Ditemukan 25344 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Rasta Naya Pratita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Helen Andriani, Roy Himawan, Desak Ernawati
Abstrak:
Read More
Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi. Kata kunci: Formulasi kebijakan, Pengembangan karier, Apoteker
The level of public health is determined by the quality of public health services. And as stated by WHO, the quantity and quality of health personnel contributing as much as 80% of the success in health services. According to Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 regarding Health Personnel article 1, Health Personnel Improvement is directed to improve the quality and career of Health Personnel. One of the current problems for Health Personnel is the career path / career improvement. There is still no regulation regarding Health Personnel’s career development aside from Health Civil Worker, especially for Pharmacist, that also suffer from the lack of synchronization of the career development program between the one from the government and the one from the Pharmacist Organization. Qualitative method is used in the research of the process of formulating the related regulations and stakeholder analysis. Primary data is acquired by doing profound interview with chosen informant, and literature research is used as secondary data. The result shows that all of the interviewed stakeholders are supporting and committing in the Pharmacist’s Career Development Program. Pharmacist Organization along with the Government are two of the most important actors regarding the implementation of this program. The competency certification and specialization education program are expected to be the right options for the Pharmacist Career Development Program. Unfortunately, the interaction, advocacy, and communication process between the stakeholders in Pharmacist Organization and the Government still need improvement, and there are many of the Pharmacist itself that not aware of the career development program. Therefore, improvement in stakeholders’ coordination and communication is a must, and the Pharmacist Organization can initiate the formulation of Policy Brief regarding Pharmacist Career Development as advocation. Key words: Policy formulation, Career development, Pharmacist
T-6104
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nella Savira Liani; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Puput Oktamianti, Nana Mulyana, Angger Rina Widowati
Abstrak:
Read More
Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesian merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN belum standar dan belum seimbang dengan ASN, yang didorong oleh kekosongan regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Tuntutan berupa adanya kepastian hukum dalam pengembangan karier tersebut muncul dari tenaga kesehatan non-ASN dan pihak rumah sakit selaku pemberi kerja. Proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN telah dimulai sejak tahun 2019, terbentur pada kurang kuatnya dukungan regulasi hingga lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disposisi pembuat kebijakan belum seirama dengan disposisi aktor lainnya. Keberlanjutan dan percepatan pembuatan kebijakan ini dapat didorong dengan mengoptimalkan peran stakeholder melalui strategi advokasi yang tepat.
Competency, scientific and career development in the professional field is one of the rights of medical personnel and health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, the career development of non-ASN health workers is not yet standardized and not balanced with that of ASN, which is driven by the lack of regulations governing this career development. The aim of this research is to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, both those managed by the private sector and state-owned companies. This research is a qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Demands for legal certainty in career development arise from non-ASN health workers and hospitals as employers. The process of drafting a career development policy for non-ASN health workers began in 2019, hampered by a lack of strong regulatory support until Law Number 17 of 2023 concerning Health was issued. The disposition of policy makers is not yet in line with the disposition of other actors. Sustainability and acceleration of policy making can be encouraged by optimizing the role of stakeholders through appropriate advocacy strategies.
T-6944
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tri Agustina Rosita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Ede Surya Darmawan, Nana Mulyana, Trihono
Abstrak:
Read More
Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, masih substansial. Program desentralisasi dan disparitas tinggi memperburuk kondisi ini. Konsep pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies/HiAP) sangat penting untuk menggerakkan upaya lintas sektor secara efektif. Penguatan sistem pelayanan primer, termasuk program promotif, preventif, dan pengurangan risiko penyakit, memerlukan reformasi dalam sistem kesehatan. Peran tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas), yang memiliki delapan kompetensi dasar, sangat penting dalam membangun strategi kesehatan masyarakat dan menjalankan intervensi berdasarkan determinan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis untuk kebijakan penempatan ASN Tenaga Kesehatan Masyarakat di desa, baik melalui konten, konteks, proses, dan aktor kebijakannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem kebijakan, metode pengumpulan data melalui telaah kebijakan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan FGD, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis). Konten Kebijakan meliputi latar belakang, ukuran dan tujuan, serta definisi dalam kebijakan. Konteks kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dan politik. Proses kebijakan melibatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan disposisi. Aktor kebijakan meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan organisasi non-pemerintah. Dengan mempertimbangkan keempat aspek kebijakan, penempatan ASN Tenaga Kesmas di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Public health challenges in Indonesia, which is the country with the fourth largest population in the world, remain substantial. Decentralization programs and high disparities exacerbate this condition. The concept of health-oriented development (Health in All Policies/HiAP) is very important to drive cross-sector efforts effectively. Strengthening the primary care system, including promotive, preventive and disease risk reduction programs, requires reform in the health system. The role of public health workers (Kesmas), who have eight basic competencies, is very important in developing public health strategies and implementing interventions based on determinants of health problems. The aim of this research is to find out how the policy for placing ASN Community Health Workers in villages is analyzed, both through content, context, process and policy actors. Using a qualitative descriptive research method with a policy system approach, data collection methods through policy reviews, in-depth semi-structured interviews, and FGDs, then content analysis was carried out. Policy content includes background, measures and objectives, as well as definitions in the policy. The policy context considers socio-cultural and political conditions. The policy process involves resources, communications, organizational characteristics, and dispositions. Policy actors include the Ministry of Health, Ministry of PDTT Villages, and non-governmental organizations. By considering the four policy aspects, the placement of ASN Public Health Workers in villages is expected to be able to improve the health status of village communities in a comprehensive and sustainable manner
T-7159
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nuche Marlianto; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Purnomosidi, Purwani Eko Prihatin
Abstrak:
Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.
Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.
Read More
Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.
T-4136
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ade Leana Citra, Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Fauzy Masjhur, Arsanto Triwidodo
Abstrak:
Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan
One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.
Read More
One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.
T-4137
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aji Muhawarman; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Adang Bachtiar, Mulyadi, Sundoyo
Abstrak:
Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen.
Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.
Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.
Read More
Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.
Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.
T-4494
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Astuti; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Eka Jusuf Singka, Siti Maimunah
Abstrak:
Abstrak
Read More
Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.
The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.
This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.
Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.
T-3927
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fariz Rahmansyah; Pembimbing: Masyitoh Bashabih; Penguji: Jaslis Ilyas, Indriya Purnamasari
Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran organisasi dan kepimpinan dalam memberikan bentuk reward kepada tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Google Scholar, Remote Lib UI dan PubMed. Hasil pencarian didapat 10literatur berasal dari China, AS, Eropa, Afrika, England, Italy, Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait reward yang dapat diberikan untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Hasil telaah literatur menunjukan peran organisasi dan pemimpin dalam menganalisis bentuk reward yang diberikan yaitu mengenai kesehatan mental, finansial dan reward lainnya yang mendukung kebutuhan tenaga kesehatan. Penulis melakukan analisis kebijakan reward ini agar dapat digunakan oleh organisasi atau fasilitas kesehatan di Indonesia dalam memberikan gambaran reward yang tepat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat efektivitas reward, agar lebih representatif.
Read More
S-10768
Depok : FKM-UI, 2021
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sugeng Winarno; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Anhari Achadi, Ridwan Purwanto, Tulus Riyanto
Abstrak:
Tesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasi menjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks dan multidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swasta lainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranya berupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensi tertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Permenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenis penyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkap adanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalam proses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini, pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudah berjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik lintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah. Kata kunci: Ancaman nir-militer, komponen pertahanan negara, implementasi kebijakan.
Read More
T-4402
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fatia Sifa; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Septiara Putri, Mirza
Abstrak:
Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan calonpengantin sebelum menikah untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan padacalon pengantin dan keturunannya kelak. Tidak semua orang mempunyai riwayatkesehatan yang baik walaupun dalam keadaan sehat. Skripsi ini membahas kebijakannegara-negara yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum calonpengantin melangsungkan pernikahan. Ketentuan pemeriksaan kesehatan pranikah tiapnegara juga berbeda-beda baik dalam kewajibannya juga rangkaian tes yang dilakukan.Penelitian ini adalah review literatur dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Indonesia masih jauh dari negara lainnya dalam pelaksanaan PHE,dibutuhkan evaluasi kebijakan sehingga dipatuhi dan berjalan lebih baik, meningkatkanpromosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan dalammasayarakat.Kata kunci:Pemeriksaan kesehatan; calon pengantin; implementasi
Premarital screening is defined as testing couples who are going to be married in orderto prevent common genetic blood disease and infectious disease that may affect their nextgeneration. Some people might look healthy but they might be a carrier for hereditarydisease. This tresearch focused on policies concerning on premarital screening inIndonesia and other countries. The research uses Literature Review (LR) with descriptiveapproach. The result is PHE in Indonesia is still far from other countries implementationof PHE. Evaluation of PHE policy is needed to support PHE, ensure intervention healthpromotion to raise awareness and attitude of PHE.Key words:Premarital screening; marriage; implementation.
Read More
Premarital screening is defined as testing couples who are going to be married in orderto prevent common genetic blood disease and infectious disease that may affect their nextgeneration. Some people might look healthy but they might be a carrier for hereditarydisease. This tresearch focused on policies concerning on premarital screening inIndonesia and other countries. The research uses Literature Review (LR) with descriptiveapproach. The result is PHE in Indonesia is still far from other countries implementationof PHE. Evaluation of PHE policy is needed to support PHE, ensure intervention healthpromotion to raise awareness and attitude of PHE.Key words:Premarital screening; marriage; implementation.
S-10326
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉