Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi Telaah Material Transfer Agreement (MTA) berbasis web pada Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (Tim MTA) guna membantu proses Telaah MTA agar menjadi lebih efektif dan efisisen sesuai dengan kebutuhan serta mampu laksana. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC), yang dimulai dari tahap analisis, perancangan basis data, perancangan desain antar muka, hingga tahap uji coba sistem. Dari pengumpulan data yang dilakukan, ditemukan adanya permasalahan pada proses pengajuan permohonan MTA, proses telaah protokol, serta proses penyampaian hasil MTA yang masih dilakukan secara manual. Dari hasil analisis didapatkan pula adanya peluang pengembangan sistem informasi untuk membantu pelaksanaan telaah MTA. Berdasarkan hal tersebut, telah disusun suatu rancangan sistem informasi telaah MTA berbasis web pada Tim MTA.
Kata kunci: Sistem Informasi, Web, Telaah, Basis Data Daftar Pustaka : 32 (2000-2015)

Abstrak: Rumah sakit adalah bagian dari sistem pelayanan perawatan kesehatan yang sangat dipengaruhi globalisasi dan krisis ekonomi. Mahalnya biaya perawatan kesehatan dan tingginya persaingan pasar juga mempengaruhi seluruh kegiatan rumah sakit. Selain itu meningkatnya kebutuhan akan perawatan kesehatan juga menambah tuntutan untuk meningkatnya standar kualitas pelayanan yang akan mengakibatkan meningkatnya juga biaya pelayanan.
Data menunjukkan bahwa 31,4% dari total pasien yang dirawat di RSMH Palembang pada tahun 2002 adalah pasien dengan PT Askes. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan PT Askes dengan pasien Non-Askes. Pasien peserta wajib PT Askes sering mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit, terutama pada rawat Inap.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas layanan yang diberikan antara pasien Askes dengan pasien Non-Askes, yang dirawat di ruang rawat inap kelas II dengan diagnosis Hipertensi. Enam indikator digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi jenis obat yang diberikan terhadap pasien, jumlah pemeriksaan medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter, asuhan keperawatan dan total biaya. Data tersebut diambil dari rekam medis.
Berdasarkan hasil menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang bermakna yang diberikan baik kepada pasien PT Askes maupun Non-Askes yang dirawat di ruang kelas II dengan diagnose hipertensi. Secara khusus tidak terdapat perbedaan pada jumlah jenis obat yang diberikan baik terhadap pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dengan kriteria minimal lima jenis pemeriksaan penunjang medis, ditemukan bahwa pasien dengan PT Askes menerima jumlah pemeriksaan yang sama dengan pasien Non-Askes, dengan rentang antara 2 sampai dengan 8 jenis pemeriksaan penunjang medis. Penelitian ini juga melihat pada lama rawat, dan tidak ditemukan perbedaan antara pasien PT Askes dengan Non-Askes. Rata-rata lama hari rawat adalah 5,58 hari dengan rentang dari 1 sampai 19 hari.
Dalam hal kunjungan oleh dokter selama dirawat inap seringkali menjadi alasan utama keluhan para pasien peserta PT Askes. Dan pads kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada kunjungan dokter antara pasien PT Askes dengan pasien Non-Askes. Asuhan keperawatan sebagai salah satu kriteria tidak ada perbedaan kualitas layanan antara pasien PT Asked dengan Non-Askes. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa baik pasien PT Askes maupun Non-Askes mendapat asuhan keperawatan yang kurang, dengan rata-rata 2,19 kali.
Secara keseluruhan, baik pasien PT Askes dan Non-Askes yang dirawat di kelas II dengan hipertensi mendapat pelayanan yang baik, berdasarkan pemberian obat, jumlah pemeriksaan penunjang medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter dan total biaya. Sedangkan asuhan keperawatan mendapat pelayanan yang kurang baik bagi pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dilihat dari informasi rekam medik pasien, perlu disarankan kepada petugas medis untuk menyadari betapa pentingnya informasi yang ditulis dalam rekam medik secara jelas, lengkap dan konsisten. Analisis sangat tergantung pada kualitas informasi yang tersedia pada rekam medik. Lebih jauh lagi, diperlukan juga untuk perbaikan pelayanan perawatan secara berkelanjutan untuk memudahkan proses pemulihan pasien.
Untuk PT Askes perlu mengevaluasi besaran tarif rumah sakit dalam rangka mengurangi beban keuangan rumah sakit. Selanjutnya perlu analisis lebih lanjut untuk Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang guna perbaikan kualitas pelayanan.

---

Analysis of Service of Hospital for the Patients with Hypertension Case at Ward Class Two which are Assured by PT.Askes and General Patients in the Mohamad Hoesin Hospital Palembang 2002Hospitals as part of the health care delivery system are highly influenced by globalization and economic crisis. High cost of health services and highly competitive market also contribute to the sustainability of the overall operation of the hospital. In addition, increasing demand on health care services also add to the requirements of high standard of quality of care that further increase the cost of delivery services.
The data indicated that 31.4% of total admitted patients hospitalized in the RSMH in 2002 was P.T.ASKES patients. There are issues that members of PT ASKES are treated differently than Non-ASKES patients. Members of PT ASKES frequently complain on the quality of services received during treatment in the hospital, especially in the inpatient care setting.
This study aims to address issues on differences on quality of care given to patients of PT ASKES and Non-ASKES who are admitted in the ward class two with diagnosis of hypertension. Six indicators are used to measure quality of care that include numbers of types of drugs given to patients, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, nursing services, and cost Data is taken from medical records.
The results indicated that there is no significant differences on quality of care given to patients of PT. ASKES and Non-ASKES patients admitted in the ward two diagnosed with hypertension. In specific, there is no difference on numbers of types of drugs given to PT ASKES and Non-ASKES patients. Using criteria of minimum five types of medical examination, it is found that ASKES patients receive same numbers of medical examination, with range from 2 to 8 types of medical examinations. The study also address the issue on length of stay, which is found no differences between PT ASKES and Non-ASKES patients. The average length of stay is 5,58 days ranging from 1 - 19 days.
Issues on number of visit by medical doctors during hospitalization frequently become the main reason of complain among PT ASKES patients. Again, the result describes that there is no differences on numbers of visite by medical doctors for both PT ASKES and Non-ASKES patients.
Nursing care is also used as one of the criteria to identify no differences on quality of care between PT ASKES and Non-ASKES patients. The results indicated that both patients ASKES and Non-ASKES receive bad services on nursing care aspect, with the average of 2,19 times.
Overall, patients of PT ASKES and Non-ASKES admitted in the ward class two diagnosed with hypertension both receive good quality of care, as measured by types of drugs given, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, and cost. Nursing care is considered as bad, both for PT ASKES and Non-ASKES patients.
Since the above information is taken from patients medical records, it is highly recommended for medical staffs to be aware on the importance on clear, valid, concise and consistent information written in the medical records. The analysis will depend on the quality of information available on the medical records. Furthermore, it is needed to continue improve on nursing care to ease process of recovery of the patients.
For PT ASKES, it is important to reevaluate tariff given to the hospital in attempt to reducing financial burden of the hospital. For further detailed analysis, Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang require to continue improve its quality of services.

Abstrak: Untuk mengatasi permasalah air bersih dan sanitasi sesuai kesepakatan MDG?s pada goal 7 target 10, pemerintah bersama pihak donor membuat program CWSH (community water services and health) yang dilaksanakan di 4 propinsi dan 20 kabupaten, tujuan programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui komponen pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, permberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup sehat.Untuk pengendalian pelaksanaan mutu program, peran data atau informasi berkait dengan quality control (QC) dan quality assurance (QA) /verifikasi proses kegiatan di dapat dari mekanisme laporan bulan dan qurtal. Sepanjang kuartal 2009 laporan terlambat penyampaiannya mulai dari 10 sampai 40 hari dari akhir priode kuartal yang disepakati. Sedangkan laporan bulanan priode Juli 2008 -Juli 2009 hanya 21,4 % yang tepat waktu (on schedule).Seluruh laporan (quartal dan bulanan) belum menginformasikan ukuran hasil dan manfaat yang dicapai sesuai key performance indicator (KPI) yang termuat didalam logical framework CWSHP disetiap keluaran komponen kegiatan. Kondisi ini disebabkan data masih diolah dengan worksheet, tidak mampu mengolah data secara otomatis membuat data tidak mudah dan cepat disajikan dan tidak mudah untuk diintergrasikan di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat.Untuk membantu seorang manager melakukan pengendalian, dengan memperoleh kemudahan pengumpulan data dan pemantauan kegiatan, sehingga memperoleh manfaat waktu, biaya dan megurangi kesalahan membuat keputusan atau mengambil tindakan, diperlukan alat pengendali berupa PPMS (project performance Monitoring system) dengan teknologi berbasis Web (database dan Internet) yang mampu memproses dan menampilkan data secara realtime dalam berbagai bentuk (kurva, tabel, grafik) pada jangkauan area wilayah yang luas.

---

To overcome the problem of clean water and sanitation MDG's in goal 7 target 10, the government together with the donor makes the Community Water Services and Health (CWSH) program conducted in 4 provinces and 20 districts, the purpose of the program is to improve community health status through development clean water and sanitation facilities, community empowerment and health behavior change component.To control the quality of program implementation, the role of the data or information related to quality control (QC) and quality assurance (QA) / verification process may be the mechanism of activity in the months and quartal report. Throughout the late quarter report 2009 range from 10 to 40 days from the final quarter of the agreed period. While the monthly report period July 2008-July 2009 that only 21.4% on time (on schedule ).All reports (quartal and monthly) were not informed of the outcome and the benefits achieved according to key performance indicator (KPI) is contained within the logical framework of activities CWSHP each output component. This condition is caused by the data is still processed by the worksheet, is not capable of processing data automatically creates easily and fast data not presented and not easy to integrate in the district, provincial and central governments.To help a manager to control, to obtain ease of data collection and monitoring activities, so as to obtain the benefit of time, cost and errors decisions reduce or take action, necessary control equipment such as PPMS (Project Performance Monitoring System) with Web-based technologies (databases and Internet) capable of processing and displaying data real time in various forms (curves, tables, graphs) in the coverage area of a large area.

Abstrak: Pelaksanaan SIK terintegrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksanasecara optimal karena masih adanya fragmentasi pelaporan data dari daerahmenuju pusat. Skripsi ini membahas gambaran SIMPUS sebagai salah satu bentukSIK terintegrasi untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan melalui studikasus pelaksanaan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan studi desktriptif menggunakan pendekatan 7 komponen dari National e-Health Strategy Toolkit milik WHO serta proses dalam manajemen pelayanankesehatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam danobservasi untuk mendapatkan data primer, serta didukung oleh telaah dokumenuntuk mendapatkan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orangpenanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di Dinkes Kota Depok serta 11 orangpenanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di UPT Puskesmas Kota Depok yangdidapatkan dari teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwaberdasarkan National e-Health Strategy Toolkit dari WHO, aplikasi SIMPUSbelum cukup optimal dalam pelaksanaannya sebagai bentuk SIK Terintegrasi diKota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur jaringan dan sistem yangmasih sering eror, kompetensi tenaga kerja yang masih belum seragam dan sesuai,hingga belum adanya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dankebijakan. Selain itu, analisis dengan manajemen pelayanan kesehatanmenunjukkan SIMPUS masih membutuhkan optimalisasi di setiap tahapanprosesnya, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),actuating (implementasi), evaluation (evaluasi), dan controlling (pengawasan danpengendalian).
Kata Kunci: SIK terintegrasi, SIMPUS, National e-Health Strategy Toolkit, aplikasi kesehatan,Interoperabilitas.

Abstrak: Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak: Kanker nasofaring merupakan jenis kanker yang biasa terjadi di Asia Tenggara dan angka kematiannya masih tinggi. Probabilitas pasien kanker nasofaring yang menjalani kemoterapi neoadjuvant dilanjutkan kemoradiasi dengan respon tumor CR lebih tinggi dibandingkan dengan PR dan PD. Deteksi dini dapat meningkatkan survival pasien dan penambahan jumlah sampel diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally