dan karyawan rumah sakit akan kepatuhan kebersihan tangan dan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan PPI sesuai aturan yang ada.

Abstrak: Reformasi cara pembayaran dari fee for service ke arah prospective payment di era JKN menjadi fokus perhatian di rumah sakit, khususnya untuk pengendalian biaya. Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai bagian utama dari layanan kesehatan dijadikan sebagai revenue center sekaligus cost center, untuk itu perlu dikelola dengan baik agar rumah sakit mampu bertahan dan berkembang di era JKN. Dengan demikian pengendalian persediaan obat yang efektif dan efisien menjadi sesuatu hal yang prioritas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui fungsi pengendalian persediaan obat dengan metode analisa ABC Pemakaian, ABC Investasi dan ABC Indeks Kritis. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan pengendalian persediaan obat di Instalasi Farmasi RS XYZ belum berjalan dengan optimal dikarenakan belum adanya metode yang cukup tepat dan berbasis bukti. Perencanaan pengadaan obat dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan 3-4 hari kedepan dengan melihat tren pemakaian 14 hari terakhir. Analisa ABC yang dilakukan pada penggunaan obat di Instalasi Farmasi RS XYZ menunjukkan bahwa terdapat 2108 jenis obat yang digunakan, dimana hasil pada analisa ABC pemakaian, 84% atau sejumlah 1769 item obat masuk ke dalam kelompok C yang merupakan item slow moving. Hasil analisa ABC investasi kelompok A memiliki jumlah investasi paling besar dengan nominal Rp. 27.563.544.473,-. Hasil analisa ABC indeks kritis terhadap obat yang dijadikan sampel pada penelitian didapatkan ada 163 item obat yang masuk kelompok A ABC Indeks Kritis. Selanjutnya dilakukan penghitungan EOQ, SS dan ROP terhadap kelompok A ABC Indeks Kritis sebagai metode pengendalian persediaan obat sehingga diketahui berapa jumlah ekonomis yang akan dipesan, berapa stok aman selama masa tunggu dan pada jumlah berapa obat harus dipesan kembali.

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family