Abstrak: Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota PBI pada Dinas Kesehatan Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu telaah dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Pembahasan penelitian ini menggunakan perspektif sistem yaitu input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sistem Informasi sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, kemudian untuk sumber daya lain seperti pendanaan, sarana dan pra sarana, Sumber Daya Manusia masih kurang memadai.

Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaannya, pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum maksimal. Seluruh peserta PBI di Kecamatan Cipayung terdaftar di Puskesmas Kecamatan Cipayung, Depok. Penelitian ini membahas tentang efektivitas program JKN bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok tahun 2017 dengan pengukuran efektivitas melalui pendekatan input, proses, dan output. Data dicari dengan menggunakan kuesioner pada sampel berjumlah 100 orang peserta PBI yang berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Cipayung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas untuk ketiga pendekatan mendapat nilai cukup dengan nilai prosentase berbeda. Pendekatan input mendapat prosestase 67,42%, pendekatan proses mendapat prosentase 74,67%, dan untuk pendekatan output mendapat prosentase 71,86%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program JKN bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok telah berjalan cukup efektif.
Kata kunci : Efektivitas, Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan kesehatan.

---

The JKN is required for all Indonesians from 1 January 2014. In practice, the selection of first-degree healthcare facilities for PBI has not been maximized. All PBI participants in Kecamatan Cipayung are registered in Puskesmas Kecamatan Cipayung, Depok. This study discusses the effectiveness of the JKN program for the poor in access of health services at the Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok in 2017 by measuring input indikator, process indicator and output indicator. Data were searched by using questionnaires on a sample of 100 participants of PBI who visited Puskesmas Kecamatan Cipayung. The results of this study were declared effective for assessing different percentages. Input indicator received 67,42%, process indikator get percentage of 71,86%, and for output indicator received 71,86%. Thus, it can be concluded JKN program for the poor in access of health services in Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok has been running quite effectively.
Keywords: Effectiveness, the poor, health services.

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan prima pada Pelayanan SJP Online di tengah pandemi COVID-19 sebagai perwujudan prinsip good governance. Desain penelitian berupa kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder. Model evaluasi menggunakan pendekatan sistem IPO yang terdiri dari aspek input, process, dan output. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan Pelayanan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online sudah cukup prima sesuai standard pelayanan prima menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permen PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014, meskipun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang terjadi.