Program kesehatan bagi pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel dikelola oleh Bapelkes PT. Krakatau Steel berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&U/X/2003. Salah satu yang mendasari pembenukan Bapelkes PT. Krakatau Steel adalah adanya data yang menunjukkan bahwa biaya kesehatan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran kesehatan untuk pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel. Metode penelitian ini adalah survei analitik dengan mengunakan rancangan cross sectional 1 potong lintang dimana pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara bersamaan. Data diambil adalah data sekunder Bari Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon selazna periode April 2004 sampai dengan Maret 2005, Unit analisis pada penelitian ini adalah individu. Variabel bebas terbagi dalam 3 variabel utama dan terbagi Iagi dalam 13 sub variabel. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan per peserta per tahun adalah Rp. 2.351.658. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa semua variabel bebas didapatkan perbedaan yang signifikan dengan biaya kesehatan. Pemodelan akhir pada analisis multivariat digunakan analisis regresi linier berganda dan didapatkan hasil variabel bebas yang masuk model regresi adalah kunjungan rawat jalan, jumlah lembar resep rawat jalan, jumlah rujukan ke dokter ahli, jumlah pemeriksaan penunjang, proporsi admisi kasus rawat inap bedah, jumlah admisi kasus rawat inap, proporsi 'kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis, umur dan provider dengan persamaan : Y = 5,25+0,018X 1+0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9 Y = Pengeluaran kesehatan dalam bentuk fungsi log Xi = Kunjungan rawat jalan , X2= Jumlah lembar resep rawat jalan X3 = Jumlah rujukan ke dokter ahli , X4 = Jumlah pemeriksaan penunjang X5 = Proporsi admisi kasus rawat inap bedah, X6 = Admisi kasus rawat inap X7 = Proporsi kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis X3 = Umur, Xq = Provider Hipotesis yang diajukan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan, proporsi kunjungan kasus degeneratif kronis dan karakteristik peserta terbukti berhubungan signifikan dengan pengeluaran kesehatan sesuai teori. Disarankan untuk lebih menyempurnakan pencatatan dan pelaporan untuk mempermudah evaluasi terhadap pengeluaran kesehatan selanjutnya serta dilakukan penelitian lebih lanjut.

Based on Regulation I Policy of Human Rescources Director by Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&UIX12003, Healthcare program for PT Krakatau Steel pensioners and their family was organized by Bapelkes PT. KS. One of many reasons, Bapelkes was created because of data which shown increase of cost trend fro health care. This research objective is to find out presumed factors related to medical expense for retired man and their family. This research is an analytical survey using cross sectional. Dependent and independent variables are measured stimultanneously. Secondary data was taken from Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon within April 2004 until March 2005. Independent variables were divided on 3 major variables and split on 13 sub variables. The result of this research shown average of medical expense per member was Rp. 2.351.658 . Bivariate analysis shown all of independent variables have significant difference to medical expense. The last modeling in multivariate analysis using multiple regression indicate outpatient visit rate, outpatient prescription rate, referral rate, diagnostic and laboratory rate, proportion of admission surgery inpatient cases, the rate of admission inpatient cases, proportion of degenerative disease cases, age and provider, were match and the model is : Y = 5,25+0,018X 1 +0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9 Y = Medical Expenses in logaritmic form Xi = Outpatient visit rate, X2 = Outpatient prescription rate X3 = Referral rate, X4 = Diagnostic and laboratory rate X3 = Proportion of of admission surgery inpatient cases, X5 = The rate of admission inpatient cases X7 = Proportion of degenerative disease cases X5 = Age, X9 = Provider The hypothesis which had been made in this research that the utilization of medical services, proportion of degenerative disease cases and caracteristic of member were evidence bases significantly related to medical expenses as with theoritical. It is recommended to improve qualified medical report for upgrading and make next evaluation more easy. It is recommended too for further research.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai masalah dart keterbatasan antara. lain menyangkut SDM perencana, S1K, dan dana. Belum adanya dana yang khusus dialokasikan untuk membiayai proses perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu masalah yang penting diperhatikan. oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melakukan analisis biaya menggunakan konsep Activity Based Costing (ABC) terhadap proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan tahunan Dimas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhinya dan hambatan masalah yang dihadapinya. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode kualitatif. Melalui vvawancara. mendalam, Focus Group Discussion (FGD), telaah dokurnen danobservasi langsung. Seluruh tahapan aktivitas pereneanaan, mulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, penetapan tujuan„ penentuan altematif pemeeahan masalah, penyusunan Reneana Operasional Proyek/Program (ROP), pengerjaan RICA—KL dan RKA—SKPD, asistensi, Koreksi dan revisi serta finalisa.si dokumen perencanaan dan penganggaran sarnpai penyu.sunan draft DIPA dan DPA Dinas Kesehatan Tahun 2007. walaupun implementasinya, tidak selalu dilakukan seeara berumtan atau terpisah tahap demi tahapnya. Beberapa aspek yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran adalah ketersediaan, kecukupan dan kesesu.aian serta kelengkapan berbagai sumber daya, seperti SDM perencana, saran; waktu, dana, jadwal, juklak, Kebijakan OTDA yang mendukung, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan standar harga satuan barangijasa. Kegiatan perencanaan dan penganggaran selanria ini, merupakan bagian dari Prograrn Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (PICMPK). Alokasi dana tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 6.706.789.494,- terdiri dari Rp. 5.166.347.000,- APBN dan Rp. 1.540.442.494,-. APBD. Hasil perhitungan dan analisis biaya yang dilakukan temyata diperoleh biaya total proses perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 259.794.844,- yang keseluruhannya merupakan biaya operasional kegiatan per tahapan aktivitas tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah 1)sektor kesehatan belurn menjadi prioritas 2)Belum optimalnya S1K, 3)belum adanya SK Kadis tentang SDM perencanaitim penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dinas. 4)Da.ftar harga satuan barangijasa belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai acuan.5) Belum adanya Juklak perencanaan clan penganggaran, 6)belum semua personil yang terlibat proses perencanaan dan penganggaran belum teriatih secara tehnis maupun. manajerial. 7)Koordinasi Lintas Program (LP) belum optimal. 8) Perencanaan & penganggaran yang dilakukan selama ini belum terpadu, terpisah antara perencanaan APBN dengan APBD. Begitu pula dengan tenaga perencananya. APBN oleh Seksi Penyusunan Program sedangkan APBD oleg Subag Keuangan. 9)Belum adanya dana yan khusus dialokasikan untuk aktivitas perencanaan clan penganggaran. 10)Belum adanya risetistudi sejenisnya mengenai analisis biaya programikegiatan untuk acuaniperbandingan kearah perbaikan. 11)Masalah yang sifatnya spesifik lokal yakni seringkali terjadi pemadarnan lampu oleh PLN. Penelitian ini menyimpulkan perlu dilakukan berbagai upaya dan penataan sena pembenahan baik secara temis maupun manajerial dala.m proses perencanaan dan penganggaran. Upaya sosialisasi dan advokasi yang lebih intensif kepada stakeholder/decision maker setempat juga masih perlu ditingkatkan.

Central Sulawesi Provincial Health Office, have many problems and scarcity of many aspect like planning officer, SIK and budget. Have not budget allocaction for the planning and budgeting process. This study aim to conduct a special cost analysis for the process of health planning and budget by using Activity Based Costing (ABC) concept. This study is a qualitative design, researcher used a framework system which covered input, process and output to analyze various aspect which related to planning and budget process. Public Health Service in the Central Sulawesi Province has conducted all planning activities steps, starting from situation analysis, identify problem, decision of problem priority, decision of aim, determination of trouble-shooting alternative, arrangement of Project Operational Planning. (ROP), Making of RICA - ICL and RICA - SKPD, assistance, correction and revision, final document of planning and budget until draft arrangement of DIPA and DPA at Public Health Service in 2007. Although their implementation are not always conducted alternately or separated step by step. Some aspects which affected to planning and budget at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah is availability, sufficiency, compatible and also the equipment of various resources, such as Human Resources Development planner, medium, timing, fund, schedule, implementation guide (Juklak), supported decentralisation policy, Health Information System (5I1C) and standard price of service unit. Available planning and budget activity is part of Policy Program and Health Development Management at Public Health Service. Available fund allocation in this program is destined for some Subdin, department, section and sub section at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah. Fund allocation of this prograrne in 2007 are 6.706.789.494,- rupiahs which consist of 5.166.347.000,- rupiahs from APBN and 1.540.442.494,- rupiahs from province APB1). From calculation result and cost analysis which has conducted was obtained total cost of planning and budget process at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah are 259.794.844,- rupiahs which all of them are operational cost in every activities steps. Problems and resistances which are faced on planning and budget process such as: 1) Health sector does not become a priority yet concerning a local OTDA policy, because Kamtibrnas is more important aspect. 2) SIK is not optimal yet, 3) There is no SK ICadis concerning Human Resources Development of planner or compiler team of planning and budget document at Health Service. 4) Price list of material or service unit is not fully exploited as reference yet 5) There is no Juklak of planning and budget, 6) All personals who concerned on planning and budget process are not trained yet both technically and managerial. 7) Program pass coordination (LP) is not optimal yet. 8) Planning and budget which conducted are not solid yet, separated between APBN and APBD planning and also their planner. APBN is arranged by section of program arrangement while APBD is arranged by sub department of financial. 9) There are no funds which are allocated especially for planning and budget activity. 10) There is no study which concerns on cost analysis program or activity for reference on repair. 11) Local problems specifically are often happen extinction of electric by PLN. This study concluded that it was important to be conducted various effort and administration and also correction both technique and managerial on planning and budget process at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah. Socialization effort and more intensive advocation to stakeholder or decision maker is also improved.

Kepemilikan asuransi kesehatan mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan sarana layanan kesehatan. Di Provinsi Jambi orang yang memiliki asuransi kesehatan dan memanfaatkan sarana layanan kesehatan masih rendah bila dibandingkan dengan persentase nasional asutansi kesehatan baru mencapai 33% dari jumlah penduduk, sedangkan yang memanfaatkan sarana layanan keseha1an rawat jalan baru mencapai 34,70% dan rawat inap baru mencapai 2,25%. Selain kepemilikan asuransi kesehatan pemanfaatan sarana layanan kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, wilayah tempat tinggal (kota/desa) dan keluhan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan asuransi kesehatan di Propinsi Jambi mempengaruhi pemanfaatan sarana layanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap, baik milik pemerintah maupun swasta. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada tahun 2006 dengan menggunakan kuesioner VSEN2006.K. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk Propiosi Jambi, sedangkan sampel adalah semUa individu yang diwawancarai atau yang di data oleh petugas pencacah. Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel digunakan uji bivariat, kemudian dilanjutkan dengan uji multivariat Uji statistik yang diperlukan pada analisis bivariat digunakan uji kai kundrat dan uji T, sedangkan untuk uJi analisis multivariat memakai uji regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kepemilikan asuransi kesenatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), dan ke1uhan sakit berhubungan dengan pemanfaatan sarana layanan kesehatan rawat jalan. Untuk rawat inap faktor yang berhubungan adalah kepemilikan asuransi kesehatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), keluhan sakit dan pendapatan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang merata, memberikan perhatian yang serius terhadap asuransi untuk orang miskin di Propinsi Jambi, baik dari segi pendataan maupun pendanaan.

Health insurance has influence on utilizalion of health care facilities in Jambi Province. Persentage of people who had health insurance and have utilized health care facilities were lower than national percentage. Health insurance covered only 33% in Jambi and only 34,7% of them have utilized out patient care, 2,25% of them have utilized in patient care of health centres. Bisides health insurance, health care utilization are influenced by other factors such: as sex, age, education, employment status, income, geogrofiphic (urban/rural) and symptoms illness. This research was designed as cross sectional study, aimed to know whether health insurance ownership in Jambi Province influenced the utilization of public or private health care centres, for out patient care and inpatient care. This research used data from the 2006 Nasional Socioeconomic Survey, called Susenas, Only data from questioner VSEN 2006.K was used in this research. Populations of the research was an people in Jambi province. All individuals interviewed in Susenas were enrolled as samples in this research. Bivariate analysis was to fird the relationship among variables. Those variables were then analyzed by multivariate analysis. Statistical test that was used for bivariate analysis were chi-square test and T-test, and test for multivariate analysis were logistic regretion test, The research findings found that factors such health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness were related to outpatient health care. Utilization of inpatient hearth care were related to health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness, and income. The findings of this research recommended government to increase equity in health care services, to give great intentios in health insurance for the poor in Jambi Province especia1ly in collecting data of the poor and funding system.

Laporan International Diabetes Federation (IDF) melaporkan prevalensi diabetes melitus di Indonesia pada orang dewasa meningkat setiap tahunnya dan menyebabkan beban biaya kesehatan meningkat. Pelayanan kesehatan di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berfungsi sebagai gatekeeper dalam memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative diharapkan dapat membantu menekan progresivitas penyakit, mencegah komplikasi, serta mengurangi beban rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Namun, pemanfaatan layanan FKTP masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi layanan kesehatan di FKTP. Penelitian ini menggunakan data sekunder data sampel BPJS Kontekstual DM tahun 2017-2023. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan regresi. Hasil analisis distribusi frekuensi pemanfaatan layanan kesehatan FKTP tahun 2017-2023 didominasi oleh Puskesmas (59,08%). Peserta BPJS dengan segmen peserta Bukan Pekerja, berjenis kelamin perempuan, status perkawinan cerai, lansia (>65tahun), memiliki hak kelas rawat I, dan berdomisili di DKI Jakarta memiliki kemungkinan lebih besar mengunjungi pelayanan FKTP. Faktor segmentasi kepesertaan, jenis kelamin, usia, status perkawinan, hak kelas rawat, dan provinsi FKTP memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan FKTP oleh peserta JKN dengan DM

The International Diabetes Federation (IDF) report reports that the prevalence of diabetes mellitus in Indonesia in adults increases every year and causes an increase in health costs. Health services at the Primary Health Facility (FKTP) level function as gatekeepers in providing promotive, preventive, curative, and rehabilitative services that are expected to help suppress disease progression, prevent complications, and reduce the burden of referrals to advanced health facilities. However, the use of FKTP services still faces various challenges. This study aims to examine the factors that influence health services at FKTP. This study uses secondary data from the Contextual BPJS DM sample data for 2017- 2023. Data were analyzed univariately, bivariately, and multivariately using regression. The results of the frequency distribution analysis of the use of FKTP health services for 2017-2023 were dominated by Community Health Centers (59.08%). BPJS participants with the Non-Worker participant segment, female, divorced, elderly (>65 years), have class I care rights, and are domiciled in DKI Jakarta are more likely to visit FKTP services. The factors of participant segmentation, gender, age, marital status, class care rights, and FKTP province have a significant influence on the use of FKTP services by JKN participants with DM