Unmet need Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan kesehatan reproduksi di Indonesia karena berkontribusi terhadap kehamilan tidak direncanakan, kematian ibu, dan berbagai dampak kesehatan lainnya. Permasalahan tersebut semakin kompleks pada WUS Generasi Z yang telah menikah akibat keterbatasan akses informasi dan ketakutan terhadap efek samping kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kejadian unmet need KB dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB pada WUS Generasi Z yang telah kawin di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional menggunakan data primer yang dikumpulkan pada April 2026. Sampel berjumlah 135 WUS Generasi Z (15–27 tahun) yang telah kawin dan dipilih menggunakan mixed sampling design, yaitu pemilihan kecamatan secara purposif dan pemilihan klaster secara bertahap (multistage cluster random sampling). Analisis data meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square atau Fisher's Exact Test dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi unmet need KB sebesar 27,4%, lebih tinggi dibandingkan hasil analisis SDKI 2017 pada perempuan muda yang telah menikah (9,3%), capaian nasional tahun 2023 (11,5%), maupun target Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025–2029 sebesar 10,0%. Kebutuhan KB yang belum terpenuhi didominasi oleh unmet need untuk penjarangan kehamilan (spacing) sebesar 17,0%. Dari seluruh variabel yang dianalisis, hanya paparan petugas kesehatan yang berhubungan signifikan dengan kejadian unmet need KB (p-value=0,041), sedangkan usia, status pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jumlah anak hidup, jumlah anak ideal, dan paparan media massa tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unmet need KB pada WUS Generasi Z di Kota Depok masih tergolong tinggi dan didominasi oleh kebutuhan penjarangan kehamilan. Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), peningkatan kualitas konseling kontrasepsi oleh tenaga kesehatan, promosi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta pengembangan sistem informasi keluarga berencana yang terintegrasi perlu dioptimalkan untuk menurunkan unmet need KB pada Generasi Z

Unmet need for family planning (FP) remains a major reproductive health challenge in Indonesia because it contributes to unintended pregnancies, maternal mortality, and various adverse health outcomes. This issue is particularly pronounced among married Generation Z women of reproductive age (WRA) due to limited access to information and concerns about contraceptive side effects. This study aimed to describe the prevalence of unmet need for family planning and to analyze factors associated with unmet need for family planning among married Generation Z women of reproductive age in Depok City. This study employed a cross-sectional design using primary data collected in April 2026. A total of 135 married Generation Z women of reproductive age (15–27 years) were selected using a mixed sampling design, consisting of purposive selection of subdistricts followed by multistage cluster random sampling. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses. The bivariate analysis employed the Chi-square test or Fisher's Exact Test with a 95% confidence level. The results showed that the prevalence of unmet need for family planning was 27.4%, which was higher than the prevalence reported in the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) among married young women (9.3%), the national prevalence in 2023 (11.5%), and the 2025–2029 Strategic Plan target of the Ministry of Population and Family Development/National Population and Family Planning Board (10.0%). Unmet need was predominantly attributed to the need for birth spacing (17.0%). Among all variables examined, only exposure to family planning information provided by health workers was significantly associated with unmet need for family planning (p-value=0.041). In contrast, age, employment status, educational level, economic status, number of living children, ideal number of children, and exposure to mass media were not significantly associated with unmet need for family planning. In conclusion, the prevalence of unmet need for family planning among Generation Z women of reproductive age in Depok City remains high and is predominantly related to the need for birth spacing. Strengthening family planning communication and education, improving the quality of contraceptive counseling provided by health workers, promoting Long-Acting Reversible Contraceptive Methods (LARCs), and developing an integrated family planning information system should be optimized to reduce unmet need for family planning among Generation Z

Pendahuluan: . Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang Masih tingginya unmet need ini patut diduga berkontribusi terhadap landainya penurunan Angka kematian ibu (AKI) dimana program KB merupakan salah satu upaya penurunan AKI. Unmet need KB pada SDKI 2017 masih berada pada angka yang sama dengan SDKI 2012 yaitu 11 persen. AKI dapat disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan oleh ibu. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mendorong ibu melakukan hal yang tidak aman dalam pelayanan Kesehatan seperti tindakan aborsi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian dianalisis menggunakan complex sample analysis dengan tiga tahap yaitu univariat, bivarat dan multivariat. Hasil: Faktor yang berhubungan dengan unmet need KB adalah umur, Pendidikan, daerah tempat tinggal. pekerjaan, pengetahuan, jumlah anak ideal, ketersediaan layanan, paparan media massa sedangkan faktor kunjungan kurang signifikan dengan unmet need. Keputusan suami merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap unmet need di Indonesia. Kesimpulan: Faktor yang paling dominan terjadi status unmet need KB pada wanita subur di Indonesia dengan menggunakan data SDKI 2017 adalah faktor persetujuan suami. Factor ini menunjukkan 6.92 kali berisiko lebih besar untuk berstatus unmet need dibandingkan status unmet need dengan responden yang bukan keputusan suami. Hal ini setelah dikontrol dengan variable umur, bekerja, jumlah ideal anak, pengetahuan KB. Saran: Memperkuat KIE yang selama ini dilaksanakan yang dimana belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat utamanya, bahan-bahan edukasi terkait dengan komplikasi, efek samping dan kegagalan serta mengoptimalkan pelayanan KB mobile pada DTPK Kata kunci : unmet need, KB, SDKI

Introduction: Mortality and morbidity in pregnant and childbirth women are a major problem in developing countries still at unmet need, which is to be expected to contribute toward the gradual decline in maternal mortality (aki), where the birth control program is one of the aki decline. The unmet need for KB in 2017 is still at the same number as sdki 2012, which is 11 percent. Aki can be caused by an unwanted pregnancy by the mother. An unwanted pregnancy may lead mothers to unsafe practices in health services such as abortion. Method: this study USES a quantitative approach with a design for a sectional study. Analysis with a complex of specimen analysis with three stages: univariate, bivarat and multivariate. Results: factors related to unmet need birth control are age, education, home territory. Work, knowledge, the ideal number of children, availability of services, media exposure while visiting factors are less significant with unmet need. The decision of husbands is the most influential factor in Indonesia's unmet need. Conclusion: the most dominant factor in the unmet need KB status on fertile women in Indonesia using 2017 resources data is the husband's approval factor. This factor indicates that 6.92 times greater risk of status unmet need than that of unmet need with respondents who are not making a husband. It's being controlled by variables, work, the ideal number of children, birth control. keywords: unmet need, family planning, IDHS

Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.

Salah satu target Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah meningkatkan kepesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah 1 manfaat pelayanan promotif preventif dalam Jaminan Kesehatan. Namun, di Indonesia, kontrasepsi menggunakan suntik (Non MKJP) merupakan metode yang paling banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi seorang wanita usia subur dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan waktu pengambilan data secara cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 dengan sampel penelitian adalah wanita usia subur berstatus menikah berusia 15-49 tahun sebanyak 28.889 dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat dengan model regresi logit biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan jaminan kesehatan, mengunjungi fasilitas kesehatan khususnya FKTP, Umur 27-49 tahun, pendidikan tinggi, jumlah anak > 2, status bekerja, bertempat tinggal di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, status ekonomi kaya, dan bertempat tinggal di Perdesaan. Dengan determinan paling dominan yaitu pada variabel responden yang bertempat tinggal di Bali dan Nusa Tenggara dan yang berumur 27-49 tahun

---

One of the Government's targets through the Population and Family Planning Agency (BKKBN) is to increase the membership of the Long-Acting Reversible Contraception (LARC). Family Planning Services is one of the benefits of preventive promotive services in Health Insurance. However, in Indonesia, contraception using injection (Non LARC) is the most widely used method. This research is a quantitative study with cross sectional data collection time. The data used are secondary data from the 2018 National Economic Survey (Susenas) with a sample of 28,889 married women of childbearing age of 15-49 years who were analyzed univariately, bivariately and multivariately using  binary logit regression models. The results showed that ownership of health insurance, visiting health facilities especially FKTP, Age 27-49 years, higher education, number of children> 2, working status, living in Java, Bali and Nusa Tenggara, Sulawesi, rich economic status, and residing living in rural areas has the opportunity to increase the use of LARC. With the most dominant determinant is the respondent variable residing in Bali and Nusa Tenggara and those aged 27-49 years.