Ditemukan 35436 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Dimas Nurwidi; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Puput Oktamianti, Wachyu Sulistiadi, Lisa Fantina, Anhari Achadi
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan insentif upaya kesehatan masyarakat dalam capaian penyerapan BOK puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian Ketersediaan anggaran insentif UKM di Kota Tangerang Selatan sudah memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan insentif UKM dalam capaian penyerapan BOK Kinerja puskesmas setelah adanya insentif UKM masih terdapat informan yang mengatakan belum berdampak masih tetap sama karena memang program UKM menjadi kewajiban tupoksinya jadi tetap harus dikerjakan. Ketersediaan SDM puskesmas di Kota Tangerang Selatan sudah diatas standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pembagian tugas akan sudah dibagikan sesuai dengan kompetensinya. Beban kerja puskesmas dalam capaian program UKM sudah dibagikan secara merata sehingga tidak ada petugas yang tidak ikut berkontribusi sehingga petugas mendapatkan insentif secara merata. Perencanaan anggaran puskesmas melalui persetujuan Dinas Kesehatan dan pelaksanaan perhitungan besaran insentif sudah menggunakan aplikasi dari kementerian kesehatan serta pelaporan dilakukan pertriwulan. Implementasi yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik dengan angka penyerapan d awal adanya insentif UKM sebesar 88,44%
This thesis discusses the implementation of the incentive policy for public health efforts (UKM) in relation to the absorption achievement of the Operational Health Assistance (BOK) funds at Puskesmas in South Tangerang City. This study is a qualitative research using a case study approach. The results indicate that the availability of UKM incentive budget in South Tangerang City is adequate to support the successful implementation of the UKM incentive policy in achieving BOK fund absorption. Regarding Puskesmas performance after the provision of UKM incentives, there are still informants who stated that it has not had a significant impact, as the UKM program is inherently part of their main duties and responsibilities, and must be carried out regardless. The availability of human resources (HR) at the Puskesmas in South Tangerang City is above the standard set by the Ministry of Health, and the task distribution has been assigned according to each staff member’s competencies. The workload related to the UKM program has been distributed evenly, ensuring that all staff contribute and therefore receive incentives equally. The budget planning of Puskesmas is carried out with approval from the District Health Office, the calculation of incentive amounts is already using an application provided by the Ministry of Health, and reporting is conducted quarterly. The implementation in South Tangerang City has been quite effective, with an initial UKM incentive absorption rate of 88.44%.
T-7441
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muhammad Yusuf; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Mieke Savitri, Rima Damayanti, Ihwan
Abstrak:
PPIA merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV dan AIDS. Tujuan utamanya adalah agar bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV terbebaskan dari HIV, serta ibu dan bayi tetap hidup dan sehat. Saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan bagi Kabupaten/Kota secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dengan target capaian 100%. Target ini cukup berat bila melihat data capaian PPIA selama ini yang masih sangat rendah. Data rutin Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2017, cakupan kunjungan pertama kali ibu hamil ke tenaga kesehatan Kota Tangerang sudah mencapai 100% akan tetapi jumlah ibu hamil yang dites HIV baru berjumlah 4.230orang atau hanya 10% (SIHA, 2017). Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan kebijakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan FGD. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017 masih belum sesuai dengan kebijakan dalam Pedoman Manajemen Program PPIA dan Pedoman Pelaksanaan PPIA, sehingga output belum menggambarkan implementasi PPIA secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi, khususnya komunikasi dengan klinik, rumah sakit swasta dan bidan praktik mandiri. Faktor sumberdaya khususnya fasilitas, perlu dipertimbangan untuk distribusi reagensia dan RDT tidak hanya di puskesmas tetapi juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Faktor disposisi khususnya komitmen agar RS Kota Tangerang mampu menjadi RS rujukan PPIA. Faktor struktur birokrasi perlunya dibentuk tim lintas program/lintas sektor dalam pelayanan PPIA yang bergabung dalam topik HIV, serta penguatan pencatatan dan pelaporan bidan praktik mandiri terkait indikator ibu hamil yang dites HIV dan ibu hamil positif HIV. Kondisi sosial ekonomi mendukung pelayanan PPIA dengan adanya program jaminan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) bagi semua warga Kota Tangerang. Akan tetapi masih ada stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat ibu hamil untuk dites HIV
Kata kunci: AIDS; HIV; Implementasi Kebijakan; Kota Tangerang;
PPIA PMTCT is part of a series of HIV and AIDS control efforts. The ultimate goal is that infants born to mothers with HIV are released from HIV, and mothers and infants remain alive and well. Currently with the Regulation of the Minister of Health No. 43 of 2016 on Minimum Service Standards (MSP) of the health sector for the District / City explicitly states that everyone is at risk of HIV infection (pregnant women, TB patients, STI patients, transgender, drug users, and prisoners) get standard HIV testing with 100% achievement targets. This target is quite heavy when looking at data PMTCT achievement during this time is still very low. Regular data of Tangerang City Health Office in 2017, coverage of first antenatal visit to health worker of Tangerang City has reached 100% but the number of pregnant women tested by HIV is only 4,230 people or only 10% (SIHA, 2017). Therefore, the researcher conducted analysis of policy implementation of Prevention of Mother to Child of HIV Transmission (PMTCT) to get in-depth information how the implementation of PMTCT policy in Tangerang City 2017. This research is a qualitative research with data collection technique in depth interview and focus group discussion. Triangulation of sources is done by comparing data obtained from one informant with another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study done as a comparison to the information that has been obtained. The results showed that the implementation of PMTCT policy in Tangerang City in 2017 still not in accordance with the policy in PMTCT Program Management Guidelines and Implementation Guidelines of PMTCT, so that the output has not depicted the implementation of PMTCT as a whole. Communication factors are factors that affect implementation, especially communication with clinics, private hospitals and independent midwives. Resource factors, especially facilities, need to be considered for the distribution of reagents and RDT not only in puskesmas but also to private health care facilities. Disposition factors, especially the commitment to Tangerang City Hospital is able to become a reference hospital PPIA. Bureaucratic structural factors need to be established cross-program / cross-sectoral teams in PPIA services joining HIV topics, as well as strengthening the recording and reporting of independent midwives on indicators of pregnant women tested for HIV and HIV-positive pregnant women. Socio-economic conditions support PMTCT services with a free health insurance program through Universal Health Coverage (UHC) for all citizens of Tangerang City. However, there are still stigma and discrimination that can prevent pregnant women from testing HIV.
Key words: AIDS; HIV; PMTCT; policy implementation; Tangerang City
Read More
Kata kunci: AIDS; HIV; Implementasi Kebijakan; Kota Tangerang;
PPIA PMTCT is part of a series of HIV and AIDS control efforts. The ultimate goal is that infants born to mothers with HIV are released from HIV, and mothers and infants remain alive and well. Currently with the Regulation of the Minister of Health No. 43 of 2016 on Minimum Service Standards (MSP) of the health sector for the District / City explicitly states that everyone is at risk of HIV infection (pregnant women, TB patients, STI patients, transgender, drug users, and prisoners) get standard HIV testing with 100% achievement targets. This target is quite heavy when looking at data PMTCT achievement during this time is still very low. Regular data of Tangerang City Health Office in 2017, coverage of first antenatal visit to health worker of Tangerang City has reached 100% but the number of pregnant women tested by HIV is only 4,230 people or only 10% (SIHA, 2017). Therefore, the researcher conducted analysis of policy implementation of Prevention of Mother to Child of HIV Transmission (PMTCT) to get in-depth information how the implementation of PMTCT policy in Tangerang City 2017. This research is a qualitative research with data collection technique in depth interview and focus group discussion. Triangulation of sources is done by comparing data obtained from one informant with another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study done as a comparison to the information that has been obtained. The results showed that the implementation of PMTCT policy in Tangerang City in 2017 still not in accordance with the policy in PMTCT Program Management Guidelines and Implementation Guidelines of PMTCT, so that the output has not depicted the implementation of PMTCT as a whole. Communication factors are factors that affect implementation, especially communication with clinics, private hospitals and independent midwives. Resource factors, especially facilities, need to be considered for the distribution of reagents and RDT not only in puskesmas but also to private health care facilities. Disposition factors, especially the commitment to Tangerang City Hospital is able to become a reference hospital PPIA. Bureaucratic structural factors need to be established cross-program / cross-sectoral teams in PPIA services joining HIV topics, as well as strengthening the recording and reporting of independent midwives on indicators of pregnant women tested for HIV and HIV-positive pregnant women. Socio-economic conditions support PMTCT services with a free health insurance program through Universal Health Coverage (UHC) for all citizens of Tangerang City. However, there are still stigma and discrimination that can prevent pregnant women from testing HIV.
Key words: AIDS; HIV; PMTCT; policy implementation; Tangerang City
T-5310
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dia Anggraini; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Puput Oktamianti, Imam Syahbandi, Yana Supiana
Abstrak:
Puskesmas pada era JKN ini memegang peranan penting sebagai FasilitasKesehatan Tingkat Pertama penapis rujukan. Sebagai pintu gerbang pelayanankesehatan dasar, puskesmas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikankasus-kasus medis non spesialistik secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untukmelihat efektivitas puskesmas yang diwakili oleh nilai rujukan apabiladihubungkan dengan ketersediaan sumber daya puskesmas dan kepemimpinanmanajerial. Metode penelitian adalah metode potong lintang dengan pendekatankuantitatif kepada 25 puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitiandidapatkan bahwa sumber daya yang dimiliki puskesmas belum memenuhistandar yang telah ditetapkan kecuali untuk obat. Ketersediaan alat/teknologi danbahan penunjang medis berkisar pada level 60-79%. Sedangkan aspekkepemimpinan manajerial yang harus disoroti adalah pengawasan KepalaPuskesmas, pendelegasian tugas dan komunikasi antara pimpinan dan staf. Dari25 puskesmas, terdapat 7 puskesmas dengan kategori efektivitas baik dimana nilairujukan < 15%.Kata kunci : Efektivitas, pelayanan kesehatan, puskesmas
Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role asFirst level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Centerhave a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. Thisstudy aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center arerepresented by the refference value when linked with the availability of resourcesand Primary Health Center managerial leadership. This research was crosssectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposivesampling method to 25 puskesmas in South Tangerang. The results showed thatthe resources of Primary Health Center do not meet the standards that have beenset except for the drug. The availability of tools/technology and medical supportmaterial ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerialshould be highlighted is supervision, jobs delegation and communication betweenleaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary HealthCenters with good effectiveness category which the reference value < 15%.Key word : Effectiveness, health service, primary health center (Puskesmas).
Read More
Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role asFirst level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Centerhave a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. Thisstudy aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center arerepresented by the refference value when linked with the availability of resourcesand Primary Health Center managerial leadership. This research was crosssectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposivesampling method to 25 puskesmas in South Tangerang. The results showed thatthe resources of Primary Health Center do not meet the standards that have beenset except for the drug. The availability of tools/technology and medical supportmaterial ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerialshould be highlighted is supervision, jobs delegation and communication betweenleaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary HealthCenters with good effectiveness category which the reference value < 15%.Key word : Effectiveness, health service, primary health center (Puskesmas).
T-4573
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Azizah Noormala Dewi; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Ganda Raja Partogi, Ernawati
Abstrak:
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.
Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.
Read More
Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.
T-5252
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Memo Lukito; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Zakiah, Mieska Despitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi Puskesmas dalam mendukung upaya peningkatan status gizi balita di Kota Depok. Kapasitas organisasi dievaluasi melalui tujuh komponen utama, yaitu: ketersediaan sumber daya, kapabilitas manajerial, sistem informasi, kemampuan kepemimpinan, keuangan, serta kemampuan jejaring kerja. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 38 Puskesmas dan dilengkapi dengan wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengkonfirmasi dan memperkaya temuan. Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji bivariat menggunakan uji korleasi spearman, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas organisasi Puskesmas di Kota Depok tergolong baik dan capaian status gizi balita di wilayah tersebut sebagian besar berada dalam kategori baik. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa tidak seluruh komponen kapasitas organisasi memiliki hubungan signifikan dengan status gizi balita. Namun demikian terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan bermakna secara statistik, yaitu: ketersediaan SDM (p = 0,010), perumusan masalah (p = 0,028), pengimplementasian keputusan strategis (p = 0,043), ketersediaan dana (p = 0,011), kesesuaian penggunaan dana (p = 0,011), ketepatan waktu pencairan dana (p = 0,022), keterlibatan masyarakat (p = 0,046), dan dukungan perangkat desa (p = 0,010). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program gizi balita tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal organisasi Puskesmas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perilaku masyarakat, keterlibatan aktor lokal, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat layanan primer, tetapi juga mendorong integrasi intervensi berbasis masyarakat serta dukungan multisektor dalam upaya mencapai perbaikan status gizi balita yang berkelanjutan.
This study aims to examine the organizational capacity of primary health centers (Puskesmas) in supporting efforts to improve the nutritional status of children under five in Depok City, Indonesia. Organizational capacity was evaluated through seven main components: resource availability, managerial capability, information systems, leadership ability, strategic planning, financial capacity, and network collaboration. A quantitative approach was applied using a cross-sectional design across 38 Puskesmas, supplemented with in-depth qualitative interviews to confirm and enrich findings. Quantitative analysis was conducted using Spearman’s correlation for bivariate. The findings revealed that, in general, Puskesmas in Depok had relatively good organizational capacity, and the overall nutritional status of under-fives was within a good category. The bivariate analysis showed that not all organizational components were significantly associated with nutritional status. However, several variables demonstrated statistically significant relationships the availability of human resources (p = 0.010), problem identification (p = 0.028), implementation of strategic decisions (p = 0.043), availability of funding (p = 0.011), appropriate use of funds (p = 0.011), timeliness of fund disbursement (p = 0.022), community involvement (p = 0.046), and support from village (p = 0.010). These findings suggest that the success of child nutrition programs is influenced not only by internal organizational strength but also by external factors such as community behavior, local government support, and cross sectoral collaboration. Therefore, effective policy development should adopt a holistic approach focusing not only on strengthening institutional capacity at the primary healthcare level but also on integrating community based interventions and multisectoral support to ensure sustainable improvements in child nutrition outcomes.
T-7293
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Memo Lukito; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Zakiah, Mieska Despitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi Puskesmas dalam mendukung upaya peningkatan status gizi balita di Kota Depok. Kapasitas organisasi dievaluasi melalui tujuh komponen utama, yaitu: ketersediaan sumber daya, kapabilitas manajerial, sistem informasi, kemampuan kepemimpinan, keuangan, serta kemampuan jejaring kerja. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 38 Puskesmas dan dilengkapi dengan wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengkonfirmasi dan memperkaya temuan. Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji bivariat menggunakan uji korleasi spearman, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas organisasi Puskesmas di Kota Depok tergolong baik dan capaian status gizi balita di wilayah tersebut sebagian besar berada dalam kategori baik. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa tidak seluruh komponen kapasitas organisasi memiliki hubungan signifikan dengan status gizi balita. Namun demikian terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan bermakna secara statistik, yaitu: ketersediaan SDM (p = 0,010), perumusan masalah (p = 0,028), pengimplementasian keputusan strategis (p = 0,043), ketersediaan dana (p = 0,011), kesesuaian penggunaan dana (p = 0,011), ketepatan waktu pencairan dana (p = 0,022), keterlibatan masyarakat (p = 0,046), dan dukungan perangkat desa (p = 0,010). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program gizi balita tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal organisasi Puskesmas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perilaku masyarakat, keterlibatan aktor lokal, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat layanan primer, tetapi juga mendorong integrasi intervensi berbasis masyarakat serta dukungan multisektor dalam upaya mencapai perbaikan status gizi balita yang berkelanjutan.
This study aims to examine the organizational capacity of primary health centers (Puskesmas) in supporting efforts to improve the nutritional status of children under five in Depok City, Indonesia. Organizational capacity was evaluated through seven main components: resource availability, managerial capability, information systems, leadership ability, strategic planning, financial capacity, and network collaboration. A quantitative approach was applied using a cross-sectional design across 38 Puskesmas, supplemented with in-depth qualitative interviews to confirm and enrich findings. Quantitative analysis was conducted using Spearman’s correlation for bivariate. The findings revealed that, in general, Puskesmas in Depok had relatively good organizational capacity, and the overall nutritional status of under-fives was within a good category. The bivariate analysis showed that not all organizational components were significantly associated with nutritional status. However, several variables demonstrated statistically significant relationships the availability of human resources (p = 0.010), problem identification (p = 0.028), implementation of strategic decisions (p = 0.043), availability of funding (p = 0.011), appropriate use of funds (p = 0.011), timeliness of fund disbursement (p = 0.022), community involvement (p = 0.046), and support from village (p = 0.010). These findings suggest that the success of child nutrition programs is influenced not only by internal organizational strength but also by external factors such as community behavior, local government support, and cross sectoral collaboration. Therefore, effective policy development should adopt a holistic approach focusing not only on strengthening institutional capacity at the primary healthcare level but also on integrating community based interventions and multisectoral support to ensure sustainable improvements in child nutrition outcomes.
T-7368
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ni Putu Juwanita Dewi; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Sandi Iljanto, Bihantoro, Yanyan Rusyandi
Abstrak:
Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.
Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.
Read More
Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.
T-5301
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Analisis Capaian Program Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Di Puskesmas Kota Cilegon Tahun 2019 - 2022
Melisa Charoline Rembet; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Anhari Achadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Marwati, Nur Annisa Fauziyah
Abstrak:
Read More
Kanker leher rahim berada pada kedua tertinggi yaitu 9.2 per 100.000 penduduk, angka kematian rata-rata 9.0 per 100.000 penduduk. Cilegon belum mencapai target pemeriksaan IVA yang ditentukan, tahun 2019 sampai 2022 mencapai 0.99%; 1.78%, 2.05%, dan 2.35%, sehingga belum mencapai target nasional sebesar 80% dan target SPM kesehatan 100% dengan sasaran 71.139 orang. Tujuan penelitian untuk menganalisis capaian deteksi dini kanker leher rahim di Puskesmas Kota Cilegon 2019-2022. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, dilaksanakan pada bulan April – Mei 2023. Hasil penelitian dari sisi komponen hasil (capaian program) deteksi kanker leher rahim di Kota Cilegon periode 2019-2022 belum mencapai target SPM. Dari sisi komponen struktur, SDM, SOP, pendanaan dan sarana prasarana sudah tersedia, tetapi masih ada sedikit kendala pada ketidakseimbangnya jumlah SDM dan target. Dari sisi komponen proses, setiap puskesmas sudah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta monitoring evaluasi sesuai dengan prosedur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan akses, sosialisasi aktif dilakukan, pendekatan inovatif serta kerjasama lintas program sudah dilakukan dan kerja sama lintas sektor belum menambahkan capaian deteksi dini kanker leher rahim di Puskesmas se-Kota Cilegon secara signifikan, hal ini disebabkan karena ketidaksamaan persepi tentang penghitungan target, belum maksimalnya kegiatan promosi dan advokasi, pendekatan komunikasi yang belum tepat, penggunaan media yang belum efektif, pemanfaatan yang belum maksimal potensi-potensi yang ada di Kota Cilegon sebagai kota industri, serta masyarakat yang takut diperiksa atau tidak tahu tentang pemeriksaan IVA
Cervical cancer ranks second highest at 9.2 per 100,000 population, with an average death rate of 9.0 per 100,000 population. Cilegon has not reached the designated target for IVA screenings, with percentages from 2019 to 2022 reaching 0.99%, 1.78%, 2.05%, and 2.35%, thus not achieving the national target of 80% and the health SPM target of 100%, with a target population of 71,139 individuals. The research objective is to analyze the achievement of early detection of cervical cancer at the Cilegon City Health Center from 2019 to 2022. The research design is qualitative with a case study design, conducted in April - May 2023. The research findings indicate that the program's achievement in detecting cervical cancer in Cilegon City from 2019 to 2022 has not reached the SPM target. In terms of structural components, human resources, standard operating procedures, funding, and infrastructure are already available, but there is still a slight obstacle due to the imbalance between the number of human resources and the target. In terms of process components, each health center has implemented planning, implementation, recording, reporting, and monitoring and evaluation processes according to procedures. Efforts have been made to facilitate access, actively promote awareness, employ innovative approaches, and foster cross-program cooperation, but cross-sector collaboration has not significantly improved the early detection of cervical cancer at the Cilegon City Health Center. This is due to discrepancies in perceptions of target calculation, suboptimal promotion and advocacy activities, inappropriate communication approaches, ineffective media usage, underutilization of potential resources in Cilegon as an industrial city, and a population that is either afraid of or unaware of IVA screenings.
T-6716
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sari Nur Arofah; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Anhari Achadi, Mugiya Wardhani, Tiara Lutfie
Abstrak:
Read More
Pemantauan tumbuh kembang adalah proses pengamatan tumbuh kembang anak melalui pengukuran antropometri secara berkala dibandingkan dengan standar untuk mengukur pertumbuhan yang cukup dan mengidentifikasi secara dini ganguan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan balita bertujuan untuk memastikan setiap anak berkembang sesuai dengan jalur tumbuh kembang anak yang sehat sehingga dapat menjadi langkah deteksi dini gangguan tumbuh kembang pada anak, termasuk stunting. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Kota Tangerang telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemantauan pertumbuhan balita di Kota Tangerang dimulai dari posyandu dengan memanfaatkan aplikasi SiData untuk pencatatan hasil pengukuran sebagai feeder e-PPGBM. Manajemen pemantauan balita dalam surveilas gizi di Kota Tangerang ditinjau menggunakan teori evaluasi Model CIPP dari stufflebeam yang menganalisa dari komponen konteks, input, proses dan produk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam, focuss group discussion (FGD) dan observasi dokumen. Pemilihan informan ditentukan menggunakan purpose sampling. Informan dalam penelitian ini dipilih karena terlibat langsung dan mendukung pelaksanaan kegiatan sedangkan peserta FGD merupakan kader posyandu. Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa hasil wawancara mendalam dan FGD sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dokumen. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita dalam pelaksanaan surveilans gizi di Kota Tangerang yang menganalisa dari komponen konteks (latar belakang, masalah dan sumber daya), komponen input (strategi dan implementasi), komponen proses (pengembangan dan implementasi) dan komponen produk (dampak, efektifitas dan keberlanjutan). Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Kota Tangerang dilaksanakan dengan dukungan sumber daya, anggaran dan memanfaatkan digitalisasi aplikasi SiData sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan serta keterlibatan beberapa pihak. Namun pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita masih terdapat beberapa kendala antara lain belum optimalnya koordinasi, monitoring dan dukungan beberapa pihak di wilayah setempat. Belum tercapainya hasil cakupan di e-PPGBM melalui SiData tidak dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan jika data pengukuran belum mencapai 100%. Regulasi dan SOP di Tingkat Kota yang mengatur pembagian tugas dan fungsi pemanfaatan aplikasi SiData diperlukan agar pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita dapat berjalan optima
Growth monitoring is the process of observing a child's growth and development through regular anthropometric measurements compared to standards to measure adequate growth and early identification of growth disorders. Monitoring the growth of toddlers aims to ensure that each child develops according to a child's healthy growth and development path so that it can be a step in early detection of growth and development disorders in children, including stunting. Monitoring the growth of toddlers in Tangerang City has been carried out in accordance with the mandate in Presidential Regulation No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting. Monitoring the growth of toddlers in Tangerang City starts from the posyandu by using the SiData application to record measurement results as an e-PPGBM feeder. The management of monitoring toddlers in nutritional surveillance in Tangerang City is reviewed using the CIPP Model evaluation theory from Stufflebeam which analyzes the components of context, input, process and product. This research is descriptive qualitative research. The research method uses in-depth interviews, focus group discussions (FGD) and document observation. The selection of informants was determined using purpose sampling. The informants in this research were chosen because they were directly involved and supported the implementation of activities, while the FGD participants were posyandu cadres. The data collected was primary data in the form of in-depth interviews and FGDs, while secondary data was obtained through document observation. This research describes the implementation of monitoring toddler growth in the implementation of nutritional surveillance in Tangerang City which analyzes the context component (background, problems and resources), the input component (strategy and implementation), the process component (development and implementation) and the product component (impact, effectiveness and sustainability). Monitoring the growth of toddlers in Tangerang City is carried out with the support of resources, budget and utilizing the digitization of the SiData application as a recording and reporting tool as well as the involvement of several parties. However, the implementation of monitoring the growth of toddlers still has several obstacles, including lack of optimal coordination, monitoring and support from several parties in the local area. If coverage results have not been achieved in e-PPGBM via SiData, it cannot be used to make a decision if the measurement data has not reached 100%. Regulations and SOPs at the City Level that regulate the division of tasks and functions for using the SiData application are needed so that monitoring the growth of toddlers can run optimally.
T-7156
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Novi Budianti; Pembimbing: Adang Bachtiar, Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Anhari Achadi, Telly Purnamasari, Munir Wahyudi
T-5272
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉