Abstrak: Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak:

---

Abstrak: Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEANFramework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepadaKesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia MenghadapiLiberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadapMNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada diIndonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan ImplementasiKebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa DalamKerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitiandisimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakansalah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarahkesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangkukebijakan.
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.

Abstrak: Seiring bertambahnya usia, populasi, angka kesakitan dan kematian serta sulitnya akses ke pelayanan kesehatan membuat kebutuhan Puskesmas menjadi komplek untuk didukung. Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan suatu sistem informasi yang direkomendasikan oleh para pembuat kebijakan guna memenuhi tuntutan pelayanan di Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut Puskesmas DKI telah mewajibkan penggunaan RME dalam pelayannya akan tetapi terdapatnya jaringan eror/macet, ketidaklengkapan RME, rendahnya penggunaan dan kurangnya literasi tentang RME menjadikannya perlu dievaluasi. MMUST merupakan suatu model yang digunakan untuk mengevaluasi RME di lingkungan yang wajib penggunannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi RME untuk meningkatkan manfaat dan penggunaan sistem informasi di Puskesmas DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan disain penelitian cross sectional dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada dokter, perawat dan bidan dengan jumlah sampel yang diperoleh 125

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan manajemen proses organisasi pemerintahan dalam melaksanakan ketercapaian kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Matraman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode cross sectional menggunakan kuesioner dan didukung wawancara mendalam untuk konfirmasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan sumber daya dan manajemen proses dalam organisasi pemerintahan telah baik, namun demikian pencapaian SPM dan PHBS di kedua wilayah tersebut masih belum mencapai target nasional. Disarankan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur agar melakukan penguatan manajemen organisasi agar semakin mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan membangun kerja sama lintas sektor serta upaya pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan ke dalam tatanan pengorganisasian masyarakat di tingkat Kelurahan dengan melengkapi kompetensi pegawai. Kata kunci: kesehatan masyarakat, evaluasi pelaksanaan, organisasi pemerintah

---

This research aimed to evaluating availability of resources and management processes of government organizations in implementing the achievement of public health in Jatinegara District and Matraman. The research using cross sectional method with questionnaire and supported by in-depth interview to confirm the result. The results show that in general the availability of resources and process management in government organizations have already been higher, however the achievement of SPM and PHBS in both areas still has not reached the national target. It is suggested to East Jakarta Municipal Administration to strengthen organizational management in order to increase public health and build crosssectoral cooperation and the effort of community empowerment should be integrated with overall community organization at village level by completing employee competency. Keywords: public health, implementation evaluation, government organization

Abstrak:

---

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini. Kata kunci: Public-Private Mix, Tuberkulosis, Kota Depok, PPM, Program Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation Key words: Public-Private Mix, Tuberculosis, Depok City, PPM, Program