Abstrak:

Abstrak: Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya SDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri. Kata kunci: Implementasi kebijakan, alat kesehatan

Abstrak:

Kebijakan terkait kemandirian sediaan alat kesehatan telah diterbitkan sejak tahun 2016. Namun, jumlah izin edar dan jumlah transaksi pengadaan alat kesehatan dalam pengadaan e katalog masih didominasi oleh alat kesehatan impor. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi kemandirian dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada aktor kebijakan yang terlibat, asosiasi perusahaan alat kesehatan, dan pengguna alat kesehatan dan telaah dokumen. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dari aspek kebijakan, sumber daya, komunikasi, kesetaraan akses, potensi pasar, dan kualitas produk. Secara umum, kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan untuk dapat mencapai optimal. Lemahnya sistem tata kelola dalam pengembangan industri alat kesehatan menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal.

---

Policies related to self-reliance in medical device provision have been issued since 2016. However, the number of marketing authorizations and procurement transactions for medical devices in the e-catalog remain dominated by imported medical devices. This indicates a lack of self-sufficiency in domestic medical device production. This study aims to evaluate the implementation of policies for developing the domestic medical device industry. This research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with involved policy actors, medical device company associations, and medical device users, alongside document analysis. The study wants to see how the policy implemented from the aspects of policy, resources, equitable access, market potential, and product quality. These aspects are then evaluated to determine whether the policy implementation aligns with the existing policy content. Generally, the policy for domestic medical device industry development is underway, however, its implementation still faces numerous challenges to achieve optimal results. Weak governance in the medical device industry's development leads to suboptimal policy implementation.

Abstrak:

Abstrak: Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri dalam bentuk surat edaran Menkes pada bulan Mei 2020. Periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif dengan perspektif teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan yaitu sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia dan tidak melakukan pengisian eHAC. Peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, tracking penumpang dan mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. To prevent and control it, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular in May 2020. From May to September 2020, were found 704 passengers that RDT results were reactive to COVID-19. The purpose of this thesis research is to analyze the implementation of health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analytic research with the perspective of policy implementation theory. The results found that the implementation of the health protocol policy not working effectively because there were still found problems in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. Researchers suggest to consider making higher legal force regulations than the circular letter, so can regulate sanctions for passengers who do not obey.In additions, it is necessary to increase supervision and commitment between sectors and develop eHAC applications to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and passenger tracking

Abstrak: Latarbelakang:Alat kesehatan memiliki peran yang penting dalam sektor kesehatan. Pengendalian dan pengawasan alat kesehatan dimulai dari proses produksi, distribusi, penggunaan hingga pembuangan dan keseluruhan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Dalam proses pemberian berita acara pemeriksaan sarana penyalur alat kesehatan yang ada di propinsi DKI jakarta, PTSP tidak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi kenyataan ini bertentangan dengan pergub nomor 281 tahun 2016. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan cara distribusi alat kesehatan yang baik (CDAKB) dalam menjamin ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan pada bulan Maret - April 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta dengan hasil penelitian terdapat 20 peraturan perundang udangan mulai dari pusat hingga daerah, paradigma pemisahan perizinan dan pengawasan, dan masih adanya perbedaan implementasi dan persepsi dalam pelaksanaan di organisasi pelaksana di daerah. Kesimpulan: Tingkatan hirarki regulasi sudah ada dan konsisten serta sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tetapi masih ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1191 tahun 2010 pasal 13 yang perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi oleh Kementerian Kesehatan baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dan perlunya dilakukan pemeriksaan teknis bersama antara Dinas Kesehatan dan Dinas PM dan PTSP. Sehingga dengan percepatan pelayanan publik tetapi tidak mengesampingkan keamanan, mutu dan manfaat dari produk alat kesehatan serta mampu memenuhi CDAKB. Kata kunci: PTSP, CDAKB, Alat Kesehatan Background: Medical device have an important role in the health sector. Control and supervision of medical devices shall be started from the production, distribution, use and disposal processes and the whole is an inseparable activity. In the process of giving the news of the examination of the means of distribution medical device in Jakarta proponsi Jakarta, the PTSP did not coordinate and cooperate with the Provincial Health Office. This fact is contradictory to the regulation number 281 of 2016. Purpose: The purpose of this research is to know the fulfillment of the distribution of medical device both in ensuring the availability of safe, quality and efficacy of medical device. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. Results: The study was conducted in March - April 2017, located in DKI Jakarta area with the result of the research there are 20 legislation from central to local, paradigm of separation of permit and supervision, and there is still difference of implementation and perception in execution at implementing organization in regionConclusion: The level of hierarchy of regulation already exist and consistent and is in accordance with Act number 12 year 2011, but still there is Regulation of Minister of Health number 1191 year 2010 article 13 that need to be revised and hamonization regulation by Ministry of Health either vertically or horizontally. And the need for a joint technical examination between the Provincial Health Office and the PTSP is required. So that with the acceleration of public services but do not rule out the safety, quality and efficacy of medical device products and able to meet CDAKB. Key words: PTSP, CDAKB, Medical Device

Abstrak: Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial

Abstrak:

Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Rujukkan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun, masih terdapat kendala dalam akreditasi yaitu pada pembinaan survei akreditasi, pre dan pasca survei. Melihat mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan peningkatan, maka perlu diketahui upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi di Rumah Sakit di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup wawancara dengan berbagai informan, serta triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.  Hasil dari penelitian ini ialah Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi melibatkan Sumber Daya Manusia mulai dari Menteri, Ketua Tim, Staff, yang memiliki kompetensi sarjana kesehatan maupun tidak dengan catatan memiliki pengalaman di fasyankes. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN & APBD. Pedoman utama dalam percepatan ini ialah Standar Akreditasi yang memberikan efektivitas dari segi substansi, tarif, dan metode penyelenggaraan Survei. Pencatatan dan pelaporan terintegrasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit (SINAR). Permasalahan terdapat pada keterbatasan SDM, pengajuan anggaran, serta ruangan untuk konsultasi. Namun capaian Rumah Sakit terakreditasi per Desember 2022 sudah tinggi yaitu 82% dari 100% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024).

---

 

In order to support Referral Service Transformation, the Ministry of Health implements Hospital Accreditation Transformation. It's become one of the efforts of the Ministry of Health to provide quality health services. However, there are still obstacles in accreditation, namely in the development of accreditation surveys, pre, and post-surveys. Seeing the quality of health services in Indonesia which continues to grow and requires improvement, it is necessary to know what efforts are being made by the government to realize quality health services. The purpose of this study is to find out the description of efforts to accelerate the implementation of accreditation in hospitals in Indonesia by the Indonesian Ministry of Health. The research methodology used is qualitative research using in-depth interviews. Data validation was carried out through source triangulation, which included interviews with various informants and method triangulation by document review and observation. The results of this study are Efforts to Accelerate the Implementation of Accreditation involving Human Resources starting from Ministers, Team Leaders, Staff, who have a competency degree in health or not with a record of having experience in health facilities. The funding is sourced from APBN & APBD. The primary guideline in this acceleration is the Accreditation Standards which provide effectiveness in terms of substance, rates and methods of conducting Surveys. Integrated recording and reporting through the Hospital Accreditation Information System (SINAR). The problem lies in the limited human resources, submission of submissions, and the council for consultation. However, the achievements of accredited hospitals as of December 2022 are already high, namely 82% of the 100% target of the Medium Term Development Plan (2020-2024).

Abstrak:

---

Abstrak: Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan