Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 32775 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Dina Fatya Rahmah; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Adang Bachtiar
Abstrak:
Akreditasi klinik merupakan strategi penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan keselamatan pasien. Dalam RPJMN 2020–2024 ditargetkan seluruh FKTP (puskesmas dan klinik pratama) terakreditasi pada tahun 2024, namun capaian akreditasi klinik pratama baru mencapai 87%. Di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, cakupan akreditasi masih rendah, yaitu hanya 48 dari 247 klinik yang telah terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi akreditasi, baik dari sisi kesiapan, pelaksanaan, maupun pemantauan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi program akreditasi klinik pratama di Jakarta Barat tahun 2024 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Lembaga Penyelenggara Akreditasi, pimpinan klinik yang telah dan belum terakreditasi, serta telaah dokumen. Hasil penelitisn menunjukkan bahwa seluruh informan memahami tujuan akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu dan syarat kerja sama dengan BPJS. Pada aspek input, ditemukan kendala seperti keterbatasan SDM pendamping, rendahnya pemahaman terhadap standar, serta beban pembiayaan. Evaluasi proses mengungkapkan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur, namun masih terdapat kendala dalam dokumentasi dan koordinasi internal. Aspek produk menunjukkan bahwa akreditasi berdampak positif terhadap tata kelola dan kepuasan pasien, tetapi belum didukung oleh sistem monitoring pascaakreditasi yang optimal. 
Clinic accreditation is an essential strategy for improving the quality of primary healthcare services and ensuring patient safety. Under the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), all primary healthcare facilities (puskesmas and primary clinics) are targeted to be accredited by 2024. However, as of 2024, the accreditation rate for primary clinics has only reached 87%. In DKI Jakarta, particularly in West Jakarta, the coverage remains low, with only 48 out of 247 clinics accredited. This indicates ongoing challenges in accreditation implementation, including issues of readiness, execution, and sustainable monitoring. This study aims to evaluate the implementation of the primary clinic accreditation program in West Jakarta in 2024 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The research uses a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews with the DKI Jakarta Provincial Health Office, West Jakarta City Health Sub-Office, Accreditation Organizing Institutions, and heads of both accredited and non-accredited clinics, as well as document analysis. The findings show that all informants understand accreditation as a quality improvement effort and a requirement for collaboration with BPJS (Indonesia’s National Health Insurance). In the input aspect, challenges identified include limited support personnel, low understanding of accreditation standards, and financial burdens. The process evaluation reveals that implementation follows procedures, though issues remain in documentation and internal coordination. The product aspect indicates that accreditation has had a positive impact on service governance and patient satisfaction, but it is not yet supported by an optimal post-accreditation monitoring system.
Read More
S-11954
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Putri Ayu; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Ede Surya Darmawan, Bagus Chandra Kurniawan
Abstrak:
Data profil kesehatan pegawai tahun 2024 menunjukkan 55,65% pekerja mengalami berat badan berlebih, 9,54% berisiko sindrom metabolik, serta peningkatan prevalensi hipertensi. Sebagai tindak lanjut, perusahaan telah menjalankan program wellness, namun partisipasi pekerja masih rendah, hanya 7,1%, menunjukkan program belum berjalan optimal dan evaluasi menyeluruh belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program wellness pada pekerja PT. X tahun 2025 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan metode kualitatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap informan yang dipilih secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pada aspek context, tujuan program telah sesuai kebutuhan kesehatan pekerja namun belum dipahami merata. Aspek input menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan sarana prasarana, keterlambatan pembayaran vendor, serta belum adanya pedoman teknis khusus. Pada aspek process, program belum didukung needs assessment sistematis, komunikasi dan dukungan pimpinan terbatas, dan program belum menjadi indikator kinerja. Aspek product menunjukkan partisipasi dan konsistensi peserta rendah, meski ada dampak positif terhadap perilaku dan kesehatan fisik serta mental pekerja. Perusahaan disarankan melakukan survei kebutuhan, menyusun pedoman teknis, menyederhanakan program, mengoptimalkan komunikasi internal, memperkuat dukungan pimpinan, mengintegrasikan OKR, menyusun strategi fasilitas, dan menyampaikan evaluasi ke manajemen untuk meningkatkan partisipasi pekerja.Employee health profile in 2024 shows that 55.65% of workers are overweight, 9.54% are at risk of metabolic syndrome, and there is an increasing prevalence of hypertension. As a follow-up, the company has implemented a wellness program; however, employee participation remains low at only 7.1%, indicating that the program has not yet run optimally and a comprehensive evaluation has not been conducted. This study aims to evaluate the implementation of the wellness program for PT. X employees in 2025 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) with a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews and document reviews with informants selected via purposive and snowball sampling. Results show that, in the context aspect, the program’s objectives align with employees’ health needs but are not yet widely understood. The input aspect reveals limitations in human resources, uneven facilities, delayed vendor payments, and the absence of specific technical guidelines. In the process aspect, the program lacks a systematic needs assessment, leadership communication and support are limited, and the program is not yet linked to performance indicators. The product aspect shows low participation and consistency, although there are positive effects on employee behavior, physical health, and mental health. The company is advised to conduct a needs survey, prepare technical guidelines, simplify the program, optimize internal communication, strengthen leadership support, integrate OKRs, develop facility strategies, and report evaluations to management for program participation improvement.
Read More
S-12183
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Shella Cahya Eka; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Winarto
Abstrak:
Permintaan yang tinggi terhadap layanan ambulans di public safety center 119 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kebutuhan akan layanan ambulans yang penting, termasuk di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk transportasi rujukan dan gawat darurat dengan Ambulans Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan Ambulans Air Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan evaluasi program Context, Input, Process, Product (CIPP). Dengan pendekatan kualitatif, data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian konteks tujuan, sasaran dengan visi, misi, dan rencana strategis Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Meskipun produk program dinilai bermanfaat oleh penerima manfaat, hambatan dalam proses terjadi karena kurangnya integrasi sistem dan kekurangan tenaga kesehatan perawat dan bidan dalam layanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada input program ini untuk pengembangan dan peningkatan program layanan ambulans air.
The high demand for ambulance services at the public safety center 119 of the DKI Jakarta Provincial Health Service shows the need for important ambulance services, including in the Seribu Islands Administrative District for referral and emergency transportation by Water Ambulance. This research aims to analyze the implementation of the DKI Jakarta Provincial Health Service Water Ambulance service using the Context, Input, Process, Product (CIPP) program evaluation approach. With a qualitative approach, primary and secondary data are collected through observation, in-depth interviews, and document review. The research results show the suitability of the context of goals, and targets with the vision, mission, and strategic plans of the DKI Jakarta Health Service. Even though the program products are considered useful by the beneficiaries, obstacles in the process occur due to a lack of system integration and a shortage of healthcare nurse workers and midwives in the service. Therefore, improvements are needed in this program input for the development and improvement of the water ambulance service program.
Read More
S-11599
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nessie Komala Haty; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Tri Budiastuti Lestari
Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisiskasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerjaBPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan diatas 15% dan di bawah 15%. Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebabkasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik.Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan olehpengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjungke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokterterhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana,dan prasarana klinik.Kata Kunci: Kasus rujukan, Klinik Pratama, Dokter, Pasien JKN.
Read More
S-9336
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Farah Ainun Nabilah; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Tri Wahyu Kusumawati
Abstrak:
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.
Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.
Read More
S-11579
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fazryani Mazita Torano; Pembimbing: Surya Ede Darmawan; Penguji: Vetty Yulianti Permanasari, Wayu Sulistiadi, Didik Supriyono, Yana Supiana
Abstrak: Kota Serang telah menjalankan program Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun masih ditemukan perilaku BuangAir Besar Sembarangan (BABS) dan akses masyarakat terhadap penggunaanjamban masih cederung sama dengan sebelum dilaksanakan program yaitu barumencapai 60% dari target sebesar 90%. Penelitian ini bertujuan menganalisisimplementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Serang.Subyek penelitian adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program STBM PilarPertama di Kota Serang belum dilaksanakan secara optimal, media informasisebagai sarana sosialisasi kebijakan masih kurang. Sikap pelaksana menunjukkankurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengimpelentasikankebijakan program STBM. Koordinasi dengan pihak eksternal belum berjalandengan baik. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan merata kepada semuakalangan.
Kata kunci : STBM, implementasi, evaluasi
Serang has been doing the program of Community Based Total Sanitation(STBM) since 2012. However, there are still found the behavior of defecationcarelessly (BABS) and the public access toward of the use of toilet is still same asbefore the program implemented, it is only reach 60% of the target of 90%. Thisstudy aims to analyze the implementation of program of Community Based TotalSanitation in Serang. The subjects are the Department of Health, Clinic, cadresand the public.The results of the study shows that the implementation of the First PillarSTBM program in Serang city has not been implemented optimally, media as ameans of policy socialization is still lacking. The attitude of executive shows thelack of commitment of implementing policy in implementing the program policiesSTBM. Coordination with external parties have not been going well. It needsproper and equitable socialization strategy to all parties.
Keywords: STBM, implementation, evaluation.
Read More
T-4579
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Tibia Kesuma Putri; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Pujianto, Samsul Bahri
S-9368
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Desy Apriana; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Budi Hidayat, Emilia Rosa, Ida Ayu Agung M.P
T-3441
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Sarah Dirga Santini; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Puput Oktamianti, Jhonson Hotsar
Abstrak:
Akreditasi fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin mutu pelayanan, namun proses pasca akreditasi memerlukan tindak lanjut berupa pelaporan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaporan PPS pasca akreditasi klinik di wilayah Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam terhadap lima informan dari Suku Dinas Kesehatan dan klinik yang telah serta belum melaporkan PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan PPS masih rendah, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti pemahaman terhadap regulasi, komitmen pimpinan, dan kompetensi sumber daya manusia; serta faktor eksternal seperti pembinaan oleh dinas kesehatan, sistem pelaporan, pelatihan, dan insentif. Ditemukan bahwa penguatan budaya mutu internal dan dukungan pembinaan eksternal secara simultan dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan PPS. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki strategi pengawasan dan pembinaan pasca akreditasi secara sistematis.
Health facility accreditation is a strategic step to ensure service quality, but the post-accreditation process requires follow-up in the form of reporting Strategic Improvement Plans (PPS). This study aims to analyze compliance with PPS reporting after clinic accreditation in South Jakarta. A case study method with a qualitative approach was used, involving in-depth interviews with five informants from the Health Sub-department and clinics that had and had not submitted PPS reports. The findings reveal that the compliance rate is still low, influenced by internal factors such as regulation comprehension, leadership commitment, and human resource competence, as well as external factors including supervision by the health office, reporting systems, training, and incentives. Strengthening internal quality culture and external guidance simultaneously is essential to improve PPS reporting compliance. This study provides recommendations for policymakers to enhance systematic post-accreditation monitoring and supervision strategies.
Read More
S-12153
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Lilis Muchlisoh; Pembimbing: Anhari Achadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Tjandra Yoga Aditama, Bagus Satryabudi
Abstrak:

Saat inl virus A/H5Nl Avian Influenza adalah anca:man bagi kesehatan masyarakat karena potensi pandeminya. Dimana pandemi Influenza menjadi ancaman yang akan menyebabkan meningkatkan angka kesakitan dan kematian, kelumpuhan pelayanan kesehatan, kekacauan sosial, kerugian besar dalam bidang ekonomi (perdagangan, pariwisata, dan lain-lain). Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan retrospektif menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi ke!ompok terarah, telaah dokumen dari institusi dan publikasi dari media terhadap content. context, actors dan process kebijakan penggunaan Antiviral Oseltamivir dalam pcnanggulangan Flu Burung di Indonesia tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oseltamivir saat ini menjadi satu-satunya alternatif pengobatan flu burung di Indonesia. Kebijakan ini diambil dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah karena Oseltamivir ini merupakan obat yang direkomendasikan WHO untuk pengobatan flu burung, selain itu pada awal terjadinya kasus, pemerintah Indonesia belum memiliki persiapan untuk pengadaan obat, sedangkan bantuan obat yang datang adalah Oseltamivir dengan merk dagang "Tamiflu", sebagai merek dagang yang secara tersurat dalam pedoman teknis penggunaan Oseltamivir di Puskesmas. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular sebagai jabaran dar! UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah, saat ini dinilai kurang relevan dengan kejadlan kasus Flu Burung dengan kondisi desemralisasi dan otonomi daerah saat ini. Sehingga perlu direvisi atau dibuatkan PP baru yang terkait dengan penatalaksaan kejadian pandemi atau Undang undang tentang flu burung. Saat ini Departemen kesehatan dinllai be!um menerapkan pendekatan integral dan holistik baik dalam keilmuan maupun koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan Flu Burung secara umum. Rendahnya upaya keterlibatan organisasi lain seperti partai, LSM, organisasi masa, tokoh agama, dan petinggi negara di luar institusi kesehatan dan institusi pertanian yang peduli secara teknis dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di Depkes. Upaya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tentang Flu Burung ke masyarakat secara terus menerus perlu dilakukan di samping upaya peningkatan hidup bersih dan sehat, serta penyiapan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau dan SDM kesehatan yang dapat bersahabat dengan masyarakat. Aktor kebijakan penentu penggunaan Antiviral OseUamivir ini terdiri dari aktor lntemasional dan aktor nasional dimana WHO. Oeparternen kesehatan, Komnas FBPI dan lndustri obat BUMN memegang peranan penting. Proses pembuatan kebijakan penggunaan antiviral Oseltamivir inl dipengaruhi oleh lingkungan lnternasional terutama oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam konteks Otonomi Daerah saat ini, Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga yang seharusnya menjadi fokus pemerintah selain Rumah Sakit adalah Puskesmas sebagai pintu masuk utama.

In this time virus of A/HSN1 Avian of Influenza is threat for health socialize because potency pandemic. Where pandemic of Influenza become threat to cause to improve number of painfulness and death, paralysis of health service, social chaos, big loss in the field of economics (commerce, tourism, and others). This research represent research of policy of retrospective use device qualitative with method of circumstantial interview, discussion of directional group, analyze document from institution and publicizing from media to content, context, actors and process of policy of use of Antiviral Oseltamivir in handling Flu of Bird in Indonesia year 2007. Result of this research indicate that Oseltamivir in this time become the single mwdication Flu Bird alternative in Indonesia. This policy is taken because of several things, among other things because this Oseltamivir represent drug recommended by WHO for medication Flu Bird, at the others early the happening case, governmental of Indonesia not yet owned preparation for the levying medicine, while incoming drug aid from various state is Oseltamivir with trademark "Tamiflu", as trademark which in letter in tech reference manual use Oseltamivir in Puskesmas. In this time the health Department assessed not yet applied integrating approach good and holistic in science and also co-ordinate to pass by quickly sector in handling Flu Bird in general. Lower strive organizational involvement other like party, NGO, organization a period, religion figure, and bureaucrat outside agriculture institution and health institution which care technically in policy execution and arrangement in Depkes. Strive socialization and improvement of knowiedge about flu of Bird to society continually require to be conducted beside strive clean improvement live and make healthy, and also preparation of medium of service of health reached and SDM of health which can make friends with society. Actor of Policy of determinant of this use Antiviral Oseltamivir is consisted of the International actor and actor of national where organization of world health (WHO), health Department, Komnas FBPl and Industry medicine BUMN play a part important. Process of policy of this use antiviral Oseltamivir is influenced by International environment especially by organization of world health (WHO). In Autonomous context of Area in this time, Puskcsmas have very vital role as institution of technical executor. claimed to own ability of managerial and knowledge far forwards to increase quaHty of health service. So that which ought to become governmental focus besides Hospital is Puskesmas as especial entrance. Suggestion from this research is that economic analysis (cost benefit and cost effectiveness) related/relevant with overseas aid acceptance and use policy to antiviral Oseltarnlvir very required to reply policy efficiency and effectiveness in the future, governmental Regulation, or the arranging peculiarly about Flu Bird need immediately to create, function Puskesmas reinforcement very needed in health service in society, needed by a knowledge improvement and socialization effort about Flu Bird to society continually and serious commitment of government shall with powerfully co-ordinate and cooperation multidiscipline and multisector to overcome.

Read More
T-2653
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive