Ditemukan 37811 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Implementasi Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Indonesia Melalui Pendekatan One Health
Niken Salindri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Anis Karuniawati, Joko Pamungkas, Rama Prima Syahti Fauzi
Abstrak:
Read More
Resistensi antimikroba (AMR) telah berkembang menjadi tantangan kesehatan masyarakat global yang bersifat multidimensi, karena dampaknya tidak hanya mengancam efektivitas pengobatan infeksi, tetapi juga memengaruhi ketahanan sistem dan pendanaan kesehatan. Indonesia merespons tantangan tersebut melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Resistensi Antimikroba yang dikoordinasikan lintas kementerian dan mengadopsi pendekatan One Health. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pendekatan One Health. Penelitian ini merupakan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, melibatkan informan lintas sektor dari kementerian/lembaga dan mitra pembangunan, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen kebijakan nasional. Analisis data dilakukan menggunakan Kerangka Kebijakan FAO yang mencakup domain kesadaran, bukti, praktik, dan tata kelola, serta direfleksikan dengan hasil Joint External Evaluation (JEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan AMR dengan menggunakan pendekatan One Health yang komprehensif, namun implementasi strategi masih berjalan parsial. Upaya peningkatan kesadaran belum terlembaga secara sistemik, sistem bukti dan surveilans AMR belum terintegrasi lintas sektor dan wilayah, praktik pengendalian AMR menunjukkan kesenjangan antar sektor dan tingkat pelayanan, serta tata kelola lintas sektor belum memiliki daya ikat yang kuat terhadap perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lintas sektor, integrasi sistem berbasis bukti One Health, serta pengarusutamaan AMR dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia hingga ke tingkat daerah.
Antimicrobial resistance (AMR) has emerged as a multidimensional global public health challenge, as its impacts extend beyond the declining effectiveness of infection treatment to threaten health system resilience and sustainable health financing. Indonesia has responded to this challenge through the National Action Plan (NAP) on Antimicrobial Resistance, coordinated across ministries and adopting a One Health approach. However, the implementation of set of policies continues to face structural and operational constraints. This study aims to analyse the implementation of AMR control policies in Indonesia through a One Health perspective. Using a qualitative policy analysis and case study design, the study involved multisectoral informants from government institutions and development partners, and employed in-depth interviews and a review of national policy documents. Data were analysed using AMR Policy Review Framework, encompassing the domains of awareness, evidence, practice, and governance, and were further examined in relation to the findings of the Joint External Evaluation (JEE). The findings indicate that Indonesia has established a comprehensive One Health–oriented AMR policy framework; however, its implementation remains fragmented. Awareness-raising efforts have not been systematically institutionalised, AMR surveillance and evidence systems remain poorly integrated across sectors and regions, AMR control practices show substantial disparities across sectors and levels of service delivery, and multisectoral governance lacks sufficient authority to influence planning and budgeting processes. This study concludes that strengthening cross-sectoral governance, integrating One Health–based evidence systems, and mainstreaming AMR into national and subnational development planning are critical to improving the effectiveness and sustainability of AMR control policies in Indonesia, including at the subnational level.
T-7472
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
NaniIndriana; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Jaslis Ilyas, Puput Oktamianti, Dwi Handriyani
Abstrak:
Di Indonesia, upaya mengendalikan resistensi antimikroba salah satunya melalui dpembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) dan dibentuknya Permenkes no 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit dibandingkan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI, untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian resistensi antimikroba yang efektif dan efisien di rumah sakit. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Pemerintah lebih baik dari Rumah Sakit Swasta berdasarkan Permenkes No 8 Tahun 2015 tentang PPRA di Rumah Sakit. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan awwareness rumah sakit terhadap PPRA, Bagi RS Persahabatan dengan meningkatkan status tim menjadi Komite, bagi RS PMI dengan meningkatkan leadership tim PPRA. Kata kunci: PPRA, Resistensi Antimikroba, Rumah Sakit, Implementasi Kebijakan In Indonesia, an effort to control Antimicrobials Resistance at the hospital through the formation of Antimicrobials Resistance Control Commitee, and published Ministry of Health regulation no 8, 2015 about anti microbials resistance control program at the hospital. This research is to aim deeper The Implementation of The Regulation of Antimicrobials Resistance Control Program at the Hospital compare to public hospital with private hospital at Persahabatan Hospital and PMI Hospital, where next could be input in formulating the effective & efficient strategy of Antimicrobials Resistance Control at The Hospital. The research method is descriptive study with qualitative analysis through deep interview and studied document. The results concluded that the implementation of Antimicrobial Resistance Control Program in Government Hospital is better than Private Hospital based on Permenkes No. 8/2015 on PPRA at Hospital. The suggestion is to accelerate the increase of awareness of the hospital to PPRA, for Persahabatan Hospital by raising the status of the team to the Committee, for PMI Hospital by improving the leadership of PPRA team. Keywords: PPRA, Hospital, Antimicrobial Resistance, policy implementation
Read More
T-4949
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sinta Karolina; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Dumilah Ayuningtyas, Wirabrata dan A.W. Praptiwi
Abstrak:
Read More
Dampak resistensi antimikroba yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap isu ini. Indonesia merespon tantangan tersebut melalui penerapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2021. Meski demikian, implementasi kebijakan ini kompleks dan mengahadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan RAN pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus melibatkan 23 informan dari 8 Kementerian/Lembaga dan 3 asosiasi, melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam pada Juni – November 2023. Data dianalisis dengan kerangka tata kelola AMR yang dikembangkan oleh Anderson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek desain kebijakan, alat implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ini belum berjalan baik. Kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Resistensi Antimikroba belum efektif dalam meminimalisasi kemunculan dan penyebaran mikroba resisten, memastikan ketersediaan antimikroba yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau, serta penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab. Penguatan data, regulasi serta kolaborasi lintas sektor melalui perencanaan, koordinasi, serta dukungan anggaran diperlukan untuk keberlanjutan kebijakan ini.
The impact of antimicrobial resistance, encompassing health, economic, and social aspects, underscores the importance of serious attention to this issue. Indonesia has responded to these challenges by implementing The National Action Plan on Antimicrobial Resistance Control Year 2020–2024 by The Regulation of The Coordinating Minister of Human Development and Cultural Affairs of The Republic of Indonesia Number 7 of 2021. Nevertheless, the implementation of this policy is complex and faces various obstacles. This research aims to analyze the implementation of the National Action Plan (RAN) on antimicrobial resistance control in Indonesia. It is a policy analysis using a qualitative approach and a case study design involving 23 informants from 8 Ministries/Agencies and 3 associations. The study utilizes document review and in-depth interviews conducted from June to November 2023. The data were analyzed using the AMR governance framework developed by Anderson. The research findings indicate that aspects such as policy design, implementation tools, and policy monitoring and evaluation have not been effectively executed. The implementation of the National Action Plan for Antimicrobial Resistance Control has not been effective in minimizing the emergence and spread of resistant microbes, ensuring the availability of safe, effective, quality, and affordable antimicrobials, and promoting the judicious and responsible use of antimicrobials. Strengthening data, regulations, and cross-sector collaboration through planning, coordination, and budgetary support is necessary for the sustainability of this policy.
T-6870
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sri Anita Putri Simanullang; Pembimbing: Wahyu Sulistiadi; Penguji: Septiara Putri, Agustin Indracahyani
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penerapan Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid-19 di RSUI Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan komponen strategi pengendalian infeksi di pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh World Health Organization tahun 2020. Responden dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota Panitia Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) terkait penerapan PPI COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia.
Read More
S-10541
Depok : FKM-UI, 2021
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asep Rustandi Gojali; Anhari Achadi; Penguji: Purnawan Junadi, Trihono, Ganda Raja Partogi Sinaga, Astuti Yuni Nursasi
Abstrak:
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.
Read More
T-5109
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratih Qamara Dewi; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti S. Chusnun, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum menyusui dalam 3 hari pertama kehidupan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberian ASI Eksklusif dan mendorong risiko infeksi dan malnutrisi yang kemudian berdampak pada stunting. Satu dari dua bayi yang pernah diberikan ASI di Indonesia pernah diberikan makanan prelakteal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan perilaku pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari SDKI tahun 2017 dengan rancangan studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 ? 23 bulan yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 1.224 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54,4 persen ibu yang memberikan makanan prelakteal. Pada analisis hubungan didapatkan hasil bahwa usia ibu, paritas, IMD, dan jenis persalinan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian makanan prelakteal pada bayi (p-value < 0,05). Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan IMD sebagai faktor dominan yang menyebabkan pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera (OR 6,06) yakni ibu yang terlambat memberikan IMD berpeluang 6 kali lebih berisiko untuk memberikan makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera setelah dikontrol oleh variabel berat lahir, ANC, jenis persalinan, usia ibu, paritas, dan tenaga penolong persalinan.
Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.
Read More
Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.
S-11082
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ernawati Roeslie; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Amal Chalik Sjaaf, Edduwar Idul Riyadi, Enny Ekasari
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.
ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.
T-5124
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Uswatun Hasanah; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Dikdik Permana Wigandi
S-6981
Depok : FKM-UI, 2012
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Vestia Prilie Rosemarie Kindangen; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Jaslis Ilyas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Sri Dyah Indherawati, Mario Abet Nego
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Resistensi Antimikroba merupakan ancaman global yang berdampak pada peningkatan morbiditas, mortalitas, serta biaya perawatan Kesehatan. RS Hermina Jatinegara adalah RS swasta yang ditetapkan tepe B dengan layanan Umum sebagai RS pelayanan rujukan memiliki peran penting dalam mencegah resistensi melalui Implementasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA). RS Hermina Jatinegara telah memiliki komponen utama PPRA seperti Kebijakan PPRA, Pedoman penggunaan antibiotic, Tim PPRA, Kebijakan pengelompokan antibiotic AWaRe, serta system persetujuan antibiotic melalui E-RASPRO. Tujuan penelitian: secara umum Adalah Menganalisis implementasi PPRA, mengoptimalkan peran manajemen rumah sakit dalam mendukung penggunaan antibiotik secara bijak, dan strategi pengelolaan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, secara khusus adalah menganalisis penerapan pedoman dan kebijakan penggunaan antibiotik, tingkat kepatuhan tenaga medis terhadap pedoman penggunaan antibiotik, evaluasi efektivitas sistem monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik, peran manajemen rumah sakit dalam mendukung pelaksanaan PPRA, dan strategi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas PPRA dan mutu pelayanan rumah sakit. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui wawancan mendalam dengan manajemen RS, dokter, perawat, apoteker, dan Tim PPRA, FGD, serta telaah dokumen. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data farmasi data peresepan, Laporan monitoring evaluasi PPRA yang didalamnya terdapat kepatuhan terhadap PPAB dan data resistensi kuman dari data mikrobiologi. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi PPRA di RS Hermina Jatinegara telah lengkap, termasuk PPAB, SK Tim PPRA, AWaRe, dan mekanisme persetujuan antibiotik melalui E-RASPRO. Namun implementasinya belum seragam di seluruh unit. Ketidaksesuaian penggunaan antibiotik ditemukan pada aspek durasi, indikasi, dan dokumentasi. Audit belum rutin dilakukan dan belum mencakup seluruh kasus prioritas. Integrasi data kultur ke dalam E-RASPRO belum optimal. Ketersediaan antibiogram belum representatif karena keterbatasan sampel kultur dan SDM mikrobiologi. Laporan PPRA telah dibuat secara berkala per triwulan, tetapi belum memuat indikator lengkap seperti Days Of Therapy (DOT), IV-to-PO, dan audit umpan balik. Kesimpulan: Implementasi PPRA di RS Hermina Jatinegara sudah berjalan namun belum optimal. Penguatan pembiayaan, kapasitas sampel mikrobiologi, kajian/audit rutin, integrasi data, serta pelatihan semua profesi diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan keberhasilan implementasi PPRA.
Background: Antimicrobial resistance is a global threat that has an impact on increased morbidity, mortality, and healthcare costs. Hermina Jatinegara Hospital is a private hospital designated as a type B hospital with general services as a referral hospital that plays an important role in preventing resistance through the implementation of the Antimicrobial Resistance Control Program (PPRA). Hermina Jatinegara Hospital has established key components of the PPRA, including PPRA policies, antibiotic usage guidelines, PPRA team, antibiotic grouping policies under the AWaRe framework, and an antibiotic approval system via E-RASPRO. Research Objectives: To analyze the implementation of the AMCP, optimize the role of hospital management in supporting prudent antibiotic use, and management strategies at Hermina Jatinegara Hospital. Specifically, it aims to analyze the implementation of guidelines and policies on antibiotic use, the level of compliance of medical personnel with antibiotic use guidelines, evaluate the effectiveness of the antibiotic use monitoring and evaluation system, the role of hospital management in supporting the implementation of PPRA, and improvement strategies to increase the effectiveness of PPRA and the quality of hospital services. Research method: This study used a qualitative design through in-depth interviews with hospital management, doctors, nurses, pharmacists, and the PPRA Team, FGDs, and document reviews. This study also used secondary data in the form of pharmacy prescription data, PPRA monitoring and evaluation reports containing compliance with PPAB, and germ resistance data from microbiology data. Research results: The results showed that PPRA regulations at Hermina Jatinegara Hospital were complete, including PPAB, PPRA Team Decree, AWaRe, and the antibiotic approval mechanism through E- RASPRO. However, implementation was not uniform across all units. Inappropriate antibiotic use was found in terms of duration, indication, and documentation. Audits have not been conducted routinely and do not cover all priority cases. The integration of culture data into E-RASPRO is not yet optimal. The availability of antibiograms is not representative due to limitations in culture samples and microbiology human resources. PPRA reports have been prepared quarterly, but do not yet include complete indicators such as Days Of Therapy (DOT), IV-to-PO, and feedback audits. Conclusion: The implementation of PPRA at Hermina Jatinegara Hospital is underway but is not yet optimal. Strengthening of funding, microbiology sample capacity, routine reviews/audits, data integration, and training for all professions are needed to improve the consistency and success of PPRA implementation.
B-2561
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Agil Mulyaeni; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Soedarto Ronoatmodjo, Sorta Rossniuli
S-7047
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉