Abstrak: Pilihan karir dokter sangat penting dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, mengingat keberadaan seorang dokter dalam pelayaan kesehatan dasar sangat vital dan menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan karir dokter internsip dan determinannya, serta bagaimana keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan mix method dengan desain penelitian convergent parallel design. Responden penelitian adalah dokter internsip di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan sampel penelitian berjumlah 154 orang dan informan penelitian adalah pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pilihan karir dokter internsip paling banyak menjadi dokter spesialis dan pilihan bekerja paling banyak di Rumah Sakit, sedangkan yang berminat bekerja di layanan primer maupun kesehatan masyarakat sangat sedikit khususnya di Puskesmas. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik multinominal memperoleh hasil terdapat enam variabel yang berhubungan signifikan secara statistik terhadap pilihan karir dokter internsip: jenis kelamin, asal universitas, tempat berkerja, penghasilan, gaya hidup dan tuntutan keluarga. Kebijakan Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya belum selaras dengan amanah Undang-Undang untuk memeratakan layanan kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia

---

The choice of a doctor's career is very important in the effort to fulfill quality health services, considering the existence of a doctor in basic health care is vital and determines the quality of health services. This study aims to determine the career choice of an internship doctor and its determinants, and how it is aligned with stakeholder policies. This study used a mix method with a parallel convergent research design. Research respondents were internship doctors in Jakarta 2020 with a research sample of 154 people and research informants were stakeholders. The results of the study found that the career choice for interns was to be specialist doctors and the choice of work was mostly in hospitals, while those who were interested in working in primary and public health services were very few, especially in Puskesmas. The results of multivariate analysis showed that there are six variables that have a statistically significant relationship: gender, university origin, place of work, income, lifestyle and family demands. Government policies together with other stakeholders are not in line with the mandate of the law to distribute health services throughout Indonesia

Abstrak: Masih terjadi kekurangan sumber daya manusia dokter pada sistem layanan kesehatan di indonesia maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Ketersediaan dokter dipengaruhi produksi, sebaran, dan pengembangan karir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pilihan karir dokter internsip di Provinsi Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pilihan karir tersebut. Faktor yang diamati adalah pendapatan, kemudahan mencari kerja, prestise, persepsi masa depan, jam kerja reguler, jam kerja fleksibel, pekerjaan tanpa jaga malam, cita-cita dan wilayah kerja. Penelitian survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala likert. Analisis data menggunakan Aplikasi Statistik. Populasi penelitian adalah dokter peserta program internsip di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel yang digunakan sebanyak 112 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian mendapatkan 73,2% responden menginginkan dokter spesialis sebagai pilihan karirnya, 18,8% responden menginginkan dokter umum sebagai pilihan karirnya sementara 8% memilih karir lain-lain. Didapatkan jenis kelamin, asal universitas dan daerah asal tidak berhubungan dengan pilihan karir. Variabel pendapatan, kemudahan mencari kerja, jam kerja yang fleksibel, dan wilayah kerja pada uji hipotesis berhubungan dengan pilihan karir, sedangkan variabel prestise, beban kerja, masa depan, masa studi dan cita-cita tidak terbukti berhubungan dengan pilihan karir. Dari hasil temuan diatas disimpulkan terdapat kecenderungan dokter untuk lebih memilih dokter spesialis sebagai pilihan karirnya. Pilihan karir berhubungan dengan pendapatan, kemudahan mencari kerja, jam kerja dan wilayah kerjanya. Untuk itu disarankan agar tidak terjadi ketimpangan dalam tenaga kerja dokter dapat dibuat kebijakan untuk membuat karir sebagai dokter umum lebih menarik dengan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang berhubungan seperti peningkatan pendapatan atau kepastian kerja bagi dokter umum. Kata kunci : Pilihan Karir; Dokter Internsip; Determinan Pilihan Karir; Pengembangan Karir; Dokter Umum; Dokter Spesialis Referensi : 44(1991-2017) There is still a shortage of human resources physicians on health care systems in Indonesia as well as in Southern Sumatera Province. The availability of doctors influenced by the production, distribution, and career development. This study aims to find out the preferences of career choice of doctor internsip in Southern Sumatera Province and factors related to career choice. Factors observed are income, ease of job search, prestige, future perception, regular working hours, flexible working hours, work without night shift, goals and work areas. Descriptive survey research with quantitative approach, cross-sectional. The data were collected using questionnaires with Likert scale. Data analysis using Statistical Application. The study population is the doctor of internsip program participants in Southern Sumatera Province. The sample used was 112 people who fulfilled the inclusion criteria. The study found that 73.2% of respondents wanted a specialist as a career choice, 18.8% of respondents wanted a general practitioner as their career choice while 8% chose another career. Gender, origin of university and area of origin not related to career choice. Revenue factors, easy job search, flexible working hours, and work areas on hypothesis testing are related to career choice, while prestige factors, workload, future, study period and goals are not proven to be related to career choice. From the results of the above findings concluded there is a tendency doctors to prefer a specialist as a career choice. Career options relate to income, ease of job search, working hours and work area. It is suggested that in order not to happen imbalance in the workforce of doctors, policy can be made to make a career as a general practitioner more interesting by intervening on related factors such as increasing income or working field certainty for general practitioners. Keywords : Career Choice, Internsip Doctor, Determinant of Career, Career Development; General Practice; Specialist Reference : 44(1991-2017

Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulumberbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitianmenunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baiknamun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peranaktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincianfungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasikomprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci.Kata kunci: PIDI, internsip, intern, dokter, kebijakan.

---

As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as acontinuation of the medical education. In practice, a number of pros and consemerges from the various parties among students, education institutions,professional organizations , and the general public. This study aimed to analyzethe policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stageof agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted butnot optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actorshave not been clearly delegated with the strong legal protection and details offunctions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of theimplementation of PIDI involving the key stakeholders.Keywords:PIDI, internship, medical intern, doctor, policy.

Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

 

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society.

Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) merupakan program wajib bagi dokter lulusan baru yang bertujuan untuk peningkatan pemahiran dan pemandirian. Tesis ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia Tahun 2019. Ingin diketahui bagaimana pelaksanaan pemilihan wahana PIDI yang sudah berjalan selama ini. Apakah kebijakan yang ada dalam pemilihan wahana sudah mampu mendorong para peserta PIDI untuk melakukan pemilihan wahana. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus (case study). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga studi data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan wahana sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peserta melakukan pemilihan wahana atau tidak antara lain, 1. Kapasitas server dan signal, 2. Kurangnya informasi wahana, 3. Adanya wahana favorite dan wahana tidak favorite, 4. Rendahnya Bantuan Biaya Hidup yang diterima peserta. Peneliti merekomendasikan untuk pembatasan kapasitas akses peserta sehingga tidak membebani server yang ada. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan wahana PIDI khususnya informasi wahana, selain itu memberikan insentif tambahan dan sarana prasarana yang mendukung untuk wahana yang kurang dimintai. Peningkatan BBH juga dinilai sangat perlu untuk segera di realisasikan.

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak:

---