Abstrak: Hepatitis B merupakan penyakit menular berbahaya yang menimbulkan peradangan pada organ hati dengan penyebab virus Hepatitis B. Salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan Hepatitis B dengan vaksinasi Hepatitis B0 pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait upaya vaksinasi selama masa pandemi meliputi SE Dirjen P2P No.SR.02.06/4/1332/2020 tentang pelayanan imunisasi kepada anak selama masa pandemi Covid-19, Surat Menteri Kesehatan No.SR.02.01/Menkes/213/2020 tentang Pekan Imunisasi Dunia, serta Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Puskesmas. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SE No.3243/1.772.1 tentang pelaksanaan imunisasi rutin dalam keadaan pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi, capaian pelaksanaan vaksinasi Hepatitis B0 di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 tidak mencapai target, namun pada tahun 2021 dapat mencapai target sebesar 96,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021, dengan pendekatan sistem yang melihat faktor input, proses, dan output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada bulan April-Juli 2022. Pengambilan data dilakukan di empat Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Aulia dengan jumlah informan 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan tiga Puskesmas mencapai target pada tahun 2021. Satu Puskesmas belum mencapai target, tetapi ditemukan adanya peningkatan capaian vaksinasi Hepatitis B0. Dari hasil disimpulkan Faktor keberhasilan Sudinkes Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 yaitu dari input terdapat tenaga kesehatan yang kompeten yang didukung dengan kader, adanya penambahan sarana dan prasarana, pemberian informasi vaksinasi Hepatitis B0 melalui media sosial dan koordinasi lintas sektor. Dari proses berupa penggerakan bidan koordinasi dan kader. Selain itu, tidak ditemukan kejadian KIPI serta pencatatan dan pelaporan terlaksana dengan baik

Abstrak: Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Jakarta Timur dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Untuk mencapai kekebalan kelompok diperlukan capaian vaksinasi minimal 70% dan pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2020 semua daerah mencapai target tersebut. Namun hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur masih memiliki capaian sebesar 66.53% untuk dosis 1 dan 59.93% untuk dosis lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen menggunakan framework teori Edward III dan teori Van Meter dan Van Horn. Informan penelitian yaitu PJ Vaksinasi COVID-19 di tingkat puskesmas kecamatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga awal Juni 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, namun terdapat ketidaksinkronan antara pcare dengan pedulilindungi dan/atau dukcapil, komunikasi kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan baik, sumberdaya manusia mulai terbatas, fasilitas memadai, namun akhir-akhir ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antar bagian yang terlibat dan antar instansi cukup terjalin dengan baik, SOP yang ada masih menggunakan juknis yang lama atau belum terbaharui, disposisi pelaksana kebijakan baik, serta lingkungan sosial dan politik cukup berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya untuk dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait vaksinasi dosis lanjutan (booster). Dengan demikian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan koordinasi dengan BPJS terkait pcare dan pedulilindungi, koordinasi dengan Badan POM dan PT. Bio Farma terkait vaksin COVID-19, dan monitoring evaluasi terkait vaksin dan rantai dingin di puskesmas kecamatan. Selain itu diperlukan adanya regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan.

---

The implementation of the COVID-19 vaccination in East Jakarta City based on Presidential Regulation Number 99 of 2021 concerning the Procurement of Vaccines and Implementation of COVID-19 Vaccinations, then Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of COVID-19 Vaccinations. The policy aims to reduce transmission, minimize morbidity and mortality due to COVID19 and build a group immunity in the community to remain socially and economically productive. The governments targeted that by the end of 2021, all the regions could achieve at least 70% of the target population. However, until February 2022, the city of East Jakarta's achievements are still under the target, for the 1st dose was 66.53% and 59.93% for the completed dosage. The purpose of this study is to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy implementation in the Administrative City of East Jakarta. This qualitative research collects the data through in-depth interviews with informants and document review using the Edward 3's framework and van meter and van horn theory. The informants are PIC of vaccination program in primary health care. The study was conducted from April to June 2022 with results showing the policy implementation has been running, however, there is unsynchronized between the Pcare and pedulilindungi and/or the dukcapil, communication to policy implementation has been carried out well, human resources are starting to be limited, facilities are adequate, but lately, the vaccine is approaching the expiration date, coordination between the parts involved and between agencies is quite well established, the existing SOPs are still using the old technical guidelines or not yet updated, the disposition of policy implementers is good, and the social and political environment is quite influential on policy implementation. The constraining factor is that public interest has begun to decline, especially for follow-up doses due to the absence of strict regulations regarding booster doses of vaccination. Thus, the implementation of the COVID-19 vaccination still needs to be improved by coordinating with BPJS related to care and protection, coordination with the Food and Drug Administration (BPOM), and PT.Bio Farma is associated with the vaccine of COVID-19, and monitoring evaluations associated with vaccines and the cold chain at sub-district health centers. In addition, there is a need for regulations related to the implementation of further vaccination.

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran organisasi dan kepimpinan dalam memberikan bentuk reward kepada tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Google Scholar, Remote Lib UI dan PubMed. Hasil pencarian didapat 10literatur berasal dari China, AS, Eropa, Afrika, England, Italy, Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait reward yang dapat diberikan untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Hasil telaah literatur menunjukan peran organisasi dan pemimpin dalam menganalisis bentuk reward yang diberikan yaitu mengenai kesehatan mental, finansial dan reward lainnya yang mendukung kebutuhan tenaga kesehatan. Penulis melakukan analisis kebijakan reward ini agar dapat digunakan oleh organisasi atau fasilitas kesehatan di Indonesia dalam memberikan gambaran reward yang tepat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat efektivitas reward, agar lebih representatif.

Abstrak: Peran yang dimiliki oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, kini menjadi lebih penting lagi karena harus ikut andil dalam penanggulangan Covid-19. Di mana, Puskesmas turut turut berkecimpung dalam prevensi, deteksi, serta respon, dengan tidak melupakan penyelenggaraan UKM dan UKP dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penambahan tanggung jawab ini dapat berimbas pada kepuasan kerja perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja perawat Puskesmas di Kota Bekasi pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2022. Penelitian menggunakan desain potong lintang, pengumpulan data melalui pengisian kuesioner daring pada 86 perawat Puskesmas Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan 54,7% perawat Puskesmas di Kota Bekasi memiliki kepuasan kerja yang rendah pada masa Pandemi Covid-19. Uji bivariat menggunakan Chi-square menunjukkan bahwa pengakuan, prestasi, kemungkinan pengembangan diri, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja perawat Puskesmas. Namun pada uji regresi logistik ganda, hanya variabel tanggung jawab yang menunjukkan hubungan yang signifikan. Persepsi tanggung jawab merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan kerja perawat Puskesmas di Kota Bekasi pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2022.

---

The role that Primary Health Center (PHC) has as the spearhead of public health services in its working area has now become even more critical because it has to take part in the prevention of Covid-19. Where, PHC is also involved in prevention, detection, and response, by not forgetting the implementation of Community Health Efforts and Individual Health Efforts in the context of fulfilling Minimum Service Standards (MSS). This additional responsibility can have an impact on nurse job satisfaction. This study aims to determine the factors related to the job satisfaction of PHC?s nurses in the City of Bekasi during the Covid-19 Pandemic in 2022. The study used a cross-sectional design, collecting data by filling out online questionnaires on 86 PHC?s nurses in Bekasi City. The results showed that 54.7% of PHC?s nurses in Bekasi City had low job satisfaction during the Covid-19 pandemic. The bivariate test using Chi-square showed that recognition, achievement, the possibility of self-development, responsibility, and the work itself were significantly related to the job satisfaction of PHC?s nurses. However, in the multiple logistic regression test, only the responsibility variable showed a significant relationship. Perception of responsibility is the most dominant factor related to job satisfaction of PHC?s nurses in Bekasi City during the Covid-19 Pandemic in 2022.

Abstrak:

---

Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.

---

The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.

Abstrak: Latar belakang: Perawat adalah garda terdepan yang selalu kontak dengan pasien dalam menghadapi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada kesehatan psikologis perawat. Oleh karena itu perlu mengetahui determinan gangguan kesehatan mental perawat. Metode: Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan data primer. Analisis yang digunakan adalah univariat, uji chi square, uji regresi logistik berganda. Hasil: Dari total 240 responden ditemukan perawat mengalami insomnia (45%), ansietas (45%), dan depresi (42.5%) dengan mayoritas derajat ringan. Insomnia berhubungan signifikan dengan status pernikahan (p = 0.005), tinggal bersama lansia (p=0.036), dan stigma penolakan ( p= 0.002). Ansietas berhubungan signifikan dengan tinggal bersama lansia (p= 0.018), penggunaan APD Level III ( p= 0.0005), stigmatisasi penolakan (p= 0.009) serta status kepegawaian ( p= 0.05). Depresi berhubungan signifikan dengan tinggal bersama keluarga yang memiliki penyakit kronik ( p= 0.013), dan penggunaan APD Level III ( p=0.002). Hasil uji multivariat faktor yang paling mempengaruhi insomnia adalah stigmatisasi penolakan [OR 2.629(95%CI:1.439-4.802)]. Ansietas dan depresi paling dipengaruhi oleh penggunaan APD Level III [OR 3.497 (95% CI 1.859-6.579)];[OR 2.629 (95% CI : 1.439-4.802). Kesimpulan: Stigmatisasi dan penggunaan APD Level III adalah faktor yang paling mempengaruhi kesehatan mental perawat. Diperlukan evaluasi secara berkelanjutan disaat terjadi peningkatan pasien COVID-19

---

Background: Nurses are one of the health care workers as the frontline in dealing with COVID-19. The COVID-19 pandemi has an impact on the psychological health of nurses. Methods: This study was conducted with a quantitative approach with a cross sectional design. The analysis used was univariate, chi square, and multiple logistic regression test. Results: From a total of 240 respondents it was found that nurses experienced insomnia (45%), anxiety (45%), and depression (42.5%) with the majority of mild degrees. Insomnia is related to marital status, living with the elderly, and stigmatization. Anxiety related to living with the elderly, use of PPE Level III, stigmatization, and employment status. Depression is related to factors of living with family who have chronic disease, and the use of PPE Level III. The result of multivariate test of the most influencing factor for insomnia was stigmatization . Anxiety and depression were most affected by the use of Level III PPE Conclusion:. The stigmatization experienced by nurses and working in high-risk units in contact with COVID-19 patients is the factor that most influences the mental health of nurses during the pandemic. Continuous evaluation is needed when there is a spike in the increase in COVID-19 patients.