Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 32680 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Deyo Alfa Christian; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Prastuti Soewondo, Nining Mularisih, Siti Khadijah Nasution
Abstrak:
Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, Perkembangan zaman tidak hanya berdampak pada kesehatan dalam segi positif, dampak perkembangan zaman juga menimbulkan berbagai penemuan baru dari penyakit-penyakit karena ada perkembangan teknologi juga berdampak pada penularan yang semakin bertambah dan sulit diatasi pengobatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja menjadikan kehidupan umat manusia semakin mudah, semakin maju, tetapi nampaknya umat manusia juga diharapkan kepada tantangan-tantangan atau peringatan-peringatan baru di bidang kesehatan, dimana pada kurun waktu tertentu akan ada jenis penyakit baru yang muncul. Indonesia menduduki peringkat 65 dari 180 negara dalam kematian akibat penyakit menular, maternal dan gizi, penyakit menular ini termasuk penyakit menular akibat parasit dan infeksi pernafasan, Saat terjadinya wabah transportasi publik menempati peringkat kedua setelah Rumah sakit dan tempat layanan kesehatan dalam menularkan penyakit saat terjadi wabah, Tingginya penggunaan transportasi berpotensi menularkan penyakit, KRL sebagai moda transportasi umum dengan tingkat kepadatan rata - rata 300 - 900 ribu penumpang perhari, pemerintah telah mengeluarkan peraturan protokol kesehatan dengan mengikuti perkembangan kasus dalam implementasinya dapat dilihat dari komunikasi kebijakan, Sumber Daya, Struktur birokrasi, dan sikap hingga terlihat bagaimana implementasi penanganannya saat ini implementasi pelaksanaan protokol kesehatan di KRL sudah baik dalam penggunaan masker tetapi masih kurang dalam menjaga jarak dan sistim tracing, sehingga didapatkan rekomendasi dalam pelaksanaan mitigasi kesehatan di KRL Jabodetabek
Health is one of the indicators to become superior Human Resources (HR), The development of the times not only has an impact on health in a positive aspect, the impact of the times has also led to various new discoveries of diseases because there is technological development also has an impact on transmission that is increasing and difficult to overcome treatment, . The development of science and technology not only makes the life of mankind easier, more advanced, but it seems that mankind is also expected to new challenges or warnings in the field of health, where in a certain period of time there will be new types of diseases that appear. Indonesia is ranked 65th out of 180 countries in deaths from infectious, maternal and nutritional diseases, these infectious diseases include infectious diseases due to parasites and respiratory infections, When an outbreak of public transportation ranks second after hospitals and health service places in transmitting diseases during an outbreak, The high use of transportation has the potential to transmit disease, KRL as a mode of public transportation with an average density of 300 - 900 thousand passengers per day, the government has issued health protocol regulations by following the development of cases in its implementation can be seen from policy communication, resources, bureaucratic structures, and attitudes to see how the implementation of handling is currently the implementation of the implementation of health protocols in KRL is good in using masks but still lacking in maintaining distance and tracing systems, so that recommendations are obtained in the implementation of health mitigation in KRL Jabodetabek
Read More
T-6844
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Riandi Verdi; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Mardiati Nadjib, Wachyu Sulistiadi, Doddy Izwardy, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Prevalensi karies gigi anak masih sangat tinggi di Kota Bekasi. Hal ini sangat memprihantinkan karena anak-anak merupakan salah satu modal utama dalam membangun masa depan bangsa. Salah satu cara dalam membantu mengatasi masalah tersebut adalah melalui program UKGS. Program UKGS di Kota Bekasi dilaksanakan oleh semua Puskesmas, termasuk Puskesmas Mustikajaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi program UKGS pada masa adaptasi kebiasaan baru di Puskesmas Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program UKGS di Mustikajaya. Tidak ada perbedaan komponen hasil implementasi antara masa sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi kepada Puskesmas Mustikajaya dan dilanjutkan ke sekolah. Terdapat SOP pelaksanaan program UKGS yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. Sumber daya manusia dirasakan masih kurang tercukupi, fasilitas dan pendanaan berasal dari BLUD dan BOK. Terdapat SK penunjukkan penanggung jawab program UKGS. Para responden menyatakan berkomitmen penuh pada program UKGS. Paket I dan II Program UKGS Puskesmas Mustikajaya memiliki nilai sebesar 99,8% dan Paket III memiliki nilai 26,9%. Hal ini menandakan program UKGS belum berjalan dengan maksimal dan perlu ada perbaikan dan peningkatan pelayanan UKGS lebih lanjut.
Dental caries children’s prevalence in Bekasi City is still very high. This is a concerning matter since children are one of the main assets to build the nation’s future. UKGS become one of the solutions to overcome the problem. The UKGS program in Bekasi city is implemented by all Community Health Centers (CHC), including Mustikajaya CHC. The aim of the research is to determine the results of the implementation of UKGS program during the adaptation of new habit period at the Mustikajaya CHC in 2023. There is no difference in the components of implementation results between the prepandemic and post-pandemic periods. Qualitative methods was conducted in the research by using depth interview method through the parties that involved in the UKGS program in Mustikaya PHC. The results showed that the socialization was carried by the Bekasi Public Health Office to Mustikajaya CHC and continued to schools. There is an SOP for the UKGS program that made by Ministry of Health. Human resources are still inadequate, facilites and funds come from BLUD and BOK. A decree was appointed to the people in charge of the program. The respondents were fully commited to the UKGS program. The value of UKGS Package I and II are 99,8% while the Package III is 26,9%. This indicates that the UKGS program is not running optimally and need a further improvement and enhancement of UKGS services.
Read More
T-6951
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Aryani Dwi Hartanti; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Purnawan Junadi, Abdul Hafiz, Ahadi Wahyu Hidayat
Abstrak:
Penelitian ini ini bertujuan untuk melakukan analisis dan strategi mitigasi risiko, sampai dengan memberikan alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan haji terhadap obat dan perbekalan kesehatan. Dinamika penyelenggaraan kesehatan haji mempengaruhi rangkaian penyelenggaraan mulai dari di Indonesia (pra operasional), di Arab Saudi (operasional), dan kembali ke Indonesia (pasca operasional). Hasil mitigasi risiko dilakukan analisis untuk mendapatkan alternatif kebijakan terhadap faktor risiko penyelenggaraan kesehatan haji terhadap jemaah serta obat dan perbekalan kesehatan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan makna. Desain penelitian menggunakan metode mitigasi risiko Gray and Larson yang terbagi ke dalam 4 tahapan yaitu tahap identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan risiko, dan mengontrol respon risiko. Hasil penelitian menggunakan metode Risk Breakdown Structur (RBS) diperoleh 20 faktor risiko yang dikelompokkan ke dalam masa pra operasional, operasional, dan pasca operasional. Dari risiko yang diidentifikasi dilakukan analisis dan matriks yang mengkategorikan status risiko yaitu level 5 (sangat tinggi) sebanyak 8 risiko, level 4 (tinggi) 5 risiko, level 3 (sedang) 6 risiko, dan level 2 (rendah) 1 risiko. Masing-masing risiko dilakukan mitigasi sampai dengan alternatif penanganan risiko. Beberapa masukan dan saran diberikan kepada Kementerian Kesehatan (Pusat Kesehatan Haji, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian), dan Kementerian Agama sebagai alternatif kebijakan di masa mendatang.
This research aims to carry out risk analysis and mitigation strategies, up to providing alternative policies in organizing Hajj health regarding medicines and health supplies. The dynamics of Hajj health management influence the series of activities starting from Indonesia (pre-operational), Saudi Arabia (operational) and returning to Indonesia (post-operational). The results of risk mitigation are analyzed to obtain alternative policies regarding the risk factors for organizing Hajj health care for pilgrims as well as medicines and health supplies. The research method used was a qualitative research method based on meaning. The research design uses the Gray and Larson risk mitigation method which is divided into 4 stages, namely risk identification, risk assessment, risk development and risk response control. The results of research using the Risk Breakdown Structure (RBS) method obtained 20 risk factors which were grouped into pre-operational, operational and post-operational periods. From the identified risks, an analysis and matrix is carried out which categorizes the risk status, namely level 5 (very high) with 8 risks, level 4 (high) with 5 risks, level 3 (medium) with 6 risks, and level 2 (low) with 1 risk. Each risk is mitigated through alternative risk management. Several inputs and suggestions were given to the Ministry of Health (Hajj Health Center, Directorate of Management and Pharmaceutical Services), and the Ministry of Religion as alternative policies in the future.
Read More
T-7149
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nasrin Nabila; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Anhari Achadi, Purnawan Junadi, Helena Rugun N. Nainggolan, Sri Wirya Ningsih
Abstrak:
Anemia pada ibu hamil berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil dimulai sejak tahun 1990 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi dimana ibu hamil diharapkan mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilannnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Suplementasi TTD pada ibu hamil di Kota Medan dengan melihat faktor yang berpengaruh yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD dengan informan stakeholder terkait serta telaah dokumen. Penelitian dilakukan bulan Mei hingga Juni 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan suplementasi TTD pada ibu hamil di Kota Medan sudah terlaksana dengan cukup baik hingga saat ini. Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan suplementasi TTD Ibu Hamil disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang terkait secara berjenjang dari pusat, provinsi, kota, puskesmas, hingga kader dan masyarakat. SDM, anggaran dan kewenangan sudah cukup memenuhi untuk ketersediaan TTD. Pemberian TTD ini tidak memerlukan disposisi dari pimpinan, karena sudah rutin berjalan. Belum ada SOP khusus untuk TTD. Koordinasi masih terus dilakukan antar lintas sektor dan lintas program. Ibu hamil dengan tingkat ekonomi menengah keatas tidak memeriksakan kehamilannya di puskesmas, sementara pencatatan di seluruh puskesmas dan jejaringnya masih belum optimal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Medan sangat memengaruhi keberhasilan suatu program.
Anemia in pregnant women has an impact on the optimal growth and development of the fetus in the womb and has the potential to cause complications of pregnancy and childbirth, even causing death of mother and child. The Program for Giving Blood Supplement Tablets (TTD) to pregnant women began in 1990 which aims to prevent and treat iron deficiency anemia where pregnant women are expected to consume iron tablets at least 90 tablets during their pregnancy. The aim of the study was to analyze the implementation of the iron supplement supplementation policy for pregnant women in the city of Medan by looking at the influencing factors, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure and the economic, social and political environment. This research is a descriptive qualitative research and data collection was carried out through in-depth interviews and FGDs with relevant stakeholder informants and document review. The research was conducted from May to June 2023. The results showed that the implementation of the iron supplement supplementation policy for pregnant women in Medan City has been implemented quite well so far. Communications carried out to convey information on iron supplementation policy for pregnant women are conveyed to policy implementers, target groups and related parties in stages from the center, provinces, cities, health centers, to cadres and the community. Human resources, budget and authority are sufficient to meet the availability of TTD. Giving TTD does not require a disposition from the leadership, because it is already running routinely. There is no specific SOP for TTD yet. Coordination is still being carried out across sectors and across programs. Pregnant women with middle and upper economic levels do not have their pregnancies checked at the puskesmas, while registration at all puskesmas and their networks is still not optimal. The involvement of community leaders and religious leaders in Medan greatly influences the success of a program.
Read More
T-6768
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ely Afriani; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Sardi, Dede Mulyadi
Abstrak: Provinsi Sumut sebagai Provinsi ke-enam penyumbang kematian ibu terbanyak di Indonesia, penyebab tertinggi kematian ibu 33% karena perdarahan yang dapat dicegah dengan penerapan Manajemen Aktif Kala III dalam pertolongan persalinan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, ditemukan hanya 25% bidan yang menerapkan Manajemen Aktif Kala III sesuai standar. Sisanya 75% tidak melaksanakan Manajemen Aktif Kala III, padahal bidan sebagai tenaga kesehatan utama (70%) yang melakukan pertolongan persalinan. Penelitian ini analitik dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam implementasi kebijakan untuk penerapan Manajemen Aktif Kala III pada bidan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kebijakan yang mengakomodir penerapan MAK III pada bidan, rendahnya pengetahuan bidan tentang MAK III, belum adanya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan bidan praktik swasta menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengapa MAK III sebagai suatu kompetensi penting bagi bidan belum diterapkan. Kedepannya diharapkan adanya kebijakan yang secara tegas mengatur penerapan MAK III pada bidan dari dinas kesehatan dan IBI dalam menurunkan angka kematian Ibu. Kata kunci : Manajemen Aktif Kala III, Bidan Praktek Swasta
Read More
T-4355
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fakhira Dwi Awliyawati Saleh; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Eti Rohati, Purwati
Abstrak: Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.
Read More
T-5461
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Yohani Satya Putri Liman; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Muhammad Rais Haru, Hidayat Nuh Ghazali Djadjuli
Abstrak:
Filariasis limfatik masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah endemis seperti Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, yang telah memperoleh sertifikat eliminasi namun, angka mikrofilaria rate di beberapa wilayahnya tetap berada di atas ambang batas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis tahun 2023 di Kecamatan Membalong dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen terhadap pelaksana program di dua Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Analisis menggunakan model Donabedian diperkuat dengan pendekatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari LAN, dan model Van Meter dan Van Horn untuk mengevaluasi aspek structure, process, serta output dan outcome berupa dampak. Hasil penelitian pada aspek structure menunjukkan bahwa kebijakan POPM filariasis di Kecamatan Membalong tergolong efektif sebagai dasar pelaksanaan program dan telah memenuhi indikator kualitas kebijakan menurut pendekatan IKK. Strategi pelaksanaan dinilai adaptif, ditunjukkan melalui penyesuaian waktu, pelaksanaan, sweeping serta pelibatan lintas sektor. Namun, terdapat kendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan pencatatan logistik yang masih manual sehingga menimbulkan potensi risiko. Sarana prasarana dinilai memadai, dan dana kegiatan juga mencukupi kebutuhan, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem penganggaran antar Puskesmas. Pada aspek process, Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan sudah berjalan, namun perlu ditingkatkan sebab penting dalam dimensi process IKK yang turut menentukan kualitas implementasi kebijakan pelaksanaan POPM. Pendataan sasaran telah dilakukan secara detail, namun akurasinya masih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Sosialisasi telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemberian obat telah mengikuti petunjuk teknis, namun belum seluruh sasaran hadir dan mengonsumsi obat di pos pelayanan. Sweeping efektif meningkatkan cakupan, namun keterbatasan SDM dan waktu membuat pelaksanaannya belum optimal. Fleksibilitas sweeping menjadi indikator penting dalam proses IKK untuk menilai efektivitas kebijakan. Kejadian ikutan pasca POPM umumnya bersifat ringan dan telah tertangani, tetapi pelaporan dan pemantauan masih bersifat pasif. Monitoring dan evaluasi POPM sudah terstruktur, namun masih terkendala kepatuhan, pelaporan manual, dan kurangnya integrasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan indikator IKK, terutama dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan umpan balik pelaksanaan kebijakan. Dari aspek Output, Cakupan obat di Kecamatan Membalong tinggi, namun prevalensi mikrofilaria masih >1% di beberapa wilayah. Dalam IKK, keberhasilan dinilai dari konsumsi obat yang valid serta dampaknya, bukan hanya capaian angka. Jumlah obat yang digunakan telah sesuai dengan sasaran, tetapi ditemukan selisih antara obat yang didistribusikan dengan yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil survei darah jari menunjukkan angka MF rate di wilayah Puskesmas Simpang Rusa masih di atas 1%. Pada aspek Outcome menunjukkan bahwa POPM filariasis menurunkan kasus namun eliminasi belum tercapai di seluruh kecamatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Implementasi POPM filariasis di Kecamatan Membalong didukung kebijakan yang kuat dan strategi adaptif, namun masih terkendala kekurangan SDM, pencatatan logistik manual, dan pemantauan minum obat yang belum optimal. Cakupan pemberian obat tinggi, tetapi eliminasi belum tercapai karena masih ada wilayah dengan MF rate di atas ambang batas. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan SDM, sistem pencatatan, dan kolaborasi lintas sektor.  Dalam IKK, hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan masih perlu evaluasi dan penyesuaian strategi agar eliminasi filariasis dapat dicapai secara berkelanjutan.
Lymphatic filariasis remains a public health challenge in Indonesia, especially in endemic areas such as Membalong Subdistrict, Belitung Regency, which has received elimination certification; however, the microfilaria rate in several regions still exceeds the national threshold. This study aims to analyze the implementation of the Mass Drug Administration (MDA) program for filariasis prevention in Membalong Subdistrict in 2023 using a qualitative approach and case study design. Data were collected through in-depth interviews and document reviews involving program implementers at two primary health centers (Puskesmas) and the District Health Office. The analysis applied the Donabedian model, reinforced with the Policy Quality Index (IKK) from LAN, and Van Meter and Van Horn’s implementation model to evaluate aspects of structure, process, as well as output and outcome in terms of program impact. The findings on the structural aspect indicate that the filariasis MDA policy in Membalong is effective as the program’s foundation and fulfills policy quality indicators according to the IKK approach. The implementation strategy is considered adaptive, shown by schedule adjustments, door-to-door sweeping, and cross-sectoral involvement. However, challenges remain, such as limited human resources and manual logistic recording, which pose potential risks. Facilities and infrastructure are generally adequate, and funding meets the needs, although there are differences in budgeting systems between health centers. In terms of process, communication and coordination among stakeholders are established, but need strengthening, as these are essential in the IKK process dimension, which also determines the quality of policy implementation. Target population data collection has been conducted in detail, though its accuracy is still affected by population mobility. Socialization activities have been carried out, but have not fully reached all community groups. Medicine distribution has followed technical guidelines, but not all targets have attended and consumed the drugs at service posts. Sweeping has effectively increased coverage, but human resource and time constraints have hindered optimal implementation. The flexibility of sweeping is an important indicator in the IKK process dimension for assessing policy effectiveness. Adverse events after MDA were mostly mild and well managed, but reporting and monitoring remain passive. Monitoring and evaluation are structured but still hampered by compliance issues, manual reporting, and lack of integration. This highlights the need to strengthen IKK indicators, especially in effectiveness, efficiency, and feedback in policy implementation. In terms of output, drug coverage in Membalong is high, but microfilaria prevalence remains above 1% in some areas. According to the IKK, success is measured not just by coverage numbers, but by valid drug consumption and real impact. The number of drugs used matches the target, but discrepancies remain between drugs distributed and those actually consumed. Blood survey results show that the MF rate in the Simpang Rusa health center area is still above 1%. The outcome aspect indicates that the MDA program has reduced cases but elimination has not yet been achieved throughout the subdistrict. The study concludes that MDA implementation in Membalong is supported by strong policy and adaptive strategies, but still faces barriers such as limited human resources, manual logistics recording, and suboptimal drug consumption monitoring. Coverage is high, but elimination has not been achieved, as some areas still have MF rates above the threshold. These findings underscore the need to strengthen human resources, data recording systems, and cross-sector collaboration. According to the IKK, this suggests that policy effectiveness still requires evaluation and strategic adjustment to achieve sustainable filariasis elimination.
Read More
T-7304
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nurmala Meilasari; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Purnawan Junadi, Lysbeth Regina Pandjaitan, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:

Stunting merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% menurun 0,1% dari tahun 2022. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6% meningkat 2,8% dari tahun 2022 sedangkan Jakarta utara memiliki kenaikan prevalensi stunting terendah dari 4 Kota Administrasi di DKI Jakarta yaitu 1,3% dari tahun 2022 dengan prevalensi stunting sebesar 19,8%. Jakarta utara memiliki kebijakan berupa modul aksi cegah stunting yaitu Jakarta Utara menuju Zero Stunting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 13,33% perempuan usia 10 tahun ketas di Jakarta Utara yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terdapat 7,24% penduduk miskin di Jakarta Utara. Berdasarkan Perpres RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%. Jakarta Utara masih memiliki gap sebesar 5,8% untuk mencapai target 14% prevalensi stunting di tahun 2024. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan stunting di Jakarta Utara dari aspek ekonomi berupa program pemberian susu, telur untuk balita bermasalah gizi, makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan aspek pendidikan melalui edukasi stunting kepada ibu hamil dan orang tua balita sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Model implemntasi kebijakan yang digunakan adalah model Van Meter Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 15 informan dari instansi pemerintah, orang tua balita dan ibu hamil serta FGD kepada kader posyandu di wilayah Cilincing dan Tanjung priok sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian dari aspek ekonomi pemberian susu dan telur bagi balita bermasalah gizi pada tahun 2023 berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan balita stunting di Jakarta Utara. Hal ini dapat dilihat dari 72,11% balita weight faltering mengalami kenaikan berat badan, 59,01% balita under weight sudah tidak under weight, 54,9% balita gizi kurang sudah tidak gizi kurang  dan 45,34% gizi buruk sudah tidak menjadi gizi buruk serta 149 balita stunting sudah tidak menjadi stunting berdasarkan status gizi. Dari aspek pendidikan pemberian edukasi mengenai stunting kepada ibu hamil kurang optimal karena hanya 9,93% ibu hamil mendapatkan edukasi melalui kelas ibu yang dianggarkan oleh puskesmas di Jakarta Utara, namun semua orang tua balita bermasalah gizi sudah mendapatkan edukasi mengenai stunting. Diperlukan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara masif kepada ibu hamil dan orang tua balita serta perlu adanya regulasi mengenai pemberian pangan tinggi protein hewani bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi dan bagi balita dari keluarga dengan penghasilan di bawah UMP

 

Stunting is a serious problem throughout the world. The prevalence of stunting in Indonesia in 2023 is 21.5%, a decrease of 0.1% from 2022. The prevalence of stunting in DKI Jakarta is 17.6%, an increase of 2.8% from 2022, while North Jakarta has the lowest increase in stunting prevalence of the 4 Administrative Cities in DKI Jakarta, namely 1.3% from 2022 with a stunting prevalence of 19.8%. North Jakarta has a policy in the form of an action module to prevent stunting, namely North Jakarta towards Zero Stunting. Based on BPS data for 2023, there are 13.33% of women aged 10 years and above in North Jakarta who have not completed their education and there are 7.24% of poor people in North Jakarta. Based on RI Presidential Decree No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting, the target for stunting prevalence in 2024 is 14%. North Jakarta still has a gap of 5.8% to achieve the target of 14% stunting prevalence in 2024. Therefore research was conducted regarding the analysis of the implementation of stunting policies in North Jakarta from an economic aspect in the form of programs providing milk, eggs for toddlers with nutritional problems, additional food. for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) and educational aspects through stunting education for pregnant women and parents of toddlers as an effort to prevent and overcome stunting. The policy implementation model used is the Van Meter Van Horn model. This research is qualitative research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants from government agencies, parents of toddlers and pregnant women as well as FGDs with posyandu cadres in the Cilincing and Tanjung Priok areas as research locations. The results of research from the economic aspect of providing milk and eggs to toddlers with nutritional problems in 2023 will contribute to the prevention and handling of stunting toddlers in North Jakarta. This can be seen from 72.11% of underweight toddlers experiencing weight gain, 59.01% of underweight toddlers are no longer underweight, 54.9% of underweight toddlers are no longer underweight and 45.34% of underweight toddlers are no longer underweight. malnutrition and 149 stunted toddlers were no longer stunted based on nutritional status. From an educational aspect, providing education about stunting to pregnant women is less than optimal because only 9.93% of pregnant women receive education through maternal classes budgeted for by the community health center in North Jakarta, but all parents of toddlers with nutritional problems have received education about stunting. Massive education regarding the prevention and handling of stunting is needed for pregnant women and parents of toddlers and there is a need for regulations regarding providing food high in animal protein for pregnant women and toddlers with nutritional problems and for toddlers from families with incomes below the UMP

Read More
T-7135
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Mustafa Arief; Pembimbing: Puput Oktamiyanti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Harimat Hendrawan
Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas implementasi kebijakan larangan merokok pada kantor Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengendalian dampak rokok, salah satunya Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hingga kini implementasi kebijakan-kebijakan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Prevalensi perokok dari tahun ke tahun terus bertambah. Dilingkungan kantor Kementerian Kesehatan sendiri kebijakan larangan merokok belum dilaksanakan secara optimal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik lemah pelaksanaan kebijakan larangan merokok di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah kurangnya penegakkan hukum.  Sangat disarankan kepada pihak berwenang untuk segera membuat pedoman pelaksanaan kebijakan larangan merokok di Kementerian Kesehatan. Kata kunci : Rokok, hukum, kebijakan

 ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of policies banning smoking on the health ministries. Government has issued several laws and regulations related to controlling the impact of smoking, one of which the law number 36 of 2009 on health. Until now the implementation of these policies have not shown significant results. Prevalence of smokers from year to year continues to grow.  Environment of their own health ministries have implemented  a smoking ban policy optimally. This research design is qualitative explanatory. Results showed that the weak points of policies banning smoking in an office environment the ministry of health is the lack of law enforcement. Highly recommended to the authorities to immediately create policy guidelines for the implementation of smoking bans in the Ministry of Health. Keywords : Cigarette, laws, regulations

Read More
T-3480
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ahmad Sidratul Muntaha; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Kurnia Sari, ZamhirIslamie, Saefullah
Abstrak: Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting
Read More
T-5787
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive