Ditemukan 22388 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Cut Falia Zurlina; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Jeffri Ardiyanto, Agus Komarudin
Abstrak:
Read More
Kebijakan terkait kemandirian sediaan alat kesehatan telah diterbitkan sejak tahun 2016. Namun, jumlah izin edar dan jumlah transaksi pengadaan alat kesehatan dalam pengadaan e katalog masih didominasi oleh alat kesehatan impor. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi kemandirian dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada aktor kebijakan yang terlibat, asosiasi perusahaan alat kesehatan, dan pengguna alat kesehatan dan telaah dokumen. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dari aspek kebijakan, sumber daya, komunikasi, kesetaraan akses, potensi pasar, dan kualitas produk. Secara umum, kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan untuk dapat mencapai optimal. Lemahnya sistem tata kelola dalam pengembangan industri alat kesehatan menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal.
Policies related to self-reliance in medical device provision have been issued since 2016. However, the number of marketing authorizations and procurement transactions for medical devices in the e-catalog remain dominated by imported medical devices. This indicates a lack of self-sufficiency in domestic medical device production. This study aims to evaluate the implementation of policies for developing the domestic medical device industry. This research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with involved policy actors, medical device company associations, and medical device users, alongside document analysis. The study wants to see how the policy implemented from the aspects of policy, resources, equitable access, market potential, and product quality. These aspects are then evaluated to determine whether the policy implementation aligns with the existing policy content. Generally, the policy for domestic medical device industry development is underway, however, its implementation still faces numerous challenges to achieve optimal results. Weak governance in the medical device industry's development leads to suboptimal policy implementation.
T-7459
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nazmi; Pembimbing : Purnawan Junadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Puput Oktamianti, Arianti Anaya, Ahyahudin Sodr
Abstrak:
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya SDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri. Kata kunci: Implementasi kebijakan, alat kesehatan
Read More
T-4813
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Pritha Elisa; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar, Wahyu Sulistiadi, IGM Wirabrata, Ismiyati
Abstrak:
Read More
Kebutuhan alat kesehatan di Indonesia saat ini 90% dipenuhi oleh alat kesehatan impor. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permenkes No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan salah satunya melalui kebijakan percepatan perizinan alat kesehatan dengan tujuan meningkatkan investasi di bidang alat kesehatan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan perizinan alat kesehatan untuk mendukung pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada ketersediaan sumber daya manusia dan karakteristik badan pelaksana yang terbatas, serta disposisi pelaksana yang masih kurang dari intensitas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar organisasi terkait kebijakan sudah cukup optimal, serta lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung, namun lingkungan politik belum cukup mendukung kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia dan lingkungan politik karena sumber daya manusia adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan dan kebijakan penyerta yang mendukung kebijakan ini masih belum kuat. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya kebijakan penyerta seperti kebijakan kewajiban menggunakan alat kesehatan dalam negeri pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk memperluas pasar alat kesehatan produksi dalam negeri
The needs of medical devices in Indonesia currently 90% are met by imported medical devices. Therefore the government issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning Action Plans for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is through the policy of accelerating the licensing of medical devices. So this study aims to determine the implementation of accelerated medical device licensing policies to support the development of the domestic medical device industry. This study uses qualitative methods and is analyzed with Van Meter and Van Horn policy theory with variable size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, disposition of implementers, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation. The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by the availability of human resources and the limited characteristics of the implementing agency, as well as the disposition of implementers that are still less than the intensity of the implementation of the policy. Communication between organizations related to policy is quite optimal, and the economic and social environment is quite supportive, but the political environment is not enough to support policy. This study recommends making accompanying policies such as the obligation to use domestic medical devices at government health service facilities to expand the domestic production of medical devices.
T-5962
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nurul Safitri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Ismiyati, Anisa
Abstrak:
Read More
Alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh lebih dari 70% alat kesehatan impor. Selain itu, transaksi alat kesehatan dalam negeri dalam e-katalog pada tahun 2019-2020 yang masih rendah (12%) menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Hingga tahun 2022, jumlah sarana produksi alat kesehatan yang memiliki sertifikat CPAKB hanya 30,52%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik tahun 2022. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari pemerintah, asosiasi, dan industri alat kesehatan di Indonesia, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn yang dimodifikasi dalam kerangka segitiga kebijakan Walt-Gilson. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, dan manfaat kebijakan sudah jelas, namun terkendala dari sumber daya keuangan yang masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Karakterisitik lembaga pelaksana mendukung implementasi kebijakan, namun strategi para pelaksana masih belum dilaksanakan secara optimal. Disposisi pelaksana masih kurang dan komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan. Dari sisi aktor/pelaksana kebijakan, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan-kebijakan yang mendorong penerapan CPAKB dan dukungan dari para pelaksana kebijakan, terutama terkait penguatan kebijakan izin edar alat kesehatan dalam negeri dimana CPAKB dijadikan persyaratan wajib dalam pengajuan izin edar.
Medical devices in Indonesia are still fulfilled by more than 70% of imported medical devices. In addition, domestic medical device transactions in e-catalogs in 2019-2020 were still low (12%) indicating that there was still a large dependence on imported medical devices. The effort of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to overcome this is by issuing Minister of Health Regulation Number 20 of 2017 which requires the application of Good Medical Device Manufacturing Practices (CPAKB), no later than 4 years after the regulation was issued. Until 2022, the number of medical device production facilities that have CPAKB certificates is only 30.52%. This study aimed to analyze the implementation of the Good Medical Device Manufacturing Practice policy in 2022. The research was conducted qualitatively using in-depth interviews with informants from the government, associations, and the medical device industry in Indonesia, as well as document reviews. This research uses the policy implementation model of Grindle and Van Meter Van Horn which is modified within the framework of the Walt-Gilson policy triangle. The results of the research are that the standard and objectives of the policy, the interests affected, and the benefits of the policy are clear, but are constrained by limited financial resources. The economic, social, and political environment influences policy implementation. The characteristics of implementing agencies support policy implementation, but the strategies of implementing agencies have not been implemented optimally. The disposition of implementers is still lacking and policy communication needs to be improved. In terms of actors/policy implementers, there is still a limited number of human resources to implement policies. This study concludes that in general the policy has been implemented well, but there are still obstacles in its implementation. This study recommends the need to strengthen policies that encourage the implementation of CPAKB and support from policy implementers, especially related to strengthening the policy for registration of distribution permits for domestic medical devices where CPAKB must be a mandatory requirement in the application.
T-6649
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Yunianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Vonny Nouva Tubagus, Anna Kurniati
Abstrak:
Read More
Permenkes Nomor 14 tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan sebagai peraturan dan pedoman yang berlaku dan diimplementasikan sejak Mei 2022. Implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes melibatkan banyak stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur yang tergabung dalam komite bersama adaptasi, pemerintah daerah, dan fasyankes tempat adaptasi. Hal ini tentunya akan menjadi suatu proses yang kompleks, banyak tantangannya serta membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Tesis ini bertujuan untuk diketahui efektivitas implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan teori Donabedian sebagai grand design dan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, Edward III, dan Matland yang sejalan dengan teori efektivitas. Penilaian efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem (struktur, proses, hasil) dan melihat lima indikator efektivitas yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, waktu, dan lingkungan. Kemudian dalam penilaian keefektifan implementasi kebijakan juga dilihat dari elemen-elemen yang terkait dengan implementasi kebijakan, fokus pada penelitian ini adalah sumber daya, komunikasi, disposisi para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan kriteria ini didapatkan pelaksanaan kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes, dinilai belum berjalan efektif. Disarankan untuk mengukur ekuitas, mutu, kompetensi, dan kecepatan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Hal ini memastikan fasyankes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyederhanaan proses administrasi yang berbelit-belit untuk menghindari kendala yang mungkin timbul serta penting untuk melakukan global camparison dalam memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari sistem kesehatan di negara-negara lain dan penilaian indeks kepuasan dan komitmen untuk bekerja di Indonesia.
Minister of Health Regulation Number 14 of 2022 concerning Adaptation Program for Indonesian Specialists Graduates Abroad in Health Care Facilities has been established as applicable regulations and guidelines and implemented since May 2022. The implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities involves many stakeholders consisting of various elements who are members of the joint adaptation committee, local governments, and health facilities where adaptation. This will certainly be a complex process, many challenges and requires collaboration and coordination. This thesis aims to determine the effectiveness of the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities in 2022-2023. This research uses a qualitative approach with a case study method using Donabedian theory as a grand design and Van Meter policy implementation theory Van Meter Van Horn, Edward III, and Matland which are in line with effectiveness theory. Assessment of effectiveness in policy implementation in this study is carried out with a system approach (structure, process, results) and looks at five effectiveness indicators, namely policy accuracy, implementation, targets, time, and environment.Then in assessing the effectiveness of policy implementation is also seen from elements related to policy implementation, the focus of this research is resources, communication, disposition of implementers, and economic, social, and political environment. Based on this criterion, it was found that the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities was considered to have not been effective. It is recommended to measure the equity, quality, competence, and speed of the adaptation program for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities. This ensures health facilities to provide quality health services. Simplification of convoluted administrative processes to avoid obstacles that may arise and it is important to conduct a global camparison in understanding and adopting best practices of health systems in other countries and assessment of satisfaction index and commitment to work in Indonesia.
T-6847
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Afriani Tinurbaya; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Atik Nurwahyuni, Wahyu Sulistiadi, Anita Basuki, Yanuardo Ganda Drabenzus
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas gambaran implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan untuk melihat kinerja dari implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan modifikasi model implementasi kebijakan Edward III (1980) serta Van Meter & Van Horn (1975) untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan, yaitu dilihat dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, struktur birokrasi dan karakteristik badan pelaksana, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan belum optimal: belum ada indikator yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, serta output kebijakan masih ada yang belum sesuai pedoman. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan masih ditemukan ada kendala, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas, sumber daya belum memadai, sosialisasi kebijakan masih terbatas, masih ada ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan, penerapan SOP belum optimal, dan mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan belum jelas. Oleh sebab diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan.
This study described health worker training planning policies to see the performance of the implementation policies. This study uses qualitative approach through in-depth interviews and document observation. The analysis was carried out using the policy implementation model of Edward III (1980) and Van Meter & Van Horn (1975) to analyze factors that influence the process of the implementation policies, such as size and policy objectives, resources, communication between organization and implementation of activities, bureaucratic structure and characteristics of implementing agencies, disposition, social, economic and political environment, and implementation policies. The results show that the performance of planning policy implementation for health worker training was not optimal: the training program has not been based on training needs, and there are still policy outputs that are not in accordance with the guidelines. Factors influencing the implementation of the health worker training planning policies are still found to have obstacles: the size and objectives of the policy are not yet clear, the resources are inadequate, the socialization of the policy is still limited, the inconsistencies in policy implementation, the application of SOP is not optimal, and supervision mechanisms are not yet clear. This is necessary to evaluate these factors for successful policy implementation.
T-6691
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sulastri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Pamian Siregar, Ayu Amalia Rachman
Abstrak:
Read More
Pengembangan bahan baku obat dalam negeri mutlak diperlukan untuk mencapai kemandirian sektor farmasi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 guna mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kerja sama lintas sektor. Namun demikian, hingga saat ini impor bahan baku obat masih sangat tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres tersebut, khususnya pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dikatakan belum berhasil (unsuccessful implementation), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan. Dimensi kebijakan, pengoperasian, serta perencanaan implementasi dan sumber daya belum cukup baik dalam mendukung implementasi Inpres, meskipun dimensi lain, yaitu kepemimpinan, pemangku kepentingan, dan umpan balik sudah cukup baik. Selain itu, masih terdapat sejumlah dukungan kebijakan yang diperlukan industri farmasi dalam rangka pengembangan bahan baku obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang belum cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi Inpres, peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau penyusunan kebijakan baru yang diperlukan.
The development of local drug raw materials is urgently needed to achieve the independence of Indonesia's pharmaceutical sector. The government has issued Presidential Instruction No. 6/2016 to realize this by encouraging cross-sector collaborations. However, the import of drug raw materials is still very high. For this reason, this study aims to analyze the implementation of the Presidential Instruction, particularly the execution of each Ministry/Agency's responsibilities. The research was conducted using a qualitative approach by utilizing data from in-depth interviews and document review. The research showed that the implementation of Presidential Instruction No. 6/2016 was unsuccessful; there is still a gap between policy objectives and achievements. The dimensions of policy, operations, and implementation planning and resources are not good enough to support the implementation of the Presidential Instruction, although the other dimensions such as leadership, stakeholders, and feedback are quite good. Other than that, there are several policy supports that the pharmaceutical industry still needed in order to develop drug raw materials. Therefore, it is necessary to improve the dimensions that are not good enough to encourage the successful implementation of the Presidential Instruction, review the policies that have been issued by related Ministries/Institutions and/or develop the new policies as needed.
T-6869
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratih Oktarina; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar, Puput Oktamianti, Amila Megraini, Mira Miranti Puspitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang menjadi kasus TBC terbesar kedua di dunia selama bertahun-tahun. Meskipun TBC telah ditetapkan menjadi agenda prioritas kesehatan Nasional namun upaya penanggulangan penyakit ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di salah satu daerah prioritas nasional untuk penanggulangan TB, yaitu Kota Depok, indikator success reate masih di angka 68% per September tahun 2024, sementara di tahun 2022 dan 2023 adalah 85% dan 83% secara berturut-turut. Beban TBC bertambah dengan meningkatnya jumlah kasus TB-RO yang mencapai 148 kasus 2024. Di sisi lain, Kota Depok memiliki beberapa komunitas yang bergerak pada penanggulangan TBC, seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Konsorsium STPI-Penabulu (KSP), komunitas bentukan pemerintah: Tim Kampung Ramah TB (KAPITU), serta masyarakat yang diberdayakan untuk mendukung upaya penemuan kasus hingga pendampingan pengobatan. Studi ini bertujuan untuk menelaah masalah penanggulangan TBC yang melibatkan para kader TBC terlatih dan kesenjangan yang ada pada kebijakan yang telah ada, selanjutnya menelaah temuan yang ada dalam kerangka pengembangan instrumen kebijakan tentang penguatan kader TBC dalam program penanggulangan TBC. Pengumpulan data antara lain melalui survey terhadap kader kesehatan yang terlibat dalam program penanggulangan Tuberkulosis sebanyak 143 responden, Focus Group Discusion (FGD) terhadap 8 (delapan) koordinator kader TB per wilayah kerja program TB, observasi terhadap kader TBC, serta wawancara mendalam terhadap 2 (dua) Pendamping Menelan Obat (PMO) atau Patient Support, penanggung jawab (PJ) program di komunitas dan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penguatan peran kader kesehatan dalam program penanggulangan Tuberkulosis di Kota Depok menjadi penting mengingat: tingginya beban TBC baik dari sisi epidemiologi, isu sosial maupun beban upaya untuk merespon amanat kebijakan di level pusat terutama untuk melaksanakan Investigasi Kontak (IK), pelacakan pasien yang mangkir, serta pendampingan pengobatan pasien hingga sembuh. Terdapat kesenjangan dalam instrumen kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan yang berperan dalam program penanggulangan TBC di Kota Depok yang antara lain dapat dilihat dari Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61/2023 yang belum memiliki turunan kebijakan yang memuat peran-peran serta penghargaan yang khusus bagi kader kesehatan. Selain itu, Puskesmas sebagai perwakilan pemerintah yang memberikan penugasan langsung kepada para kader kesehatan juga belum menyediakan logistik yang teralokasi khusus bagi kader kesehatan. Sebagai alternatif solusi, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong penyediaan logistik bagi kader kesehatan yang mendukung capaian kinerja Puskesmas dalam hal investigasi kontak melalui perencanaan kegiatan terkait penanggulangan TBC yang melibatkan kader kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau instrumen kebijakan lain yang memuat peran kader di dalamnya sehingga Puskesmas memiliki dasar untuk mengalokasikan logistik bagi kader kesehatan. Di samping itu, penting bagi pemerintah Kota Depok yang tengah menyusun SK Tim dan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk memasukan unsur kader kesehatan di dalam kedua instrumen kebijakan tersebut. Dengan instrumen-instrumen tersebut diharapkan terbangun komitmen dan integritas dari para kader dalam menjalankan perannya, serta pemerintah dapat menjaga keberlanjutan dalam hal pengalokasian sumber daya dalam bentuk program Kampung Ramah Tuberkulosis (Kapitu) sebagai menu wajib di kelurahan – terutama bagi kelurahan yang memiliki kantung TB.
This study is driven by the issue of Tuberculosis (TB) in Indonesia, which has ranked as the second-largest contributor to global TB cases for several years. Despite being established as a national health priority, efforts to combat this disease have not yielded significant results. In one of the national priority areas for TB control, Depok City, the success rate indicator was recorded at 68% as of September 2024, compared to 85% and 83% in 2022 and 2023, respectively. The TB burden is further exacerbated by the rise in multidrug-resistant TB (TB-RO) cases, reaching 148 cases in 2024. On the other hand, Depok City is home to several communities actively working on TB control, such as the Indonesian Tuberculosis Eradication Association (PPTI), the STPI-Penabulu Consortium (KSP), government-initiated groups like the TB-Friendly Village Teams (KAPITU), and community members empowered to support case detection and treatment assistance. This study aims to examine TB control efforts involving trained TB cadres and the gaps in existing policies. It further seeks to analyze the findings within the framework of developing policy instruments to strengthen the role of TB cadres in TB control programs. Data collection methods include surveys of 143 health cadres involved in TB control programs, focus group discussions (FGDs) with eight TB cadre coordinators from different program work areas, observations of TB cadres, and in-depth interviews with two Treatment Supporters (PMOs) or Patient Supporters, program coordinators at community and health center levels, representatives from the City Health Office, and the Regional Development Planning Agency (Bappeda). Strengthening the role of health cadres in TB control programs in Depok City is crucial, considering the high TB burden from epidemiological, social, and response workload perspectives. This includes implementing central policy mandates such as contact investigation (CI), tracking of defaulting patients, and treatment support until recovery. Policy gaps related to the empowerment of health cadres in Depok's TB control program are evident, for instance, in the Depok Mayor Regulation No. 61/2023, which lacks derivative policies outlining specific roles and rewards for health cadres. Additionally, health centers (Puskesmas), which directly assign tasks to health cadres, have not yet allocated specific logistics for their support. As an alternative solution, derivative policies are needed to promote the provision of logistics for health cadres, supporting the performance of health centers in contact investigations. This can be achieved through TB control activity planning involving health cadres and operational standards (SOPs) or other policy instruments that define the roles of cadres. Such measures would provide health centers with a basis for allocating logistics to health cadres. Moreover, it is essential for the Depok City government, currently drafting the Decree on the TB Acceleration Task Force Team and the Regional Action Plan (RAD) for Accelerated TB Control, to include the role of health cadres in both policy instruments. These instruments are expected to foster commitment and integrity among cadres in carrying out their roles, while the government ensures sustainability in resource allocation through initiatives like the TB-Friendly Village (KAPITU) program as a mandatory agenda at the sub-district level—particularly in areas with high TB prevalence.
T-7206
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hendro Nurcahyo; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Puput Oktamianti, Nurrahmiati, Rosita
Abstrak:
Read More
Kondisi saat ini presentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar baru mecapai 23% dan target di tahun 2024 adalah 83% maka Indonesia memiliki tugas untuk memenuhi 60% kekuranganya. Selain indikator di atas RPJMN 2020-2024 juga menargetkan 100% puskesmas di Indonesia sudah memiliki dokter akan tetapi sesuai data Kementerian Kesehatan RI per tahun 2018 masih terdapat 15% puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Dalam menanggapi permasalahan mengenai pemenuhan tenaga kesehatan dapat dilakukan penugasan khusus secara individu ataupun tim dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat merupakan kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tujuan kebijakan ini masih ada yang belum terukur. Sumber daya terkendala kurangnya pemahaman akan pemanfatan dana BOK Pusekesmas yang terdapat tim Nusantara Sehat. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksana terkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomi dan politik baik dapat dikondisikan dengan adanya komunikasi yang baik. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi berjalan dengan baik walapun dengan kendala kendala yang ditemukan. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan evaluasi dan monitori dan perbaikan dari kekurangan. Kebijakan Permenkes ini dikondisikan akan mengalami revisi kembali sehingga perlu adanya perbaikan yang akan mempermudah dan memperjelas bagaimana pelaksanaan kebijakan ini
The current condition of the percentage of Puskesmas with types of health workers according to new standards has reached 23% and the target in 2024 is 83%, so Indonesia has a duty to meet 60% of its shortcomings. In addition to the indicators above, the 2020-2024 RPJMN also targets that 100% of puskesmas in Indonesia already have doctors, but according to data from the Indonesian Ministry of Health as of 2018 there are still 15% of puskesmas in Indonesia that do not have doctors. In responding to problems regarding the fulfillment of health workers, special assignments can be carried out individually or in teams to support the Healthy Nusantara Program. The special assignment of health workers in supporting the Nusantara Sehat program is a potential policy to solve the problem of equal distribution of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the Health Workforce Special Assignment Policy in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 33 of 2018. In this study using qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study used Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis with variables of size and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation.The results showed that the objectives of this policy are still not measurable. Resources are constrained by a lack of understanding of the use of BOK Pusekesmas funds available by the Nusantara Sehat team. Good communication between implementing organizations. The characteristics of the implementer are constrained by limited human resources. The attitude of the executor is supportive. Good economic and political conditions can be conditioned by good communication. The conclusion was that the implementation went well even with the obstacles that were found. The recommendation of this research is that the successful implementation will be achieved if evaluation and monitoring and correction of deficiencies are carried out. This Permenkes policy is conditioned to undergo revision again so that improvements are needed that will simplify and clarify how this policy is implemented
T-6276
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mustafa Arief; Pembimbing: Puput Oktamiyanti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Read More
ABSTRAK
Tesis ini membahas implementasi kebijakan larangan merokok pada kantor Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengendalian dampak rokok, salah satunya Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hingga kini implementasi kebijakan-kebijakan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Prevalensi perokok dari tahun ke tahun terus bertambah. Dilingkungan kantor Kementerian Kesehatan sendiri kebijakan larangan merokok belum dilaksanakan secara optimal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik lemah pelaksanaan kebijakan larangan merokok di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah kurangnya penegakkan hukum. Sangat disarankan kepada pihak berwenang untuk segera membuat pedoman pelaksanaan kebijakan larangan merokok di Kementerian Kesehatan. Kata kunci : Rokok, hukum, kebijakan
ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of policies banning smoking on the health ministries. Government has issued several laws and regulations related to controlling the impact of smoking, one of which the law number 36 of 2009 on health. Until now the implementation of these policies have not shown significant results. Prevalence of smokers from year to year continues to grow. Environment of their own health ministries have implemented a smoking ban policy optimally. This research design is qualitative explanatory. Results showed that the weak points of policies banning smoking in an office environment the ministry of health is the lack of law enforcement. Highly recommended to the authorities to immediately create policy guidelines for the implementation of smoking bans in the Ministry of Health. Keywords : Cigarette, laws, regulations
T-3480
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉