Abstrak:

---

Abstrak:

Pada tahun 2023 industri perkebunan kelapa sawit tercatat sebagai sektor dengan angka
kecelakaan kerja tertinggi nasional (60,5%) dengan tren kenaikan sebesar 18–20 % per
tahun. Dua faktor utama penyebab kecelakaan dan penyakit pada pekerja di sektor ini
adalah kurangnya pengawasan dari manajemen (lack of management control) dan
rendahnya tingkat pengetahuan pekerja (human factor). Untuk mengatasi hal tersebut,
penelitian ini mengembangkan Model Edukasi K3 melalui penyusunan Modul Edukasi
K3 dan pembentukan Kader Sawit, yang bertujuan meningkatkan literasi dan praktik
keselamatan kerja pekerja sawit. Penelitian menggunakan pendekatan mix-method
exploratory yang dilakukan selama 6 bulan dengan tahapan penelitian: (1) analisis
penyelenggaraan K3 dan mengidentifikasi status gizi pekerja, (2) penyusunan Modul
Edukasi K3 melalui studi literatur dan expert judgement serta pembentukan Kader Sawit,
dan (3) uji coba/menilai dampak intervensi dengan Quasi Experiment Design (Wilcoxon
Test). Hasil intervensi menunjukkan peningkatan signifikan pada skor pengetahuan (dari
38,68 menjadi 50,60), sikap (61,87 menjadi 68,13), dan perilaku (25,38 menjadi 30,53).
Peningkatan skor Pengetahuan, Sikap dan Perilaku pada kelompok intervensi rata-rata
7.4 kali lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Selain itu, kecelakaan kerja menurun dari
66,7 % menjadi 10 %, dan angka kejadian penyakit turun dari 43,3 % menjadi 33,3 %
setelah intervensi. Dengan demikian, intervensi melalui Modul Edukasi K3 dan Kader
Sawit terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku K3 serta
menurunkan angka kecelakaan dan penyakit, sehingga dapat menjadi langkah strategis
dan efektif untuk meningkatkan literasi dan praktik K3 di industri perkebunan kelapa
sawit di Indonesia.

---

In 2023, the palm oil plantation industry was recorded as the sector with the highest
national rate of occupational accidents (60.5%), with an annual increasing trend of 18
20%. The two main contributing factors to accidents and occupational illnesses in this
sector are lack of management control and low levels of worker knowledge (human
factor). To address these issues, this study developed an Occupational Safety and Health
(OSH) Education Model through the formulation of an OSH Education Module and the
establishment of “Kader Sawit” (Palm Cadres), aimed at improving workers’ safety
literacy and practices. This research applied an exploratory mixed-method approach over
a six-month period, with the following phases: (1) analysis of OSH implementation and
identification of workers’ nutritional status, (2) development of the OSH Education
Module through literature review and expert judgment, along with the training of Kader
Sawit, and (3) trial and evaluation of the intervention impact using a Quasi-Experimental
Design (Wilcoxon Test). The intervention resulted in a significant increase in knowledge
scores (from 38.68 to 50.60), attitudes (from 61.87 to 68.13), and safety behavior (from
25.38 to 30.53). The average increase in knowledge, attitude, and behavior scores in the
intervention group was 7.4 times higher than in the control group. Furthermore, the
incidence of occupational accidents decreased from 66.7% to 10%, while the occurrence
of work-related illnesses declined from 43.3% to 33.3% after the intervention. These
findings demonstrate that the implementation of the OSH Education Module and the
involvement of Kader Sawit are effective strategies for enhancing OSH-related
knowledge, attitudes, and behaviors, and for reducing the incidence of accidents and
diseases, thereby offering a strategic and impactful approach to improving OSH literacy
and practices in Indonesia’s palm oil plantation industry.

Abstrak:

---

Abstrak: ABSTRAKTahun 1993, ditetapkan WHO sebagai tahun kedaruratan global TB. Ini terjadi akibat: 1) peningkatan kasus TB yang terkait dengan peningkatan kasus AIDS/HIV; 2) tingginya angka migrasi penduduk yang menyebabkan makin meningkatnya penyebaran penyakit TB; 3) perhatian pemerintah yang mulai berkurang dalam pemberantasan penyakit TB (terutama di negara-negara berkembang); 4) munculnya multi drugs resistant obat-obat TB. Di Indonesia, TB masih merupakan permasalahan kesehatan utama dan menduduki tiga besar dari peringkat penyebab kematian bersama-sama penyakit saluran napas dan kardiovaskuler. Untuk mengatasi permasalahan di atas, WHO memperkenalkan strategi directly observed treatment short course (DOTS). Strategi DOTS merupakan strategi untuk program penanggulangan TB (P2TB) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: 1) komitmen politik dari penentu kebijakan; 2) penegakan diagnosis dengan pemeriksaan hapusan sputum; 3) penggunaan obat paduan jangka pendek yang ampuh dan gratis; 4) adanya pengawas penderita menelan obat (PMO); 5) adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Penerapan strategi DOTS, dapat meningkatkan cakupan penderita lebih dari 70% dengan angka kesembuhan lebih dari 85%, angka konversi setelah fase intensif lebih dari 80% dan angka kesalahan laboratorium kurang dari 5%.Indonesia, sejak tahun 1995 mulai menerapkan strategi DOTS melalui puskesmas namun hasilnya tidak optimal karena tidak melibatkan sarana pelayanan lain. Kemampuan cakupan optimal puskesmas diperkirakan hanya sekitar sepertiga (30%) dari total penderita TB yang ada di masyarakat. Sepertiga penderita TB lainnya (30%) berobat ke dokter praktek swasta (DPS). Untuk memperluas cakupan pengobatan penderita TB maka strategi DOTS harus diterapkan pada DPS.Pentingnya keterlibatan DPS dalam P2TB merupakan strategi global dari WHO. WHO berpendapat bahwa DPS dan pemerintah (pengelola P2TB) harus bermitra untuk bersama-sama memberantas TB, yang di beberapa negara telah terbukti keberhasilannya. Namun demikian, untuk menjalankan program kemitraan antara pemerintah dan DPS dalam P2TB bukanlah upaya yang mudah karena: 1) sifat dan karakter DPS (sebagai sektor swasta) sangat berbeda dengan pelaksana program kesehatan masyarakat (sebagai sektor publik); 2) adanya kompleksitas manajerial P2TB strategi DOTS yang harus disesuaikan dengan kondisi DPS. Untuk itu, perlu diciptakan model (kemitraan) yang dapat melibatkan DPS menjalankan strategi DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengimplementasikan serta mendeskripsikan proses dan mengevaluasi efek model kemitraan tersebut (selanjutnya disebut model ini disebut model kemitraan DPS-TB DOTS).Penelitian ini menggunakan desain penelitian operasional, yaitu studi eksplorasi dan studi intervensi lapangan. Studi eksplorasi memerlukan dua tahap, yaitu: pertama, untuk menganalisis masalah (problem analysis/identification); kedua, menyusun model penyelesaian masalah (solution development). Studi intervensi lapangan bertujuan untuk mendeskripsi proses pelaksanaan model kemitraan DPS-TB DOTS dan mengevaluasi efek dari model kemitraan DPS-TB DOTS.Studi eksplorasi menganalisis masalah menggunakan metode penelitian survai dan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terarah. Studi eksplorasi untuk menyusun model penyelesaian masalah menggunakan studi kepustakaan dan pertemuan pakar; yang menghasilkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS. Studi intervensi terdiri dan 2 fase: 1) penyesuaian model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS untuk dijadikan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS; 2) mengujicobakan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di wilayah intervensi. Metode penyesuaian model adalah seminar dan curah pendapat. Metode studi intervensi adalah post test only with control group.Dari hasil analisis masalah didapatkan bahwa DPS pada prinsipnya bersedia untuk terlibat dalam P2TB strategi DOTS dan tidak mengharapkan penghargaan (apalagi secara materi). Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang teridentifikasikan apabila DPS akan dilibatkan, yaitu: 1) secara umum DPS belum paham tentang strategi DOTS; 2) perlu pengorganisasian untuk melibatkan DPS; 3) adanya kesulitan untuk menjalan prosedur diagnosis pemeriksaan sputum; 4) fungsi PMO tidak dapat dijalankan sendiri oleh DPS; 5) adanya keraguan tentang keberlanjutan dan tata cara distribusi obat; 6) sebagian DPS tidak bersedia untuk mencatat dan melaporkan pasien TB yang diobati. Berdasarkan temuan ini, dilakukan pertemuan pakar dan studi kepustakaan untuk mendapatkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS yang menghasilkan: alternatif model pengorganisasian untuk melibatkan DPS, alternatif manajemen dari masing-masing komponen strategi DOTS. Model kemitraan teoretis merupakan model dasar yang dapat diterapkan pada seluruh DPS. Pada studi intervensi, model kemitraan teoretis setelah disesuaikan dengan kondisi lokal (yang bersifat spesifik di wilayah penelitian) menghasilkan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di Palembang (model Palembang).Terdapat dua aspek panting pada model Palembang, yaitu: 1) aspek pengorganisasian yang terdiri dari satuan gugus tugas dan Kelompok Dokter Pemerhati dan Pengobat TB; 2) aspek manajerial pelaksanaan yang meliputi alternatif dari alur rujukan laboratorium pemeriksaan sputum, rujukan kasus, pencatatan dan pelaporan dan penyediaan obat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pada sisi proses pelaksanaannya, model dapat berjalan dengan baik; b) pada sisi evaluasi efek dari pelaksanaannya, temyata dibuktikan bahwa model menghasilkan efektivitas program yang lebih baik.Pelajaran dari model Palembang adalah DPS dapat dilibatkan untuk menjalankan P2TB strategi DOTS. Keterlibatan ini telah menempatkan DPS sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam satu wilayah yang merupakan satu pendekatan kesehatan masyarakat baru (new public health approach). Pendekatan ini telah menciptakan hubungan (linkage) antara pelayanan kesehatan publik dengan pelayanan kesehatan swasta, yang membentuk sistem pelayanan kesehatan "publik privat miks". Disarankan temuan ini dapat dikembangkan di tempat lain sesuai dengan kondisi lokal yang ada di wilayah tersebut.

---

ABSTRACTPublic Private Partnership Between Public Health Sector And Private Practitioners On TB Control Program Through DOTS Strategy At Palembang CityTuberculosis as a global emergency was stated by WHO in 1993. This warning related to: 1) High incidence ADS/REV; 2) spreading TB among refugees and migrants; 3) lack of government concern; 4) multi drugs resistant of anti TB. In Indonesia, up to now TB is still a main public health problem. Based on some health household survey (recently 1995), it has been found that TB is around the second or the third greatest killer among cardiovascular diseases and respiratory system.Faced this situation WHO recognized DOTS strategy that is success to against TB in developing countries. DOTS strategy has five component: 1) government commitment to sustained TB control activities; 2) case detection by sputum smear microscopy; 3) a regular, uninterrupted supply of all essential anti-TB drugs; 4) directly observed treatment (DOT); 5) recording and reporting system. Applying DOTS strategy could be: 1) increases coverage more than 70%; 2) increases conversion rate (after intensive phase) more than 80%; 3) decreases error rate (for lab sputum examination) less than 5%.Since 1995, Indonesia applied DOTS strategy but up to now the data reflected slow progress of TB coverage because the implementation is covered in the puskesmas only. In fact, various health institutions treat TB patients, among them is the private practitioners (PPs). Current estimates indicate that each of the PPs and other private sectors diagnose and treat around 30% of the total numbers of TB cases.The significant of the involvement of private practitioners is WHO global strategy. WHO ask the government to build a partnership with private sector (the PPs) to against TB. But, there are some constrains to build the partnership between government (as a public sector) with PPs (as a private sector) because: 1) the difference characters between them; 2) the management complexity of DOTS strategy itself that need adjustment for PPs to conduct that strategy. Therefore need to create program (model) that could be involved the private practitioners to increase the TB coverage in the term of mutual benefit between those sectors.This research have three goals: the first goal is, to create model to involvement PPs on national tuberculosis program and implement the model, the second goal is, to describe the process of model implementation; and the third goal is, to evaluate model impact i.e. the effectiveness of the program. The research method is operational research design that consists of two stages. First stage is exploration study to analysis current situation to involve the PPs (problem analysis/problem identification) and to develop problem solution (model development) base on problem identification. Second stage is intervention study to evaluate the fitness and impact of the model (solution validation) in a period of intervention.The exploration study to analysis current situation (problem analysis/problem identification) use survey method as a quantitative study and qualitative study-focus group discussion as additional method The exploration study to develop problem solution (model development) use literature review and expert meeting; the product of this stage is theoretical public private partnership model. The intervention study have two phase: 1) adjusting the theoretical public private partnership model to be the implementing model base on local specific environment at the intervention area; 2) to intervene implementing public private partnership model at the intervention area The method of the adjusting model is seminar and brainstorming. The method of intervention is the posttest design only with control group.Problem analysis found that the PPs available to conduct DOTS strategy principally. But there are potential problems, i.e. 1) the PPS has lack of knowledge about DOTS strategy; 2) the PPs need to be organized; 3) the problem in sputum smear examination; 4) there is no PPs manpower to conduct DOT activity; 5) the PPs is not sure about sustainability free anti TB drug; 6) The difficulty to conduct of the reporting system. Base on that finding, to be conducted expert meeting and literature review that produce theoretical model which consist of organizational alternative to involve PPs and management alternative for sputum smear examination, DOT, anti TB drug supply, and reporting system. The theoretical model is agreed as a general model if DOTS strategy will be implemented on PPs. In the intervention study, the theoretical model that was adjusted according to local specific environment at the intervention area has produced implementing public private partnership model (known as "model impelrnentatif DPS-TB DOTS" at Palembang City).Palembang model has two important aspect, i.e.: 1) organizational aspect, consist of: DOTS taskforce and PPs group of TB Control; 2) management aspect, consist of the alternatives of sputum examination, case referral, reporting and recording and drug supply. The conclusion of this result shows that model fit to be conducted by PPs. At the process evaluation, DPS run the model in the line with standard. At the impact evaluation, the model enhances the effectiveness of the PPs performance to handle TB patients.Palembang lesson learn found that there is a new approach in the TB control program (public sector) to involve the PPS (private sector) to conduct public health program. This approach builds linkage, which put private provider as a part of the whole health service system. In the communicable disease control program, this is a new public health approach-known as public private mix health service system-that could be replicable to other place through some condition, especially local specificity at that area.

Abstrak: ABSTRAKFaktor risiko, menurut Last (1983), adalah suatu terminologi yang dihasilkan oleh suatu penelitian epidemiologi yang mempunyai beberapa arti yang antara lain:1) suatu atribut atau pemajanan yang dapat dihubungkan dengan peningkatan probabilitas terjadinya suatu outcome seperti terjadinya suatu penyakit; yang tidak selalu merupakan faktor kausal. Ini sering disebut sebagai risk marker2) suatu atribut atau pemajanan yang meningkatkan probabilitas terjadinya suatu penyakit atau suatu outcome tertentu lainnya. Ini sering disebut penentu (determinant) atau faktor yang menentukan3) suatu penentu yang dapat dimodifikasi dengan intervensi sehingga dapat mengurangi probabilitas teijadinya penyakit atau suatu outcome tertentu. Ini Bering juga disebut sebagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi.Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor risiko dari pneumonia pada bayi dan anak balita tercakup dalam tiga pengertian di atas.Pneumonia adalah penyakit dengan gejala batuk pilek disertai napas sesak atau napas cepat. Definisi pneumonia di atas adalah definisi kasus yang baru diperkenalkan oleh WHO pada tahun 1989 dan dipakai oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam program penanggulangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara nasional pada tahun 1991. Sebelumnya, istilah yang dipakai untuk kasus ini adalah ISPA. ISPA biasanya mengandung arti yang lebih luas karena di dalam ISPA juga termasuk saluran pernapasan atas, telinga, hidung, dan tenggorok, sedangkan pada pneumonia yang dimaksud adalah infeksi saluran pernapasan bawah yang akut dan penyakit ini mempunyai tingkat kematian yang tinggi. Sebenarnya, program penanggulangan ISPA yang mempunyai tujuan menurunkan mortalitas pada bayi dan anak balita ditujukan pada pneumonia ini. Oleh karena itu, sejak tahun 1989, WHO menggunakan istilah pneumonia dalam case managementnya sebagai pengganti ISPA dan hal ini pun dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan RI sejak tahun 1991. Dalam telaah kepustakaan pun baru pada tahun-tahun terakhir ini lebih banyak muncul istilah pneumonia; sebelumnya cukup banyak dipergunakan istilah ISPA. Biasanya, yang dimaksud pneumonia sekarang adalah istilah yang dulunya dikategorikan sebagai "ISPA sedang" dan "ISPA berat".

Abstrak:

Pendahuluan : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengelola dan mengontrol keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanda tanya akan efektivitas penerapannya, dengan kondisi saat ini yakni Kecelakaan kerja yang masih terus meningkat, yang menyebabkan peningkatan biaya, berkurangnya produktivitas, hingga mempengaruhi daya saing suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat penerapan Sistem Manajemen K3 dan menganalisis hubungannya dengan kinerja K3 (safety climate, incidence rate, frequency rate, dan severity rate) di perusahaan.
Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan design cross sectional study pada perusahaan yang memenuhi kriteria penerapan SMK3 dan beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, sebanyak 94 perusahaan. Total responden untuk pengukuran safety climate sebanyak 8.055 orang.
Hasil : Tingkat penerapan Sistem Manajemen K3 perusahaan di Kalimantan Timur berada pada Level 3/Konsisten yaitu penerapan SMK3 yang pendekatan sistematis dan konsisten, upaya pengendalian risiko dilakukan secara terstruktur, terukur secara kualitatif, integrasi antarprosedur dan manajemen risiko berjalan di semua divisi. Penerapan sistem pembelajaran melalui monitoring, laporan K3, dan proses perbaikan belum berjalan secara menyeluruh. Komponen tertinggi di Hazard control and prevention, dan skor terlemah di Education and training. Safety climate berada dalam kondisi baik, dengan skor tertinggi di dimensi 6 (Pembelajaran komunikasi dan inovasi) serta skor terendah di dimensi 5 (Prioritas keselamatan pekerja dan tidak ditoleransinya risiko bahaya). Faktor safety climate dan kinerja K3 (incidence rate dan frequency rate) memiliki hubungan signifikan dengan tingkat Sistem Manajemen K3 yang diterapkan di perusahaan. Terdapat hubungan antara tingkat penerapan SMK3 dengan safety climate, incidence rate, dan frequency rate berdasarkan tersertifikasi SMK3.
Kesimpulan : Semakin baik tingkat penerapan SMK3 pada suatu perusahaan maka akan menghasilkan kinerja K3 yang lebih baik. Pada perusahaan yang tersertifikasi SMK3 namun penerapan SMK3 masih pada tingkat Adhoc & Coping akan menghasilkan kinerja K3 yang buruk (safety climate membutuhkan perbaikan; incidence rate dan frequency rate cenderung meningkat).

---

Introduction: Work accidents that continue to increase has caused the increased costs, reduced productivity, and affect the competitiveness of a country, making the Implementation of Occupational Safety and Health Management System a question mark about its effectiveness. The purpose of this study was to assess the level of implementation of the OSH Management System and analyze its relationship with OSH performance (safety climate, incidence rate, frequency rate, and severity rate) in the company.
Method: This study uses a quantitative design with a cross-sectional study approach in companies that meet the criteria for implementing SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) and operate in the East Kalimantan region, as many as 94 companies. Total respondents for safety climate measurement were 8,055 people.
Results: The level of implementation of the company's OSH Management System in East Kalimantan is at Level 3/Consistent, namely the implementation of SMK3 (OSH Management system) with a systematic and consistent approach, risk control efforts are carried out in a structured manner, measured qualitatively, integration between procedures and risk management runs in all divisions. The implementation of the learning system through monitoring, OSH reports, and improvement processes has not been carried out comprehensively. The highest component is in Hazard control and prevention, and the weakest score is in Education and training. The safety climate condition is in good condition, with the highest score in dimension 6 Learning, communication and innovation and the lowest score in dimension 5 Priority of worker safety and zero tolerance of hazard risks. Safety climate factors and OSH performance (incidence rate, frequency rate,) have a significant relationship with the level of OSH Management System implemented in the company. There is a relationship between the level of OHS implementation with safety climate, Incidence rate and frequency rate based on OHS certification.
Conclusion: The better the level of OHS implementation in a company, the better OHS performance will be. In companies that are SMK3 certified but the implementation of SMK3 is still at the Adhoc & Coping level, it will result in poor K3 performance (SC needs improvement; IR and FR tend to increase).