Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Batanghari, hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Batanghari Tahun 2006 sebesar 6,50 % dan 08111111 2007 sebesar 6,22 % dari total APBD, dan mempakan urutan ke lima dalam alokasi anggaran sedangkan dalam dokumen perencanaan prioritas nomor dua dalam pcmbangunan daerah. Hal ini menunjukkan masih klmmgnya kesadaran para (aktor/Stakeholders) yang terlibat dalam penentuan alokasi anggaran kesehatan akan pentingnya ani pembangunan bidang kesehatan sedangkan masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Batanghari masih sangat kompleks terlihat dari rcndahnya indikator derajat kesehatan masyarakat. Tujuan dalam penclitian ini adalah diketahuinya tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kcsehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menetapkan alokasi anggazan bidang kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Batanghari. Pcnclitian dilakukan dengan menggunakan desain peneljtian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kesehatan dalam APBD dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian dikeiahui bahwa proscs pcnyusunan dan penetnpan APBD di Kabupaten Batanghari, proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik dan top-down lebih besar pcngamhnya dibanding proses partisipaiif dan bottom-up. Faktor-faktor aktor yang mempengaruhi adalah peran, komitmen, kekuatan/kekuasaan dan kepentingan. Tugas pokok dan iimgsi para aktor dalam proscs penyusunan anggaran ini kemudian rncrupakan dasar untuk mengetahui kekuatan dan kekuasaan dai alctor dalam mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran kesehatan. Para aktor yang terlibat ini kcmudian dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab/ketua, sebagai anggota nm yang menglcoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi usulan kegiatan/program serta sebagai penyuslm perencanaan dan menyampaikan usulan rencana. Komitmen para aktor yang terlibat dalam proses pcnyusunan anggaran terhadap sektor masih rendah. Pam aktor memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan mcmiliki kerterkaitan yang erat dimana keberhasilan pcmbangzman keschatan adalnh juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan proses penyusunan anggaran pembangunan kesehatan oleh dinas kesehatan selalu memperhaiikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan yang baik, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas para petugas perencanaan. Mengingat besarnya pengaruh para aktor dalam menentukan kebij akan alokasi biaya pembangunan kesehatan dalam APBD, malca perlu dilakukan advokasi secara intensif dan berkelanjutan kepada para aktor serta melakukan koordinasi yang baik dengan unit instansi yang terkait. Mengingat APBD adalah mempakan penjabamn dari upaya-upaya program pembangunan yang sasarannya adalah kesejahteraan rakyat, untuk ilu dalam penyusunan anggaran agar selalu melibatkan unsur dad masyarakat. Pembangunan kcschatan adalah hak azasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memberi porsi yang lebih besar untuk pendanaan bidang kesehatan dalam APBD.

---

Development in the health field seems not to be the tirst priority in Batanghari Regency Development. It can be seen from the low budget allocation for the health field in Regional Budget of Batanghari Regency in 2006 6,50%, 2007 6,22% of Regional Budget. This is an indicator of low awareness of stakeholders on the importance of health sector, whereas health problems in Batanghari Regency are still complicated because of low quality of health service. The objective of this research is to know the process stages of making planning and development budgeting in the health field and any factor that influence stakeholders to decide budget allocation for health tield in Regional Budget of Batanghari Regency. This research uses qualitative method design. This method objective is to describe or to explain the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency and any influencing factors. In this research found that the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency do not yet meet standardized rules. Stakeholders who involved in making planning and development budgeting in the health in Regional Budget of Batanghari Regency are still dominated by the government (local government). The main task of tirnction of stakeholders in making and development budgeting in the health field can be classiiied into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders in the health field because health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders point of view in the health field are neutral. They said that health building is the priority, but in other side, they said that other fields out of health field also became the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of planning makers, supporting of fund, facility, and means to support planning implementation. Because of the strong influence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budgets is the breakdown of development planning and social welfare is the target. For that reason, in making planning and budgeting should involve society. Health development is as human rights and investment for the success of development. Thus, local govemment should allocation more budget for the health in Regional Budget.

Abstrak: Kebijakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk membantu daerah dalam pencapaian target prioritas nasional, dalam hal ini mencapai ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Instalasi Farmasi yang memenuhi standar manajemen pengelolaan obat. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Penelitian dilakukan secara mix method, penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif menggunakan kerangka teori Chemma-Rondinelli. Kuesioner dikumpulkan menggunakan aplikasi online dari 212 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pembuat kebijakan di pusat dan pelaksana DAK di daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 telah berjalan baik namun masih terkendala dalam kualitas data dukung, penyaluran dan pemanfaatan DAK, kepatuhan dan ketepatan pelaporan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada kondisi lingkungan kebijakan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengadaan obat melalui e-catalog serta aplikasi pelaporan yang kurang fleksibel dan sering bermasalah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi di daerah serta jejaring pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi kebijakan terkait DAK masih bersifat sektoral. Standarisasi prosedur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi telah tersedia. Dukungan Pemda dan Pemerintah terhadap DAK sangat baik. Adanya PMK terkait penyaluran DAK secara pertahap yang disesuaikan dengan kinerja masih dianggap menyulitkan daerah. Sebagian besar responden telah memiliki sarana dan prasarana yang terdapat di Juknis. Untuk itu perlu ditelaah kembali menu yang dapat diadakan melalui DAK. Alokasi DAK masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik organisasi pelaksana berhubungan signifikan berkekuatan lemah dan berpola positif dengan kinerja implementasi DAK. Komunikasi internal Dinkes serta komitmen pelaksana terhadap DAK sangat baik. Namun sebagian besar pelaksana masih merasa kesulitan melaksanakan DAK. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya kebijakan serta karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelaksana melalui pelatihan, jejaring pusat dan daerah serta perbaikan pengadaan obat melalui sistem e-catalog

---

Specific Allocation Grant (DAK) for Pharmaceutical Services aims to support districts in accordance with the national priority targets, in this case achieving the availability of medicines and vaccine in Puskesmas as well as Pharmaceutical Installations that should meet the drug management standards. This thesis aims to analyze the implementation of DAK for Pharmaceutical Services in 2018. This study was a quantitative research followed by a qualitative research using the framework of the Chemma-Rondinelli theory. Questionnaires were collected using online applications from 212 districts throughout Indonesia. In-depth interviews were conducted with policy makers and DAK implementers. The results of the study state that DAK Implementation for Pharmaceutical Services in 2018 was performed well but still constrained in the quality of supporting data, distribution and utilization of DAK, compliance and accuracy of reporting as well as the budget realization that has not been optimal. In the environmental conditions, there are some problems in the implementation of drug procurement through e-catalogs and reporting applications that are not flexible. Communication and coordination between organizations in the districts are need to be improved. Policy disemination related to DAK is still sectoral. Standardization of planning, implementation and evaluation procedures are available. The effectiveness of the central and regional networks still needs to be improved. The local and central government are supporting DAK. Regulation related to DAK distribution is considered difficult for the districts. Most of the respondents were reported already have facilities and infrastructure from DAK. The DAK allocation is not in accordance with districts needs. The characteristics of implementing organizations are significantly correlated with positive and weak strength with the DAK implementation. Internal communication and implementers commitments to DAK are very good. However, most implementers found that DAK implementation is difficult. There is a significant correlation between environmental conditions, relationships between organizations, policy resources and characteristics of implementing organizations. Things that need to be improved are the quality of the implementers through training, the network between the central and local goverment and drug procurement through the e-catalog system

Abstrak: Tesis ini membahas pelaksanaan program KB di Kabupaten Lebak di era otonomi daerah pasca dikeluarkannya PP Nomor 38/2007 dan PP Nomor 41/2007 dilihat dari pengaruh struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan ketepatan alokasi anggarannya terhadap pencapaian target hasil program KB di Kabupaten Lebak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menemukan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan KB di Kabupaten Lebak belum berjalan maksimal, baik dari struktur organisasi yang belum mencakup aspek penting program KB, dan belum adanya SOP untuk pelaksanaan Program KB, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penurunan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Alokasi anggaran Program KB yang ada di Kabupaten Lebak jumlahnya masih minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya target program KB di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menjadikan Program KB menjadi Program prioritas di Kabupaten Lebak.

---

This thesis discusses the implementation of Family Planning Program in Lebak Regency during Regional Autonomy Era after the publication of PP No. 38/2007 and PP No. 41/2007 from the perspective of bureaucratic structure, human resources, and budget allocation accuracy. This research is a qualitative research with analytic descriptive research design. The research found that bureaucratic structure in the implementation of family planning program in the regency is not yet well managed, organization structure has not yet covers the important aspect of the family planning program, the SOP has not yet been formed and there is lack of coordination between the organizations. There is also qualitatively and quantitatively decreasing of human resources. The budget allocation for family planning program in Lebak was not adequate. The result of this research shows that the three variables are the main reasons of the failure of the targets achievement. Therefore, it is important for Lebak government to have strong commitment to make family planning program in this regency as a priority.

Abstrak:

Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya. Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular. Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif. Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber.

Abstrak: Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber dayamanusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusandengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasidan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi.Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salahsatu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnyaperguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihatpeluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siapdi pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasilpenelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah.Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B,maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana KesehatanMasyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggimemberikan perhatian yang seimbang bagi 8 (delapan) komponen uji kompetensi,khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi denganakreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagiperguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu.Kata kunci: Mutu pendidikan, uji kompetensi, akreditasi.

---

Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This timethe goverment established a strategy effort to ensure graduate‟s competency by coachingand supervised human resource of public health through sertification and registration letterthat have to through the stage of core competency. So the university become the main coreto graduates standardization. One of graduate‟s quality indicator can be seen byaccreditation of the university. Essentially, the university have to increased education‟squality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective inaction and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This casestudy research was conducted with secondary data. The result of this research, there areleadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see thedisparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that wecould take is to produce Public Health gradute that match with national standard andpasssed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8(eight) components of core competency, espescially in leadership aspect to create theuniversity with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to theuniversity in order of quality escalation.Key words: Quality of education, core competency, accreditation.

Abstrak:

---

Abstrak: ABSTRAK Tujuan pembangunan kesehatan menuju ”Indonesia Sehat 2010 yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Kabupaten Serang, untuk mewujudkan tujuan tersebut, banyak keluhan yang dialami oleh Puskesmas bahwa program-program kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena terbatasnya anggaran yang tersedia. Bahwa anggaran yang diterima baik dari anggaran Kabupaten (APBD II), anggaran Provinsi (APBD I, atau anggaran pusat (APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran operasional pelayanan di lapangan, karena tidak didasarkan atas pertimbanagan kebutuhan anggaran reel. Penentuan anggaran Puskesmas selama ini tidak jelas konsep dan dasar perhitungannya, sehingga banyak masalah kesehatan di masyarakat belum teratasi dengan baik. Banyak persoalan Puskesmas yang harus segera diatasi terutama menyangkut pola distribusi anggaran dengan konsep yang tidak jelas tersebut, kearah mana sebenarnya prioritas upaya kesehatan di Kabupaten Serang akan ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian ekploratif untuk menggali secara mendalam tentang obyek yang ada hubungannya dengan anggaran Puskesmas dan dilakukan di Kabupaten Serang dengan mengambil lokasi seluruh Puskesmas. Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan oleh petugas bendaharawan Puskesmas dan untuk 6 (enam) Puskesmas khusus dilakukan sendiri oleh Peneliti dibantu oleh petugas yang telah memperoleh pelatihan analisis biaya. Data yang dibutuhkan dalam pelitian ini adalah data dari catatan dan laporan keuangan Puskesmas serta dokumen keuangan lain yang ada di bagian Subag Keuangan Dinas Kesehatan, termasuk dokumen Keputusan Bupati Serang tentang Rincian Perhitungan APBD. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anggaran Puskesmas di Kabupaten Serang tahun 2004, belum sesuai dengan kebutuhan anggaran reel Puskesmas. Pola distribusi anggaran cenderung lebih banyak kepada upaya kuratif dan rehabilitatif dibandingkan dengan upaya preventif dan promotif, dan dampaknya terhadap keberhasilan program kesehatan belum sesuai dengan harapan, seperti masih banyak masalah penyakit tahunan seperti KLB diare dan DHF, campak, munculnya penyakit polio, malari, TBC, gizi buruk, lingkungan tidak sehat, dan perilaku tidak sehat belum dapat ditekan dan diatasi dengan baik serta ditambah penyakit baru seperti SARS dan flu burung dan lain-lain, bahkan semakin tambah berat. Untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan terbatasnya anggaran, disarankan agar banyak melakukan sosialisasi dan advokasi program kepada pengambil keputusan seperti Bupati dan DPRD, agar meraka memiliki perhatian terhadap masalah kesehatan ini secara konsens dan serius, yaitu dengan bentuk dukungan baik keputusan politis, kebijakan maupun anggaran yang memadai. Pola distribusi anggaran yang selama ini cenderung ke arah kuratif hendaknya lebih banyak diarahkan kepada upaya preventif dan promotif, dengan tujuan terciptanya kondisi kerjasama dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam setiap upaya kesehatan. Daftar Bacaan : 31 (1990-2005) Abstract The goal of health development toward “Indonesia Sehat 2010” is to increase the awareness, will, and ability to live healthy for every people so that optimal community health standard can be achieved through the realization of Indonesian people, nation and country signed by its people who live in a healthy environment and behavior, are able to acces a fair and equitable quality health services, and by an optimum health standard in Indonesian Republic nationwide. In Serang Regency, to bring about the goal, community health centers (Puskesmas) complaint that they cannot conduct health programs optimally for the budgetary limitedness. The budget from regency budget (APBD II), provinsi budget (APBD I), or national budget (APBN) does not comply with the need of service operational budget in the field since it was not based on real budget need consideration. So far, the budget determination for health centers has not had not a clear concept and calculation basis so that many health problems in the community have not been handled well. Many problems, perticulary to budgetary distribution pattern with a clear concept and priority are going to be determined in Serang. This research is an explorative research to investigate in depth the objects correlated with health centers budget and is conducted in Serang Regency by taking all health centers location. Data are taken and collected by health center treasurers and for sixcertain health centers, the activity was done by officers having cost analisys training. The data are from the health center finances Subdivision of health office, including the documents of Serang regent government officer on APBD calculation details. The research concludes that the need of health center budget in Serang regency in 2004 does not comply with real budget need in the Puskesams. The budget is distributed more for curative and rehabilitative efforts than to preventive and promotion, and its impact on success of health programs has not been as it is wished. There are still yearly diseases as diarrhea and dengue hemorrhagic fever, measless, polio, malaria, TBC, as well as bad nutrition, unhealthy environment. Unhealthy behavior. Lung diseases as SARS and bird flu and others have not been decreased and eradicated well, even worse. To evercome health problems related to budget limitedness, it is recommended that it should be any efforts to disseminate and advocate the program to the decision maker such as the regency head and the provincial legislative council so the consern about and pay attention seriously on the problems by providing political decision, correspond policies and budget. Budget distribution pattern has to be addressed to preventive and promotion efforts, to create a partnership condition and community potential empowerment in every health efforts. References : 31 (1990 – 2005).