Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsongImplementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara.Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yangsiap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitimenyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber dayapuskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan;juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi kepemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

 

ABSTRACT

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance2014. This study was a quantitative research with cross sectional design featuresinterview with key informants. From the analysis of the study variables mentionedthat no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization andquality of health services. Researchers suggested that the health departement inKetapang Regency to adds resources center specially for the core professional suchas doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment andprimary health care medicines; by advocating to local governments for increase thehealth budget.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak:

---

Abstrak: Konsep pelayanan kesehatan primer pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)dikembangkan dengan penguatan pelayanan primer, salah satunya denganoptimalisasi peran pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan konsep managedcare. Pada konsep managed care, suksesnya sistem gatekeeper salah satunyadinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan TingkatLanjutan (FKTL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik danpersepsi pengguna pelayanan terhadap pemanfaatan Puskesmas sebagaigatekeeper di dua Puskesmas Kota Bekasi. Penelitian menggunakan desain crosssectional dan pengumpulan data melalui pengisian 208 kuesioner pada pasienpeserta JKN di Dua Puskesmas Kota Bekasi dengan metode pengambilan sampelsecara stratified purposive sampling dimana sampel diambil dari Puskesmasdengan nilai rujukan tertinggi dan Puskesmas dengan nilai rujukan terendah diKota Bekasi dengan jumlah sampel dibagi sama besar. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata skor pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper adalah52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), namun angka rujukan masih tinggi di atas15%. Pekerjaan, persepsi terhadap sikap petugas kesehatan, dan lama berobatberhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Persepsiterhadap sikap petugas kesehatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Sikap petugas kesehatanmempengaruhi pemanfaatan kembali layanan di Puskesmas dan mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper khususnya terkait continuity care.Penerapan konsep gatekeeper dengan baik dapat meningkatkan pemanfaatanPuskesmas dan menekan angka rujukan ke FKTL.Kata Kunci : Pemanfaatan Puskesmas, Gatekeeper, Persepsi terhadap petugaskesehatan.

Abstrak: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR

Abstrak:

Transformasi digital di bidang kesehatan menjadi prioritas nasional melalui kebijakan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, salah satunya mewajibkan setiap fasilitas
pelayanan kesehatan untuk mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME)
sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022. Namun, keberhasilan
implementasi RME tidak hanya ditentukan oleh kesiapan organisasi sebelum
pelaksanaan, tetapi juga pasca implementasi guna memastikan keberlanjutan sistem.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan organisasi pasca implementasi
RME di Klinik Diana Medika serta menganalisis interaksi antara kapasitas struktural dan
psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka penilaian California Association of Family Physician (CAFP) dan teori kesiapan organisasi dari Weiner (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan secara psikologis di Klinik Diana Medika tergolong tinggi, yang tercermin dari komitmen terhadap perubahan dan efikasi perubahan individu. Namun, dari sisi struktural, terdapat beberapa kerentanan seperti belum adanya struktur formal pengelola RME, ketergantungan pada vendor, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, serta belum adanya anggaran khusus. Ditemukan pula adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan (knowing-doing gap) serta fenomena gunung es, di mana kesiapan yang tampak secara psikologis tidak sepenuhnya mencerminkan kesiapan struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun individu dalam organisasi memiliki kesiapan psikologis yang kuat, tetap diperlukan penguatan aspek struktural untuk mencapai implementasi RME yang optimal dan berkelanjutan.

---

Digital transformation in the health sector has become a national priority under the policy  of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, one of which mandates the  implementation of Electronic Medical Records (EMR) in all healthcare facilities, as  regulated in Ministerial Regulation No. 24 of 2022. However, the success of EMR  implementation depends not only on organizational readiness prior to implementation but  also on post-implementation evaluation to ensure sustainability. This study aims to  evaluate the organizational readiness after EMR implementation at Diana Medika Clinic  and to analyze the interaction between structural and psychological readiness. The study  employs a qualitative approach using in-depth interviews. Data analysis was conducted  using the Californian Association of Family Physician (CAFP) framework and Weiner’s  theory of organizational readiness for change (2009). The findings indicate that  psychological readiness at Diana Medika Clinic is high, reflected in strong commitment  to change and high efficacy among staff. However, structural readiness shows several  vulnerabilities, such as the absence of a formal EMR management team, dependency on  vendors, limited ongoing training, and the lack of a dedicated budget. The study also  identified a knowing-doing gap and an iceberg phenomenon, where the visible  psychological readiness does not fully reflect the underlying structural conditions. In  conclusion, although individuals in the organization demonstrate strong psychological  readiness, structural aspects must be strengthened to achieve optimal and sustainable  EMR implementation