Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari ukuran pengganti yang mudah diaplikasikan dan memiliki validitas optimum untuk mendeteksi prehipertensi pada remaja. IMT/U memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas 76,6% dalam memprediksi peningkatan tekanan darah laki-laki serta memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas 63,2% dalam memprediksi peningkatan tekanan darah perempuan. IMT/U merupakan ukuran yang sangat mudah diaplikasikan yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan

Abstrak:

Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu. Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin". Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

 

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making. The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution. Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay. Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area. PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area. The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin". Reference: 26 (1983 - 2001)

Abstrak: Tenaga kerja kesehatan atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi pilar utama atas keberhasilan berlangsungnya sistem kesehatan sehingga tercapai tujuan utama yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kualitas dan performa SDMK, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan pekerja. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berisiko bagi SDMK. Agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di rumah sakit, maka terdapat Program Pelayanan Kesehatan Kerja. RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, serta di masa pandemi COVID-19 menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, menyebabkan risiko bagi SDMRS akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses dokumentasi data, monitoring, dan review di RSUD Nganjuk belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, konsisten, dan efisien. Suatu sistem informasi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu diusulkan rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kerja (SIPEKA) Berbasis Web-mobile. Perancangan SIPEKA dilakukan dengan metode prototyping. Dalam tahap awal pengembangan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna yang bersifat kualitatif, menggunakan metode analisis stakeholder serta wawancara mendalam pada 12 SDM RSUD Nganjuk, serta telaah dokumen. Kemudian dibuat software prototype sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa rancangan SIPEKA berpeluang untuk dikembangkan karena dukungan dari pihak struktural RSUD Nganjuk cukup baik. Akan tetapi, untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi, diperlukan koordinasi dengan tim IT RSUD Nganjuk, serta membutuhkan umpan balik dari lebih banyak SDM RSUD Nganjuk tentang SIPEKA

---

Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. So that, maintaining the health of its workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of diseases occurrence among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed a development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staff of Public Hospital of Nganjuk, and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staff and more feedback from the Public Hospital is needed

Abstrak: Tesis ini membahas tentang pengembangan dasbor pemanfaatan raw data hasil pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebagai alat bantu perencanaan di Puskesmas. Belum lengkapnya informasi terkait indikator PIS-PK pada dasbor terdahulu melatarbelakangi pengembangan sistem. Penelitian ini merupakan riset operasional dengan teori pendekatan sistem. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) secara iterative. Hasil penelitian berupa dasbor yang berisi tabel dan grafik yang memberikan informasi dari 12 indikator PIS-PK secara detail.

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi Telaah Material Transfer Agreement (MTA) berbasis web pada Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (Tim MTA) guna membantu proses Telaah MTA agar menjadi lebih efektif dan efisisen sesuai dengan kebutuhan serta mampu laksana. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC), yang dimulai dari tahap analisis, perancangan basis data, perancangan desain antar muka, hingga tahap uji coba sistem. Dari pengumpulan data yang dilakukan, ditemukan adanya permasalahan pada proses pengajuan permohonan MTA, proses telaah protokol, serta proses penyampaian hasil MTA yang masih dilakukan secara manual. Dari hasil analisis didapatkan pula adanya peluang pengembangan sistem informasi untuk membantu pelaksanaan telaah MTA. Berdasarkan hal tersebut, telah disusun suatu rancangan sistem informasi telaah MTA berbasis web pada Tim MTA.
Kata kunci: Sistem Informasi, Web, Telaah, Basis Data Daftar Pustaka : 32 (2000-2015)

Abstrak: Pelayanan resep obat merupakan serangkaian aktivitas mulai dari penerimaan penerimaan resep, pengkajian resep, pemberian harga obat, penyiapan obat, pengemasan, dan pemberian etiket, pemeriksaan kembali, penyerahan obat kepada pasien. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Rumah Sakit (≤10 menit) dan standar yang ditetapkan Pemerintah dalam Kepmenkes RI Nomor 129 Tahun 2008 (≤30 menit). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan pada waktu tunggu proses pelayanan resep obat jadi menggunakan pendekatan Lean Six Sigma meliputi tahap Define, Measure, Analyze, dan Improve. Desain penelitian berupa kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian operational research. Hasil pengmatan pada waktu tunggu pelayanan obat jadi digambarkan dengan Value Stream Mapping (VSM) yang memperlihatkan rata-rata waktu keseluruhan proses pelayanan resep obat jadi selama 35,94 menit dengan kegiatan bernilai tambah (value-added activities) 11,2 menit (31,26%), kegiatan tidak memberi nilai tambah (non-value-added activities) 24,74 menit (68,83%). Pemborosan (waste) paling banyak terjadi adalah menunggu (waiting) dari seluruh pemborosan (waste) yang ditemukan. Berdasarkan hasil analisis pada setiap aktivitas pemborosan (waste) dalam proses pelayanan resep obat jadi maka dihasilkan usulan perbaikan berupa visual management, 5S, membuat jadwal pemeliharaan peralatan, melakukan pengadaan peralatan penunjang, menambah fitur dalam sistem e-press, membuat gudang khusus, menghitung beban kerja petugas, dan mengadakan layar tampilan status resep, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dihasilkan Future VSM dengan leadtime proses pelayanan resep obat jadi menjadi 20,42 menit.

Abstrak: Komplikasi persalinan merupakan penyebab langsung kematian ibu. Berat badan lahir rendah (BBLR) terus menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Kunjungan antenatal menjadi faktor penting terjadinya komplikasi persalinan dan BBLR. Penelitian kunjungan antenatal, komplikasi persalinan, dan BBLR banyak dilakukan dengan beragam metode statistik. Tujuan penelitian menghasilkan evidence based recommendation kepada pemegang program berdasarkan perbandingan hasil analisis tiga alternatif pilihan metode statistik tentang pengaruh kunjungan antenatal terhadap komplikasi persalinan dan BBLR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Sumber data berasal dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian sebagian wanita usia subur berusia 15-49 tahun yang melahirkan anak terakhir dalam 5 tahun terakhir sebanyak 12.035 responden. Variabel dependen: komplikasi persalinan dan BBLR, variabel independen: kunjungan antenatal, variabel potensial confounder: status ekonomi, tempat tinggal, pendidikan, status pernikahan, status merokok, jarak kelahiran, kunjungan antenatal pertama, kunjungan antenatal terakhir, petugas pemeriksa antenatal, tempat antenatal, paritas, usia ibu, dan jenis kelamin bayi. Analisis data menggunakan regresi logistik, cox, dan poisson dengan varians robust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi komplikasi persalinan (47,40%) dan BBLR (6,56%). Kunjungan antenatal terbukti secara statistik berpengaruh terhadap komplikasi persalinan dan BBLR di Indonesia. Wanita yang melakukan kunjungan antenatal

---

Childbirth complications are a direct cause of maternal death. Low birth weight (LBW) continues to be a global public health problem. The antenatal care visits is an important factor in occurrence of birth complications and LBW. Research on the frequency of antenatal visits, birth complications, and LBW has been carried out using various statistical methods. The purpose of the study is to produce evidence-based recommendations for the program based on a comparison of the results of the analysis of three alternative statistical methods for Indonesia regarding the influence of the of antenatal visits on birth complications and LBW. This study is a quantitative study with a cross-sectional study design. The data comes from the 2017 Indonesian Demographic Health Survey (IDHS). The sample of this study included 12,035 respondents of women of childbearing aged 15-49 years who gave birth to their last child in the last 5 years. Dependent variables: birth complications and LBW, independent variables: frequency of antenatal care, potential confounder variables: economic status, geographic area, place of residence, education, marital status, smoking status, birth spacing, first antenatal visit, last antenatal visit, antenatal care provider, place an antenatal care, birth order, parity, maternal age, and baby’s sex. Data analysis uses logistic regression, Cox, and Poisson regression with robust variance. The results showed that the prevalence of birth complications (47.40%) and LBW (6.56%). The antenatal care visits had been statistically proven to influence childbirth complications and LBW in Indonesia. Women who had