Ditemukan 33923 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Isnawati; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Prof. Dr. drg. Yaslis Ilyas, MPH., Intan Widayati, Doni Aria Candra
Abstrak:
Read More
Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan kematian ibu melalui kebijakan program ANC. Hal ini dilakukan dengan menganalisis komponen masukan yang terdiri dari pedoman antenatal care, sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana. Komponen proses di lihat dari proses pelaksanaan program antenatal care dan komponen keluaran adalah upaya penguatan kebijakan program untuk pencapaian indikator dan standar pelayanan dalam pencegahan kematian ibu yang dilakukan di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan data skunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Kesenjangan antara kebijakan daerah dengan standar nasional, 2. Keterbatasan SDM, 3. Kurang Optimalnya sarana prasarana, 4. Penyerapan dan penggunaan dana program belum optimal, 5. Belum tercapainya target program dan masih adanya kasus kematian ibu, 6. Perlu adanya upaya penguatan program dalam mendukung kebijakan program kesehatan ibu khususnya antenatal care. Di usulkan adanya penguatan kelembagaan, SDM, fasilitas dan teknologi, akses dan layanan, pembiayaan, edukasi dan promosi kesehatan serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik
This research aims to understand the efforts to prevent maternal deaths through ANC program policies. It involves analyzing input components such as antenatal care guidelines, human resources, infrastructure, and funding. The process component is viewed from the implementation of the antenatal care program, and the output component includes efforts to strengthen program policies in achieving indicators and service standards for preventing maternal deaths conducted at Puskesmas Pamijahan, Bogor Regency. This qualitative research uses a case study method, where primary data is obtained from in-depth interviews and secondary data is obtained from document reviews. The results of this research are as follows: 1. Discrepancy between local policies and national standards, 2. Limited human resources, 3. Suboptimal infrastructure, 4. Inefficient absorption and use of program funds, 5. Failure to meet program targets and persistent maternal deaths, 6. There is a need for program reinforcement to support maternal health policies, particularly antenatal care. It is proposed to strengthen institutions, human resources, facilities and technology, access and services, financing, health education, promotion, and public participation and involvement
T-7042
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Isnawati; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Jaslis Ilyas, Intan Widayati, Doni Aria Candra
Abstrak:
Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan kematian ibu melalui kebijakan program ANC. Hal ini dilakukan dengan menganalisis komponen masukan yang terdiri dari pedoman antenatal care, sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana. Komponen proses di lihat dari proses pelaksanaan program antenatal care dan komponen keluaran adalah upaya penguatan kebijakan program untuk pencapaian indikator dan standar pelayanan dalam pencegahan kematian ibu yang dilakukan di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan data skunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Kesenjangan antara kebijakan daerah dengan standar nasional, 2. Keterbatasan SDM, 3. Kurang Optimalnya sarana prasarana, 4. Penyerapan dan penggunaan dana program belum optimal, 5. Belum tercapainya target program dan masih adanya kasus kematian ibu, 6. Perlu adanya upaya penguatan program dalam mendukung kebijakan program kesehatan ibu khususnya antenatal care. Di usulkan adanya penguatan kelembagaan, SDM, fasilitas dan teknologi, akses dan layanan, pembiayaan, edukasi dan promosi kesehatan serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik.
This research aims to understand the efforts to prevent maternal deaths through ANC program policies. It involves analyzing input components such as antenatal care guidelines, human resources, infrastructure, and funding. The process component is viewed from the implementation of the antenatal care program, and the output component includes efforts to strengthen program policies in achieving indicators and service standards for preventing maternal deaths conducted at Puskesmas Pamijahan, Bogor Regency. This qualitative research uses a case study method, where primary data is obtained from in-depth interviews and secondary data is obtained from document reviews. The results of this research are as follows: 1. Discrepancy between local policies and national standards, 2. Limited human resources, 3. Suboptimal infrastructure, 4. Inefficient absorption and use of program funds, 5. Failure to meet program targets and persistent maternal deaths, 6. There is a need for program reinforcement to support maternal health policies, particularly antenatal care. It is proposed to strengthen institutions, human resources, facilities and technology, access and services, financing, health education, promotion, and public participation and involvement.
Read More
This research aims to understand the efforts to prevent maternal deaths through ANC program policies. It involves analyzing input components such as antenatal care guidelines, human resources, infrastructure, and funding. The process component is viewed from the implementation of the antenatal care program, and the output component includes efforts to strengthen program policies in achieving indicators and service standards for preventing maternal deaths conducted at Puskesmas Pamijahan, Bogor Regency. This qualitative research uses a case study method, where primary data is obtained from in-depth interviews and secondary data is obtained from document reviews. The results of this research are as follows: 1. Discrepancy between local policies and national standards, 2. Limited human resources, 3. Suboptimal infrastructure, 4. Inefficient absorption and use of program funds, 5. Failure to meet program targets and persistent maternal deaths, 6. There is a need for program reinforcement to support maternal health policies, particularly antenatal care. It is proposed to strengthen institutions, human resources, facilities and technology, access and services, financing, health education, promotion, and public participation and involvement.
T-6940
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Willyana Syafriyanti/ Pembimbing: Anhari Achadi/ Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Titin Eka Sugiatini, Titi Suniarti
Abstrak:
Read More
Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Antenatal, Puskesmas.
Lampung Utara Regency is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process.
T-6605
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Adri Akhyani; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Herwin Meifendy, Ilmi Tri Indiarto
Abstrak:
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan salah satu pelayanan Puskesmas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penurunan AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 2 Puskesmas Kecamatan yang memiliki rawat inap yang berfungsi PONED dan 4 Puskesmas Kelurahan yang mempunyai perawatan 24 jam. Namun demikian indikator pelayanan Program PONED masih belum mencapai target, salah satunya angka Kematian Bayi dan Rujukan Ibu Melahirkan yang masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Tim PONED Puskesmas, Para Kepala Puskesmas PONED, penanggung jawab program PONED Sudinkes Pulau Seribu, dan Penanggung Jawab SDM Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan stakeholder, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana sudah mencukupi tetapi terkendala masalah pemeliharaan alat karena faktor air asin yang menyebabkan peralatan mudah berkarat dan rusak. Struktur birokrasi sudah terdapat Keputusan Bupati mengenai tim PONED, namun belum ada struktur khusus PONED di Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, penanganan kasus rujukan ibu melahirkan dengan penyulit. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PONED sudah ditunjukan dengan pemanfaatan Puskesmas PONED dalam pemeriksaan kehamilan dan proses melahirkan, Output pelaksanaan program PONED sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan capaian program kepada penanggung jawab di Sudinkes, belum ada format pelaporan khusus PONED dan belum dilakukan analisa pelaporan PONED serta feedbacak pelaporan belum dilaksanakan. Implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Pulau Seribu Utara sudah berjalan tapi belum optimal dengan adanya hambatan dan kendala di komponen input, proses maupun output yang harus diatasi sehingga pelayana PONED di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik.
Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED) is one of the Primary Health Care services that is expected to contribute to the reduction of MMR and IMR. Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Toddler Mortality Rate in Indonesia are the highest compared to other ASEAN countries. The Seribu Islands Administrative Regency has 2 sub-district health centers that have PONED inpatient care and 4 sub-district health centers that have 24-hour care. However, the service indicators of the PONED program have not yet reached the target, one of which is the very high infant mortality rate and maternal referral. This study was a qualitative analytic study. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included the community, local government, Primary Health Care PONED team, Heads of Primary Health Care PONED, the person in charge of the Thousand Island sub-district PONED program, and the person in charge of the Thousand Islands sub-district health human resources. The research results show that the policy standards and measures have been understood by implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Service, community health centers and stakeholders, clarity of information and consistency of information. The availability of budget, facilities and infrastructure is sufficient but is hampered by equipment maintenance problems due to the salt water factor which causes the equipment to rust easily and cause damage. The bureaucratic structure already has a Regent's Decree regarding the poned team, but there is no special PONED structure in the Seribu Islands Health Sub-Department. The disposition is shown by a positive attitude in the form of a joint commitment between the Regional Government and the Community Health Center in handling pregnant women, handling referral cases of mothers giving birth with complications. Community participation in the implementation of PONED has been demonstrated by the use of PONED Community Health Centers in pregnancy checks and the birthing process. The output of the implementation of the PONED program has been recorded and reported on program achievements to the person in charge at the Health Sub-Department. reporting has not been implemented. The implementation of PONED services at the South Seribu Islands Community Health Center and North Thousand Islands Health Center is already underway but is not yet optimal due to the existence of barriers and obstacles in the input, process and output components that must be overcome so that PONED services in the Thousand Islands can run well.
Read More
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan salah satu pelayanan Puskesmas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penurunan AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 2 Puskesmas Kecamatan yang memiliki rawat inap yang berfungsi PONED dan 4 Puskesmas Kelurahan yang mempunyai perawatan 24 jam. Namun demikian indikator pelayanan Program PONED masih belum mencapai target, salah satunya angka Kematian Bayi dan Rujukan Ibu Melahirkan yang masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Tim PONED Puskesmas, Para Kepala Puskesmas PONED, penanggung jawab program PONED Sudinkes Pulau Seribu, dan Penanggung Jawab SDM Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan stakeholder, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana sudah mencukupi tetapi terkendala masalah pemeliharaan alat karena faktor air asin yang menyebabkan peralatan mudah berkarat dan rusak. Struktur birokrasi sudah terdapat Keputusan Bupati mengenai tim PONED, namun belum ada struktur khusus PONED di Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, penanganan kasus rujukan ibu melahirkan dengan penyulit. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PONED sudah ditunjukan dengan pemanfaatan Puskesmas PONED dalam pemeriksaan kehamilan dan proses melahirkan, Output pelaksanaan program PONED sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan capaian program kepada penanggung jawab di Sudinkes, belum ada format pelaporan khusus PONED dan belum dilakukan analisa pelaporan PONED serta feedbacak pelaporan belum dilaksanakan. Implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Pulau Seribu Utara sudah berjalan tapi belum optimal dengan adanya hambatan dan kendala di komponen input, proses maupun output yang harus diatasi sehingga pelayana PONED di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik.
Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED) is one of the Primary Health Care services that is expected to contribute to the reduction of MMR and IMR. Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Toddler Mortality Rate in Indonesia are the highest compared to other ASEAN countries. The Seribu Islands Administrative Regency has 2 sub-district health centers that have PONED inpatient care and 4 sub-district health centers that have 24-hour care. However, the service indicators of the PONED program have not yet reached the target, one of which is the very high infant mortality rate and maternal referral. This study was a qualitative analytic study. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included the community, local government, Primary Health Care PONED team, Heads of Primary Health Care PONED, the person in charge of the Thousand Island sub-district PONED program, and the person in charge of the Thousand Islands sub-district health human resources. The research results show that the policy standards and measures have been understood by implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Service, community health centers and stakeholders, clarity of information and consistency of information. The availability of budget, facilities and infrastructure is sufficient but is hampered by equipment maintenance problems due to the salt water factor which causes the equipment to rust easily and cause damage. The bureaucratic structure already has a Regent's Decree regarding the poned team, but there is no special PONED structure in the Seribu Islands Health Sub-Department. The disposition is shown by a positive attitude in the form of a joint commitment between the Regional Government and the Community Health Center in handling pregnant women, handling referral cases of mothers giving birth with complications. Community participation in the implementation of PONED has been demonstrated by the use of PONED Community Health Centers in pregnancy checks and the birthing process. The output of the implementation of the PONED program has been recorded and reported on program achievements to the person in charge at the Health Sub-Department. reporting has not been implemented. The implementation of PONED services at the South Seribu Islands Community Health Center and North Thousand Islands Health Center is already underway but is not yet optimal due to the existence of barriers and obstacles in the input, process and output components that must be overcome so that PONED services in the Thousand Islands can run well.
T-6982
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tyas Setyaningsih;Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Prastuti Soewondo, Chairun Nissa, Ratna Widi Astuti
Abstrak:
Read More
Keamanan pangan mutlak diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Perubahan konsumsi masyarakat akan pangan praktis mendorong berkembangnya pangan steril komersial setelah dikemas produksi UMK. Pangan steril komersial setelah dikemas memiliki risiko penyakit botulisme yang dapat berakibat kesakitan, bahkan kematian. Adanya risiko tersebut menjadikan pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan yang mewajibkan penerapan PMR Bertahap bagi UMK guna menjamin keamanan pangannya. Penelitian bertujuan untuk diketahui kinerja implementasi kebijakan PMR Bertahap. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan ukuran cukup jelas. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran, biaya dan insentif. Komunikasi belum efektif dalam fokus penyampaian materi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal, masih terkendala dalam koordinasi stakeholder, SDM dan SPO. Disposisi pelaksana belum optimal karena kurangnya kemampuan UMK sebagai pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum cukup baik mendukung kebijakan. Kesimpulan penelitian berupa kinerja implementasi PerBPOM Nomor 10 Tahun 2023 tidak terimplementasikan (non implementation) karena belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Peningkatan efektivitas implementasi membutuhkan fasilitasi gratis pengujian F0, pengaturan tarif uji F0, penyediaan insentif, penguatan, dan pencitraan kebijakan.
Food safety is absolutely necessary for public health. Changes in people's consumption of practical food have encouraged the development of commercial sterile food after being packaged for micro and small enterprise production. Commercial sterile food after packaging has a risk of botulism which can result in illness, even death. The risk of botulism in consuming this type of food has prompted the government to issue a Food and Drug Supervisory Agency (PerBPOM) Regulation Number 10 of 2023 concerning the Implementation of the Food Safety Risk Management (PMR) Program in Processed Food Production Facilities, which requires the implementation of a Phased Risk Management Program (PMR Bertahap) for MSEs to ensure the safety of this food. For this reason, this research aims to determine the performance of the implementation of the Phased PMR policy. The research was conducted using a qualitative approach utilizing data from in-depth interviews, observations and document reviews. The results showed that the goals and measures were clearly. Resource support has not been optimal in terms of budget, costs and incentives. Communication has not been effective in disseminating policies. The characteristics of the implementing agency are not yet optimal, there are still problems in coordinating stakeholders, human resources and SPO. The disposition of the implementer is not optimal due to the lack of ability of the implementer. The economic, social and political environment is not good enough to support policy. The research conclusion is that the implementation performance of PerBPOM Number 10 of 2023 is not implemented (non-implementation) because it has not gone according to plan. Increasing the effectiveness of implementation requires free facilitation of F0 testing, setting F0 test rates, providing incentives, strengthening and branding policies.
T-6931
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nasrin Nabila; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Anhari Achadi, Purnawan Junadi, Helena Rugun N. Nainggolan, Sri Wirya Ningsih
Abstrak:
Read More
Anemia pada ibu hamil berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil dimulai sejak tahun 1990 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi dimana ibu hamil diharapkan mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilannnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Suplementasi TTD pada ibu hamil di Kota Medan dengan melihat faktor yang berpengaruh yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD dengan informan stakeholder terkait serta telaah dokumen. Penelitian dilakukan bulan Mei hingga Juni 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan suplementasi TTD pada ibu hamil di Kota Medan sudah terlaksana dengan cukup baik hingga saat ini. Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan suplementasi TTD Ibu Hamil disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang terkait secara berjenjang dari pusat, provinsi, kota, puskesmas, hingga kader dan masyarakat. SDM, anggaran dan kewenangan sudah cukup memenuhi untuk ketersediaan TTD. Pemberian TTD ini tidak memerlukan disposisi dari pimpinan, karena sudah rutin berjalan. Belum ada SOP khusus untuk TTD. Koordinasi masih terus dilakukan antar lintas sektor dan lintas program. Ibu hamil dengan tingkat ekonomi menengah keatas tidak memeriksakan kehamilannya di puskesmas, sementara pencatatan di seluruh puskesmas dan jejaringnya masih belum optimal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Medan sangat memengaruhi keberhasilan suatu program.
Anemia in pregnant women has an impact on the optimal growth and development of the fetus in the womb and has the potential to cause complications of pregnancy and childbirth, even causing death of mother and child. The Program for Giving Blood Supplement Tablets (TTD) to pregnant women began in 1990 which aims to prevent and treat iron deficiency anemia where pregnant women are expected to consume iron tablets at least 90 tablets during their pregnancy. The aim of the study was to analyze the implementation of the iron supplement supplementation policy for pregnant women in the city of Medan by looking at the influencing factors, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure and the economic, social and political environment. This research is a descriptive qualitative research and data collection was carried out through in-depth interviews and FGDs with relevant stakeholder informants and document review. The research was conducted from May to June 2023. The results showed that the implementation of the iron supplement supplementation policy for pregnant women in Medan City has been implemented quite well so far. Communications carried out to convey information on iron supplementation policy for pregnant women are conveyed to policy implementers, target groups and related parties in stages from the center, provinces, cities, health centers, to cadres and the community. Human resources, budget and authority are sufficient to meet the availability of TTD. Giving TTD does not require a disposition from the leadership, because it is already running routinely. There is no specific SOP for TTD yet. Coordination is still being carried out across sectors and across programs. Pregnant women with middle and upper economic levels do not have their pregnancies checked at the puskesmas, while registration at all puskesmas and their networks is still not optimal. The involvement of community leaders and religious leaders in Medan greatly influences the success of a program.
T-6768
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yohani Satya Putri Liman; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Muhammad Rais Haru, Hidayat Nuh Ghazali Djadjuli
Abstrak:
Read More
Filariasis limfatik masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah endemis seperti Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, yang telah memperoleh sertifikat eliminasi namun, angka mikrofilaria rate di beberapa wilayahnya tetap berada di atas ambang batas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis tahun 2023 di Kecamatan Membalong dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen terhadap pelaksana program di dua Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Analisis menggunakan model Donabedian diperkuat dengan pendekatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari LAN, dan model Van Meter dan Van Horn untuk mengevaluasi aspek structure, process, serta output dan outcome berupa dampak. Hasil penelitian pada aspek structure menunjukkan bahwa kebijakan POPM filariasis di Kecamatan Membalong tergolong efektif sebagai dasar pelaksanaan program dan telah memenuhi indikator kualitas kebijakan menurut pendekatan IKK. Strategi pelaksanaan dinilai adaptif, ditunjukkan melalui penyesuaian waktu, pelaksanaan, sweeping serta pelibatan lintas sektor. Namun, terdapat kendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan pencatatan logistik yang masih manual sehingga menimbulkan potensi risiko. Sarana prasarana dinilai memadai, dan dana kegiatan juga mencukupi kebutuhan, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem penganggaran antar Puskesmas. Pada aspek process, Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan sudah berjalan, namun perlu ditingkatkan sebab penting dalam dimensi process IKK yang turut menentukan kualitas implementasi kebijakan pelaksanaan POPM. Pendataan sasaran telah dilakukan secara detail, namun akurasinya masih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Sosialisasi telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemberian obat telah mengikuti petunjuk teknis, namun belum seluruh sasaran hadir dan mengonsumsi obat di pos pelayanan. Sweeping efektif meningkatkan cakupan, namun keterbatasan SDM dan waktu membuat pelaksanaannya belum optimal. Fleksibilitas sweeping menjadi indikator penting dalam proses IKK untuk menilai efektivitas kebijakan. Kejadian ikutan pasca POPM umumnya bersifat ringan dan telah tertangani, tetapi pelaporan dan pemantauan masih bersifat pasif. Monitoring dan evaluasi POPM sudah terstruktur, namun masih terkendala kepatuhan, pelaporan manual, dan kurangnya integrasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan indikator IKK, terutama dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan umpan balik pelaksanaan kebijakan. Dari aspek Output, Cakupan obat di Kecamatan Membalong tinggi, namun prevalensi mikrofilaria masih >1% di beberapa wilayah. Dalam IKK, keberhasilan dinilai dari konsumsi obat yang valid serta dampaknya, bukan hanya capaian angka. Jumlah obat yang digunakan telah sesuai dengan sasaran, tetapi ditemukan selisih antara obat yang didistribusikan dengan yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil survei darah jari menunjukkan angka MF rate di wilayah Puskesmas Simpang Rusa masih di atas 1%. Pada aspek Outcome menunjukkan bahwa POPM filariasis menurunkan kasus namun eliminasi belum tercapai di seluruh kecamatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Implementasi POPM filariasis di Kecamatan Membalong didukung kebijakan yang kuat dan strategi adaptif, namun masih terkendala kekurangan SDM, pencatatan logistik manual, dan pemantauan minum obat yang belum optimal. Cakupan pemberian obat tinggi, tetapi eliminasi belum tercapai karena masih ada wilayah dengan MF rate di atas ambang batas. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan SDM, sistem pencatatan, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam IKK, hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan masih perlu evaluasi dan penyesuaian strategi agar eliminasi filariasis dapat dicapai secara berkelanjutan.
Lymphatic filariasis remains a public health challenge in Indonesia, especially in endemic areas such as Membalong Subdistrict, Belitung Regency, which has received elimination certification; however, the microfilaria rate in several regions still exceeds the national threshold. This study aims to analyze the implementation of the Mass Drug Administration (MDA) program for filariasis prevention in Membalong Subdistrict in 2023 using a qualitative approach and case study design. Data were collected through in-depth interviews and document reviews involving program implementers at two primary health centers (Puskesmas) and the District Health Office. The analysis applied the Donabedian model, reinforced with the Policy Quality Index (IKK) from LAN, and Van Meter and Van Horn’s implementation model to evaluate aspects of structure, process, as well as output and outcome in terms of program impact. The findings on the structural aspect indicate that the filariasis MDA policy in Membalong is effective as the program’s foundation and fulfills policy quality indicators according to the IKK approach. The implementation strategy is considered adaptive, shown by schedule adjustments, door-to-door sweeping, and cross-sectoral involvement. However, challenges remain, such as limited human resources and manual logistic recording, which pose potential risks. Facilities and infrastructure are generally adequate, and funding meets the needs, although there are differences in budgeting systems between health centers. In terms of process, communication and coordination among stakeholders are established, but need strengthening, as these are essential in the IKK process dimension, which also determines the quality of policy implementation. Target population data collection has been conducted in detail, though its accuracy is still affected by population mobility. Socialization activities have been carried out, but have not fully reached all community groups. Medicine distribution has followed technical guidelines, but not all targets have attended and consumed the drugs at service posts. Sweeping has effectively increased coverage, but human resource and time constraints have hindered optimal implementation. The flexibility of sweeping is an important indicator in the IKK process dimension for assessing policy effectiveness. Adverse events after MDA were mostly mild and well managed, but reporting and monitoring remain passive. Monitoring and evaluation are structured but still hampered by compliance issues, manual reporting, and lack of integration. This highlights the need to strengthen IKK indicators, especially in effectiveness, efficiency, and feedback in policy implementation. In terms of output, drug coverage in Membalong is high, but microfilaria prevalence remains above 1% in some areas. According to the IKK, success is measured not just by coverage numbers, but by valid drug consumption and real impact. The number of drugs used matches the target, but discrepancies remain between drugs distributed and those actually consumed. Blood survey results show that the MF rate in the Simpang Rusa health center area is still above 1%. The outcome aspect indicates that the MDA program has reduced cases but elimination has not yet been achieved throughout the subdistrict. The study concludes that MDA implementation in Membalong is supported by strong policy and adaptive strategies, but still faces barriers such as limited human resources, manual logistics recording, and suboptimal drug consumption monitoring. Coverage is high, but elimination has not been achieved, as some areas still have MF rates above the threshold. These findings underscore the need to strengthen human resources, data recording systems, and cross-sector collaboration. According to the IKK, this suggests that policy effectiveness still requires evaluation and strategic adjustment to achieve sustainable filariasis elimination.
T-7304
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ahmad Sidratul Muntaha; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Kurnia Sari, ZamhirIslamie, Saefullah
Abstrak:
Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting
Read More
T-5787
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Maya Masita; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Sito Hatmoko, Pitut Aprilia Savitri
Abstrak:
Read More
Tuberkulosis masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program terus dilakukan demi tercapainya Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030. Namun demikian indikator program masih belum mencapai target, salah satunya angka tuberkulosis resistensi obat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyebutkan bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis salah satunya dengan pelibatan masyarakat dan komunitas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas dalam pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat melalui peran kader dan organisasi kemasyarakatan pegiat tuberkulosis yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain kader puskesmas, kader tuberkulosis resisten obat (patient support), penanggung jawab program tuberkulosis puskesmas, koordinator bidang P2PM Dinas Kesehatan dan komunitas Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan komunitas MSI. Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama dan Rencana Aksi Daerah. Kader dan komunitas berkontribusi dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, edukasi dalam upaya pencegahan, dan dukungan sosial ekonomi serta mengurangi stigma. Implementasi kebijakan program penanggulangan tuberkulosis telah berjalan, namun belum didukung anggaran yang memadai, terbatasnya jumlah kader, kurangnya komitmen antar organisasi perangkat daerah serta masih adanya stigma di masyarakat.
Tuberculosis remains a threat to public health. Program implementation continues in order to achieve Tuberculosis Elimination in 2030. However, the program indicators still have not reached the target, one of which is the rate of drug-resistant tuberculosis. Regulation of the Minister of Health No. 67/2016 and Presidential Regulation No. 67/2021 on Tuberculosis Control states that the National Strategy for Tuberculosis Control includes community involvement. The study aims to analyze the implementation of the Tuberculosis Control Policy in Banyumas Regency in controlling drug-resistant tuberculosis through the role of cadres and community organizations of tuberculosis activists using Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory. This research is a qualitative analytic research. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included primary health care cadres, drug-resistant tuberculosis cadres (patient support), the person in charge of the primary health care tuberculosis program, the coordinator of the P2PM field of the Health Office and the Mentari Sehat Indonesia Foundation (MSI) community. The data collected were primary data and secondary data in the form of in-depth interviews and document review. The results showed that the policy standards and measures were understood by the implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Office, primary health care and the MSI community. Disposition is shown by positive attitudes in the form of joint commitments and Regional Action Plans. Cadres and communities contribute to case finding, treatment assistance, education in prevention efforts, and socioeconomic support and reduce stigma. Implementation of the TB control program policy has been running, but has not been supported by an adequate budget, limited number of cadres, lack of commitment among regional apparatus organizations, and the persistence of stigma in the community
T-6861
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Khaerudin; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Mieke Savitri, Fusia Meidiawati
Abstrak:
Read More
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Sebagian besar terjadi selama melahirkan dan periode postpartum langsung dengan penyebab utama akibat komplikasi obstetrik. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah dikaitkan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu, pemanfaatan pelayanan ini masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pemanfaatan pelayanan berdasarkan karateristik individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 203 responden. Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara pendapatan keluarga, sikap terhadap pelayanan kesehatan dan persepsi kebutuhan kesehatan yang dirasakan dengan pemanfataan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sikap merupakan determinan paling dominan terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (p=0,000 OR=19,292 CI 95%=8,337–44,644). Sedangkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi jarak dan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan tidak teridentifikasi berhubungan secara signifikan. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengintegrasikan program kesehatan ibu dengan program lain, melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, dan menyebarkan informasi pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kata Kunci: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, sikap, persepsi.
Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still quite high. Mostly occurred during delivery and immediate postpartum period due to the major cause of obstetric complications. Delivery assistance by health professionals has been associated with reducing maternal mortality effort, this service utilization is still relatively low. The aim of this study is to identify the determinants of health service utilization based on individual characteristics. Cross sectional approach was used with primary data that is collected by spread out the questionaire to 203 respondents with . The results showed that there is a relationship between family income, attitudes toward health care and perceptions to the need of heath service with the utilization of delivery assistance by health professionals. Attitude is the most dominant determinant of delivery assistance by health professional (p = 0.000 OR = 19.292 95% CI = 8.337 to 44.644). As for age, education level, occupation, property insurance, the perception of distance and travel time to health facilities was not significantly associated. The recommendation for the Cijeruk Health centre is to enhance coordination with relevant stakeholders, integrating maternal health program with other programs, involving the community in identifying health problems, and disseminate important information delivery assistance by health professionals. v Universitas Indonesia Keywords: Delivery asisstance by health personnel, attitudes, perceptions.
T-3559
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉