Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dimensi mutu layanan elektronik terhadap persepsi mutu yang akan dibentuk oleh pengguna telemedicine. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain cross sectional dan mengambil data primer menggunakan kuesioner secara online. Sampel berjumlah 172 responden. Analisis hubungan menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi pengalaman pengguna (EXP) dan kepercayaan pengguna (TRU) terhadap persepsi mutu pengguna telemedicine (ESQ). Sedangkan dimensi lain, seperti empati (EMP), kemudahan penggunaan (EOU), privasi (PRI), reliabilitas (REL), ketanggapan (RES), ketersediaan sistem (SA), dan desain aplikasi (WD) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap persepsi mutu pengguna telemedicine (ESQ). Saran yang dapat diberikan kepada penyedia layanan telemedicine adalah untuk mengembangkan fitur voice atau video call untuk meningkatkan pengalaman pengguna, serta penambahan fitur cash on delivery pada pembelian obat untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

Abstrak: Penggunaan aplikasi pelacakan kontak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi global COVID-19 dengan angka kasus yang terus meningkat. Aplikasi pelacakan kontak yang digunakan di Indonesia adalah PeduliLindungi yang menjadi salah satu syarat untuk mengakses area publik, dimana pada awalnya diberlakukan pada wilayah Jawa-Bali. Namun, dalam penggunaannya masih ditemukan tantangan yang memengaruhi mutu layanan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap mutu layanan aplikasi PeduliLindungi berdasarkan dimensi E-Servqual. Metode yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi pengguna terhadap mutu aplikasi PeduliLindungi sudah baik dengan penilaian yang positif pada dimensi-dimensi mutu layanan aplikasi PeduliLindungi. Dimensi yang memiliki hubungan signifikan terhadap persepsi pengguna terhadap mutu aplikasi PeduliLindungi (ESQ) adalah dimensi pengalaman pengguna (EXP) dan kepercayaan pengguna (TRU). Sedangkan dimensi reliabilitas (REL), ketanggapan (RES), kemudahan penggunaan (EOU), privasi (PRI), ketersediaan sistem (SA), desain aplikasi (WD), serta kualitas informasi (IQ) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap persepsi pengguna terhadap mutu aplikasi PeduliLindungi (ESQ). Saran yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki fungsi sistem dan teknis serta meningkatkan keamanan terhadap data pengguna.

---

The use of contact tracing application is one of the efforts made to overcome the global COVID-19 pandemic with the continued rapid increase in the number of cases. PeduliLindungi is contact tracing application that used in Indonesia which is one of the conditions for accessing public areas, which was initially applied to the Java-Bali area. However, in its use there are still challenges that effect the quality of PeduliLindungi electronic services. This study aims to analyze user perceptions of the service quality of the PeduliLindungi based on the E-Servqual dimensions. Observational with a quantitative approach using a cross sectional design is used as method in this study. The result showed that the user?s overall perception of the quality of PeduliLindungi was good with positive assessment of the service quality dimensions of the PeduliLindungi application. The dimensions that have significant relationship to user perceptions of the PeduliLindungi quality (ESQ) are user experience (EXP) and user trust (TRU). While the dimensions of reliability (REL), responsiveness (RES), ease of use (EOU), privacy (PRI), system availability (SA), application design (WD), and information quality (IQ) did not have significant relationship to user perceptions on the the quality of PeduliLindungi (ESQ). Recommendation that can be given are to improve the system and technical functions and increase the security of user data.

Abstrak: Teknologi dalam bidang kesehatan sudah ada sejak lama. Salah satu pemanfaatannya yaitu telemedicine atau pengobatan jarak jauh. Terjadi peningkatan penggunaan telemedicine di negara maju maupun negara berkembang saat pandemi COVID-19 karena mengharuskan masyarakat untuk dibatasi secara social. Peningkatan penggunaan telemedicine ini, berjalan beriringan dengan tantangan-tantangan di dalamnya, khususnya pada negara berkembang, yang belum terbiasa dengan pelayanan ini. Untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan cara menilai aspek-aspek kepuasan pasien pengguna telemedicine dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran nilai kepuasan pasien pengguna telemedicine saat masa pandemi COVID-19 dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien di beberapa negara berkembang. Informasi penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil penelusuran website dan jurnal yang telah di publikasikan dengan bantuan akses online database seperti ScienceDirect, SAGE Journals, ProQuest, dan PubMed. Terdapat 10 studi yang termasuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasien dari berbagai negara berkembang dengan deskripsi klinik yang berbeda memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap telemedicine secara keseluruhan dengan aspek penilaian berdasarkan TAM dan teori kepuasan pasien. Pada negara berkembang aspek yang paling berpengaruh yaitu usefulness, privacy, waktu dan biaya, dan willingness to use again. Sedangkan, pada aspek trust, klinik kesehatan mental dari negara berbeda, sama-sama memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Faktor gender, usia, dan edukasi tidak terlalu mempengaruhi kepuasan pasien. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak bisa diabaikan supaya penyedia layanan dapat menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengn faktor-faktor tersebut atau memberikan pelayanan patient centered. Selain itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang telemedicine supaya teknologi ini bisa tepat guna. Rekomendasi lainnya untuk negara berkembang yaitu melaksanakan survei kepuasan bukan hanya di beberapa klinik penyedia layanan tetapi lebih luas lagi, supaya dapat menghasilkan hasil evaluasi yang mewakili seluruh pengguna telemedicine di negara tersebut.

---

Technology in the health sector has existed for a long time. One of its uses is telemedicine or distance medicine. increasing use of telemedicine in developed and developing countries during the COVID-19 pandemic because people must be socially restricted. This increase in the use of telemedicine goes hand in hand with challenges in it, especially in developing countries, which are not yet familiar with this service. To be able to overcome these challenges, it is necessary to improve the quality of service. One of them is by assessing aspects of patient satisfaction using telemedicine and finding out the factors that influence patient satisfaction. The purpose of this study was to determine the description of patient satisfaction using telemedicine during the COVID-19 pandemic and the factors that affect patient satisfaction in several developing countries. This research information was obtained based on the results of searching websites and journals that have been published with the help of online database access such as ScienceDirect, SAGE Journals, ProQuest, and PubMed. There are 10 studies included in this study. The results showed that the majority of patients from various backgrounds developed with clinical descriptions that had a high level of satisfaction with telemedicine as a whole with aspects based on TAM and patient satisfaction theory. In developing countries the most influential aspects are usability, privacy, time and cost, and willingness to reuse. Meanwhile, on the aspect of trust, mental health clinics from different countries both have low levels of satisfaction. Gender, age, and education factors did not significantly affect patient satisfaction. However, these factors cannot be ignored so that service providers can adjust patient needs according to these factors or provide patient-centred services. In addition, it is necessary to educate the public about telemedicine so that this technology can be effective. Another recommendation for developing countries is to carry out a satisfaction survey not only in a number of service provider clinics but more broadly, so that it can produce evaluation results that are representative of all telemedicine users in the country.

Abstrak: Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB) untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatan untuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanan telemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dan tidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakah memungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangan telemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapat dikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisiko tinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelah pandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasien PRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang serta memastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekam medis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secara detail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang ke faskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiar dengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalam pelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasar pengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice & video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtual disertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter dan pasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalam aplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil Kedokteran Indonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekam medis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaan obat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran, menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fitur telemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan admin asistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalam telemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadi sentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkan bahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untuk diingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisien dalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasi telemedicine

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta faktor-faktor yang berhubungan dengan intention-to-use layanan telekonsultasi di masa pandemi COVID-19 pada penduduk Jabodetabek usia 19-49 tahun. Kriteria tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah kasus COVID-19, tingkat mobilitas, keluhan kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, serta tingkat penggunaan internet. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain cross-sectional dan metode analisis data PLS-SEM. Pengambilan data dilakukan pada Januari 2022 dengan sampel sejumlah 222 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengaruh sosial, perceived usefulness, trust in provider, dan trust in internet terhadap intention-to-use layanan telekonsultasi.

Abstrak: Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG

Abstrak: Pada masa kini, setiap fasilitas kesehatan dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pasien, tidak terkecuali dengan rumah sakit. Persepsi pasien yang baik terhadap kualitas layanan akan memunculkan kepuasan pasien. Kepuasan pasien akan menjadi salah satu pendorong munculnya loyalitas pasien pada pelayanan rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional dengan jumlah responden yang berjumlah 210 orang. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2020 di instalasi rawat jalan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner dengan skala likert. Hasil uji statistik penelitian ini didapatkan bahwa 66.2% responden loyal dan 33.8% responden tidak loyal. Sebanyak 84.3% responden berpersepsi dimensi bukti fisik baik, sebanyak 61% responden berpersepsi daya tanggap baik, sebanyak 68.1% responden berpersepsi kehandalan baik, sebanyak 63.3% responden berpersepsi empati petugas baik dan sebanyak 58.1% responden berpersepsi dimensi jaminan baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi bukti fisik, daya tanggap, kehandalan, empati dan jaminan dengan loyalitas pasien dengan nilai p value < 0.05. Dimensi kehandalan, jaminan dan empati serta karakteristik umur pasien secara simultan paling berperan penting dalam loyalitas pasien. Diharapkan pihak manajemen dapat mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan petugas, memberikan pelayanan tepat waktu dan meningkatkan komunikasi dengan pasien agar pasien semakin loyal dengan layanan rawat jalan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation

Abstrak: Hepatitis B merupakan penyakit menular berbahaya yang menimbulkan peradangan pada organ hati dengan penyebab virus Hepatitis B. Salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan Hepatitis B dengan vaksinasi Hepatitis B0 pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait upaya vaksinasi selama masa pandemi meliputi SE Dirjen P2P No.SR.02.06/4/1332/2020 tentang pelayanan imunisasi kepada anak selama masa pandemi Covid-19, Surat Menteri Kesehatan No.SR.02.01/Menkes/213/2020 tentang Pekan Imunisasi Dunia, serta Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Puskesmas. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SE No.3243/1.772.1 tentang pelaksanaan imunisasi rutin dalam keadaan pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi, capaian pelaksanaan vaksinasi Hepatitis B0 di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 tidak mencapai target, namun pada tahun 2021 dapat mencapai target sebesar 96,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021, dengan pendekatan sistem yang melihat faktor input, proses, dan output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada bulan April-Juli 2022. Pengambilan data dilakukan di empat Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Aulia dengan jumlah informan 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan tiga Puskesmas mencapai target pada tahun 2021. Satu Puskesmas belum mencapai target, tetapi ditemukan adanya peningkatan capaian vaksinasi Hepatitis B0. Dari hasil disimpulkan Faktor keberhasilan Sudinkes Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 yaitu dari input terdapat tenaga kesehatan yang kompeten yang didukung dengan kader, adanya penambahan sarana dan prasarana, pemberian informasi vaksinasi Hepatitis B0 melalui media sosial dan koordinasi lintas sektor. Dari proses berupa penggerakan bidan koordinasi dan kader. Selain itu, tidak ditemukan kejadian KIPI serta pencatatan dan pelaporan terlaksana dengan baik

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts