Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 36649 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Belinda Hana Miranda; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang BachtiarEvi Christina Br. Sitepu.
Abstrak:

Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Rujukkan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun, masih terdapat kendala dalam akreditasi yaitu pada pembinaan survei akreditasi, pre dan pasca survei. Melihat mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan peningkatan, maka perlu diketahui upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi di Rumah Sakit di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup wawancara dengan berbagai informan, serta triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.  Hasil dari penelitian ini ialah Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi melibatkan Sumber Daya Manusia mulai dari Menteri, Ketua Tim, Staff, yang memiliki kompetensi sarjana kesehatan maupun tidak dengan catatan memiliki pengalaman di fasyankes. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN & APBD. Pedoman utama dalam percepatan ini ialah Standar Akreditasi yang memberikan efektivitas dari segi substansi, tarif, dan metode penyelenggaraan Survei. Pencatatan dan pelaporan terintegrasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit (SINAR). Permasalahan terdapat pada keterbatasan SDM, pengajuan anggaran, serta ruangan untuk konsultasi. Namun capaian Rumah Sakit terakreditasi per Desember 2022 sudah tinggi yaitu 82% dari 100% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024).


 

In order to support Referral Service Transformation, the Ministry of Health implements Hospital Accreditation Transformation. It's become one of the efforts of the Ministry of Health to provide quality health services. However, there are still obstacles in accreditation, namely in the development of accreditation surveys, pre, and post-surveys. Seeing the quality of health services in Indonesia which continues to grow and requires improvement, it is necessary to know what efforts are being made by the government to realize quality health services. The purpose of this study is to find out the description of efforts to accelerate the implementation of accreditation in hospitals in Indonesia by the Indonesian Ministry of Health. The research methodology used is qualitative research using in-depth interviews. Data validation was carried out through source triangulation, which included interviews with various informants and method triangulation by document review and observation. The results of this study are Efforts to Accelerate the Implementation of Accreditation involving Human Resources starting from Ministers, Team Leaders, Staff, who have a competency degree in health or not with a record of having experience in health facilities. The funding is sourced from APBN & APBD. The primary guideline in this acceleration is the Accreditation Standards which provide effectiveness in terms of substance, rates and methods of conducting Surveys. Integrated recording and reporting through the Hospital Accreditation Information System (SINAR). The problem lies in the limited human resources, submission of submissions, and the council for consultation. However, the achievements of accredited hospitals as of December 2022 are already high, namely 82% of the 100% target of the Medium Term Development Plan (2020-2024).

Read More
S-11221
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Farah Ainun Nabilah; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Tri Wahyu Kusumawati
Abstrak:
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.
Read More
S-11579
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mita Praba Kinanti; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Sri Lenita, Vetty Yulianty Permanasari
Abstrak:
Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah melalukan upaya untuk menekan laju penularan dan penanganan Covid-19, salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menilai keberhasilan kebijakan dan memetakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya maka perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan faktor yang berperan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pancoran pada bulan Mei ? Juni 2022. Sampel dipilih secara purposive sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Informan penelitian terdiri dari tiga orang tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, dua informan tambahan yang merupakan pasien yang pernah terkonformasi positif Covid-19 dan dua informan kunci yang merupakan pemimpin program penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam mencapai target dan indikator pencapaian. Hambatan ditemukan pada faktor kondisi lingkungan adalah masih adanya stigma, kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap penyakit ini sebagai aib dan keterbatasan kuota pemeriksaan PCR dan waktu tunggu hasil yang lama dari Lab jejaring saat kasus sedang tinggi karena jumlah sampel melebihi kapasitas. Faktor sumber daya organisasi, tingginya beban pekerjaan tenaga kesehatan. Faktor karakteristik dan kemampuan instansi pelaksana adalah rapat evaluasi dilakukan melalui whatsapp grup dengan dipimpin oleh PJ Surveilans.

Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and has spread across the world. The Indonesian government has made efforts to reduce the rate of transmission and handling of Covid-19, one of the ways is by issuing the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07/Menkes/4641/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Examination, Tracking, Quarantine, and Isolation in the Context of Accelerating Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). To assess the success of the policy and to map the factors that influence its implementation, it is necessary to analyze the implementation of the policy. This study aims to determine the implementation of the Covid-19 handling policy and the factors that play a role in its implementation. This study is qualitative research using a case study approach, data collection techniques indepth interviews, and document review. The study was conducted in the working area of the Pancoran District Health Center in May ? June 2022. The sample was selected purposively according to the inclusion and exclusion criteria. The research informants consisted of three health workers who handled Covid-19, two additional informants who were patients who had been confirmed positive for Covid-19 and two key informants who were leaders of the Covid19 handling program. The results of the study indicate that the implementation has been carried out well but but needs to be improved in achieving targets and indicators. The obstacle to implementing the Covid-19 handling flow in environmental conditions is the trust of some people who consider this disease a disgrace and the limited quota of PCR examinations and long waiting times for results from network labs because the number of samples exceeds capacity. In terms of organizational resources, the high workload of health human resources at the public health center. Furthermore, despite the characteristics and capabilities of the implementing agencies, there is evaluation conducted through a whatsapp group led by Surveillance?s leader.
Read More
S-11100
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rizky Kusumo Dwi Astuti; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Evi Martha, Ilham Rusdianto
Abstrak: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 44 Tahun 2018, PKRS merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit, termasuk RS Hermina Bogor. RS Hermina Bogor sebagai wujud komitmen terhaap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan akreditasi, maka diselenggarakannya PKRS di RS Hermina Bogor. Kendala yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor adalah kurangnya penyuluhan internal, penyediaan leaflet yang terlihat oleh pengunjung rumah sakit, dan belum dilaksanakannya PKRS cecara optimal karena masih hanya sebatas persyaratan akreditasi. Kendala lain adalah belum sesuainya pelaksanaan PKRS di RS Hermina Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018, seperti bentuk organisasi PKRS yang seharunya berbentuk instalasi PKRS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor pada tahun 2019, khususnya pada triwulan I. Hal tersebut akan dikaji berdasarkan teori sistem, dimulai dari input (kebijakan atau regulasi PKRS, ketenagaan PKRS, dana, serta sarana dan prasarana). Process dalam penelitian ini berupa manajemen PKRS (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi). Output dari penelitian adalah pelaksanaan PKRS sesuai 4 standar PKRS. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut seperti dari unsur input belum adanya revisi pedoman penyelenggaraan PKRS, belum adanya SPO khusus PKRS, masalah ketenagaan yang khusus mengelola PKRS, belum adanya syarat khusus untuk menjadi anggota Tim PKRS, belum adanya pelatihan khusus PKRS, dan belum optimalnya pemanfaatan ruangan PKRS. Permasalahan dari unsur process yaitu belum adanya pengkajian kesehatan SDM secara keseluruhan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang belum diikuti oleh seluruh anggota Tim PKRS, serta pelaksanaan internal seperti pendistribusian leaflet yang belum terlihat banyak oleh pasien dan peran kurang optimalnya edukasi dengan media sosial. Permasalahan dari unsur output adalah belum adanya instrumen 4 standar PKRS sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018.
Kata kunci: PKRS, teori sistem, manajemen PKRS, standar PKRS, RS Hermina Bogor
Read More
S-10033
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Martha Istyawan; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Ede Surya Darmawan, Hadiat
S-5282
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Deanissa Fitri Maghfiroh; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Septiara Putri, Agus Rahmanto
Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan pasien rawat jalan rumah sakit di daerah Jawa dan Bali dari berbagai dimensi menggunakan studi literature review yang dilakukan pada kepustakaan jurnal dan penelitian asli dengan rentang waktu studi adalah 10 tahun, dipublikasikan pada tahun 2011 hingga 2020. Metode pencarian data menggunakan data online dengan database yang digunakan adalah PubMed, Scopus, Science Direct, Garuda, Google Scholar, dan Lib FKM UI, serta Lib UI dengan kriteria inklusi artikel jurnal ilmiah dari Indonesia, baik berbahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, sedangkan kriteria eksklusi yaitu jurnal yang tidak secara jelas menggambarkan kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat jalan yang diberikan dengan rumah sakit menggunakan 5 dimensi service quality.
Read More
S-10579
Depok : FKM UI, 2021
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Atika Zhafira; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Astrid Saraswaty Dewi
Abstrak: Tren kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan saat iniIndonesia menjadi salah satu negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara.Tren peningkatan kasus juga terjadi di Kota Depok Jawa Barat. Per 17 Juli 2020 terdapat1.058 kasus positif di Kota Depok. Kondisi ini menjadi challenge bagi RSUI sebagai rumahsakit yang baru berdiri di Kota Depok. Namun disatu sisi sudah ditunjuk menjadi RSRujukan COVID-19 di Kota Depok. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesiapanRSUI dalam melayani pasien di era COVID-19. Penelitian kualitatif ini menggunakanmetode wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen (dokuman dan media sosialRSUI) untuk memperoleh informasi. Penelitian memanfaatkan pendekatan HospitalReadines for COVID-19 WHO yang bersifat komprehensif dalam mempersiapkan rumahsakit menghadapi COVID-19. Hasil penelitian dalam penelitian ini didapatkan kesiapanRSUI secara umum sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien di era COVID-19. Secara umum 3 komponen yang siap seluruhnya, sedangkan 7 komponen masih terdapatkekurangan 2-3 rekomendasi aksi WHO.Kata kunci:COVID-19, hospital readiness, hospital preparedness, kesiapan rumah sakit
Trends in the case of the spread of COVID-19 in Indonesia is always increasing andcurrently Indonesia become a country which having the highest number of COVID-19 casesin South East Asia. The trend of increasing cases of COVID-19 is also occurred in DepokCity, West Java. On July 17, 2020 there were 1.058 positive cases in Depok City. Thissituation absolutely become a challenge for University of Indonesia Hospital as a newHospital in Depok City. But in the other side, nowadays University of Indonesia Hospital isappointing as referral hospital for COVID-19 in Depok City. The purpose of this researchis to learn University of Indonesia Hospital readiness in serving patients during COVID-19.This qualitative study used in depth interview, observation, document review (document andsocial media). The research utilizes approach of Hospital Readiness for COVID-19 WHOwhich have comprehensive recommendations for preparing hospital in the COVID-19 era.The results of this research found that University of Indonesia Hospital readiness wasgenerally good in providing service for patients in the COVID-19 era. In general, only threecomponents are fully prepared, while seven components still lack 2 until 3 recommendationsaction of WHO.Key words:COVID-19, hospital readiness, hospital preparedness, kesiapan rumah sakit.
Read More
S-10386
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurzalia Safanta; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Wachyu Sulistiadi, H. Sakkar, Olivia Herlinda S.
Abstrak: Tingkat konsumsi rokok di Indonesia meningkat setiap tahun sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Konsumsi rokok merupakan salah satu penyebab faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Upaya pemerintah dalam mengendalikan rokok diatur dalam PP 109 tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok terhadap status kesehatan masyarakat dalam upaya pengendalian produk tembakau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) dengan metode mix method. Desain penelitian ini sequential eksplanatory design, didahului analisis data kuantitif pada 5.221 responden dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Variabel independen terdiri dari provinsi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, usia mulai merokok, jumlah rokok, jenis rokok, dan kesulitan menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum. Variabel dependen yaitu status kesehatan masyarakat Indonesia. Hasil akhir menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan status kesehatan adalah provinsi (OR 1,504); jenis kelamin (OR 2.574); pekerjaan (OR 8,730-19,275); penghasilan (OR 0,501-1,366); usia mulai merokok (OR 1,019); jenis rokok (OR 1,076-3,023). Pengendalian tembakau belum berhasil, pemerintah harus lebih serius, tegas, dan ketat dalam membuat regulasi pengendalian tembakau sehingga dapat menekan tingkat konsumsi rokok di Indonesia
Read More
T-5799
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dionisius Alfian Ariwibowo; Pembimbing: Dumilah Ayuningtias; Penguji: R Sutiawan, Adhy Nalagiri Silavatto
Abstrak: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem terautomatitasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dalam menunjang proses di Rumah Sakit. Berdasarkan Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Permenkes No 82 tahun 2013, setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Walaupun pemerintah mewajibkan setiap Rumah Sakit untuk menyelenggarakan SIMRS, nyatanya menurut data dari Kementrian Kesehatan tahun 2017 dari 2734 total Rumah Sakit yang terdapat di Indonesia, hanya terdapat 1423 (53%) Rumah Sakit yang memiliki SIMRS dan berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengimplementasian SIMRS yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja menggunakan Technology Acceptance Model yang telah dimodifikasi. Metode yang digunakan adalah metode campuran paralel konvergen. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 80,2% pengguna SIMRS memiliki pandangan yang baik terhadap pengimplementasian SIMRS. Pada analisis multivariat terhadap model yang dirumuskan peneliti, kualitas informasi merupakan determinan utama yang menentukan keinginan pengguna untuk menggunakan SIMRS. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas RSUD Koja menerima pengimplementasian SIMRS dengan positif, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Desain sistem yang personal bagi setiap pengguna merupakan salah satu faktor utama yang membuat SIMRS dapat diterima dengan baik. Pengimplementasian SIMRS di RSUD Koja cukup baik dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di Rumah Sakit. Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Technology Acceptance Model (TAM), Metode campuran, RSUD Koja
Read More
S-10122
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Khanza Nur Padma Arriya; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Wing Irawati
Abstrak:
Hingga saat ini, masih ada tenaga kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang mengerjakan tugas di luar kompetensinya. Kementerian Kesehatan RI sebagai pemerintah pusat yang membidangi urusan kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sebagai suatu sistem penjaminan mutu dengan memperbarui kemampuan para tenaga kesehatan agar tetap professional, perencanaan tindak lanjut pada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang kompetensinya. Karena pelaksanaannya baru berjalan di tahun 2022, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atas percepatan dan peningkatan kualitas program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara pada tim kerja pelaksana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7 orang, serta data sekunder berupa telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI yang dijalankan oleh Tim Kerja sudah baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output sesuai dengan standar internal Kementerian Kesehatan RI dan standar kredensial melalui acuan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan data yang belum dianalisis, tidak memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota, serta kesamaan antara uji petik dan pendampingan. Saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi dan advokasi lebih rutin, tindak lanjut anggaran kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, sistem penyimpanan online untuk hasil kredensial, pendataan secara berkala, monitoring sampai ke tahap pelaksanaan tindak lanjut, memanfaatkan hasil analisis data untuk RTL dan mapping, memperbarui petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, dan tindak lanjut hasil rekomendasi.

Until now, there are still health workers, especially at Community Health Centers (puskesmas), who perform tasks outside of their competence. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia as the central government in charge of health affairs issued a policy regarding the credentialing of health workers in health centers as a quality assurance system by updating the ability of health workers to remain professional, follow-up planning at health centers and District/City Health Offices, and placing health workers according to their fields of competence. Because the implementation has only been running since 2022, this study was conducted to provide input on accelerating and improving the quality of the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Indonesian Ministry of Health. This research uses a descriptive study design using a qualitative approach. The data source of this study comes from primary data in the form of interviews with the work team implementing the credentials of health workers at health centers within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as many as 7 people, as well as secondary data in the form of document review and observation. The results showed that the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia carried out by the Work Team was good because almost all input, process, and output components were in accordance with the Ministry of Health's internal standards and credentialing standards through the reference to the Technical Guidelines for Credentialing Health Workers at Community Health Centers. Implementation and evaluation monitoring are in accordance with planning, but have not run optimally due to data that has not been analyzed, monitoring until the implementation of follow-up by the District Health Office has not been done, and the similarity between uji petik and pendampingan.. Suggestions that can be given are more routine socialization and advocacy, follow-up on the budget for credentialing health workers at puskesmas, an online storage system for credentialing results, regular data collection, monitoring up to the follow-up implementation stage, utilizing the results of data analysis for RTL and mapping, updating the technical guidelines, and follow-up on the results of recommendations.
Read More
S-11365
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive