Ditemukan 38515 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Jihan Wafda Ramadhan; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Ede Surya Darmawan, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Lia G. Partakusuma, Mulyadi Muchtiar
Abstrak:
Read More
Latar belakang: BPJS sejak berdiri tahun 2014 sampai saat ini berusaha menerapkan pelayanan yang setara. Kesenjangan pelayanan dalam segi fasilitas kesehatan di seluruh Rumah Sakit di Indonesa menjadi permasalahan yang tak kunjung usai sehingga terbitlah peraturan pemerintah No 47 tahun 2021 tentang KRIS-JKN. Hadir dengan 12 kriterianya untuk menjawab tantangan ketidaksetaraan pada fasilitas salah satunya RS Yarsi. Dilakukan uji coba penerapan tahun 2022 oleh DJSN didapati bahwa 79% RS membutuhkan perbaikan infrastruktur dalam skala kecil, 18% RS perlu perbaikan skala besar, dan 3% RS dinyatakan sudah siap. Peraturan Presiden No 59 tahun 2024 mewajibkan seluruh rumah sakit siap menerapkan KRIS-JKN paling lambat 30 Juni 2025. Tujuan penelitian: Mengetahui kesiapan penerapan dan mengusulkan strategi penyiapan KRIS-JKN di RS Yarsi. Metodologi penelitian: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain action research menggunakan data primer temuan di lapangan dan data sekunder (file-file di rumah sakit) dan hasil wawancara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2024. Hasil penelitian: Didapatkan hasil bahwa RS Yarsi sudah 80 % siap untuk menerapkan KRIS-JKN. Beberapa hal yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal setelah melewati diskusi dengan tim CDMG kemudian dimasukan ke matrix IE, penerapan KRIS-JKN di RS Yarsi berada di posisi sel 1, build and grow. Di matrix TOWS strategi yang diusulkan, yaitu Product Development dan Market Development. Pada tahapan penyusunan strategi pada matrix TOWS didapati prioritas pertama adalah pengembangan sarana dan prasarana, yaitu Pengganggaran revitalisasi sarana dan prasarana, optimalisasi SIMRS, penyesuaian kebutuhan sarana sesuai kriteria KRIS-JKN. Prioritas kedua pengembangan kompetensi SDM, yaitu dengan recruitement SDM yang kompeten dan kepala instalansi rawat inap, melakukan refreshement dan bounding antar pegawai. Prioritas ketiga pengembangan segmen pasar, yaitu melalui promosi layanan unggulan dan penguatan kerjasama lintas sektor, perbaikan manajemen tempat tidur RS, Customer Relationship Management (CRM), dan peningkatan enggangement dengan pelanggan dan mitra. Kesimpulan: RS Yarsi 80 % siap dalam menerapkan KRIS-JKN dengan strategi penyiapan yang diusulkan adalah Product Development dan Market Development dengan prioritas strategi pertama yaiitu pengembangan saran dan prasarana, kedua pengembangan kompetensi SDM, dan ketiga pengembangan segmen pasar.
Background: BPJS since its establishment in 2014 until now has tried to implement equal services. The gap in services in terms of health facilities in all hospitals in Indonesia has become a never-ending problem so that government regulation No. 47 of 2021 concerning KRIS-JKN was issued. It comes with 12 criteria to answer the challenge of inequality in facilities, one of which is Yarsi Hospital. A trial implementation in 2022 by DJSN found that 79% of hospitals needed small-scale infrastructure improvements, 18% of hospitals needed large-scale repairs, and 3% of hospitals were declared ready. Presidential Regulation No. 59 of 2024 requires all hospitals to be ready to implement KRIS-JKN no later than June 30, 2025 Objective: Knowing the readiness of implementation and proposing a strategy for the preparation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital. Methode: Using a qualitative approach with an action research design using primary data from findings in the field and secondary data (files in hospitals) and interview results. This research was carried out from April to May 2024. Results: The results were obtained that Yarsi Hospital is 80% ready to implement KRIS-JKN. Several things that became internal factors and external factors after going through discussions with the CDMG team were then included in the IE matrix, the implementation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital was in the position of cell 1, build and grow. In the TOWS matrix, the proposed strategies are Product and Market Development. At the stage of strategy preparation in the TOWS matrix, it was found that the first priority was the development of facilities and infrastructure, namely the revitalization of facilities and infrastructure, optimization of SIMRS, adjustment of facility needs according to KRIS-JKN criteria. The second priority is the development of human resource competencies, namely by recruiting competent human resources and heads of inpatient installations, conducting refreshements and bounding between employees. The third priority for market segment development is through the promotion of superior services and strengthening cross-sector cooperation, improving hospital bed management, Customer Relationship Management (CRM), and improving engagement with customers and partners Conclusion: RS Yarsi is 80% ready to implement KRIS-JKN with the proposed preparation strategy of Product Development and Market Development with the first strategic priority, namely the development of advice and infrastructure, the second is the development of human resource competencies, and the third is the development of market segments.
B-2491
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dhini Sari Sembiluh; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Ede Surya Darmawan, Khafifah Any, Sholihul Absor
Abstrak:
Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas
Read More
B-2287
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Masyithah Wulandari S; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Anhari Achadi, Eka Rahmayuli
Abstrak:
Read More
Program JKN telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Indonesia, pemerintah melalui BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas yang diberikan. Hadirnya Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) menjawab hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan RSUD Teuku Umar dalam implementasi KRIS JKN dalam berbagai aspek seperti kesiapan sarana dan prasarana, SDM, pendanaan, tata kelola, proses manajemen serta rencana tindak lanjutnya dalam menimplementasikan KRIS JKN yang ditargetkan pada 30 Juni 2025. Adapun metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November-Desember 2024. Berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam terkait implementasi KRIS JKN, didapatkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana di RSUD Teuku Umar sebesar 56,5% serta ditemukan bahwa RSUD Teuku Umar telah memiliki komitmen yang kuat terhadap implementasi KRIS JKN, namun masih terdapat sejumlah kendala, terutama dalam kesiapan pendanaan dan pengetahuan staf pelayanan dan tidak adanya tim percepatan KRIS JKN. Rekomendasi untuk proses pemenuhan implementasi KRIS JKN yaitu RSUD Teuku Umar akan membentuk tim percepatan KRIS, melakukan sosialisasi tentang KRIS JKN kepada seluruh staff rumah sakit, melakukan advokasi anggaran, serta menentukan skala prioritas dalam bentuk kegiatan beserta rancangan anggaran untuk proses pemenuhan implemetasi KRIS JKN
The National Health Insurance (JKN) program has provided significant benefits to Indonesian people. The government, through the Health Insurance Agency (BPJS Kesehatan), continues to strive to improve the quality of services provided. The introduction of the Standard Inpatient Class for National Health Insurance (KRIS JKN) addresses this. This study aims to assess the readiness of RSUD Teuku Umar in implementing KRIS JKN in various aspects such as the readiness of facilities and infrastructure, human resources, funding, governance, management processes, and its follow-up plan in implementing KRIS JKN, which is targeted for completion by June 30, 2025. This research employs a qualitative method with a case study approach. The research will be conducted in November-December 2024. Based on observations, document reviews, and in-depth interviews related to the implementation of KRIS JKN, it was found that the readiness of facilities and infrastructure at RSUD Teuku Umar is 56.5% and that RSUD Teuku Umar has a strong commitment to implementing KRIS JKN, but there are still several challenges, especially in terms of funding readiness and the knowledge of service staff, as well as the absence of a KRIS JKN acceleration team. Recommendations for the completion of the KRIS JKN implementation process are that RSUD Teuku Umar should form a KRIS acceleration team, conduct socialization about KRIS JKN to all hospital staff, advocate for funding, and determine priorities in the form of activities along with a budget plan for the completion of the KRIS JKN implementation process.
B-2501
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mutiara Arcan; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Mieke Savitri, Ferdy Dani Tiwow, Mohamad Ihsan Ramdani
Abstrak:
Tesis ini membahas kelayakan dan kesiapan Rumah Sakit (RS) Awal Bros Panam di Pekanbaru menjadi RS Kelas B di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki RS saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Perubahan sistem pembayaran fasilitas kesehatan menjadi prospective payment dengan Indonesian Case based group (INACBG), menetapkan tarif INACBG RS kelas B lebih tinggi daripada RS kelas C. Desain penelitian adalah operasional (operational research) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari RS Awal Bros Panam, RS Awal Bros Pekanbaru dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Pekanbaru. Tahap pertama penelitian adalah penilaian kelayakan perubahan kelas RS dengan menggunakan standar Permenkes no 56 tahun 2014. Kemudian tahap kedua menilai kesiapan rumah sakit melalui analisis situasi era JKN dengan membandingkan jumlah kasus dan klaim INACBG antara RS Kelas C dan Kelas B. Hasil penelitian menunjukkan RS Awal Bros Panam telah layak dan siap untuk berubah menjadi RS kelas B berdasarkan standar pelayanan, SDM, peralatan dan bangunan serta sarana prasarana. Namun masih tetap harus melengkapi beberapa kekurangan pada standar-standar tersebut. Ruang lingkup analisis situasi masih berfokus pada aspek internal sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut analisis kondisi eksternal RS seperti kebijakan Pemerintah dan Kebijakan BPJS Cabang Pekanbaru untuk benar-benar memastikan kelayakan dan kesiapan RS. Kata kunci : Rumah sakit, kelayakan dan kesiapan, Rumah sakit kelas C, Rumah sakit kelas B, Jaminan Kesehatan Nasional. This thesis discusses the feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital by considering National Health Insurance era. The current standard of services, human resources, equipment and infrastructure owned by hospital has exceeded the standard of class C hospital. Changes in payment system with prospective payment known as INACBG, determine INACBG rate for class B Hospital is higher than the class C hospital. This study is an operational research, by collecting primary and secondary data from Awal Bros Panam Hospital, Awal Bros Pekanbaru Hospital and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Pekanbaru branch. The first stage of the study is by assessing the feasibility of the changes using the regulation from Ministry of Health number 56, 2014. The second stage is by assessing the ability of hospitals through the situational analysis which comparing the number of cases and claims INACBG between Class C hospital and Class B hospital. The results showed Awal Bros Panam hospital has been feasible and able to become class B hospital based on the standard of services, human resources, equipment, buildings, and infrastructure. However there are some standards that still must be completed. The further analysis of external conditions such as the Government and BPJS policies must be considered to ascertain feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital. Keywords: Hospitals, feasibility and ability, class C Hospital, class B Hospital, the National Health Insurance.
Read More
B-1851
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Trias Roslina; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Prastuti Soewondo, Adin Nulkhasanah, Wiwik Wirjanto
Abstrak:
Read More
RSUD Tarakan merupakan rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang ditetapkan sebagai rumah sakit pengampu layanan stroke baik untuk kasus stroke infark maupun kasus stroke hemoragik. Dalam memberikan pelayanan kasus stroke hemoragik baik severity I, II maupun III, RSUD Tarakan mengalami selisih negatif antara rata-rata tarif INA CBG’s terhadap rata-rata tarif rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya satuan perawatan stroke hemoragik sebagai langkah awal untuk menganalisis biaya. Dengan diketahuinya besaran biaya satuan antara layanan aktual dan clinical pathway maka dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan inefisiensi di dalam perawatan stroke hemoragik. Dari faktor-faktor inefisiensi yang telah diketahui maka dapat diketahui pula nilai cost recovery rate untuk menentukan upaya efisiensi dan penerapan cost containment sebagai rekomendasi bagi manajemen RSUD Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengolah data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya satuan rata-rata perawatan stroke hemoragik kelas 1 sebesar Rp. 18.296.787,-, kelas 2 sebesar Rp. 32.496.824,- dan kelas 3 sebesar Rp. 15.595.005. Nilai cost recovery rate mencapai lebih dari 100% pada perawatan stroke hemoragik baik severity I, II maupun III dengan LOS 1-7 hari. Dari hasil upaya efisiensi berdasarkan layanan dan biaya disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inefisiensi pada perawatan stroke hemoragik adalah keterpakaian tempat tidur yang rendah khususnya kelas 2, utilitas alat yang rendah, biaya pemakaian obat yang tinggi serta LOS yang memanjang. Dari faktor-faktor tersebut dilakukan pemetaan terhadap 4 tahap cost containment. Cost Awareness dilakukan dengan pemantapan sosialisasi kepada dokter dan seluruh pegawai mengenai pentingnya kesadaran biaya di rumah sakit, cost management dilakukan dengan melakukan strategi optimalisasi sumber daya manusia dan pemakaian obat-obatan, optimalisasi proses layanan perawatan stroke hemoragik dan sarana-prasarana yang diberikan seperti penggabungan kelas 2 ke dalam ruang rawat kelas 3 yang sudah sesuai standar KRIS serta otomatisasi sistem informasi rumah sakit. Cost monitoring dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan pihak-pihak pengendali biaya dan cost incentive dilakukan dengan memberikan reward kepada dokter maupun pegawai rumah sakit yang berkontribusi dalam melakukan efisiensi biaya rumah sakit.
RSUD Tarakan is a regional public hospital owned by the Provincial Government of the Special Region of Jakarta which is designated as the hospital in charge of stroke services for both infarct stroke cases and hemorrhagic stroke cases. In providing services for hemorrhagic stroke cases of severity I, II and III, RSUD Tarakan experiences a negative difference between the average INA CBG's tariff and the average hospital tariff. This study aims to determine the unit cost of hemorrhagic stroke care as a first step to analyzing costs. By knowing the amount of unit costs between actual services and clinical pathway, it can be known what factors can cause inefficiencies in hemorrhagic stroke treatment. From the inefficiency factors that have been known, the value of cost recovery rate can also be known to determine efficiency efforts and the application of cost containment as a recommendation for the management of RSUD Tarakan. This study uses a descriptive method with a qualitative approach that processes primary data from in-depth interviews and secondary data through document review using the Activity Based Costing method. The results of this study indicate that the average unit cost of class 1 hemorrhagic stroke treatment is Rp. 18,296,787, class 2 is Rp. 32,496,824, and class 3 is Rp. 15,595,005. The cost recovery rate value reached more than 100% in hemorrhagic stroke treatment both severity I, II and III with LOS 1-7 days. From the results of efficiency efforts based on services and costs, it is concluded that the factors that cause inefficiency in hemorrhagic stroke treatment are low bed utilization, especially class 2, low equipment utility, high drug usage costs and prolonged LOS. From these factors, a mapping of the 4 stages of cost containment was carried out. Cost Awareness is carried out by strengthening socialization to doctors and all employees regarding the importance of cost awareness in hospitals, cost management is carried out by carrying out strategies to optimize human resources and the use of drugs, optimizing the hemorrhagic stroke treatment service process and facilities provided such as the incorporation of class 2 into class 3 treatment rooms that are in accordance with KRIS standards and automation of hospital information systems. Cost monitoring is carried out by strengthening the supervisory function of cost control parties and cost incentives are carried out by providing rewards to doctors and hospital employees who contribute to hospital cost efficiency.
B-2533
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yofen Dhamigus; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Taufik Santoso, Melanie Husna
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji analisis capaian casemix dan casemix index rawat inap di Rumah Sakit Kelas B Grup Primaya Hospital. Data dikumpulkan dari lima rumah sakit (PH1-PH5) dalam kelompok Primaya Hospital. Penelitian mengevaluasi sumber daya manusia, anggaran, material, metode, dan proses terkait capaian casemix dan casemix index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi clinical pathways (PPK-CP) di PH1, PH2, PH3, dan PH5 efektif dalam meningkatkan standar klinis dan efisiensi operasional. Kelengkapan rekam medis di PH1 tertinggi (93.3%) dibandingkan dengan PH lainnya. Meskipun demikian, tingkat klaim tertunda masih menjadi tantangan, terutama di PH4. Ketepatan koding di PH5 terbaik dengan hanya 14.6% data klaim yang tertunda. Verifikasi klaim di PH1 mencapai 98.2%, menunjukkan kualitas pengajuan klaim yang baik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang hubungan antara input, proses, dan output dalam manajemen capaian casemix dan casemix index di rumah sakit tersebut. Implikasi dari temuan ini berpotensi untuk merumuskan strategi korporasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional di rumah sakit kelompok Primaya Hospital.
This research examines the analysis of casemix achievement and casemix index inpatient care at Primaya Hospital Class B. Data were collected from five hospitals (PH1-PH5) within the Primaya Hospital group. The study evaluates human resources, budgets, materials, methods, and processes related to casemix achievement and casemix index. The results show that the implementation of clinical pathways (PPK-CP) in PH1, PH2, PH3, and PH5 is effective in improving clinical standards and operational efficiency. The completeness of medical records in PH1 is the highest (93.3%) compared to other hospitals. However, the level of delayed claims remains a challenge, especially in PH4. Coding accuracy in PH5 is the best with only 14.6% of delayed claim data. Claim verification in PH1 reaches 98.2%, indicating good quality of claim submission. The findings provide insights into the relationship between inputs, processes, and outputs in managing casemix achievement and casemix index at these hospitals. The implications of these findings have the potential to formulate effective corporate strategies to improve service quality and operational efficiency in Primaya Hospital group.
B-2483
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Grace Dunant; Pembimbing: Amal Chalijk Sjaaf; Penguji: Purnawan Junadi, Anhari Achadi, Liman Harijono, Sjahrul Amri
Abstrak:
Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital
Read More
B-1874
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Risa De Apna; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Pujiyanto, Arum Gunarsih, Rakhmad Hidayat
Abstrak:
Read More
Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud.
Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies.
B-2394
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Deden Hidayat; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Wachyu Sulistiadi, Irfan Fadilah Ramadhan, Prastuti Soewondo
Abstrak:
Latar belakang : Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme tarif paket INA-CBGs, yang menuntut rumah sakit untuk mengelola pelayanan secara efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan. Namun dalam praktiknya, rumah sakit sering menghadapi selisih tarif negatif, yaitu kondisi ketika biaya riil pelayanan melebihi tarif klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen dalam mengatasi selisih tarif pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS Wijaya Kusumah Kuningan dengan menggunakan kerangka Input, Proses, dan Output. Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan mixed-method, yaitu mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen klaim pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional periode Januari–Desember 2024, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari manajemen rumah sakit, tenaga medis, keperawatan, unit casemix, case manager, serta tim kendali mutu dan kendali biaya. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 8.514 Surat Eligibilitas Peserta (SEP) rawat inap, sebanyak 2.735 SEP (32%) mengalami selisih tarif negatif dengan total nilai mencapai Rp3.771.224.647. Selisih tarif negatif paling banyak terjadi pada kelas perawatan 3, yang juga merupakan kelas dengan volume pasien tertinggi. Lama hari rawat (Length of Stay/LOS) yang melebihi standar INA-CBGs, variasi pelayanan klinis, keterbatasan penerapan Clinical Pathway , serta keterbatasan jumlah dan peran case manager menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya selisih tarif. Dari sisi proses, alur pengajuan klaim telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kendala berupa kelengkapan berkas klaim dan perlunya perbaikan dokumen berdasarkan feedback BPJS Kesehatan. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dalam pengendalian biaya pelayanan rawat inap di RS Wijaya Kusumah belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan kebijakan pengendalian biaya berbasis analisis risiko, optimalisasi peran case manager, penerapan dan evaluasi Clinical Pathway secara konsisten, serta monitoring selisih tarif secara berkelanjutan agar selisih tarif negatif dapat ditekan tanpa menurunkan mutu pelayanan kesehatan.
Read More
Background: The healthcare financing system for participants of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, administered by BPJS Kesehatan, applies a case-based payment system using INA-CBGs tariffs. This system requires hospitals to deliver healthcare services efficiently while maintaining service quality. However, in practice, hospitals frequently experience negative tariff differences, where the actual cost of inpatient services exceeds the reimbursement paid by BPJS Kesehatan. This study aims to analyze hospital management practices in addressing cost discrepancies in inpatient services for BPJS Kesehatan patients at Wijaya Kusumah Hospital, Kuningan, using the Input–Process–Output framework. Research Methodology: This study employed an observational design with a mixed-method approach, integrating quantitative and qualitative analyses. Quantitative data were obtained from inpatient claim documents of BPJS Kesehatan patients for the period January–December 2024, while qualitative data were collected through in-depth interviews with key informants, including hospital management, medical and nursing staff, the casemix unit, case managers, and the quality and cost control team. Quantitative data were analyzed descriptively, and qualitative data were examined using thematic analysis. Research Results: The results showed that out of 8,514 inpatient Eligibility Letters (SEP), 2,735 cases (32%) experienced negative tariff differences, with a total deficit of IDR 3,771,224,647. The largest proportion of negative tariff differences occurred in Class 3 inpatient services, which also had the highest patient volume. Prolonged length of stay beyond INA-CBGs standards, variations in clinical practice, limited implementation of Clinical Pathway s, and insufficient case manager capacity were identified as major contributing factors to cost discrepancies. From the process perspective, although the claim submission workflow followed BPJS Kesehatan regulations, challenges remained related to claim document completeness and revisions required following BPJS Kesehatan feedback. Conclusion: In conclusion, hospital management functions in controlling inpatient service costs at Wijaya Kusumah Hospital have not yet been fully optimized. Strengthening cost control policies based on risk analysis, optimizing the role of case managers, consistently implementing and evaluating Clinical Pathway s, and conducting routine monitoring of cost discrepancies are essential strategies to reduce negative tariff differences while maintaining the quality of healthcare services.
B-2579
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ditia Gilang Shah Putra Rahim; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Torang M. Napitupulu, Budi Hartono
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim. Kata kunci: RS Pelni, klaim pending, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management.
B-2392
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉