Abstrak:

---

Abstrak: Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ni Wayan Kesumawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis Piutang Pada Pasien Rawat Inap Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Famili Husada Periode 2015-2016 Pergeseran skema pembayaran biaya kesehatan ke rumah sakit telah bergeser dari majoritas biaya sendiri dibayar tunai ke pembayaran melalui pihak penyelenggara jaminan kesehatan, yang menyebabkan rumah sakit harus mengelola piutang dengan baik karena penerimaan pendapatan rumah sakit dibayar non-tunai. Keterlambatan pembayaran piutang dan atau kegagalan pengelolaan piutang dapat mempengaruhi posisi arus kas, yang kalau ini berlanjut mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui posisi gambaran piutang pada pasien jaminan kesehatan di RSU Famili Husada periode tahun 2015 – 2016 dimana rumah sakit telah memutuskan untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Selain itu perlu juga diketahui jumlah piutang dan kebijakan pemberian kredit yang ada agar dapat dijadikan masukan untuk perbaikan manajemen kedepan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan, kasir, front office dan manajemen, sebanyak 14 orang sebagai informan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan, kemudian dianalisis menggunakan content analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan saldo piutang pasien rawat inap pasien jaminan kesehatan pada tahun 2015 – 2016  terutama untuk pasien JKN yaitu dari sebasar 17% meningkat menjadi 30,66%, sedangkan rata – rata persentase pembayaran piutangnya sebesar 45% yang artinya pembayaran piutang dari pasien BPJS Kesehatan belum lancar sehingga bila ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terganggunya arus kas dan akhirnya kegiatan opreasional rumah sakit pun terganggu.  Kesimpulan yang dapat diambil bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah piutang rumah sakit terdapat ketebatasan secara kuantitas maupun kualitas dari sumber daya manusia dalam pengelolaan piutang; belum ada standar prosedur operasional yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit dan kebijakan pengumpulan piutang. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kredit dan penagihan piutang yang berlaku, evaluasi beban kerja petugas pengelola piutang dan lakukan pelatihan – pelatihan khusus di bidangnya, serta lakukan pendekatan pada pihak debitur. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Piutang

---

ABSTRACT Name : Ni Wayan Kesumawati Study Program : Hospital Administration Title : Accounts Receivable Analysis In Inpatient Patients Health Insurance at Famili Husada Public Hospital Period 2015-2016 The shift in health-care payment schemes to hospitals has shifted from the majorities of their own expenses paid in cash to payments through health insurance providers, which causes hospitals to manage receivables well because hospital revenue is paid non-cash. Delinquent receivables and / or failure of receivables management may affect cash flow position, which if this continues to result in disruption of hospital operations. The purpose of this study is to know the position of the description of receivables in health insurance patients at RSU Famili Husada period 2015 - 2016 where the hospital has decided to serve the patient BPJS Health. In addition, it is also necessary to know the amount of receivables and lending policies available to be used as input for future management improvement. This research uses qualitative descriptive research method by involving all employees who work in finance, cashier, front office and management, as many as 14 people as informant. Data were collected by in-depth interview technique and participant observation, then analyzed using content analysis. The results show that there is an increase in the balance of accounts receivable of patient in health care patient in 2015 - 2016 especially for JKN patient that is from sebasar 17% increase to 30,66%, whereas the average of payment percentage of receivable equal to 45% which mean payment of receivable from patient BPJS Health has not been smoothly so that if it is not managed properly will cause disruption of cash flow and finally hospital operational activities were disrupted. The conclusion can be made that in line with the increase of the number of hospital receivables there are limitations in quantity and quality of human resources in the management of receivables; there is no standard operating procedure that specifically regulates the provision of credit and collection policy of receivables. Based on the result of this research, it is suggested to evaluate the crediting policy and receivable billing, evaluation of workload of receivable management officer and do special training in the field, and approach the debtor. Keywords: Health Insurance, Accounts Receivable

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diberlakukan . Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah DinasKesehatan, direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahanbertanggung jawab kepada Dinas kesehatan. Rumah sakit Umum daerahProvinsi NTB sampai saat ini belum melakukan Implementasi . TujuanPenelitian ini untuk Mengetahui kesiapan Implementasi Kebijakan PeraturanPemerintan Nomer 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah di Rumah sakitUmum Daerah Provinsi NTB., Terdapat 4 Variabel yeng menentukankeberhasialan Implementasi antara lain komunikasi, sumber Daya , Disposissidan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptifkualitatif. Dengan wawancara Mendalam , telaah dokumen dan Observasi .Hasil penelitian ini, Rumah sakit Umum Daerah provinsi Tidak Siap untukImplementasi kebijakan ini ,dari sisi Komunikasi , Struktur birokrasi, SumberDaya, Disposisi , saran kepada pemerintah Provinsi perlu adanya kebijakankhusus terhadap kelembagaan Rumah sakit umum daerah provinsi NTB agardapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat .Kata Kunci : Kesiapan Implementasi , Struktur Birokrasi, Sumber daya,Disposisi, Komunikasi

---

Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era