Ditemukan 33198 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Nella Savira Liani; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Puput Oktamianti, Nana Mulyana, Angger Rina Widowati
Abstrak:
Read More
Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesian merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN belum standar dan belum seimbang dengan ASN, yang didorong oleh kekosongan regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Tuntutan berupa adanya kepastian hukum dalam pengembangan karier tersebut muncul dari tenaga kesehatan non-ASN dan pihak rumah sakit selaku pemberi kerja. Proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN telah dimulai sejak tahun 2019, terbentur pada kurang kuatnya dukungan regulasi hingga lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disposisi pembuat kebijakan belum seirama dengan disposisi aktor lainnya. Keberlanjutan dan percepatan pembuatan kebijakan ini dapat didorong dengan mengoptimalkan peran stakeholder melalui strategi advokasi yang tepat.
Competency, scientific and career development in the professional field is one of the rights of medical personnel and health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, the career development of non-ASN health workers is not yet standardized and not balanced with that of ASN, which is driven by the lack of regulations governing this career development. The aim of this research is to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, both those managed by the private sector and state-owned companies. This research is a qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Demands for legal certainty in career development arise from non-ASN health workers and hospitals as employers. The process of drafting a career development policy for non-ASN health workers began in 2019, hampered by a lack of strong regulatory support until Law Number 17 of 2023 concerning Health was issued. The disposition of policy makers is not yet in line with the disposition of other actors. Sustainability and acceleration of policy making can be encouraged by optimizing the role of stakeholders through appropriate advocacy strategies.
T-6944
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rasta Naya Pratita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Helen Andriani, Roy Himawan, Desak Ernawati
Abstrak:
Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi
Read More
T-6104
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tri Agustina Rosita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Ede Surya Darmawan, Nana Mulyana, Trihono
Abstrak:
Read More
Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, masih substansial. Program desentralisasi dan disparitas tinggi memperburuk kondisi ini. Konsep pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies/HiAP) sangat penting untuk menggerakkan upaya lintas sektor secara efektif. Penguatan sistem pelayanan primer, termasuk program promotif, preventif, dan pengurangan risiko penyakit, memerlukan reformasi dalam sistem kesehatan. Peran tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas), yang memiliki delapan kompetensi dasar, sangat penting dalam membangun strategi kesehatan masyarakat dan menjalankan intervensi berdasarkan determinan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis untuk kebijakan penempatan ASN Tenaga Kesehatan Masyarakat di desa, baik melalui konten, konteks, proses, dan aktor kebijakannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem kebijakan, metode pengumpulan data melalui telaah kebijakan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan FGD, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis). Konten Kebijakan meliputi latar belakang, ukuran dan tujuan, serta definisi dalam kebijakan. Konteks kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dan politik. Proses kebijakan melibatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan disposisi. Aktor kebijakan meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan organisasi non-pemerintah. Dengan mempertimbangkan keempat aspek kebijakan, penempatan ASN Tenaga Kesmas di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Public health challenges in Indonesia, which is the country with the fourth largest population in the world, remain substantial. Decentralization programs and high disparities exacerbate this condition. The concept of health-oriented development (Health in All Policies/HiAP) is very important to drive cross-sector efforts effectively. Strengthening the primary care system, including promotive, preventive and disease risk reduction programs, requires reform in the health system. The role of public health workers (Kesmas), who have eight basic competencies, is very important in developing public health strategies and implementing interventions based on determinants of health problems. The aim of this research is to find out how the policy for placing ASN Community Health Workers in villages is analyzed, both through content, context, process and policy actors. Using a qualitative descriptive research method with a policy system approach, data collection methods through policy reviews, in-depth semi-structured interviews, and FGDs, then content analysis was carried out. Policy content includes background, measures and objectives, as well as definitions in the policy. The policy context considers socio-cultural and political conditions. The policy process involves resources, communications, organizational characteristics, and dispositions. Policy actors include the Ministry of Health, Ministry of PDTT Villages, and non-governmental organizations. By considering the four policy aspects, the placement of ASN Public Health Workers in villages is expected to be able to improve the health status of village communities in a comprehensive and sustainable manner
T-7159
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Lutfiyah Rizqulloh; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi, Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Rarit Gempari, Dede Mulyadi
Abstrak:
ABSTRAK Anggaran dibidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Whistleblowing system mampu secara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penentu intensi melakukan whistleblowing system pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan dengan melihat persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, perlindungan hukum whistleblower, sikap profesionalisme, pelaporan internal, pelaporan eksternal, anonim, dan hotline. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional, pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate random sampling. Responden penelitian sebanyak 98 orang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Analisis data dilakukan dengan chi square dan regresi logistik. Hasil penelitian mendapatkan bahwa intensi melakukan whistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan berhubungan dengan persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, sikap profesionalisme, perlindungan hukum whistleblower, pelaporan internal, dan hotline. Persepsi pegawai terhadap pelaporan eksternal dan anonim tidak berhubungan dengan intensi melakukan whistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan. Sebaiknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan reformasi pelaporan dari website menjadi aplikasi WBS Kemenkes untuk memberikan kemudahan dalam mengakses dan penggunaan, serta membuat Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan hukum whistleblower untuk memperjelas perlindungan whistleblower. Kata kunci: Whistleblowing system, perlindungan hukum, whistleblower, sikap profesionalisme, pelaporan internal crime of corruption. Whistleblowing system capable of effectively revamp the unethical actions of the activities in the organization. The presence of this research aims to know the determinants of intention whistleblowing system at State Civil Apparatus of in the Ministry of Health to look at the perception of employees on organizational commitment, organizational culture, protection whistleblower, an attitude of professionalism, internal reporting, external reporting, anonymous, and hotlines. Through quantitative approach with the design using Cross-Sectional, sampling using a probability sampling technique with proportionate random sampling. The respondents of the research as much as 98 people at the Directorate General of Health Services, The Development and Empowerment of Human Resources for Health, Directorate General of Disease Control and Prevention, and the Directorate General of Pharmaceutical and Health tools with data analysis using chi-square and logistic regression. The results obtained that intention whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry of Health is related to employee perception of organizational commitment, organizational culture, an attitude of professionalism, protection whistleblowers, internal reporting, and hotlines. Employee perceptions of external and anonymous reporting are not related to the intention of whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry of Health. We recommend that the Inspectorate General of the Ministry of Health reform the reporting from the website into the application of WBS Kemenkes to give ease of access and usage and make Standard Operating Procedure to legal protection whistleblowers to clarify the protection of whistleblowers. Key words: Whistleblowing system, legal protection, whistleblower, professionalism attitude, internal reporting
Read More
T-5463
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Risma Wardiani; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Pahrudin Saputra
Abstrak:
Read More
Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan mengenai impementasi Permenkumham No. 217 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kebijakan turunan dari Dirjenpas Nomor PAS.32.PK.01.07.01 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan-Lapas. Kebijakan ini menjadi kebijakan utama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di UPT Rutan-Lapas yang merupakan tempat Warga Binaan dan Tahanan menjalani pelanggaran hukum. Kondisi Rutan-Lapas di Indonesia memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas/overcrowded sampai 109%, di wilayah Banten mencapai 211% sehingga termasuk dalam populasi rentan dalam penyebaran penyakit dan merupakan populasi kunci mengingat faktor risiko dari riwayat Warga Binaan dan Tahanan yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model Van Metter Van Horn (1975) yang terdiri dari dimensi; Standar dan Aturan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi interaksi, dan Koordinasi, Karakteristik badan pelaksana dan Sikap pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta Disposisi dan kecenderungan dari pelaksana kebijakan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas wilayah Banten sudah di implementasikan oleh seluruh aktor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi Van Metter Van Horn (1975) ditemukan kendala-kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu adanya pelayanan promotif dan rehabilitatif yang belum sesuai standar, pemanfaatan sumber daya anggaran yang belum maksimal, SDM kesehatan yang belum merata, fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan belum lengkap dan dalam kondisi rusak, variabel komunikasi dan koordinasi yang belum memiliki kontrol, karakter dan sikap pelaksana yang belum memiliki penilaian baku, variabel ekonomi, sosial, dan politik memerlukan komitmen lintas kementerian yang perlu dipenuhi, serta variabel kecenderungan dan disposisi belum ada penguatan dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas dapat dilakukan secara maksimal.
This research had interest in the implementation of Permenkumham No. 217/2011 that concerning Guidelines for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights and derivative policies from Dirjenpas No. PAS.32.PK.01.07.01/2016 concerning Basic Service Standards for Health Care in Prisons. This policy is the main policy to solve health problems in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center which is a place where Prisoners and Detainees are in violation of the law. The condition of prisons in Indonesia has an overcrowded population up to 109%, in the Banten area it reaches 211% so in the vulnerable population easily spread of disease and key population considering the risk factors from the history of vulnerable Prisoners and Detainees. This study used qualitative descriptive research method. Sources this study are from laws and regulations, literature, document records, observations, in-depth interviews, and focus group discussions. Used purposive sampling to determine research informants. This research uses Van Metter Van Horn's (1975) model theory which consists of dimensions; Standard and Regulation of Policy, Resources, Interorganizational Communication, Characteristic of The Implementing Agencies, Economic Social and Politics Condition, The Dispositions of Implementors. The results show health service policies in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center Banten region have been implemented by all implementation actors, but from the variables that affect the implementation of Van Metter Van Horn (1975), Obstacles were found in supporting the performance process of policy implementation, such as: promotive and rehabilitative services that are not like standard, utilization of budget resources have not been maximized, health human resources aren’t distributed well, health service infrastructure facilities are incomplete and in damaged condition, communication and coordination variables hasn’t control yet, character and attitude of implementers don’t have a standard assessment, economic, social, and political variables require cross-ministerial commitments, and tendency and disposition variables that haven’t been strengthened and monitored by continuous evaluation. This must be fulfilled so that the implementation of health service policies in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center Banten Region can be running optimally.
T-6742
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Yunianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Vonny Nouva Tubagus, Anna Kurniati
Abstrak:
Read More
Permenkes Nomor 14 tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan sebagai peraturan dan pedoman yang berlaku dan diimplementasikan sejak Mei 2022. Implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes melibatkan banyak stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur yang tergabung dalam komite bersama adaptasi, pemerintah daerah, dan fasyankes tempat adaptasi. Hal ini tentunya akan menjadi suatu proses yang kompleks, banyak tantangannya serta membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Tesis ini bertujuan untuk diketahui efektivitas implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan teori Donabedian sebagai grand design dan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, Edward III, dan Matland yang sejalan dengan teori efektivitas. Penilaian efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem (struktur, proses, hasil) dan melihat lima indikator efektivitas yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, waktu, dan lingkungan. Kemudian dalam penilaian keefektifan implementasi kebijakan juga dilihat dari elemen-elemen yang terkait dengan implementasi kebijakan, fokus pada penelitian ini adalah sumber daya, komunikasi, disposisi para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan kriteria ini didapatkan pelaksanaan kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes, dinilai belum berjalan efektif. Disarankan untuk mengukur ekuitas, mutu, kompetensi, dan kecepatan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Hal ini memastikan fasyankes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyederhanaan proses administrasi yang berbelit-belit untuk menghindari kendala yang mungkin timbul serta penting untuk melakukan global camparison dalam memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari sistem kesehatan di negara-negara lain dan penilaian indeks kepuasan dan komitmen untuk bekerja di Indonesia.
Minister of Health Regulation Number 14 of 2022 concerning Adaptation Program for Indonesian Specialists Graduates Abroad in Health Care Facilities has been established as applicable regulations and guidelines and implemented since May 2022. The implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities involves many stakeholders consisting of various elements who are members of the joint adaptation committee, local governments, and health facilities where adaptation. This will certainly be a complex process, many challenges and requires collaboration and coordination. This thesis aims to determine the effectiveness of the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities in 2022-2023. This research uses a qualitative approach with a case study method using Donabedian theory as a grand design and Van Meter policy implementation theory Van Meter Van Horn, Edward III, and Matland which are in line with effectiveness theory. Assessment of effectiveness in policy implementation in this study is carried out with a system approach (structure, process, results) and looks at five effectiveness indicators, namely policy accuracy, implementation, targets, time, and environment.Then in assessing the effectiveness of policy implementation is also seen from elements related to policy implementation, the focus of this research is resources, communication, disposition of implementers, and economic, social, and political environment. Based on this criterion, it was found that the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities was considered to have not been effective. It is recommended to measure the equity, quality, competence, and speed of the adaptation program for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities. This ensures health facilities to provide quality health services. Simplification of convoluted administrative processes to avoid obstacles that may arise and it is important to conduct a global camparison in understanding and adopting best practices of health systems in other countries and assessment of satisfaction index and commitment to work in Indonesia.
T-6847
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratih Oktarina; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar, Puput Oktamianti, Amila Megraini, Mira Miranti Puspitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang menjadi kasus TBC terbesar kedua di dunia selama bertahun-tahun. Meskipun TBC telah ditetapkan menjadi agenda prioritas kesehatan Nasional namun upaya penanggulangan penyakit ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di salah satu daerah prioritas nasional untuk penanggulangan TB, yaitu Kota Depok, indikator success reate masih di angka 68% per September tahun 2024, sementara di tahun 2022 dan 2023 adalah 85% dan 83% secara berturut-turut. Beban TBC bertambah dengan meningkatnya jumlah kasus TB-RO yang mencapai 148 kasus 2024. Di sisi lain, Kota Depok memiliki beberapa komunitas yang bergerak pada penanggulangan TBC, seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Konsorsium STPI-Penabulu (KSP), komunitas bentukan pemerintah: Tim Kampung Ramah TB (KAPITU), serta masyarakat yang diberdayakan untuk mendukung upaya penemuan kasus hingga pendampingan pengobatan. Studi ini bertujuan untuk menelaah masalah penanggulangan TBC yang melibatkan para kader TBC terlatih dan kesenjangan yang ada pada kebijakan yang telah ada, selanjutnya menelaah temuan yang ada dalam kerangka pengembangan instrumen kebijakan tentang penguatan kader TBC dalam program penanggulangan TBC. Pengumpulan data antara lain melalui survey terhadap kader kesehatan yang terlibat dalam program penanggulangan Tuberkulosis sebanyak 143 responden, Focus Group Discusion (FGD) terhadap 8 (delapan) koordinator kader TB per wilayah kerja program TB, observasi terhadap kader TBC, serta wawancara mendalam terhadap 2 (dua) Pendamping Menelan Obat (PMO) atau Patient Support, penanggung jawab (PJ) program di komunitas dan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penguatan peran kader kesehatan dalam program penanggulangan Tuberkulosis di Kota Depok menjadi penting mengingat: tingginya beban TBC baik dari sisi epidemiologi, isu sosial maupun beban upaya untuk merespon amanat kebijakan di level pusat terutama untuk melaksanakan Investigasi Kontak (IK), pelacakan pasien yang mangkir, serta pendampingan pengobatan pasien hingga sembuh. Terdapat kesenjangan dalam instrumen kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan yang berperan dalam program penanggulangan TBC di Kota Depok yang antara lain dapat dilihat dari Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61/2023 yang belum memiliki turunan kebijakan yang memuat peran-peran serta penghargaan yang khusus bagi kader kesehatan. Selain itu, Puskesmas sebagai perwakilan pemerintah yang memberikan penugasan langsung kepada para kader kesehatan juga belum menyediakan logistik yang teralokasi khusus bagi kader kesehatan. Sebagai alternatif solusi, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong penyediaan logistik bagi kader kesehatan yang mendukung capaian kinerja Puskesmas dalam hal investigasi kontak melalui perencanaan kegiatan terkait penanggulangan TBC yang melibatkan kader kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau instrumen kebijakan lain yang memuat peran kader di dalamnya sehingga Puskesmas memiliki dasar untuk mengalokasikan logistik bagi kader kesehatan. Di samping itu, penting bagi pemerintah Kota Depok yang tengah menyusun SK Tim dan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk memasukan unsur kader kesehatan di dalam kedua instrumen kebijakan tersebut. Dengan instrumen-instrumen tersebut diharapkan terbangun komitmen dan integritas dari para kader dalam menjalankan perannya, serta pemerintah dapat menjaga keberlanjutan dalam hal pengalokasian sumber daya dalam bentuk program Kampung Ramah Tuberkulosis (Kapitu) sebagai menu wajib di kelurahan – terutama bagi kelurahan yang memiliki kantung TB.
This study is driven by the issue of Tuberculosis (TB) in Indonesia, which has ranked as the second-largest contributor to global TB cases for several years. Despite being established as a national health priority, efforts to combat this disease have not yielded significant results. In one of the national priority areas for TB control, Depok City, the success rate indicator was recorded at 68% as of September 2024, compared to 85% and 83% in 2022 and 2023, respectively. The TB burden is further exacerbated by the rise in multidrug-resistant TB (TB-RO) cases, reaching 148 cases in 2024. On the other hand, Depok City is home to several communities actively working on TB control, such as the Indonesian Tuberculosis Eradication Association (PPTI), the STPI-Penabulu Consortium (KSP), government-initiated groups like the TB-Friendly Village Teams (KAPITU), and community members empowered to support case detection and treatment assistance. This study aims to examine TB control efforts involving trained TB cadres and the gaps in existing policies. It further seeks to analyze the findings within the framework of developing policy instruments to strengthen the role of TB cadres in TB control programs. Data collection methods include surveys of 143 health cadres involved in TB control programs, focus group discussions (FGDs) with eight TB cadre coordinators from different program work areas, observations of TB cadres, and in-depth interviews with two Treatment Supporters (PMOs) or Patient Supporters, program coordinators at community and health center levels, representatives from the City Health Office, and the Regional Development Planning Agency (Bappeda). Strengthening the role of health cadres in TB control programs in Depok City is crucial, considering the high TB burden from epidemiological, social, and response workload perspectives. This includes implementing central policy mandates such as contact investigation (CI), tracking of defaulting patients, and treatment support until recovery. Policy gaps related to the empowerment of health cadres in Depok's TB control program are evident, for instance, in the Depok Mayor Regulation No. 61/2023, which lacks derivative policies outlining specific roles and rewards for health cadres. Additionally, health centers (Puskesmas), which directly assign tasks to health cadres, have not yet allocated specific logistics for their support. As an alternative solution, derivative policies are needed to promote the provision of logistics for health cadres, supporting the performance of health centers in contact investigations. This can be achieved through TB control activity planning involving health cadres and operational standards (SOPs) or other policy instruments that define the roles of cadres. Such measures would provide health centers with a basis for allocating logistics to health cadres. Moreover, it is essential for the Depok City government, currently drafting the Decree on the TB Acceleration Task Force Team and the Regional Action Plan (RAD) for Accelerated TB Control, to include the role of health cadres in both policy instruments. These instruments are expected to foster commitment and integrity among cadres in carrying out their roles, while the government ensures sustainability in resource allocation through initiatives like the TB-Friendly Village (KAPITU) program as a mandatory agenda at the sub-district level—particularly in areas with high TB prevalence.
T-7206
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewi Tri Nugraheni; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Amal Chalik Sjaaf, Yetty Azriani, Dwi Kartika Rahayuningtyas
Abstrak:
Read More
Dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Daerah Terpencil Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 27 tahun 2021 tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes). Kebijakan ini telah ditetapkan dan dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan nomor HK.02.02/I/10434/2021, namun dalam pelaksanaan kebijakan terkendala dalam pendayagunaan lulusan dan penghentian rekrutmen peserta pada tahun 2022 di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, menganalisis faktor-fakor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Padinakes di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assessment Procedure (RAP). Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terutama pada implementasi pendayagunaan lulusan padinakes Poltekkes Kemenkes Jakarta III ke Fasyankes DTPK dan DBK. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan adalah capaian indikator program padinakes belum sesuai tujuan kebijakan, sosialisasi dengan Pemerintah Daerah belum berjalan baik, semua pembiayaan menggunakan APBN, struktur organisasi Pemerintah Daerah bukan bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan, sikap Pemerintah Daerah yang belum patuh dalam pendayagunaan program padinakes, Pemerintah Daerah belum terlibat dalam perencanaan kouta, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, dan pendayagunaan peserta, belum ada sanksi tegas untuk Pemerintah daerah yang tidak mendayagunakan lulusan padinakes. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat melakukan revisi kebijakan; penyesuaian indikator program dengan tujuan kebijakan; advokasi ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk sanksi ke Pemerintah Daerah; pendampingan ke Pemerintah Daerah dalam proses replikasi program nusantara sehat; membuat tracer study khusus; penyempurnaan e-Padinakes; peningkatan kapasitas dan menetapkan SK tim pengelola; menetapkan SK pendayagunaan peserta program studi lain yang tidak ada di kebijakan (Fisioterapi); rutin monitoring dan evaluasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan Fasyankes DTPK dan DBK
In an effort to fulfill health workers in Health Service Facilities (Fasyankes) in Remote Areas, Borders and Islands (DTPK) and Health Problem Areas (DBK), the Indonesian Ministry of Health issued a policy Ministry of Health Regulation number 27 of 2021 concerning the Health Worker Higher Education Affirmation Program (Padinakes). This policy has been determined and implemented at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III since 2021 based on the Decree (SK) of the Head of the Health Human Resources Development and Empowerment Agency number HK.02.02/I/10434/2021, but the implementation of the policy is constrained in the utilization of graduates and the termination of recruitment of participants in 2022 at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy on education and utilization of health workers, analyze the driving and inhibiting factors in the implementation of the Padinakes policy at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure (RAP) design. Data collection techniques were in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs) and document review. The results of this study indicate that policy implementation has not gone well, especially in the implementation of the utilization of graduates of the Jakarta III Health Polytechnic to DTPK and DBK health facilities. Factors that hinder the implementation of the policy are the achievement of Padinakes program indicators that are not in accordance with policy objectives, socialization with local governments has not gone well, all financing uses the state budget, the organizational structure of the local government is not responsible to the Ministry of Health, the attitude of local governments that have not complied with the utilization of the Padinakes program, local governments have not been involved in planning quota, recruitment, monitoring and evaluation, and utilization of participants, there are no strict sanctions for local governments that do not utilize Padinakes graduates. Therefore, the Ministry of Health is expected to revise the policy; adjust program indicators with policy objectives; advocate to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance for sanctions to local governments; assist local governments in the process of replicating the healthy archipelago program; create a special tracer study; improve e-Padinakes; increase capacity and determine the management team decree; determine the decree on the utilization of participants in other study programs that are not in the policy (Physiotherapy); routine monitoring and evaluation of the Poltekkes Kemenkes Jakarta III and DTPK and DBK health facilities.
T-6889
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nazmi; Pembimbing : Purnawan Junadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Puput Oktamianti, Arianti Anaya, Ahyahudin Sodr
Abstrak:
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya SDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri. Kata kunci: Implementasi kebijakan, alat kesehatan
Read More
T-4813
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cut Falia Zurlina; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Jeffri Ardiyanto, Agus Komarudin
Abstrak:
Read More
Kebijakan terkait kemandirian sediaan alat kesehatan telah diterbitkan sejak tahun 2016. Namun, jumlah izin edar dan jumlah transaksi pengadaan alat kesehatan dalam pengadaan e katalog masih didominasi oleh alat kesehatan impor. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi kemandirian dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada aktor kebijakan yang terlibat, asosiasi perusahaan alat kesehatan, dan pengguna alat kesehatan dan telaah dokumen. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dari aspek kebijakan, sumber daya, komunikasi, kesetaraan akses, potensi pasar, dan kualitas produk. Secara umum, kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan untuk dapat mencapai optimal. Lemahnya sistem tata kelola dalam pengembangan industri alat kesehatan menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal.
Policies related to self-reliance in medical device provision have been issued since 2016. However, the number of marketing authorizations and procurement transactions for medical devices in the e-catalog remain dominated by imported medical devices. This indicates a lack of self-sufficiency in domestic medical device production. This study aims to evaluate the implementation of policies for developing the domestic medical device industry. This research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with involved policy actors, medical device company associations, and medical device users, alongside document analysis. The study wants to see how the policy implemented from the aspects of policy, resources, equitable access, market potential, and product quality. These aspects are then evaluated to determine whether the policy implementation aligns with the existing policy content. Generally, the policy for domestic medical device industry development is underway, however, its implementation still faces numerous challenges to achieve optimal results. Weak governance in the medical device industry's development leads to suboptimal policy implementation.
T-7459
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉