Pandemi Covid-19 telah mengekspos kerentanan dalam sistem kesehatan di Indonesia dan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan di pintu masuk negara. Salah satu instrumen untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi pandemi adalah melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dilaksanakan oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, kapasitas unit ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kapasitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor di pintu masuk masih lemah dan bervariasi antar wilayah, regulasi yang sudah tidak relevan, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait kelembagaan, tata kerja dan sumber daya pada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Pendekatan mixed-methods dengan desain explanatory sequential digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan survei online terhadap 287 responden, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan. Hasilnya, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan/Direktorat Jenderal yang fokus pada urusan kekarantinaan kesehatan atau bahkan badan mandiri yang mengadopsi model CDC (Center for Disease Control and Prevention) dimana fungsi surveilans, penelitian dan laboratorium berada dalam satu organisasi serta menggunakan pendekatan one-health. Meskipun tata kerja UPT telah berjalan cukup efektif dengan adanya NSPK dan SOP, namun sebagian besar SOP perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan kekarantinaan kesehatan terkini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah pegawai yang tersedia yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.

Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang menjadi kasus TBC terbesar kedua di dunia selama bertahun-tahun. Meskipun TBC telah ditetapkan menjadi agenda prioritas kesehatan Nasional namun upaya penanggulangan penyakit ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di salah satu daerah prioritas nasional untuk penanggulangan TB, yaitu Kota Depok, indikator success reate masih di angka 68% per September tahun 2024, sementara di tahun 2022 dan 2023 adalah  85% dan 83% secara berturut-turut. Beban TBC bertambah dengan meningkatnya  jumlah kasus TB-RO yang mencapai 148 kasus 2024. Di sisi lain, Kota Depok memiliki beberapa komunitas yang bergerak pada penanggulangan TBC, seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Konsorsium STPI-Penabulu (KSP), komunitas bentukan pemerintah: Tim Kampung Ramah TB (KAPITU), serta masyarakat yang diberdayakan untuk mendukung upaya penemuan kasus hingga pendampingan pengobatan. Studi ini bertujuan untuk menelaah masalah penanggulangan TBC yang melibatkan para kader TBC terlatih dan kesenjangan yang ada pada kebijakan yang telah ada, selanjutnya menelaah temuan yang ada dalam kerangka pengembangan instrumen kebijakan tentang penguatan kader TBC dalam program penanggulangan TBC. Pengumpulan data antara lain melalui survey terhadap kader kesehatan yang terlibat dalam program penanggulangan Tuberkulosis sebanyak 143 responden, Focus Group Discusion (FGD) terhadap 8 (delapan) koordinator kader TB per wilayah kerja program TB, observasi terhadap kader TBC, serta wawancara mendalam terhadap 2 (dua) Pendamping Menelan Obat (PMO) atau Patient Support, penanggung jawab (PJ) program di komunitas dan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penguatan peran kader kesehatan dalam program penanggulangan Tuberkulosis di Kota Depok menjadi penting mengingat: tingginya beban TBC baik dari sisi epidemiologi, isu sosial maupun beban upaya untuk merespon amanat kebijakan di level pusat terutama untuk melaksanakan Investigasi Kontak (IK), pelacakan pasien yang mangkir, serta pendampingan pengobatan pasien hingga sembuh. Terdapat kesenjangan dalam instrumen kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan yang berperan dalam program penanggulangan TBC di Kota Depok yang antara lain dapat dilihat dari Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61/2023 yang belum memiliki turunan kebijakan yang memuat peran-peran serta penghargaan yang khusus bagi kader kesehatan. Selain itu, Puskesmas sebagai perwakilan pemerintah yang memberikan penugasan langsung kepada para kader kesehatan juga belum menyediakan logistik yang teralokasi khusus bagi kader kesehatan. Sebagai alternatif solusi, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong penyediaan logistik bagi kader kesehatan yang mendukung capaian kinerja Puskesmas dalam hal investigasi kontak melalui perencanaan kegiatan terkait penanggulangan TBC yang melibatkan kader kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau instrumen kebijakan lain yang memuat peran kader di dalamnya sehingga Puskesmas memiliki dasar untuk mengalokasikan logistik bagi kader kesehatan. Di samping itu, penting bagi pemerintah Kota Depok yang tengah menyusun SK Tim dan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk memasukan unsur kader kesehatan di dalam kedua instrumen kebijakan tersebut. Dengan instrumen-instrumen tersebut diharapkan terbangun komitmen dan integritas dari para kader dalam menjalankan perannya, serta pemerintah dapat menjaga keberlanjutan dalam hal pengalokasian sumber daya dalam bentuk program Kampung Ramah Tuberkulosis (Kapitu) sebagai menu wajib di kelurahan – terutama bagi kelurahan yang memiliki kantung TB.  

This study is driven by the issue of Tuberculosis (TB) in Indonesia, which has ranked as the second-largest contributor to global TB cases for several years. Despite being established as a national health priority, efforts to combat this disease have not yielded significant results. In one of the national priority areas for TB control, Depok City, the success rate indicator was recorded at 68% as of September 2024, compared to 85% and 83% in 2022 and 2023, respectively. The TB burden is further exacerbated by the rise in multidrug-resistant TB (TB-RO) cases, reaching 148 cases in 2024. On the other hand, Depok City is home to several communities actively working on TB control, such as the Indonesian Tuberculosis Eradication Association (PPTI), the STPI-Penabulu Consortium (KSP), government-initiated groups like the TB-Friendly Village Teams (KAPITU), and community members empowered to support case detection and treatment assistance. This study aims to examine TB control efforts involving trained TB cadres and the gaps in existing policies. It further seeks to analyze the findings within the framework of developing policy instruments to strengthen the role of TB cadres in TB control programs. Data collection methods include surveys of 143 health cadres involved in TB control programs, focus group discussions (FGDs) with eight TB cadre coordinators from different program work areas, observations of TB cadres, and in-depth interviews with two Treatment Supporters (PMOs) or Patient Supporters, program coordinators at community and health center levels, representatives from the City Health Office, and the Regional Development Planning Agency (Bappeda). Strengthening the role of health cadres in TB control programs in Depok City is crucial, considering the high TB burden from epidemiological, social, and response workload perspectives. This includes implementing central policy mandates such as contact investigation (CI), tracking of defaulting patients, and treatment support until recovery. Policy gaps related to the empowerment of health cadres in Depok's TB control program are evident, for instance, in the Depok Mayor Regulation No. 61/2023, which lacks derivative policies outlining specific roles and rewards for health cadres. Additionally, health centers (Puskesmas), which directly assign tasks to health cadres, have not yet allocated specific logistics for their support. As an alternative solution, derivative policies are needed to promote the provision of logistics for health cadres, supporting the performance of health centers in contact investigations. This can be achieved through TB control activity planning involving health cadres and operational standards (SOPs) or other policy instruments that define the roles of cadres. Such measures would provide health centers with a basis for allocating logistics to health cadres. Moreover, it is essential for the Depok City government, currently drafting the Decree on the TB Acceleration Task Force Team and the Regional Action Plan (RAD) for Accelerated TB Control, to include the role of health cadres in both policy instruments. These instruments are expected to foster commitment and integrity among cadres in carrying out their roles, while the government ensures sustainability in resource allocation through initiatives like the TB-Friendly Village (KAPITU) program as a mandatory agenda at the sub-district level—particularly in areas with high TB prevalence.