Abstrak:

---

Abstrak:

Tugas dan tanggung jawab dari tenaga analis kesehatan, mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen, melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen, mengoperasikan dan memelihara peralatan/instrumen laboratorium, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji, mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya, membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium, membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman, merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan.(Permenkes Nomor 42 Tahun 2015.pdf, t.t.)Tujuan penelitian untuk melihat gambaran ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan tenaga ATLM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus Analisis Ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Atlm) Puskesmas di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2023. Desain ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang kejadian yang terjadi dalam konteks tertentu. Dengan menggunakan berbagai bukti, penelitian ini akan menggali informasi yang detail dan lengkap mengenai suatu kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kejadian dengan mendalam, terbatas pada lokasi dan waktu tertentu, dan menyajikan informasi secara deskriptif. Hasil didapatkan dari 43 Puskesmas di level Kabupaten ada 28 Puskesmas yang belum memiliki tenaga ATLM sehingga belum memenuhi kesesuaian standar PMK 43 tahun 2019, hanya 15 Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM dan baru 7 Puskesmas yang memiliki tenaga yang lengkap yakni 9 jenis tenaga. Perencanaan yang baik terhadap ketersediaan dan upaya pemenuhan tenaga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk pemenuhan tenaga ATLM.

---

Duties and responsibilities of health analyst personnel, develop procedures for taking and processing specimens, carry out analytical tests on reagents and specimens, operate and maintain laboratory equipment/instruments, evaluate laboratory data to ensure accuracy and quality control procedures and develop solutions to problems related to test result data, evaluating new techniques, instruments and procedures to determine their practical benefits, assisting clinicians in utilizing laboratory data effectively and efficiently to interpret laboratory test results, planning, organizing, implementing and evaluating laboratory activities, guiding and coaching other health workers in the field of laboratory engineering, designing and carrying out research in the field of health laboratories. (Permenkes Number 42 of 2015.pdf, t.t.) The aim of the research is to see a picture of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill ATLM personnel. This research uses a qualitative research method with a case study design, analysis of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill medical laboratory technology experts (ATLM) for health centers in Lebak Regency, Banten Province in 2023. This design aims to study in depth about events that occur in a certain context. By using various evidence, this research will dig up detailed and complete information about a case. Case studies allow researchers to explore events in depth, are limited to a specific location and time, and present information descriptively. The results obtained from 43 Community Health Centers at the Regency level, there are 28 Community Health Centers that do not have ATLM staff so they do not meet the 2019 PMK 43 standards, only 15 Community Health Centers have ATLM staff and only 7 Community Health Centers have complete staff, namely 9 types of staff. It is hoped that good planning regarding the availability and efforts to fulfill personnel can be one of the solutions for fulfilling ATLM personnel.

Abstrak:

Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011. Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.

---

 

Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel. This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011. Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program.

Abstrak: Pemerintah mengeluarkan Kepmenkes No 4239 Tahun 2021 tentang pemberian insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan dengan tujuan meningkatkan semangat kerja dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Pemberian insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien selama pandemi berlangsung mengalami beberapa permasalahan mulai dari pengajuan dokumen yang banyak hingga lamanya insentif diterima oleh tenaga kesehatan. Akibatnya tenaga kesehatan kecewa dan hal tersebut dapat mengganggu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian insentif secara formatif dan sumatif dengan melihat pelaksanaan pemberian insentif, pengetahuan tim manajemen puskesmas serta tenaga kesehatan terkait petunjuk teknis pemberian insentif (formatif), lalu melihat persepsi risiko serta semangat kerja dengan insentif yang diterima (sumatif) dengan metode penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif pada dua puskesmas di Kota X, yakni Puskesmas A dan B. Hasil penelitian ditemukan tim manajemen puskesmas memiliki kebijakan di luar petunjuk teknis dalam memberikan insentif COVID-19 ketika ditemukan kasus tinggi, tenaga kesehatan tidak mengetahui petunjuk teknis pemberian insentif COVID-19 serta memiliki persepsi risiko yang tinggi ketika menangani pasien COVID-19, dan insentif COVID-19 tidak meningkatkan semangat tenaga kesehatan di dua Puskesmas A dan B. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat maupun daerah membuat regulasi khusus bagi puskesmas serta memperjelas poin tujuan peningkatan semangat agar tujuan kebijakan dapat terukur dan tercapai, tenaga kesehatan dapat membaca aturan teknis terkait insentif serta penguatan sosialisasi pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat disertai peningkatan cakupan vaksin booster COVID-19

Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.

Abstrak: Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat