Abstrak:

ABSTRAK Dalam rangka mengantisipasi mahalnya harga obat, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah melalui Permenkes RI No.085/Menkes/Per/I/1989 tentang kewajiban menuliskan resep dan/ atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, yang ditetapkan sejak tanggal 28 Januad 1989. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peresepan harus berdasarkan nama generik, bukan nama dagang, namun pada. kenyataannya penulisan resep obat generik tidak selalu dilakukan dengan tertib. Upaya pemasyarakatan obat generik harus mendapat dukungan dari semua pihak, karena dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi, program ini mempunyai kendala yang cukup besar. Secara garis besar kendala ekonomi menyangkut kepentingan apotek, dokter, pabrik obat dan kendala sosial di pihak pasien yang belum memahami ani obat generik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mcngetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan penuiisan resep dan/ atau menggunakan obat generik di RSU Cilegon pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen dengan penelusuran resep obat generik pasien rawat jalan scjumlah 379 Iembar resep. Hasii pcnelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/I/1989 belum sesuai dengan yang diharapkan. Prosentase penggunaan obat generik untuk pasien rawat jalan rata-rata baru mencapai 52 %. Hasil penelitian secara kualitatif menunjukkan bahwa Direktur, Komite Farmasi dan Terapi, dan lnstalasi Farmasi belum berperan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/I/1989. Sosialisasi obat generik perlu ditingkatkan dengan melibatkan dokter maupun masyarakat, adanya metode yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut, formularium yang secara periodik dievaluasi dan direvisi, dilaksanakannya supevisi, serta diberlakukannya mekanisme reward dan punishment.

Abstrak:

Tesis ini membahas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian pendahuluan menyatakan bahwa penggunaan obatgenerik di rumah sakit pemerintah pada tahun 2009 sebesar 65,31% dan 2010 sebesar 57,24%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkes 068/2010 inibelum terimplemetasikan secara maksimal di rumah sakit pemerintah. Masih adakomunikasi yang belum efektif antara Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter dan Apoteker. Juga, dari hasil penelitian ini, disarankan bahwapemerintah harus lebih terintegrasi dalam melakukan sosialisasi dan mendukung implementasi Permenkes ini dengan melakukan dukungan terhadap faktor-faktoryang terkait dalam implementasi Permenkes 068/2010 ini. Termasuk melakukankomunikasi efektif terhadap Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan Permenkes ini. Penghapusan terminologi nama “generik bermerek dagang” yang beredar di Indonesia, sehingga obat yang beredar adalah obat paten dan obat generik. Langkah ini untuk menjamin mutu, keterjangkauan harga obat dan kemudahan akses masyarakat terhadap obat. Kementerian Kesehatan hendaknya membuat standar baku dalam pemantauan penggunaan obat generik sehingga didapatkan data yang valid. Kata Kunci : Obat Generik, Implementasi, Kebijakan, Rumah Sakit.

---

This study described the implementation of the Regulation of  Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 about the obligation to use generic drugs in government hospital. Study design of this research is qualitative. The results of preliminary research that the use of generic drugs in government hospital in the year 2009 of 65,31% and 2010 amounted to 57,24 %. The result indicates that the Permenkes 068/2010 has not been implemented maximally in the government hospital. There is ineffective communication between The Ministry of Health, Director of Hospitals, doctors and pharmacists. Also, it is suggested the government should be more integrated doing socialization dan support to the factors which involved in the implementation of this Permenkes 068/2010.  Include make an effective communication to the Ministry of Home Affairs.  Removal the terminology name of “generic branded name” that circulated in Indonesian, so there is only “ethical drugs” and “ generic drugs”. The aims are to ensure quality, affordability of drug prices, and easy access for public to get the drug. Ministry of health should make a standard in monitoring the use of generic drugs, so we can get a valid data. Key words : Generic Drugs, Implementation, Policy, Hospital

Abstrak:

Abstrak: Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan seeara rasional sangat diper1ukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetataan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencillsangat terpeneil, daerah rawan bencanalkonflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menye1enggarakan program kesehatan.
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.

Abstrak: Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. Kata kunci: Hak dan Kewajiban Pasien, UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed. Key words: Patient Rights and Obligations, Overlapping Policies, Health Law, Medical Practice Law, Nursing Law, Hospital Law

Abstrak: Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan