Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 42348 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Andini Surya Pratiwi; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Masyitoh, Muyi Ayoe Hapsari, Sri Mulyani
Abstrak:

Latar Belakang: Sistem pembayaran klaim BPJS Kesehatan berbasis INA-CBGs menuntut ketepatan koding dan kelengkapan dokumentasi agar nilai klaim sesuai dengan kompleksitas pelayanan. Pasien intensif (ICU/HCU/NICU/PICU) memiliki kompleksitas klinis tinggi, biaya besar, dan risiko ketidaktepatan klaim yang lebih besar, sehingga rentan mengalami under coding dan klaim pending yang menurunkan pendapatan rumah sakit. RS Hermina Bogor mencatat kontribusi pendapatan BPJS lebih dari 50% pada 2025, namun peningkatan volume belum tentu sejalan dengan optimalisasi nilai klaim, sehingga diperlukan verifikasi internal yang efektif.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan kerangka struktur-proses-outcome (Donabedian). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) terhadap tenaga yang terlibat langsung dalam siklus klaim, dipilih secara purposive, serta telaah dokumen file klaim INA-CBGs dan rekam medis pasien intensif dengan selisih klaim negatif, khususnya kasus bronchopneumonia dan stroke iskemik. Penelitian dilaksanakan di RS Hermina Bogor pada Februari-Juni 2026. Untuk mengurangi bias hierarkis akibat relasi struktural peneliti, wawancara mendalam dilakukan oleh enumerator independen, sedangkan FGD dimoderatori langsung oleh peneliti; keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.
Hasil: Penguatan verifikasi internal terbukti meningkatkan akurasi klaim secara signifikan. Akurasi gabungan kedua diagnosis naik dari 71,67% (2025) menjadi 93,62% (2026), sementara potensi tambahan klaim dari audit menurun dari 7,92% menjadi 0,95%, menandakan klaim semakin akurat sejak awal. Pada aspek struktur, dukungan manajemen dan teknologi (SIMRS, E-Klaim, digitalisasi pedoman koding) sudah memadai, namun masih terdapat keterbatasan pada kompetensi clinical-coding interface, beban kerja yang tidak mempertimbangkan kompleksitas kasus, serta bridging sistem yang masih manual. Pada aspek proses, verifikasi 2026 lebih proaktif (mingguan, dua tahap, berbasis risiko), namun efektivitasnya tetap bergantung pada kelengkapan dokumentasi medis DPJP yang menjadi hambatan struktural berulang.
Kesimpulan: Verifikasi internal di RS Hermina Bogor efektif sebagai kontrol mutu sekaligus alat optimalisasi nilai klaim BPJS pasien intensif. Permasalahan utama tidak hanya pada proses, melainkan pada aspek struktur, terutama kualitas dokumentasi klinis DPJP, kompetensi coder, dan integrasi sistem. Diperlukan pendekatan yang menekankan perbaikan dokumentasi sebagai upstream process, penguatan kompetensi SDM, SPO khusus pasien intensif, serta integrasi sistem informasi untuk meningkatkan optimalisasi klaim secara berkelanjutan.


Background: The INA-CBGs-based BPJS claim payment system requires coding accuracy and complete documentation so that claim values reflect the complexity of services provided. Intensive care patients (ICU/HCU/NICU/PICU) present high clinical complexity, high costs, and a greater risk of claim inaccuracy, making them prone to under coding and pending claims that reduce hospital revenue. Hermina Bogor Hospital recorded a BPJS revenue contribution exceeding 50% in 2025; however, increased volume does not necessarily translate into optimized claim values, underscoring the need for effective internal verification. Methods: This study employed a qualitative case study design analyzed using the structure-process-outcome (Donabedian) framework. Data were collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGDs) with personnel directly involved in the claim cycle, selected purposively, alongside document reviews of INA-CBGs claim files and medical records of intensive care patients with negative claim differences, particularly bronchopneumonia and ischemic stroke cases. The study was conducted at Hermina Bogor Hospital from February to June 2026. To reduce hierarchical bias arising from the researcher's structural position, in-depth interviews were conducted by an independent enumerator, while the FGD was moderated by the researcher; data validity was maintained through source and method triangulation. Results: Strengthening internal verification significantly improved claim accuracy. Combined accuracy across both diagnoses increased from 71.67% (2025) to 93.62% (2026), while the potential additional claim value from audits declined from 7.92% to 0.95%, indicating that claims became more accurate from the outset. In terms of structure, management support and technology (SIMRS, E-Claim, digital coding guidelines) were adequate; however, limitations remained in the clinical-coding interface competency, workload that did not account for case complexity, and manual system bridging. Regarding the process, the 2026 verification was more proactive (weekly, two-stage, risk-based), yet its effectiveness still depended on the completeness of physician (DPJP) medical documentation, which remained a recurring structural barrier. Conclusion: Internal verification at Hermina Bogor Hospital effectively serves as a quality control mechanism and a tool for optimizing BPJS claim values for intensive care patients. The core challenges lie not only in the process but also in structural aspects, particularly the quality of DPJP clinical documentation, coder competency, and system integration. A systems-thinking approach emphasizing documentation improvement as an upstream process, strengthening of human resource competency, intensive-care-specific standard operating procedures, and information system integration is needed to sustainably enhance claim optimization.

Read More
T-7623
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Saly Salim Saleh Alatas; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Budi Hartono, Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Dwi Satrio
Abstrak:
Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum.

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses.
Read More
B-2359
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Anugrah Aulia Ulil Amri; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Prastuti Soewondo, Vetty Yulianty Permanasari, Yenny Nariswari Harumansyah, Budi Hartono
Abstrak:
Penelitian ini menelusuri manajemen klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kebayoran Lama selama 2022, fokus pada klaim pending, verifikasi, dan audit paska klaim. Penyebab utama klaim pending meliputi resume medis yang tidak lengkap (29%), data pendukung klaim yang kurang (24%), dan kesalahan koding (21%). Sementara itu, masalah paska klaim umumnya muncul dari episode layanan yang bermasalah (39%), kesalahan koding (31%), dan resume medis yang tidak lengkap (22%). Permasalahan tersebut berasal dari elemen-elemen terkait dalam sistem manajemen klaim JKN di Rumah Sakit, memerlukan perbaikan internal. Rekomendasi hasil penelitian menitikberatkan pembenahan internal rumah sakit, seperti mengembangkan metode sosialisasi yang lebih efektif, meningkatkan komunikasi dengan pimpinan, mempromosikan ketepatan diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD, menciptakan format resume medis baru, dan memantau pengembangan rekam medis elektronik. Disarankan juga penunjukan staf medis fungsional, pelatihan untuk Ketua Komite Medik, dan advokasi untuk alokasi anggaran. Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terkait praktik pemeriksaan paska klaim oleh BPJS Kesehatan yang belum sesuai regulas pemerintah. Studi ini menekankan perlunya penyempurnaan aplikasi BPJS Kesehatan untuk menciptakan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dalam menangani masalah klaim JKN.

This study investigates the management of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) claims at RSUD Kebayoran Lama Regional Hospital in 2022, focusing on pending claims, verification, and post-claim audits. The primary causes of pending claims include incomplete medical records (29%), insufficient supporting claim data (24%), and coding errors (21%). Post-claim issues mainly stem from service episode problems (39%), coding errors (31%), and incomplete medical records (22%), originating from interconnected elements within the hospital's JKN claim management system, necessitating internal enhancements. The recommendations emphasize internal improvements, advocating for more effective socialization methods, updated communication practices, accuracy in diagnoses and procedures based on ICD, new outpatient medical record formats, and ongoing monitoring of electronic medical record progress. Additionally, it suggests appointing responsible medical staff, training the Medical Committee Chairperson, and advocating for budget allocation. Recommendations also target the Jakarta Provincial Health Office to enhance communication among healthcare providers and provide constructive feedback to align post-claim examinations with regulations. Lastly, it underscores BPJS Kesehatan's need to refine its application for improved feedback mechanisms to address JKN claim issues effectively.
Read More
B-2415
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Arini Idza Safdarina; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Anhari Achadi, Myrna Octaviany
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya proporsi kelengkapan resume medis pasien BPJS rawat inap selama bulan Maret 2017 berdasarkan empat komponen yakni komponen identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi penulis, dan catatan yang baik, serta mengetahui gambaran kelanacaran pengajuan klaim BPJS. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu kelengkepan resume medis pasien rawat inap bulan Maret terhadap variabel dependen yaitu kelancaran pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan dengan observasi menggunakan daftar tilik, desain dari penelitian ini adalah cross sectional dengan sample seluruh lembar resume medis pasien rawat inap pada bulan Maret 2017 di Rumah Sakit Masmitra Bekasi yakni sebanyak 145 resume medis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitianini didapatkan bahwa dari empat komponen jumlah jumlah hasil rekapitulasi kelengkapan resume medis yang lengkap rata-rata 124(85%) dan tidak lengkap 21(15%). Klaim BPJS yang lancar 118 (81%) dan yang tidak lancar 27 (18.6%). Hasil uji Chi Square. didapatkan P-value 0.007 < 0,05 maka ada hubungan antara kelengkapan resume medis dengan kelancaran klaim ke BPJS di Rumah Sakit Mamitra Bekasi Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kelengkapan resume medis dapat mempengaruhi kelancaran klaim. Dari keempat komponen diatas yang berhubungan terhadap kelancaran klaim ke BPJS adalah komponen laporan penting dan komponen catatan yang baik. Untuk mengurangi ketidaklengkapan resume medis dan memperlancar pengajuan klaim diharapkan dokter dapat mengisi resume dengan lengkap dan benar agar tingkat kelengkapan mencapai standar 100% serta petugas rekam medis perlu melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif.
Kata Kunci : Resume Medis; Kelancaran Klaim; BPJS
Read More
S-9445
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hana Apriyanti; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti Soewondo, Atik Nurwahyuni, Melanie Husna, Iin Rahayu Kurniawati
Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1).
Read More
B-2286
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Gina Adriana; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Suprijanto Rijadi, Pujiyanto, Puput Oktamianti, Prima Yunika D. Ruswanti
Abstrak: Selama satu setengah tahun, pengajuan penagihan klaim rawat inap oleh RS AwalBros Pekanbaru kepada BPJS Kesehatan menemui berbagai kendala yaitulamanya menyerahkan berkas penagihan klaim RS yang berdampak terlambatnyaRS menerima pembayaran. Penelitian dengan metode preeksperimental pre testpost test ini mengobservasi waktu proses dan waktu antar proses, mengidentifikasiwaste pada proses penagihan klaim serta melakukan perbaikan jangka pendek danjangka menengah menggunakan metode Lean Six Sigma. Hasil penelitian padabulan April 2015 menunjukkan 98% waktu proses penagihan klaim merupakankegiatan Non Value Added dengan waktu terlama melakukan serah terima berkaspenagihan kepada verifikator BPJS kesehatan adalah 26 hari dan waktu tercepatadalah 12 hari dengan nilai sigma level adalah -3,85 dan defect per million adalah999,943. Setelah dilakukan proses perbaikan dengan metode Lean Six Sigma padabulan September 2015, kegiatan Non Value Added menurun menjadi 92% denganwaktu terlama melakukan serah terima berkas penagihan kepada verifikator BPJSkesehatan adalah 11 hari dan waktu tercepat adalah 3 hari dengan nilai sigma leveladalah 1,48 dan defect per million adalah 68,976 dengan menghasilkan kualitasklaim yang lebih baik terlihat dari hasil rekapitulasi berkas tidak ada berkas yangtidak layak klaim.Kata kunci : Lean Six Sigma, waste, klaim, non value added, defect per million,sigma level
During one and a half years, the insurance claim life cycle filling by Awal BrosPekanbaru to BPJS Kesehatan faced many obstacles, such as: longer time tosubmit the billing claims documents that impact to delay on receives payment.This Research using pretest posttest experimental method to observe total time ofinsurance claim life cycle and time between processes, identify the waste, andperform short term and medium-term improvement plan by using Lean Six Sigmamethod. The results of the research in April 2015 showed 98% of billing claimsprocessing time was a Non Value Added activity with the longest time to submitbilling document to BPJS verificator was 26 days, and the fastest time was 12days. The sigma value was -3,85 and defect levels was 999.943 per million. Afterimprovement process by using Lean Six Sigma in September 2015, there weresignificant changes that show non value added acitivity of billing claimprocessing time becomes 92% with the longest time to submit billing document toBPJS verificator was 11 days, and the fastest time was 3 days which values ofsigma level was 1.48 and defect per million was 68.976 with better quality claims.Key words : Lean Six Sigma, waste, Claim, non-value add, defect per million,sigma level
Read More
B-1784
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nilandari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Puput Oktamianti, Andi Basuki Prima Birawa
Abstrak: Keterlambatan pengajuan klaim BPJS berakibat pada turunnya cashflow rumahsakit. Proses klaim saat ini berjalan tidak efisien dan efektif. Tujuan daripenelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis dan usulan perbaikan alur prosesdokumen klaim BPJS pasien rawat jalan dengan menerapkan konsep LeanHospital. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif inimengobservasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen klaimsebelum diberikan kepada verifikator BPJS serta melakukan wawancaramendalam, observasi proses, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkanterjadi waste terbesar di unit mobilisasi dana yaitu selama 32,5 hari 18,8 menitdalam penyelesaian dokumen klaim. Jenis waste terbanyak adalah waiting dantransportation. Berdasarkan VSM diketahui Lead Time dari proses klaim saat iniadalah 33,9 hari. Usulan perbaikan yang diberikan dari penelitian ini adalahdengan optimalisasi tim Casemix yang baru saja dibentuk, sehingga lead timepengerjaan klaim yang dibutuhkan menjadi 6,44 menit. Standardisasi kerja danpenilaian kinerja berupa KPI, IKI, dan IKU dinilai perlu diterapkan agar kinerjapetugas menjadi optimal.
Kata Kunci: Lean Thinking, BPJS, klaim, value added activity, non value addedactivity, waste
Delay in the submission of BPJS claims resulted in decreasing hospital cash flow. The currentclaim process is not efficient and effective.The objective of this reseach is to analize and proposeimprovement in the claim process by applying Lean Hospital concept. This research usedquantitative and qualitative approaches to observed the time required to complete the claimprocess before submitted to the BPJS verificator and also have an in-depth interview, observe theprocess, and document review. The result showed most waste happened in mobilisasi dana unitfor 32.5 days 18.8 minutes in the settlement BPJS document claims. Based on Value StreamMapping, Lead Time of the claim process at this time is 33.9 day. Most types of waste arewaiting and transportation. Proposed improvement provided from the study is to optimizing thecasemix team which newly formed. By optimizing the casemix team, Lead Time required tocomplete the claims process is 6.44 minutes. Standardize work and performance appraisal (KPI,IKI, and IKU) consider to apply to reach employee best performance.
Keywords: Lean Thinking, BPJS, claim, value added activity, non value added activity, waste
Read More
B-1795
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Leo Pratama Agung; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Rico Kurniawan, Amal Chalik Sjaaf, Nuzelly Husnedi
Abstrak:
Transformasi digital melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) memerlukan mekanisme autentikasi dokumen yang sah, aman, dan efisien. Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi menjadi bagian penting dalam menjamin keabsahan dokumen medis sekaligus mendukung efisiensi dan efektivitas proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TTE pada RME dalam proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSU Mutiasari berdasarkan pendekatan 5M (Man, Money, Material, Market, dan Machine), mengidentifikasi kendala dan peluang implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap indikator kinerja rumah sakit. Penelitian menggunakan desain quasi-experimental before-after dengan pendekatan mixed method. Pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap 43 tenaga medis pengguna TTE yang dipilih secara purposive sampling serta melalui analisis data sekunder sebelum dan sesudah implementasi TTE, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TTE memberikan dampak positif terhadap proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Waktu pengiriman klaim menurun dari rata-rata 53 hari menjadi 39 hari atau lebih cepat 26,4%. Biaya tenaga kerja tim casemix menurun dari Rp714.000.000 menjadi Rp552.000.000 per tahun atau lebih efisien 22,69%. Implementasi TTE juga menurunkan penggunaan alat tulis kantor dan biaya percetakan, meningkatkan kepatuhan penggunaan TTE, serta menurunkan angka pending claim. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa TTE mempermudah validasi dokumen oleh dokter, mengurangi ketergantungan pada proses manual, dan mempercepat alur administrasi klaim. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan dan sistem, adaptasi pengguna, serta persoalan legalitas pada tahap awal penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi TTE dipengaruhi oleh keterpaduan kesiapan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, pengurangan penggunaan material fisik, kerja sama dengan pihak eksternal, dan keandalan infrastruktur teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi TTE tersertifikasi yang terintegrasi dengan RME di RSU Mutiasari berjalan efektif dan efisien dalam mendukung proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan.

Digital transformation through the implementation of Electronic Medical Records (EMRs) requires a valid, secure, and efficient document authentication mechanism. Certified Electronic Signatures (ES) play an important role in ensuring the legal validity of medical documents while supporting the efficiency and effectiveness of the BPJS Kesehatan claim submission process. This study aimed to analyze the implementation of ES in EMRs for the BPJS Kesehatan claim submission process at Mutiasari General Hospital using the 5M approach (Man, Money, Material, Market, and Machine), identify implementation barriers and opportunities, and evaluate its impact on hospital performance indicators. This study employed a quasi-experimental before-and-after design with a mixed-methods approach. The quantitative approach involved 43 medical professionals who used ES and were selected through purposive sampling, as well as an analysis of secondary data before and after ES implementation. The qualitative approach involved semi-structured interviews and document reviews. The results showed that ES implementation had a positive impact on the BPJS Kesehatan claim submission process. The average claim submission time decreased from 53 days to 39 days, representing a 26.4% improvement. Annual casemix team personnel costs decreased from IDR 714,000,000 to IDR 552,000,000, representing a 22.69% efficiency gain. ES implementation also reduced office stationery use and printing costs, increased compliance with ES use, and reduced the pending claim rate. Qualitative findings indicated that ES facilitated document validation by physicians, reduced dependence on manual processes, and accelerated claim administration workflows. However, implementation still faced challenges related to network and system disruptions, user adaptation, and legal issues during the initial implementation phase. The findings indicate that successful ES implementation is influenced by the integration of human resource readiness, financial support, reduced use of physical materials, collaboration with external stakeholders, and reliable technological infrastructure. This study concludes that the implementation of certified ES integrated with EMRs at Mutiasari General Hospital is effective and efficient in supporting the BPJS Kesehatan claim submission process.
Read More
B-2636
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Maharani Sylvia Rindawati; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Pujiyanto, Atika, Siti Ainun Dwiyanti
Abstrak:
Pemerintah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit bekerjasama dengan BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui pengajuan klaim, pembayaran atas pelayanan, dan feedback verifikasi dokumen. Berkas klaim yang tidak lengkap dianggap belum layak disebut dengan klaim pending. Klaim pending dapat mengganggu pendapatan dan proses keuangan. Mayoritas pasien yang berobat di RSUD Mampang Prapatan sebanyak 90% merupakan peserta BPJS Kesehatan. Klaim pending di RSUD Mampang Prapatan pada Tahun 2022 mencapai 13.5% rawat inap dan 3.5% rawat jalan dengan tarif pending sebesar Rp1.190.594.300 rawat inap dan Rp331.363.900 rawat jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending dan memberikan solusi berupa inovasi dalam mencegah atau mengurangi klaim pending. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, jumlah klaim pending bulan Januari - Juli 2023 ditemukan pada unit rawat inap sebanyak 13.3% dan unit rawat jalan sebanyak 2.3%. Total tarif pending sebanyak Rp780.096.800 pada rawat inap dan Rp145.317.100 pada rawat jalan. Klaim pending disebabkan oleh faktor input dan proses. Faktor input penyebab klaim pending disebabkan antara lain faktor man, yaitu belum adanya verifikator internal, pelatihan koding internal, dan belum ada kebijakan serta evaluasi terkait klaim pending. Dari faktor money, rumah sakit belum menerapkan remunerasi dan belum ada reward dan punishment terkait pengisian resume medis yang tepat dan sesuai untuk menjadi dasar penilaian. Dari faktor material, belum ada kebijakan terkait pengisian resume medis elektronik, beberapa staf rumah sakit belum mengetahui syarat berkas pengajuan klaim, dan tanda tangan pengisian resume medis belum digital. Dari faktor metode, PPK dan ICP hanya tersedia beberapa, sosialisasi syarat pengajuan klaim serta review berkala kasus klaim pending belum dilakukan. Sedangkan, dari faktor machine ditemukan terdapat beberapa komputer yang masih lambat saat menggunakan beberapa aplikasi. Penyebab klaim pending dari faktor proses didominasi oleh ketidaklengkapan berkas pendukung dan masalah dalam koding. Pengembangan prototipe melalui metode design thinking dalam SIMRS telah dilakukan terkait proses pengajuan klaim yang terdiri dari pengumpulan berkas, pengisian resume medis, dan koding dengan menambahkan menu berkas digital, koding yang terintegrasi, serta menu attachment prosedur / tindakan serta diagnosis yang terintegrasi antara perawatan pasien dengan resume medis. Saran bagi rumah sakit untuk menggunakan dan mengembangkan usulan prototipe, upaya perbaikan bagi unit casemix, melakukan sosialisasi mengenai syarat berkas klaim kepada unit terkait, sosialisasi syarat pengajuan klaim BPJS Kesehatan sesuai peraturan kementerian kesehatan dan panduan klinis kepada dokter, dan review berkala secara internal kepada dokter mengenai klaim pending.

The government collaborates with Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) through the National Health Insurance Program. Hospitals collaborate with BPJS in providing health services through submitting claims, payment for services, and document verification. Incomplete claim documents are considered as pending claims. Pending claims can disrupt revenue and financial processes. The majority of patients treated at Mampang Prapatan General Hospital, 90%, are BPJS participants. Pending claims in Mampang Prapatan General Hospital in 2022 reach 13.5% for inpatient care and 3.5% for outpatient care with pending of Rp1.190.594.300 for inpatient and Rp331.363.900 for outpatient. The aim of this research is to analyze the causes of pending claims and provide solutions in the form of innovations in preventing or reducing pending claims. This research is qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The research results show that the number of pending claims in January - July 2023 was found in inpatient units at 13.3% and outpatient units at 2.3%. The total pending rate is IDR 780,096,800 for inpatient care and IDR 145,317,100 for outpatient care. Pending claims are caused by input and process factors. The input factors that cause pending claims include human factors, namely the absence of an internal verifier, internal coding which is not given to staff, and there are no policies and evaluations regarding pending claims. From the money factor, the hospital has not implemented remuneration and there are no rewards and punishments regarding filling out a medical resume correctly and appropriately as a basis for assessment. In terms of material factors, there is no policy regarding filling out electronic medical resumes, some hospital staff do not know the file requirements for submitting claims, and signatures for filling out medical resumes are not yet digital. In terms of method factors, only a few PPK and ICP are available, socialization of claim submission requirements and regular reviews of pending claim cases have not been carried out. Meanwhile, from the machine factor, it was found that several computers were still slow when using several applications. The causes of pending claims from process factors are dominated by incomplete supporting files and problems in coding. Prototype development using the design thinking approach in SIMRS has been done regarding to the claim submission process which consists of collecting files, filling in medical resumes, and coding by adding a digital file menu, integrated coding, and attachment menus in providing procedure and diagnosis integrated with medical resumes. Suggestions for hospital to use and develop the prototype, improve casemix unit, socialize recarding to the requirements in filling claim documents, and periodically held an internal review to doctors regarding to the pending claims
Read More
B-2416
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurul Aeni; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Mieke Savitri, Agusdini Banun Saptaningsih
S-6129
Depok : FKM UI, 2010
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive