Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 33701 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Gita Chandra Irmawaty; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Ede Surya Darmawan, Yudhi Pramono, Imran Pambudi
Abstrak: Latar Belakang: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok merupakan perangkat Kementerian Kesehatan dalam menerapkan IHR (2005) dan UU No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan untuk mencegah Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) di pintu masuk Negara Indonesia. Kebijakan pembatasan perjalanan sebagai turunan Undang-undang Karantina Kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dirasa kurang efektif karena banyak terjadi perubahan dalam waktu singkat. Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Perjalanan Tahun 2020 Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Di KKP Kelas I Tanjung Priok dilihat dari mudah atau tidaknya masalah teknis dikendalikan dalam implementasi, kemampuan kebijakan dalam menstrukturisasi proses implementasi, faktor lain di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Metode penelitian: menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada 10 informan dengan mengaplikasikan model analisis implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1980) Hasil: Dalam proses implementasi kebijakan pembatasan perjalanan tahun 2020 dalam upaya penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok diidentifikasi setidaknya ada 4 ( empat) kondisi teknis yang belum terpenuhi yaitu Ketersediaan SDM dan teknologi yang tepat, Kejelasan Tujuan dan manfaat kebijakan, Aturan pelaksaan di tingkat implementator dan kondisi Sosio-ekonomi teknologi. Kesimpulan: Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok seperti sosialisasi kebijakan kepada sasaran, pemenuhan SDM, peningkatan kapasitas petugas, serta perbaikan arsip dokumen SOP.
Read More
T-6263
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Maya Masita; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Sito Hatmoko, Pitut Aprilia Savitri
Abstrak:
Tuberkulosis masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program terus dilakukan demi tercapainya Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030. Namun demikian indikator program masih belum mencapai target, salah satunya angka tuberkulosis resistensi obat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyebutkan bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis salah satunya dengan pelibatan masyarakat dan komunitas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas dalam pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat melalui peran kader dan organisasi kemasyarakatan pegiat tuberkulosis yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain kader puskesmas, kader tuberkulosis resisten obat (patient support), penanggung jawab program tuberkulosis puskesmas, koordinator bidang P2PM Dinas Kesehatan dan komunitas Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan komunitas MSI. Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama dan Rencana Aksi Daerah. Kader dan komunitas berkontribusi dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, edukasi dalam upaya pencegahan, dan dukungan sosial ekonomi serta mengurangi stigma. Implementasi kebijakan program penanggulangan tuberkulosis telah berjalan, namun belum didukung anggaran yang memadai, terbatasnya jumlah kader, kurangnya komitmen antar organisasi perangkat daerah serta masih adanya stigma di masyarakat.
Tuberculosis remains a threat to public health. Program implementation continues in order to achieve Tuberculosis Elimination in 2030. However, the program indicators still have not reached the target, one of which is the rate of drug-resistant tuberculosis. Regulation of the Minister of Health No. 67/2016 and Presidential Regulation No. 67/2021 on Tuberculosis Control states that the National Strategy for Tuberculosis Control includes community involvement. The study aims to analyze the implementation of the Tuberculosis Control Policy in Banyumas Regency in controlling drug-resistant tuberculosis through the role of cadres and community organizations of tuberculosis activists using Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory. This research is a qualitative analytic research. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included primary health care cadres, drug-resistant tuberculosis cadres (patient support), the person in charge of the primary health care tuberculosis program, the coordinator of the P2PM field of the Health Office and the Mentari Sehat Indonesia Foundation (MSI) community. The data collected were primary data and secondary data in the form of in-depth interviews and document review. The results showed that the policy standards and measures were understood by the implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Office, primary health care and the MSI community. Disposition is shown by positive attitudes in the form of joint commitments and Regional Action Plans. Cadres and communities contribute to case finding, treatment assistance, education in prevention efforts, and socioeconomic support and reduce stigma. Implementation of the TB control program policy has been running, but has not been supported by an adequate budget, limited number of cadres, lack of commitment among regional apparatus organizations, and the persistence of stigma in the community
Read More
T-6861
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Dyas Nurvitasari Puspita; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Masyitoh, Vetty Yulianty Permanasari, Selly Christina Anggoro, Ari Sudarsono
Abstrak:
Pelayanan fisioterapi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi mencakup penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi selama masa pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan tahun 2020-2021 dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan teknik FGD maupun in-depth interview, dimulai dari tenaga Fisioterapis, Bidang Pelayanan Medik RSUP Persahabatan, hingga Bidang IV ? Standarisasi Pelayanan PP PERFI disertai telaah dokumen dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan kuat satu sama lain sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan berupa jumlah kunjungan pasien dan ketercapaian indikator mutu. Komunikasi menjadi faktor utama dalam penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai cara dan media sehingga menjadi sebuah komitmen agar terbentuknya kolaborasi antar SDM dan lintas sektor sesuai kebijakan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan, yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas pemberian layanan fisioterapi yang dititikberatkan pada penambahan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berupa peraturan atau regulasi turunan yang lebih spesifik, alur birokrasi secara jelas agar koordinasi dan peran andil antara PERFI dengan rumah sakit khususnya di tingkat manajemen, serta tenaga Fisioterapis yang juga memerlukan pemahaman tentang manajerial fisioterapi.
Physical therapy services as regulated in the Minister of Health Regulation Number 65 of 2015 concerning Physical Therapy Service Standards including service delivery, service management, and resources. This study aims to look at the implementation of physical therapy service policies during the COVID-19 pandemic at RSUP Persahabatan in 2020-2021 with Edward III?s policy implementation to analyze. This qualitative research method used interviews with FGD techniques, and in-depth interviews, starting with physical therapists and the Medical Services Division of RSUP Persahabatan, until Standardization Services of PP PERFI Division accompanied by studies from various sources. The results of this study, show both communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have a strong-relations with each other, which affects the performance of policy implementation in the form of the number of patient visits, and the achievement of quality indicators. Communication is the main factor in this research which is carried out in various ways and media to become a commitment to the formation of collaboration between human resources and across sectors according to applicable policies. The recommended suggestion is to improve further the quality of physical therapy service delivery, which focuses on increasing physical therapists as a determining factor for the success of policy implementation. Support is needed in the form of more specific derivative regulations, a clearly bureaucratic flow of the coordination and role of participation between PERFI and RSUP Persahabatan, especially at the management level, as well as physical therapists who also need an understanding of managerial physical therapy.
Read More
T-6489
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Puji Lestari; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Prastuti Soewondo, Anhari Achhadi, Agus Salim
Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

 

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

Read More
T-7297
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
D. Fitria Sari Firdaus; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Lisma Yunita, Dzul Akmal
Abstrak:
Data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit kronis didominasi oleh penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi. Direktur BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional selama masa pencegahan Covid-19 khususnya Prolanis. Kebijakan tersebut berisi tentang himbauan untuk menunda pemberian layanan berupa kegiatan yang mengumpulkan masa seperti Senam Prolanis, Edukasi Klub dan sebagainya, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Prolanis pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III. Jumlah informan adalah 11 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2022 di Puskesmas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penghentian kegiatan Prolanis berdasarkan regulasi/peraturan pemerintah pusat, bukan berdasarkan pada Surat Edaran No. 14 tahun 2020 yang dikeluarkan sebagai respon dari kebijakan terkait PSBB tersebut. Tidak ada upaya sosialisasi terkait kebijakan Prolanis pada Era Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sub variabel transmisi, kejelasan, dan konsistensi tidak berjalan dengan baik. Pada Variabel Sumberdaya, petugas pelaksana kegiatan belum lengkap dikarenakan tidak ada petugas laboratorium yang ikut pada pelaksanaan Prolanis. Selanjutnya pada sub variabel anggaran, terdapat sumber anggaran yang jelas namun pengklaiamannya sedikit terhambat. Lalu sub variabel fasilitas, terdapat beberapa alat yang belum ada sehingga menyebabkan sedikit terhambatnya pelaksanaan Prolanis. Terakhir sub variabel wewenang, ada beberapa informan yang mengeluhkan adanya tumpang tindih tugas yang diberikan. Selanjutnya pada proses Disposisi, penyampaian informasi khususnya kebijakan Prolanis ini masih kurang terkoordinasi. Variabel Struktur Birokrasi, kerjasama lintas program juga belum sepenunya berjalan yang menyebabkan data peserta Prolanis sangat jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penderita DM dan HT di Puskesmas Krui. Selain itu juga Puskesmas Krui tidak memiliki SOP sebagai acuan pelaksanaan Prolanis.
Data from Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 shows that Diabetes and Hypertension dominate chronic diseases. The Director of BPJS Kesehatan has issued Circular No. 14 of 2020 concerning health services for national health insurance participants during the Covid-19 prevention period, especially Prolanis. The policy contains an appeal to postpone the provision of services in the form of mass gathering activities such as Prolanis Gymnastics, Club Education, and so on, so research is needed to find out the description of the implementation of Prolanis policies during the COVID-19 Pandemic. This research is qualitative research using the policy implementation model theory of George C. Edward III. The number of informants is 11 people. The types of data used are primary data and secondary data, then data collection is carried out using observation, in-depth interviews, and document review. The research was conducted in May-June 2022 at the Krui Health Center, West Coast District, Lampung Province. From the research results it is known that the termination of Prolanis activities is based on regulations/regulations of the central government, not based on Circular Letter No. 14 of 2020 which was issued as a response to the PSBB-related policy. There were no socialization efforts related to Prolanis policies during the Covid-19 Pandemic Era which caused the transmission, clarity, and consistency of sub-variables to not work well. In the Resource Variable, the activity implementing officers were incomplete because no laboratory staff participated in the implementation of Prolanis. Furthermore, the sub-budget variable has a clear source of budget, but the claim is a little hampered. Then the facilities sub-variable, several tools do not yet exist, causing a slight delay in the implementation of Prolanis. Finally, in the authority sub-variable, several informants complained about the overlap of the tasks given. Furthermore, in the Disposition process, the delivery of information, especially the Prolanis policy, is still poorly coordinated. The bureaucratic structure variable, cross-program collaboration has not fully worked out which has resulted in the Prolanis participant data being very much lower than the number of DM and HT sufferers at the Krui Health Center. In addition, the Krui Health Center does not have an SOP as a reference for implementing Prolanis.
Read More
T-6739
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Amalul Fadly Hasibuan; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Mardiati Nadjib, Nuraijah Siregar, Rien Pramindari
Abstrak: Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik.
Read More
T-6088
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Tri Auri Putri Ayuningtyas; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Puput Oktamianti, Hidayat Nuh Ghazali Djajuli, Anhari Achadi
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan tuberkulosis (TB) di Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No. 61 Tahun 2023 dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang mencakup lima variabel utama: dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, kapasitas kolaboratif, dampak kolaboratif, dan keberhasilan implementasi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas terkait, analisis dokumen kebijakan, dan data sekunder dari laporan program TB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum optimal karena pertemuan lintas sektor baru diadakan satu kali dan belum melibatkan sektor bisnis serta media. Tindakan kolaboratif telah terwujud melalui inisiatif seperti Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) dan integrasi program Kids for TB, meskipun koordinasi formal masih perlu diperkuat. Kapasitas kolaboratif mengalami kendala akibat belum jelasnya indikator kinerja antar-OPD, sementara dampak kolaboratif terlihat dari peningkatan anggaran dan inovasi program meskipun masih terdapat tantangan dalam integrasi data. Keberhasilan implementasi kebijakan ditunjukkan oleh peningkatan angka penemuan kasus dan cakupan layanan, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan menunjukkan fluktuasi.
Penelitian ini memberikan pelajaran penting terkait pentingnya kepemimpinan yang inklusif, peningkatan partisipasi seluruh unsur pentahelix, dan pengembangan sistem integrasi data lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penanggulangan TB di Kota Depok dan daerah lainnya untuk mencapai eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030.

This study aims to analyze the implementation of tuberculosis (TB) control policies in Depok City, based on Mayor Regulation No. 61 of 2023, using a collaborative governance approach. The analysis framework encompasses five main variables: collaborative dynamics, collaborative actions, collaborative capacity, collaborative impact, and policy implementation success. Data were collected through in-depth interviews with relevant agencies, policy document reviews, and secondary data from TB program reports. The results indicate that collaborative dynamics are suboptimal, with cross-sector meetings held only once and lacking involvement from business and media sectors. Collaborative actions are evident through initiatives such as Kampung Peduli Tuberculosis (KAPITU) and the integration of the Kids for TB program, although formal coordination mechanisms require strengthening. Collaborative capacity is hindered by the absence of clear performance indicators across government agencies, while collaborative impact is reflected in increased budget allocations and program innovations, albeit challenged by fragmented data integration. Policy implementation success is demonstrated by improved case detection and service coverage, though treatment success rates show fluctuations. This study highlights key lessons on the importance of inclusive leadership, enhanced participation from all pentahelix elements, and the development of cross-sector data integration systems. The findings are expected to serve as a basis for improving TB control policies in Depok City and other regions, contributing to Indonesia's goal of TB elimination by 2030.

Read More
T-7185
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Maya Trisiswati; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Ede Surya Darmawan, Mardiati Nadjib, Tholib, Fonny Silvanus
Abstrak:

ABSTRAK

Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pintu masuk ke seluruh layanan HIV AIDS. Target VCT di Rutan Klas IIA Jakarta Timur 38%. Untuk peningkatan utilisasi VCT, disahkanlah Peraturan MenkumHAM RI berupa Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV AIDS. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor dalam kebijakan VCT, yaitu proses tahapan, SDM, dan sarana-prasarana, desain studi kuantitatif dan semi kualitatif dengan responden WBP, dan informan birokrat/petugas klinik. Hasil penelitian (106 orang) diketahui proses tahapan dan SDM berhubungan signifikan, sedangkan sarana prasarana tidak. Terjadi kesenjangan antara target dengan capaian utilisasi VCT . Disarankan melibatkan rutan dalam pembuatan kebijakan, perubahan alur, serta pembenahan SDM dan sarana prasarana.

ABSTRACT

Voluntary Counseling and Testing (VCT) is a key point to enter comprehensive HIV AIDS service. Target of VCT utilization at East Jakarta Prison Class IIA is 38%. To increase VCT utilization, Indonesian Ministry of Law and Human Rights approved policy which is called National Planned Action Countermeasures of HIV AIDS. The aim is to know factors of VCT policy, such as process, human resources, and infrasturctures, by used quantitative and semi-qualitative method and used WBP as respondents, policy makers and clinic officers as informants. The study (from 106 respondents) revealed that VCT utilization associated significantly with process and human resources, but not assosiated significantly with infrasturctures. There is gap between target and attainment of VCT utilization. It is recommended to involve prison in making policy, changing step, and improving human resources and infrasturctures.

Read More
T-3988
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Putri Galuh Inggi; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Nursofianty, Gregorius Virgianto AAP
Abstrak:
Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan ancaman serius terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Untuk menanggulanginya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka analisis implementasi kebijakan mencakup aspek konten (SDM, pendanaan, wewenang, fasilitas), konteks (sikap dan komitmen), serta proses (komunikasi dan struktur birokrasi). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki pelatihan khusus dan struktur yang jelas, berbeda dengan BPJS yang telah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan. Pendanaan mulai dialokasikan, namun masih terbatas. Pembagian wewenang belum terstruktur dengan baik. Sarana pendukung cukup di BPJS, tetapi belum tersedia secara khusus di tingkat daerah. Sikap dan komitmen terhadap pencegahan kecurangan (fraud) cukup tinggi, namun belum ditopang dokumen formal seperti pakta integritas dan manajemen risiko. Komunikasi dan edukasi belum terstandardisasi, dan koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala. Implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) JKN di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan aspek sumber daya, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan maupun daerah lain, guna mendukung tata kelola layanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.
Fraud in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program poses a serious threat to the effectiveness and sustainability of health financing in Indonesia. To address this issue, the Ministry of Health issued Regulation Number 16 of 2019 concerning Fraud Prevention in the JKN Program. This study aims to analyze the implementation of this policy in South Tangerang City. The findings indicate that human resources at the Health Office and Puskesmas have not received specialized training and lack a clear supporting structure, in contrast to BPJS Kesehatan, which has established a dedicated team and conducted internal training. Funding has begun to be allocated but remains limited. The delegation of authority is not yet well-structured. Supportive facilities are sufficient at BPJS, but not yet adequately available at the local level. Although attitudes and commitment to fraud prevention are relatively strong, they are not supported by formal documents such as integrity pacts or risk management policies. Communication and education efforts are not yet standardized, and intersectoral coordination still faces challenges due to unclear roles and technical SOPs. the implementation of the fraud prevention policy in the JKN program in South Tangerang City has not been fully optimal and requires strengthening in resources, institutional structures, and cross-sector coordination. This study is expected to contribute to improving policy implementation both in South Tangerang and in other regions to support transparent, accountable, and fraud-free health services.
Read More
T-7270
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fatira Ratri Audita; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Prihandriyo Sri Hijranti, Luigi
Abstrak:
Pandemi COVID-19 mengganggu berbagai aspek sistem dan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan penyakit tidak menular (PTM). Dampak gangguan pelayanan dan penanggulangan PTM dikhawatirkan dapat mengakibatkan efek katastropik jangka panjang setelah pandemi COVID-19, dan PTM perlu menjadi masalah kesehatan prioritas dalam kebijakan kesehatan pasca-pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan teori social determinants of health, teori pengembangan kebijakan berbasis bukti, model pengembangan kebijakan sosial berbasis kebijakan sains, dan determinan dampak kebijakan terhadap luaran kesehatan. Penelitian ini melakukan penilaian dari kebijakan penanggulangan PTM dan pelayanan PTM sebelum, ketika terdampak COVID-19, dan setelah pandemi COVID-19. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan PTM di Indonesia sudah mencerminkan strategi global, dengan advokasi dan kemitraan, promosi kesehatan dan penurunan faktor risiko, penguatan sistem pelayanan kesehatan, penguatan surveilans, monitoring-evaluasi, dan riset, dan menunjukkan capaian yang baik sebelum pandemi COVID-19. Ketika terdampak pandemi COVID-19, aspek pelayanan PTM yang terganggu adalah pembatasan sosial, SDM, pemberhentian layanan, ketidaksiapan infrastruktur dan fasilitas, hambatan pelaksanaan program dan tidak tercapainya target layanan maupun program. Dari dampak yang terjadi, dilakukan adaptasi dalam penanggulangan PTM saat COVID-19, antara lain dengan integrasi layanan, dan menunjukkan hasil yang baik dengan ketercapaian sasaran. Masalah yang ditemukan dalam upaya penanggulangan dan pelayanan PTM sebelum dan saat pandemi antara lain dibutuhkannya peningkatan sistem rujukan, pencatatan dan pelaporan, serta pengendalian faktor risiko PTM. Dampak dari COVID-19 juga membentuk kebijakan transformasi kesehatan Indonesia, dengan enam pilar, di antaranya berupa transformasi layanan kesehatan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Diharapkan kebijakan penanggulangan dan pelayanan PTM pasca pandemi COVID-19 menjadi salah satu masalah kesehatan prioritas yang mengikuti transformasi kesehatan.
The COVID-19 pandemic has disrupted various aspects of the healthcare system and services, including the management of noncommunicable diseases (NCDs). The potential long-term catastrophic effects of the disruption in NCD services and management post-COVID-19 pandemic are a cause for concern. NCDs need to be prioritized as a health issue in post-COVID-19 health policies. This research employs a qualitative method and utilizes the social determinants of health theory, evidence-based policy development theory, social policy-based policy development model, and determinants of policy impact on health outcomes. The study assesses NCD prevention policies and NCD services before, during the COVID-19 impact, and after the pandemic. Findings indicate that NCD prevention policies in Indonesia already reflect global strategies, including advocacy and partnerships, health promotion, and the reduction of risk factors, strengthening healthcare systems, surveillance enhancement, monitoring and evaluation, and research, showing good achievements before the COVID-19 pandemic. When affected by the COVID-19 pandemic, disrupted aspects of NCD services include social restrictions, human resources, service discontinuation, infrastructure and facility unpreparedness, program implementation barriers, and unmet service and program targets. Adaptations in NCD management during COVID-19, such as service integration, have shown positive results in achieving targets. Challenges identified in NCD prevention and services before and during the pandemic include the need for referral system improvement, recording and reporting, and the control of NCD risk factors. The impact of COVID-19 has also shaped Indonesian health transformation policies with six pillars, including the transformation of primary health services, referral services, health resilience systems, health financing, healthcare workforce, and health technology. It is hoped that NCD prevention and services policies after COVID-19 pandemic become one of the priority health issues following health transformation.
Read More
T-6860
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive