Abstrak:

---

Abstrak: Pengukuran kinerja program pengawasan pangan olahan saat ini hanya berfokus pada keamanan produk yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat. Di sisi lain, terdapat pula indikator indeks pengawasan pangan olahan, yang baru mencakup elemen kegiatan pengawasan, laboratorium dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), namun belum mencakup elemen lainnya yang tertuang dalam pedoman FAO dan WHO tentang Food Control System Assessment Tool tahun 2019. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan kebijakan dalam penilaian sistem pengawasan pangan olahan mengacu pedoman tersebut. Penelitian ini bertujuan mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di Indonesia. Adapun tujuan khusus penelitian adalah: (1) memperoleh indikator untuk mengembangkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (2) mendapatkan model yang dapat digunakan untuk menentukan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (3) mendapatkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (4) mengetahui hubungan kepemimpinan terhadap indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia sebagai penentu penerimaan indeks pengawasan pangan olahan; dan (5) memperoleh indikator untuk mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada konteks desentralisasi dengan fragmentasi kewenangan pengawasan pangan olahan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan mixed method. Tahapan penelitian dimulai dari proses penyusunan dan penajaman indikator dalam bentuk expert panel interviews dengan metode Delbecq-Nominal Group Technique (NGT). Analisis faktor sebagai pengujian validitas konstruk dilakukan untuk memperoleh model indeks pengawasan pangan olahan. Rata-rata nasional indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi adalah 55,64, dan terdapat variasi besaran indeks di berbagai provinsi. Uji hubungan kepemimpinan dengan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi menunjukkan korelasi kecil. Dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, berimplikasi fragmentasi kewenangan yang berpengaruh dalam sistem pengawasan pangan olahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kapasitas kepemimpinan. Berdasarkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan juga memperhatikan fragmentasi kewenangan di tingkat kabupaten/kota, maka disusunlah rancangan indikator untuk model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini berhasil menyusun model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan rancangan indikator di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan perlunya pengawalan untuk pengawasan pangan olahan siap saji, penguatan jejaring keamanan pangan dan analisis risiko, asesmen kepemimpinan yang lebih spesifik serta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pangan olahan.

Abstrak: Menurut WHO, 54% kematian bayi disebabkan oleh masalah gizi. Berdasarkan GNR,Indonesia merupakan negara ke-17 dari 117 negara yang memiliki masalah gizikompleks, sehingga mengancam kualitas SDM Indonesia di masa mendatang.Berdasarkan hasil Riskesdas dan PSG, permasalahan stunting, wasting, dan underweightcenderung tetap dan masih menjadi masalah gizi masyarakat karena berada di atas nilaiambang batas yang ditetapkan WHO. Berdasarkan Perpres Nomor 42/2013, untukmenanggulangi masalah gizi diperlukan kerjasama lintas sektor melalui upaya intervensispesifik dan sensitif dimana diyakini intervensi gizi sensitif berkontribusi 70% danintervensi gizi spesifik berkontribusi 30% dalam mengatasi permasalahan gizi. Agarpelaksanaan program intervensi gizi dapat berjalan optimal, maka diperlukan data daninformasi yang baik sehingga pelaksanaan program lebih tepat waktu dan tepat sasaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dasbor penyajian data dan informasisistem informasi gizi terpadu. Pengembangan dasbor ini menggunakan modelpengembangan dasbor berbasis user-centered design (dentifikasi kebutuhan, analisis danperencanaan, perancangan prototipe, pengujian dan evaluasi, dan implementasi). Luaranpenelitian diharapkan dapat menjadi media yang efektif dan efisien dalam menyajikandata dan informasi gizi sehingga tindakan intervensi spesifik (sektor kesehatan) maupunintervensi sensitif (sektor non kesehatan) dapat berjalan lebih cepat, tepat, akurat, sertamendukung stakeholder terkait dalam proses pengambilan tindakan intervensi maupunperumusan kebijakan perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, dasbor yang dihasilkan dapatdijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi.
Kata kunci:Sistem Informasi Gizi Terpadu, Dasbor, Gizi, Pemantauan Status Gizi (PSG), LaporanRutin

---

According to WHO, 54% of infant deaths are caused by nutritional problems. Based onGNR, Indonesia is the 17th country out of 117 countries that have complex nutritionalproblems, thus threatening the quality of Indonesian human resources in the future. Basedon the results of Riskesdas and PSG, stunting, wasting, and underweight problems tendto remain and still become a community nutritional problem because it is above theWHO's set of thresholds. Based on Presidential Decree Number 42/2013, to overcomenutritional problems requires cross-sectoral cooperation through the efforts of specificand sensitive interventions where it is believed that sensitive nutritional interventionscontribute 70% and specific nutrient interventions contribute 30% in overcomingnutritional problems. In order for the implementation of nutritional intervention programcan run optimally, it needs good data and information so that the implementation of theprogram is more timely and right on target. This study aims to develop a dashboard ofdata presentation and information integrated nutrition information system. Thisdashboard development uses a user-centered design dashboard development model(needs identification, analysis and planning, prototype design, testing and evaluation, andimplementation). The research output is expected to be an effective and efficient mediain presenting nutritional data and information so that specific intervention (health sector)and sensitive (non-health sector) interventions can run faster, accurately, and supportrelevant stakeholders in the intervention-taking process as well as the formulation ofcommunity nutrition improvement policy. In addition, the resulting dashboard can serveas a tool for measuring organizational performance.
Key words:Integrated Nutrition Information System, Dashboard, Nutrition, Monitoring of NutritionStatus (PSG), Routine Report.

Abstrak: Di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), petugas kesehatan merupakan pusat untukmemajukan kesehatan. Memproduksi, merekrut dan mempertahankan kesehatan masihmerupakan tantangan utama yang dihadapi dunia. Kurangnya Sumber Daya Manusiauntuk Kesehatan (HRH) tidak hanya terjadi di Indonesia, sebagian besar negara di duniamengalami dua faktor demografi utama yang terkait dengan masalah ini. Pertama,harapan hidup yang lebih tinggi, menghasilkan jumlah pasien yang membutuhkanlayanan kesehatan yang lebih baik. Kedua, itu adalah peningkatan besar dalam populasiyang telah mengakibatkan kebutuhan akan peningkatan sumber daya manusia kesehatan(WHO, 2006). SKN point 288 menyatakan: "Perencanaan SDM Kesehatan pada dasarnyadilakukan berdasarkan fakta (evidence-based) melalui peningkatan Sistem InformasiKesehatan Kesehatan (SI-SDMK)" (Perpres 72 / 2012).Badan PPSDM Kesehatan telah mengembangkan 3 (tiga) Instrumen Data untukmendukung SI-SDMK dalam Aplikasi Berbasis Excel, Aplikasi Berbasis Desktop, danAplikasi Berbasis Web untuk memfasilitasi tugas pengelola SDMK di semuakabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi SI-SDMK ini dapat menginformasikanjumlah jabatan fungsional data kesehatan baik tingkat satuan kerja atau provinsi,informasi yang diperoleh baik dalam bentuk laporan maupun berupa grafik dan peta.Namun, ketika melihat cakupan data yang SI-SDMK dapatkan untuk Puskesmas danRumah Sakit untuk data individu SDMK tahun 2016 untuk Puskesmas 84% dan 2017(hingga Oktober) 92%. Sedangkan untuk Rumah Sakit tahun 2016 36% dan 2017 (hinggaoktober) 41% (SI-SDMK, BPPSDMK).Hasil wawancara singkat pada studi awal di Pusat Data dan Informasi Badan PPSDMuntuk Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas, diketahuibahwa pengumpulan data dan pencatatan data individu yang bekerja di fasyankes selamaini adalah masih dilakukan secara manual di Microsoft Excel. Sehingga para manajer dataSDMK di tingkat fasyankes perlu merekapitulasi bentuk data individu yang telah ditulis.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe SI-SDMK berbasis Androiddengan hak akses ke tenaga kesehatan di Fasyankes langsung untuk mendaftar,memeriksa status data individu, serta untuk memperbarui data individu jika ada dataindividu yang tidak akurat / tidak lengkap di sesuai dengan situasi aktual denganmelampirkan dokumen pendukung.Kata kunci:Sistem Informasi, Prototipe, SI-SDMK

---

In the National Health System (SKN), health workers are central to health promotion.Producing, recruiting and sustaining health are still the main challenges facing the world.Lack of Human Resources for Health (HRH) is not only happening in Indonesia, mostcountries in the world experience two major demographic factors related to this problem.First, higher life expectancy, resulting in the number of patients requiring better healthcare. Secondly, it is a large increase in the population that has resulted in the need forincreased health human resources (WHO, 2006). SKN point 288 states: "Health HRPlanning is basically fact-based through improvement of Health Information System (SI-SDMK)" (Perpres 72/2012).PPSDM Kesehatan Agency has developed 3 (three) Data Instruments to support SI-SDMK in Excel-Based Applications, Desktop-Based Applications, and Web-BasedApplications to facilitate the tasks of SDMK managers in all districts / cities throughoutIndonesia. This SI-SDMK application can inform the number of functional position ofhealth data either level of work unit or province, information obtained either in the formof report or in the form of graph and map. However, when looking at data coverage thatSI-SDMK get for Puskesmas and Hospitals for individual data SDMK year 2016 forPuskesmas 84% and 2017 (until October) 92%. While for hospitals in 2016 36% and 2017(until October) 41% (SI-SDMK, BPPSDMK).The results of a brief interview on the preliminary study at the Center for Data andInformation of PPSDM Agency for Health and DKI Jakarta Provincial Health Office andPuskesmas, it is known that data collection and recording of individual data working infashankes so far is still done manually in Microsoft Excel. So that the SDMK datamanagers at the fashankes level need to recapitulate the form of individual data that hasbeen written. This study aims to develop prototype SI-SDMK based on Android withright to health personnel in Fasyankes directly to register, check the status of individualdata, as well as to update individual data if there are inaccurate / incomplete individualdata in accordance with the actual situation by attaching supporting documents.Keyword:Information System, Prototype, SI-SDMK.

Abstrak: Pencatatan dan pelaporan peserta internsip saat ini masih manual, yaitu baik olehpeserta, pendamping, wahana dan Komite Internsip Dokter Indonesia. Haltersebut menyebabkan masih sulitnya data diolah, karena belum ada basis datayang dapat digunakan untuk mengeluarkan informasi yang dibutuhkan. Penelitianini merancang sistem pencatatan dan pelaporan peserta internsip yang mampumenyediakan data dan informasi dari seluruh wahana. Metodologi yangdigunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Prototype. Data dikelolamelalui cara telaah dokumen dan wawancara mendalam. Sistem yangdikembangakan membantu peserta, pendamping, wahana dan Komite InternsipDokter Indonesia sejak registrasi pencatatan sampai dengan pelaporan dansertifikasi. Banyak informasi yang dihasilkan dari basis data seperti: indikatorkinerja bagi peserta internsip, pendamping dan wahana. Pengejawantahan sistemdapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh aspek manusia, keuangan,material, metode, mesin dan legal telah dipersiapkan. Agar berjalan optimal, perlukebijakan untuk mendukung pemanfaatan teknologi komputer di wahana, sertamekanisme pengiriman data secara manual apabila terjadi kelumpuhan padajaringan internet.Kata Kunci : Prototipe, Sistem Pencatatan dan Pelaporan, Program InternsipDokter Indonesia

---

The activities of recording and reporting of participants internship havebeendone manually by the participants, supervisor, health facilities and theIndonesia Committee of Internship Doctor. This causes the difficulty ofprocessing data since there is no database availabe that can be used to issue theneeded information. It is important to conduct a research in order to design asystem for recording and reporting internship participants that can provide dataand information from all the health facilities, using the prototype methodology.Data is managed by analysing documentandconducting in-depth interviews. Thedevelopment of the sistem is aimed to help participants, supervisor, healthfacilities and the Indonesia Committee of Internship Doctor, starting formrecording registration until reporting and certification. Many information can bedeveloped from database such as: performance indicator for participantsinternship, supervisor and health facility. The implementation of the system canbe implemented properly if it is supported by human, financial, material, method,machine and legal aspects. In order to run the system optimally, it need policies tosupport the use of computer technology in health facilities, as well as the deliverymechanism for data manually in case of paralysis on the Internet.Keywords: Prototype; Recording and reporting system; The IndonesiaInternship Doctor Program

Abstrak:

Ketidakmerataan pembangunan kesehatan tennasuk didalamnya pemerataan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan sudah menjadi masalah yang menahun di Kabupaten Tasikmalaya. Pengangkatan tenaga dan pembangunan sarana sejatinya harus melalui perencanaan yang matang dengan memperbatikan faktor kependudukan. wilayah dan tenaga serta fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Keadaan ini menjadikan masyarakat kurang akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak sedikir masyarakat menempuhjarak yangjauh dan mengeluarkan uang yang banyak karena diwilayahnya sangat minim akan tenaga dan fasilitas kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan terhadap pemberian izin sarana. pelayanan kesehatan swasta seperti halnya masalah diatas, tidak dilakukan atas petirnbangan Sistem infonnasi yang ada saat ini belum mampu menyediakan informasi yang akurat, efektif dan efisien dalam mcmberikan data dan infurmasl mengenai perizinan kepada pengambU kebijakan. Untuk itu diper1ukatl pengembangan sistem infonnasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi perizinan sarana pelayanan kesehatan, dises-uaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang dimiliki. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengkaji sistem yang ada saat ini kernudian mengidentifikasi permasalahan sistem informasi serta mengk:aji kebutuhan infonnasi dari para pengguna informasi dalam rangka manajemen pemecahan masaiah. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam mendisain sistem yang baru. Hasil pengembangan sistem informasi yaitu terbangunnya prototype yang diharapkan menjadi solusi masalahan sistem informasi perizinan sehingga infonnasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mernecahkan masalah kesehatan. Beberapa keunggutan dari prototype yang dihasilkan antara lain adalah kemampuan prototype penghasiikan infonnasi yang dibutuhkan, kemudahan dan kecepatan dalam pengeloiaan dan penyajian data, penyajian infonnasi dalam bentuk tabei dan peta serta penggunaan basis data sehingga menghasilkan analisis yang sangat bennanfaat bagi pengambil kebijakan terutama da!am pengangkatan.

---

Uneven distribution of health development including health professionals and health care facilities distribution is one of health issues in Tasikmalaya District. Recruitment of health professional and development of health care facilities ideally have to be done in a good planning by taking demography, geography and professional and the existing government and private health care facilities factors Into account. The consequences is that the public have test access to health professional and facilities. order to obtain health care, they have to take a long distant and spend much money. Tasikmalaya district health office policy on licensing for private health care Current existing information system is unable to provide accurate. effective and efficient information in providing data and information considering licensing to regional autorities and head of health office, Therefor. a development of infonnation system from old system is needed that fitted health care facilities licensing information requirement, and fits the availability of existing human resource and support equipment. Development of information system was conducted by assessing the existing system and then identify lssues in information system and assess information need from information user in management of problem solving. The output is used as a basis in new system design. The purpose of this information system development was to produce a prototype that is hoped to be a solution in licensing infonnation system issue, thus produced information can be used as a basis for decision makers to solve health issues specially in distribution of professional and health care facilities. Advantages from this prototype are its ability in producing required infom1ation, simplicity, and its speed in data processing and presentation, percentation of information in tabel fonn and communicative map and data base utilization so it can be a very useful analysis for policy maker mainly in recruitment and distribution of health professional and as a consideration in giving license to private health facilities founding applicant The author hopes that the utilization of the purposed prototype is followed.