Fenomena gunung es di Indonesia, yaitu terkait penyalahgunaan obat sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Dampak peredaran penyalahgunaan obat-obat Tramadol tidak hanya pada sisi kesehatan saja melainkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat serta keamanan dan ketertiban. Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan POM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas obat-obat tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakara khususnya penyaluran obat Tramadol oleh PBF. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 6 Pedagang Besar Farmasi (PBF) di 5 wilayah kotamadya propinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakarta belum optimal. Faktor ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya manusia yang belum optimal, belum ada anggaran khusus, fasilitas sudah cukup baik, komunikasi antar organisasi yang terdiri dari transmisi, konsistensi dan kejelasan sudah optimal karena sosialisasi perka sudah baik, karakteristik badan pelaksana belum optimal dalam hal hubungan antar organisasi karena terkendala pada koordinasi lintas sektoral, fragmentasi sudah optimal, disposisi pelaksana yang terdiri dari pemahaman, arah penerimaan dan intensitas sudah optimal, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia, anggaran dan hubungan antar organisasi. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya tim evaluasi dan monitoring kebijakan bersama antara BBPOM di Jakarta dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sehingga hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Jakarta terkait Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

---

Background: The tip of iceberg phenomenon in Indonesia, which is related to drug abuse, is already at an alarming stage. The effects of Tramadol drug abuse are not only on the health side but on the socio-economic aspects of society as well as security and order. The POM Agency has issued Head of POM Agency Regulation No.10 Year 2019 regarding Guidelines for the Management of Certain Drugs which are often misused with the aim of protecting the public from misuse and misuse of certain drugs. PBF is a distribution company for certain drugs which is suspected to still be a gap for the distribution of certain drugs such as Tramadol. This study aims  to determine the implementation of the policy of managing certain drugs which are often abused in Jakarta specifically the distribution of tramadol drugs by PBF. Subjects and Methods: This study used a qualitative approach by means of interviews and document review, this research was conducted in March to June 2020. The main informants in this study were BPOM officials, BBPOM in Jakarta, Jakarta Provincial Health Office and 6 PBF. The variables studied were the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, disposition of implementers, and the social, economic, political environment. Data were collected by interview and document review. Data were analyzed descriptively. Result: the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in Jakarta, especially the distribution of Tramadol drugs by PBF has not been optimal. The size and objectives of the implementation policy are optimal. Resources in the form of budgets have not been allocated specifically, facilities are good, HR is not optimal in terms of numbers, Characteristics of implementing agencies in the form of relationships between organizations are not optimal and fragmentation is good, Communication between organizations namely transmission, consistency and clarity is optimal, Implementing disposition in the form of understanding , the direction of acceptance and intensity is good, and social, economic and political environmental factors have supported the implementation of the policy. Conclusion: The performance of the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in the Jakarta area, in particular the distribution of Tramadol Medicines in the Regulation of the Head of POM RI Number 10 of 2019 based on the theoretical variable Van meter and Van horn approach in general has not been optimally implemented.

Tantangan pengawasan obat dan makanan yang ada mengharuskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM bekerja secara optimal ditengah keterbatasan sumber daya. Analisis efisiensi relatif pada Unit Pelaksana Teknis BPOM tahun 2019 dilakukan bertujuan untuk perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis BPOM dalam upaya peningkatan capaian kinerja pada masing-masing UPT. Perhitungan efisiensi relatif menggunakan metode DEA (Data envelopment Analysis). Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 31 UPT BPOM yang memenuhi syarat sebagai DMU (Desicion Making Unit), dan 10 informan untuk pendalaman proses yang luput dalam analisis dengan metode DEA. Dilakukan terlebih dahulu analisis sensitivitas untuk mengetahui variabel input dan output yang dapat masuk kedalam penelitian. Hasil dari analisis sensitivitas, terdapat 3 input dan 4 output yang dapat dianalisis dengan metode DEA. Hasil dari analisis dengan DEA terdapat 15 UPT yang efisien dan 16 UPT yang tidak efisien. Hasil pendalaman proses diketahui bahwa UPT yang efisien dan yang tidak efisien telah melaksanakan strategi efisiensi dengan baik seperti penghematan perjalanan dinas dengan cara pembayaran sesuai biaya perjalanan, melibatkan SDM bidang lain bila terdapat beban kerja yang tinggi di salah satu bidang, kebijakan pemberian uang lembur hanya di bidang pengujian dan adminstrasi, optimalisasi anggaran dengan revisi. Dalam kaitannya dengan lintas sektor, UPT yang efisien melaksanakan cara untuk melibatkan instansi yang lebih tinggi agar terjadi awareness dari lintas sektor terkait. Pada program prioritas desa dan pasar aman UPT yang tidak efisien melaksanakan penyederhanaan proses dan visitasi secara berkala. DEA merupakan metode analisis efisiensi relatif dengan konsep memaksimalkan rasio output dan input. Adanya model VRS (Variabel return to Scale) yang telah mempertimbangkan proses yang diharapkan mengeliminasi kekurangan yang terdapat dalam perhitungan dengan metode DEA, namun karena perhitungan yang dilakukan secara mekanik maka diperlukan pendalaman proses untuk menggali hal yang tidak didapatkan dari perhitungan, terlebih untuk organisasi yang dalam prosesnya melibatkan faktor eksternal yang cukup besar.

Tesis ini membahas implementasi kebijakan penandaan pacta label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta yang menemui banyak kendala, dengan pendekatan model sistem. Desain penelitian ini menggunakan pendeka!an kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Untuk meningkntkan validitas data, dignnakan data primer dan data seknnder. Hasil penelitian menyarankan implementasi kebijakan penandaan pada label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta perlu mempethatikan beberapa faktor antara lain komunikasi tepat sasaran surnber daya meliputi staf yang kompeten dan kebijakan dibuat oleh stakeholder berwenang berdasarkan evidencedisposisi meliputi komitmenpenegakan sanksi rlan pemberian penghargaan, serta struktur birokrasi yang baik.

This thesis is focused on scrutinizing the obstacles found during the implementation of labeling policy on over the counter drugs in DKI Jakarta Province using model system. The design Qf the research is a qualitative approach. It is aimed to explore deeper explanation on how the policy is implemented. Data validation is gained by using the primary and secondary data. Result: It is suggested that there are several factors effects the implementation of labeling policy on over the counter drugs .in DKI Jakarta province. Those factors are targeted communication; human resources including competent human resources and policy making actors, supporting scientific evidence; disposition including commitment, sanction enforcement, and stewardship program; excellent bureaucratic organization.

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan pilar strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Pemberlakuan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigma dari pemenuhan administratif menuju kualitas hasil pengawasan yang berorientasi pada nilai tambah. Transformasi ini memicu fase transisi yang berdampak pada penurunan sementara capaian kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (dari Level 4 menjadi Level 2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menuju peran yang efektif di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan, auditor, dan pembina BPKP, serta didukung oleh telaah dokumen strategis. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mengungkap terjadinya kesenjangan antara tingginya mandat wewenang regulasi dengan kapasitas operasional di lapangan. Pada aspek komunikasi, efektivitas terdegradasi oleh ambiguitas instruksional dari pihak regulator dan tertahannya transmisi informasi di level pimpinan. Pada aspek sumber daya, penambahan auditor baru belum mampu menutup defisit keahlian analisis akar masalah (root-cause analysis), sementara metode remote audit justru mendegradasi daya paksa APIP terhadap entitas binaan. Pada aspek disposisi, kuatnya komitmen pimpinan puncak berhasil menjadi penahan disfungsi birokrasi, namun auditor pelaksana mengalami kelelahan adaptif akibat praktik beban kerja ganda (role overload) tanpa diimbangi insentif finansial yang proporsional. Pada aspek struktur birokrasi, koordinasi informal pimpinan efektif meredam tumpang tindih tugas, namun inefisiensi pencarian data masih terjadi akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) masa transisi dan tingginya fragmentasi data digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi berada pada fase adaptasi yang rentan terhadap inefisiensi. Organisasi direkomendasikan untuk segera menerbitkan Buku Saku Transisi Pengawasan, memberlakukan aturan kepatuhan penyediaan data digital bagi auditee, merasionalisasi beban kerja dengan usulan insentif berbasis risiko, mengesahkan SOP transisi internal, serta membangun pangkalan data pengawasan yang terintegrasi.

Enhancing the capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is a strategic pillar in safeguarding government governance. The enactment of BPKP Regulation Number 6 of 2025 shifted the paradigm from administrative compliance to value-added supervision quality. This transformation triggered a transition phase that resulted in a temporary decline in the APIP capability achievement at the Inspectorate General of the Ministry of Health (from Level 4 to Level 2). This study aimed to analyze the implementation of the APIP capability enhancement policy towards an effective role at the Inspectorate General of the Ministry of Health. A qualitative approach with a case study design was employed, where data were collected through in-depth interviews with leaders, auditors, and BPKP supervisors, supported by strategic document reviews. The analysis utilized George C. Edwards III's policy implementation theory, encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure variables. The findings revealed a gap between high regulatory mandates and operational capacity in the field. Regarding communication, effectiveness was degraded by instructional ambiguity from the regulator and stagnant information transmission at the leadership level. In terms of resources, the addition of new auditors had not resolved the skill deficit in root-cause analysis, while the remote audit method degraded APIP's enforcement power over the auditees. Concerning disposition, strong top leadership commitment successfully buffered bureaucratic dysfunction, but implementing auditors experienced adaptive fatigue due to role overload practices without proportional financial incentives. In the bureaucratic structure aspect, informal leadership coordination effectively reduced overlapping tasks, yet data retrieval inefficiency persisted due to the absence of transition Standard Operating Procedures (SOPs) and high digital data fragmentation. This study concludes that the implementation is in an adaptation phase vulnerable to inefficiency. The organization is recommended to immediately publish a Supervision Transition Pocketbook, enforce digital data compliance rules for auditees, rationalize workloads alongside proposing risk-based incentives, legalize internal transition SOPs, and build an integrated supervision data warehouse.

Terdapat 714 Penyalur Alat Kesehatan (PAK) telah dilakukan inspeksi oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Kementerian Kesehatan RI selama tahun 2016-2018 dengan hasil 119 PAK memenuhi syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), 442 PAK tidak memenuhi syarat CDAKB, 46 PAK direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat CDAKB dan 153 PAK dicabut izin PAK nya. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dalam Penerapan CDAKB Tahun 2019 serta kaitan antar variabel yang mempengaruhi. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan selama bulan Maret sampai Juli 2020, melalui wawancara mendalam kepada informan, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2019 terdapat 386 PAK telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan CDAKB, dari jumlah tersebut terdapat 114 PAK telah memenuhi syarat CDAKB. Beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan antara lain standard dan sasaran kebijakan yang belum dituangkan dalam indikator kinerja, insentif dari variabel sumberdaya kebijakan yang belum terdata dan tersosialisasikan dengan baik serta karakteristik badan pelaksana dari sisi sumber daya manusia yang terbatas serta hubungan antar organisasi yang belum optimal. Sebagai simpulan kinerja implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 dalam penerapan CDAKB tahun 2019 secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai tujuan yang optimal dikarenakan kendala-kendala yang ada pada pembuatan kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Peneliti merekomendasikan perlu disusunnya Peraturan yang mengandung muatan wajib melakukan sertifikasi CDAKB kepada seluruh PAK dan menjadikan penerapan CDAKB sebagai indikator kegiatan.

---

There are 714 Medical Device Distributors (PAK) that have been inspected by the Directorate of Medical Devices and Household Health Supplies (PKRT), the Ministry of Health of the Republic of Indonesia during 2016-2018 with the results of 119 PAK fulfilling the requirements for Good Distribution Medical Device Practice (CDAKB), 442 PAKs did not meet CDAKB requirements, 46 PAKs were recommended to obtain CDAKB certificates and 153 PAKs had their PAK permits revoked. This study aims to determine the performance of the implementation of Regulation of the Minister of Health Number 4 of 2014 in the  Implementation of the 2019 CDAKB and the relationship between variables that influence it. This research method is qualitative, carried out from March to July 2020, through in-depth interviews with informants, observation, and document review. The results showed that in 2019 there were 386 PAKs that had monitored and evaluated the implementation of the CDAKB, of which there were 114 PAKs that had met the CDAKB requirements. Several factors that can hinder policy implementation include standards and policy targets that have not been translated into performance indicators, incentives from policy resource variables that have not been properly recorded and socialized, and characteristics of the implementing agency in terms of limited human resources and sub-optimal relations between organizations. . The researcher recommends the need to formulate regulations that contain mandatory CDAKB certification for all PAK and make the implementation of CDAKB an indicator of activities.