Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules.

ABSTRAK Tingginya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia tidak diikuti dengan tingginya angka pekerja yang dilindungi dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Data menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang dilindungi dalam program JPK baru sebanyak 3.061.098 (Jamsostek, 2012) masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja yaitu sekitar 109 juta orang (2,97%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor terkait dan dominan yang mempengaruhi seorang manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) PT Jamsostek (Persero) di Wilayah III Cirebon. Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh seluruh manajemen yang perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JPK. Dimana untuk satu perusahaan diwakili oleh satu orang manajemen perusahaan yang telah ditunjuk sebagai responden dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis multivariat regresi logistik ganda metode stepwise diperoleh informasi bahwa faktor keyakinan terhadap program JPK merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk mengikutsertakan pekerja dalam program JPK (p-value= 0,026). Dalam hal ini, responden (manajemen) yang memiliki keyakinan tinggi terhadap program JPK memiliki kemungkinan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program JPK 15 kali dibandingkan responden (manajemen) yang memiliki keyakinan rendah terhadap program JPK. Olehkarenanya, Manajemen PT Jamsostek (Persero) beserta jajarannya harus dapat terus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada peserta, dengan tujuan agar kepercayaan peserta terhadap penyelenggara program Jamsostek dapat terus meningkat dan terjaga. Pengembangan/perluasan manfaat program Jamsostek khususnya JPK juga diperlukan agar layanan program JPK dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh peserta.

 ABSTRACT The high number of labor force and the number of people who work in Indonesia is not followed by a high number of workers covered under the Health Insurance program (JPK) of Social Security. Data shows that the number of workers covered under the program JPK as much as 3.061.098 (Social Security, 2012) is far when compared to the working population of about 109 million people (2,97%). This study aims to determine the various factors that affect the relevant and dominant a company management in decision making to include workers in health insurance program (JPK) of Social Security PT (Persero) in Region III Cirebon. The study was conducted with a cross-sectional design an quantitative approaches. The study population was all over the entire management of the company are listed as active particiants in the program JPK. Where one company to be represented by one management company that has been designated as the respondents in this study. Based on the results of multiple logistic regression multivariate analysis stepwise methode was obtained that the confidence factor of the JPK is the most dominant factor of influence on management decisions to include workers in the JPK (p-value=0.026). In this case, the respondent (management) that have a low confidence on JPK. Therefore, Management of Social Security PT (Persero) and its staff should be able to continue to improve the quality and speed of services to participants, including extending the benefits of the Social Security program services, with the aim that the participants trust the organizers of the Social Security program may continue to rise and awake. Development/expansion of the Social Security program (JPK) specifically benefits also needed for service JPK program can be felt by the participants.