Ditemukan 19018 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Muh. Arief Rosyid Hasan; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Hasbullah Thabrany, Fachmi Idris; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Ali Ghufron Mukti; Julita Hendrartini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini membahas rumusan kebijakan asuransi kesehatan tambahan (AKT) untuk peserta program JKN di Indonesia. Program JKN menjamin pelayanan yang komprehensif untuk pesertanya sesuai kebutuhan atau indikasi medis (need), namun masih ada masyarakat yang menginginkan peningkatan dari pelayanan yang dijamin program JKN. Prinsip Program JKN sosial dan ekuitas, sedangkan prinsip AKT pasar dan keuntungan. Disertasi ini bertujuan membuat Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) Peserta JKN untuk menjembatani kedua prinsip tersebut. Pendekatan pada penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Uji regresi logistik berganda dan multinomial menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019-2021) dilakukan untuk mengatahui determinan yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan asuransi kesehatan tambahan. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada stakeholder yang berkaitan dengan perumusan kebijakan AKT. Variabel analisis kepemilikan AKT dengan Odd Ratio paling tinggi adalah pengeluaran selain makanan per kapita per bulan diatas rata-rata UMP nasional (rata-tara OR per tahun=4,34). Pemanfaatan kombinasi AKT dan JKN paling sedikit (rawat jalan=9,6%; rawat inap=4,3%); AKT paling banyak (rawat jalan=37,7%; rawat inap=56,5%), dan masih ada yang membayar sendiri atau OOP (rawat jalan=24%; rawat inap=7%). Terjadi tren kenaikan terhadap permintaan naik kelas rawat inap dengan rata-rata setiap tahun 509,75% (2019-2022). Melalui wawancara mendalam dengan peserta individu dan FGD bersama pemberi kerja, perusahaan AKT dan yayasan kesehatan pekerja ditemukan bahwa AKT lebih cenderung digunakan dibandingkan program JKN saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Informan menjadi peserta program JKN karena mandatory dari Negara. Pemberi kerja dan AKT berharap pemanfaatan program JKN dapat lebih optimal, sehingga iurannya sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Kebijakan AKT peserta JKN yang dirumuskan pada penelitian ini mengatur terkait (1) manfaat yang didorong untuk menjadi produk AKT yaitu top up dan melarang menduplikat pelayanan yang dijamin program JKN, (2) target peserta AKT adalah peserta aktif program JKN yang menginginkan peningkatan pelayanan; (3) ketentuan premi AKT memper-timbangkan status kepesertaan program JKN; dan (4) metode pembayaran AKT ke provider kesehatan menggunakan metode prospekfit; (5) ketentuan badan usaha yang dapat menjual AKT diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
This study discusses the policy of supplementary commercial health insurance (AKT) for Indonesia National Health Insurance Program (JKN) members. The JKN program covered comprehensive services for its participants according to their needs or medical indications, but there are still people who want an top up the services covered by the JKN program. The principle of the JKN program is social and equity, while the AKT principle is market and profit. This study aims to recommend the policy of supplementary health insurance for JKN members to bridge both principles. The approach to research is both quantitative and qualitative. This study using multiple and multinomial logistic regression to see the assocation of determinant variables and supplementary heath insurance ownership and utilization using data from the National Socioeconomic Survey (2019-2021) Qualitative analysis was carried out using in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with stakeholders related to AKT policy.The highest Odd Ratio of AKT ownership analysis is per capita non-food expenditure per month above the national Province salary average (average OR per year = 4.34). The least use of the combination of AKT and JKN (outpatient=9.6%; inpatient=4.3%); Most AKT (outpatient = 37.7%; inpatient = 56.5%), and there are still those who pay their own or OOP (outpatient = 24%; inpatient = 7%). There is an increasing trend of demand for top up the inpatient ward with an annual average of 509.75% (2019-2022). Through in-depth interviews with individual member and FGDs with employers, AKT companies and workers' health foundations found that AKT is more likely to be used than the JKN program when accessing health care facilities. Informants registered as the JKN program member because it is mandatory program from the State. Employers and AKT companies hope that the utilization of the JKN program can be more optimal, so that the contributions are worth it’s benefits. This study proposed policy to regulate (1) the AKT mandatory benefits of AKT is the top up of JKN benefits and the prohibit AKT from duplicating benefits that covered by the JKN program, (2) the market of AKT are active JKN program member who want to improve benefits that already covered by JKN program; (3) the AKT premium must take into account JKN program membership status; (4) AKT using procpective payment method to health providers; (5) the term and condition for business entities to sell AKT are regulated by the Financial Services Authority.
D-481
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asmaripa Ainy; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto, Ali Ghufron Mukti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo, Mahlil Ruby
Abstrak:
Read More
Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), Universal Health Coverage (UHC) menjadi agenda utama pembangunan kesehatan yang diimplementasikan di Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Pada akhir tahun 2022, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 90,45% penduduk Indonesia dan berpotensi meningkatkan utilisasi layanan kesehatan. Namun, variasi utilisasi layanan kesehatan antar kelompok peserta dan wilayah masih terjadi, sehingga pemerataan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan masih menjadi tantangan. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya estimasi variasi utilisasi layanan kesehatan pada peserta JKN guna mendukung terwujudnya kesetaraan akses layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan data kepesertaan dan kunjungan layanan kesehatan dari data sampel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2023, data fasilitas kesehatan dari Sistem Monitoring Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), data lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari publikasi Provinsi dalam Angka Badan Pusat Statistik tahun 2023, serta data cost weight berdasarkan tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) tahun 2016. Sampel penelitian terdiri atas 1.480.031 peserta JKN aktif dengan data lengkap. Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan bobot sampel, meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan model regresi Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB). Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi utilisasi layanan kesehatan pada peserta JKN setelah mengontrol variabel kovariat. Pada layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tidak terdapat perbedaan signifikan frekuensi kunjungan rawat jalan maupun rawat inap antara peserta JKN Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, peserta PBI memiliki peluang nol kunjungan rawat jalan di FKTP yang lebih tinggi (OR 1,92; p<0,001) dan peluang nol kunjungan rawat inap di FKTP yang lebih rendah (OR 0,68; p<0,001). Sebaliknya, pada layanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), peserta PBI memiliki frekuensi kunjungan rawat jalan dan rawat inap yang lebih rendah (IRR 0,22 dan 0,43; p<0,001) serta peluang nol kunjungan yang lebih tinggi (OR 1,40 dan 5,00; p<0,001) dibandingkan peserta JKN Non PBI. Lebih lanjut, hasil analisis interaksi menunjukkan bahwa perbedaan frekuensi kunjungan antara peserta JKN Non PBI dan PBI dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, rasio FKRTL, penyakit kronis, dan tingkat keparahan penyakit. Upaya pemerataan akses layanan kesehatan melalui kebijakan JKN dan bantuan iuran PBI perlu didukung oleh peningkatan literasi kesehatan pada peserta PBI, kemudahan akses dan navigasi sistem rujukan, serta pemerataan FKRTL, terutama di wilayah yang masih menunjukkan utilisasi relatif rendah seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua.
In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), achieving Universal Health Coverage (UHC) has become a key health policy priority in Indonesia and has been pursued through the National Health Insurance (JKN) program since 2014. By the end of 2022, JKN coverage had reached 90.45% of the Indonesian population and has the potential to increase healthcare utilization. However, variations in healthcare utilization across membership groups and regions persist, posing challenges to achieving equitable access to and use of healthcare services. This study aimed to estimate variations in healthcare utilization among JKN members to support the achievement of equitable healthcare access. A cross-sectional study design was employed using 2023 membership and healthcare utilization data from the Social Health Insurance Administration Body (BPJS Kesehatan) sample database, health facility data from the National Social Security Council (DJSN) Monitoring System, educational attainment and gross regional domestic product (GRDP) per capita data from the 2023 Provincial Statistics publications of Statistics Indonesia, and cost-weight data based on the 2016 Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs) tariff system. The study included 1,480,031 active JKN members with complete data. Data were analyzed using sample weights through univariate, bivariate, and multivariable analyses with Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB) regression models. The findings revealed significant variations in healthcare utilization among JKN members after adjusting for covariates. At the primary healthcare level (FKTP), no significant differences were observed in the frequency of outpatient or inpatient visits between Contribution Assistance Beneficiaries (PBI) and Non PBI members. However, PBI members had higher odds of having no outpatient visits (OR = 1.92; p < 0.001) and lower odds of having no inpatient visits (OR = 0.68; p < 0.001) at FKTP facilities. In contrast, at the secondary and tertiary referral healthcare level (FKRTL), PBI members exhibited lower frequencies of outpatient and inpatient visits (IRR = 0.22 and 0.43, respectively; p < 0.001) and higher odds of having no visits (OR = 1.40 and 5.00, respectively; p < 0.001) compared with Non PBI members. Furthermore, interaction analyses indicated that differences in healthcare utilization between Non PBI and PBI members were modified by educational attainment, region of residence, referral healthcare facility density, chronic disease status, and disease severity. Efforts to promote equitable access to healthcare through the JKN program and PBI contribution assistance should be supported by improving health literacy among PBI members, strengthening access to and navigation of the referral system, and ensuring a more equitable distribution of referral healthcare facilities, particularly in regions with relatively low utilization, such as Sulawesi, Maluku, and Papua.
D-625
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Renny Nurhasana; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Hasbullah Thabrany, Purnawan Junadi, Mardiati Nadjib, Fachmi Idris, Vivi Yulaswati, Alin Halimatussadiah
D-375
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Misnaniarti; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto, Mardiati Nadjib; Penguji: Hasbullah Tabrany, Purnawan Junadi, Besral; Bambang Purwoko, Trihono, Vivi Yulaswati
D-365
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fadlul Imansyah; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo; Penguji: Besral, Teguh Dartanto, Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, Darwin Cyril Noerhadi
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja pelayanan peserta program jaminan kesehatan nasional dengan kinerja keuangan rumah sakit swasta. Melalui pendekatan analisis data sekunder, kami menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan model parsial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan rumah sakit. Data yang digunakan meliputi rasio keuangan dan indikator kinerja pelayanan dari sejumlah rumah sakit swasta dalam periode waktu tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, diukur dengan EBITDA Margin, Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE), memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam menjelaskan variabilitas data keuangan. Kontribusi peserta program jaminan kesehatan nasional terhadap pendapatan total rumah sakit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan kinerja pelayanan. Hasil analisis menggunakan model parsial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengaruh kinerja pelayanan kesehatan terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Rumah sakit tertentu menunjukkan hubungan yang berbeda tergantung pada aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan manajer rumah sakit dalam memahami dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap keberlanjutan keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap kinerja keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta guna memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas.
This study investigates the relationship between BPJS Kesehatan patient revenue and profit private hospital financial performance in Indonesia. As the largest social health insurance provider in the country, BPJS Kesehatan's influence on hospital revenues has raised concerns regarding its impact on hospital financial sustainability. This research uses financial performance indicators to develop financial performance index – Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), EBITDA Margin, Current Ratio, and Net Profit Margin (NPM) – to assess the financial impact from BPJS Kesehatan revenue. A partial model approach of multiple linier regression is employed using secondary data from seven private-profit hospitals listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2022. The findings indicate a significant negative effect of BPJS Kesehatan patient revenue on the hospital financial performance index. Specifically, higher BPJS Kesehatan patient revenye correlates with lower performance across key financial indicators, including ROA, ROE, EBITDA Margin, Current Ratio, and NPM. This suggests that while BPJS Kesehatan revenue is essential for hospitals, it does not necessarily improve their financial health performance. The results highlight the need for hospitals to optimize their revenue mix and explore alternative financial strategies to enhance the performance.
D-554
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Marsaulina Olivia Panjaitan; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Anhari Achadi, Dwiana Ocviyanti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Supriyantoro, Chairul Radjab Nasution
Abstrak:
Read More
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan berbagai tantangan salah satunya adalah peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan yang berakibat tingginya beban biaya pelayanan kesehatan. Tren persalinan dengan metode bedah caesar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan menyusun suatu usulan kebijakan untuk pengendalian utilisasi tindakan bedah caesar dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian adalah analitik dengan mixed method melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif, analisis kebijakan menggunakan Eugene Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins. Penelitian kuantitif melalui analisis data rekam medis tahun 2019 pada pasien bedah caesar di tiga rumah sakit dengan aspek bisnis yang berbeda di Provinsi Jakarta. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi persalinan caesar dibanding normal di RSSP Y 99,3% di RSSK Z 63,66%, dan di RSUD X 13,42%. Tidak terdapat perbedaan karakteristik sosial dan karakteristik medis pasien bedah caesar di ketiga rumah sakit. Tidak terdapat perbedaan upaya pengendalian utilisasi operasi bedah caesar di ketiga rumah sakit. Bekas SC 1x memiliki persentase tertinggi sebagai indikasi SC dengan persentase 41,67% di RSUD X, di RSSK Z 39,48% dan di RSSP Y 24,11%. Terdapat hubungan antara usia, adanya komplikasi dalam kehamilan, malposisi janin, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dengan metode persalinan ibu secara caesar. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan belum terdapat metode/tools khusus untuk pengendalian utilisasi caesar. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins terdapat skenario/alternatif kebijakan pengendalian utilisasi bedah caesar diantaranya penyusunan program promotive preventif yang melibatkan organisasi-organisasi profesi terkait (seperti: Kebidanan Kandungan, Penyakit Dalam, Gizi, Penyakit Jantung) dengan sasaran wanita usia subur yang merencanakan kehamilan dan ibu hamil, yang khususnya berfokus untuk meminimalisir adanya penyulit kehamilan seperti: Hipertensi, Diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung. Hal ini penting dalam upaya menekan penyulit kehamilan yang dapat berpotensi meningkatkan angka utiliasi bedah caesar.
The implementation of the National Health Insurance Program faces various challenges, one of which is the increase in the utilization of health services which results in high health service costs. The trend of childbirth by Caesarean section method has increased every year. This dissertation aims to analyze the policy and prepare a policy proposal for controlling the utilization of Caesarean section procedures in the implementation of the National Health Insurance program. The type of research is analytical with a mixed method through quantitative and qualitative data analysis, policy analysis using Eugene Bardach's eightfold framework modified by Collins. Quantitative research through analysis of medical record data in 2019 on caesarean section patients in three hospitals with different business aspects in Jakarta Province. Qualitative research was conducted through in-depth interviews with stakeholders. The results showed that the proportion of caesarean deliveries compared to normal in RSSP Y was 99.3% in RSSK Z 63.66%, and in RSUD X 13.42%. There were no differences in the social characteristics and medical characteristics of caesarean section patients in the three hospitals. There were no differences in efforts to control the utilization of caesarean section operations in the three hospitals. Former 1x CS has the highest percentage as an indication for CS with a percentage of 41.67% in RSUD X, in RSSK Z 39.48% and in RSSP Y 24.11%. There is a significant influence between age, complications in pregnancy, fetal malposition, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, and the method of maternal delivery by caesarean section. The results of qualitative research indicate that there are no specific methods/tools for controlling caesarean section utilization. Based on policy analysis using Bardach's eightfold framework modified by Collins, there are scenarios/alternative policies for controlling caesarean section utilization including the preparation of promotive preventive programs involving related professional organizations (such as: Obstetrics and Gynecology, Internal Medicine, Nutrition, Heart Disease) targeting women of childbearing age who are planning pregnancy and pregnant women, which specifically focus on minimizing pregnancy complications such as: Hypertension, Diabetes mellitus, obesity, heart disease. This is important in an effort to reduce pregnancy complications that can potentially increase the rate of caesarean section utilization.
D-561
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wahyu Pudji Nugraheni; Promotor: Hasbullah Thabrany; Ko-Promotor: Budi Hidayat, Mardiati Nadjib; Penguji: Indang Trihandini, Soewarta Kosen, Fahmi Idris, Pujiyanto, Eko Setyo Pambudi
D-374
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Trisna Budy Widjayanti; Peromotor: Amal Chalik Sjaaf, Anhari Achadi, Budi Hidayat; Penguji: Meiwita Budiharsana, Mardiati Nadjib, Purnawan Junadi, Trihono, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP) Sectio Caesaria serta outcome klinis serta pembayaran klaim pada pelayanan Ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC). Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januari 31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan Clinical Pathway Ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari ke 3 RS studi penelitian proporsinya sebesar 43.1% dengan skor dibawah nilai mean 10. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria dibawah nilai mean 10 (76.8%), kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi (98.1%) skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria diatas dan sama dengan (≥) nilai mean 10. Faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan SC peserta JKN antara lain jenis RS (p=0.000), Kelas rawat (p=0.014) dan Rujukan (p=0.008), jenis SC (p=0.005), Usia Ibu (p=0.053), Paritas (p=0.016), Riwayat ANC (p=0.000), Kondisi Panggul p=0.000), kondisi plasenta (p=0.001), penyakit penyerta (p=0.000) dan riwayat SC (p=0.000) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria (p<0.05). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta JKN menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis (p=0.002) dan pembayaran klaim (p=0.000). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria di RS menunjukkan ketidakseragaman dalam dimensi ICPAT dan tidak melibatkan kondisi pasien dalam penyusunannya. Pemerintah harus membuat payung hukum Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang menjadi standar prosedur operasional untuk menyelaraskam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
D-417
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Unting Patri Wicaksono Pribadi; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: I Made Wiryana; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Mardiati Nadjib, Anne Agustina Suwargiani, Enrico Aditya Rhinaldi
Abstrak:
Read More
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban administrasi pengelolaan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam Program JKN. Sistem kontrak manual masih menghadapi masalah keterlambatan penyelesaian dokumen, kebutuhan sumber daya besar, risiko kesalahan administrasi, dan kerentanan penyimpanan arsip fisik. Penelitian ini bertujuan menjawab apakah kontrak elektronik dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan, serta apakah kepemilikan dan kelas rumah sakit memengaruhi implementasinya. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa kontrak elektronik lebih efektif, efisien, dan aman dibandingkan kontrak manual, serta implementasinya dipengaruhi oleh kepemilikan dan kelas rumah sakit. Penelitian menggunakan desain non-eksperimental komparatif dengan pendekatan mixed-method. Unit analisis adalah pengelolaan dokumen kerja sama antara BPJS Kesehatan dan FKRTL. Data diperoleh dari data sekunder monitoring 2.650 rumah sakit, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan Mann–Whitney U dan Chi-Square, serta diperkuat dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis efektivitas terbukti karena kontrak elektronik lebih tepat waktu dan konsisten. Hipotesis efisiensi juga terbukti pada sebagian besar indikator, terutama biaya, durasi, beban kerja, dan rasio efisiensi waktu-biaya, meskipun indikator Time Efficiency Ratio tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Hipotesis keamanan terbukti secara kualitatif melalui penyimpanan digital, tanda tangan elektronik, e-meterai, dan kontrol akses. Kepemilikan serta kelas rumah sakit juga terbukti berhubungan dengan implementasi kontrak elektronik. Kesimpulannya, kontrak elektronik lebih unggul dibandingkan kontrak manual dalam mendukung tata kelola kerja sama fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan disarankan memastikan implementasi nasional, memperkuat pelatihan pengguna, keamanan akses, integrasi sistem, dan kebijakan teknis pendukung.
This study was motivated by the increasing administrative burden in managing Cooperation Agreements between BPJS Kesehatan and healthcare facilities under the National Health Insurance Programme. The manual contract system continues to face several problems, including delays in document completion, high resource requirements, administrative errors, and vulnerabilities in physical document storage. This study aimed to examine whether electronic contracts can improve the effectiveness, efficiency, and security of healthcare facility partnership management, and whether hospital ownership and class influence their implementation. The research hypotheses stated that electronic contracts are more effective, efficient, and secure than manual contracts, and that their implementation is influenced by hospital ownership and class. This study used a comparative non-experimental design with a mixed-methods approach. The unit of analysis was the management of cooperation agreement documents between BPJS Kesehatan and referral healthcare facilities. Data were obtained from secondary monitoring data involving 2,650 hospitals, in-depth interviews, and field observations. The analysis was conducted descriptively and inferentially using the Mann–Whitney U test and Chi-square test, supported by thematic analysis. The findings showed that the effectiveness hypothesis was supported, as electronic contracts were more timely and consistent. The efficiency hypothesis was also supported for most indicators, particularly cost, completion duration, workload, and the cost-time efficiency ratio, although the Time Efficiency Ratio indicator did not show a statistically significant difference. The security hypothesis was supported qualitatively through digital storage, electronic signatures, e-stamps, and access control. Hospital ownership and class were also found to be associated with electronic contract implementation. In conclusion, electronic contracts are superior to manual contracts in supporting the governance of healthcare facility partnerships. BPJS Kesehatan is advised to expand national implementation, strengthen user training, improve access security, enhance system integration, and develop supporting technical policies.
D-626
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Annissa Fariidah Nur Ainni; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Ayuningtyas Dumilah, Rena Octora Pasuria
Abstrak:
Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan demi terwujudnya efektivitas dalam pengelolaan peserta penderita penyakit kronis. Dalam pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rujuk Balik Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam kepada beberapa informan, observasi dilapangan, dan telaah dokumen terkait pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06% dari target peserta PRB tahun 2019. Seluruh profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting untuk diterapkan demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif karena adanya kendala pada faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi yang efektif: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi antar profesi yang belum efektif dalam pelaksanaan PRB berdampak pada angka rujukan balik rendah sehingga tidak tercapainya target perserta PRB di tahun 2019.
Read More
S-10053
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉