Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 29321 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Mustafa Arief; Pembimbing: Puput Oktamiyanti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Harimat Hendrawan
Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas implementasi kebijakan larangan merokok pada kantor Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengendalian dampak rokok, salah satunya Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hingga kini implementasi kebijakan-kebijakan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Prevalensi perokok dari tahun ke tahun terus bertambah. Dilingkungan kantor Kementerian Kesehatan sendiri kebijakan larangan merokok belum dilaksanakan secara optimal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik lemah pelaksanaan kebijakan larangan merokok di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah kurangnya penegakkan hukum.  Sangat disarankan kepada pihak berwenang untuk segera membuat pedoman pelaksanaan kebijakan larangan merokok di Kementerian Kesehatan. Kata kunci : Rokok, hukum, kebijakan

 ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of policies banning smoking on the health ministries. Government has issued several laws and regulations related to controlling the impact of smoking, one of which the law number 36 of 2009 on health. Until now the implementation of these policies have not shown significant results. Prevalence of smokers from year to year continues to grow.  Environment of their own health ministries have implemented  a smoking ban policy optimally. This research design is qualitative explanatory. Results showed that the weak points of policies banning smoking in an office environment the ministry of health is the lack of law enforcement. Highly recommended to the authorities to immediately create policy guidelines for the implementation of smoking bans in the Ministry of Health. Keywords : Cigarette, laws, regulations

Read More
T-3480
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nindya Savitri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Umar Fahmi Ahmadi, Purnawan Junadi, Riskiyana S Putra,Taufiq, K.M.
Abstrak:

ABSTRAK Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.

 

ABSTRACT Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.

Read More
T-3786
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Asrina Novianti; Pembimbing: Adik Wibowo, Puput Oktamianti; Penguji: Anhari Achadi, Dwi Harti Nugraheni, Naniek Isnaini Lestari
Abstrak: Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang
The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.
Read More
T-5494
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari
Abstrak:
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.
Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.
Read More
T-7196
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nurul Safitri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Ismiyati, Anisa
Abstrak:
Alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh lebih dari 70% alat kesehatan impor. Selain itu, transaksi alat kesehatan dalam negeri dalam e-katalog pada tahun 2019-2020 yang masih rendah (12%) menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Hingga tahun 2022, jumlah sarana produksi alat kesehatan yang memiliki sertifikat CPAKB hanya 30,52%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik tahun 2022. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari pemerintah, asosiasi, dan industri alat kesehatan di Indonesia, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn yang dimodifikasi dalam kerangka segitiga kebijakan Walt-Gilson. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, dan manfaat kebijakan sudah jelas, namun terkendala dari sumber daya keuangan yang masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Karakterisitik lembaga pelaksana mendukung implementasi kebijakan, namun strategi para pelaksana masih belum dilaksanakan secara optimal. Disposisi pelaksana masih kurang dan komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan. Dari sisi aktor/pelaksana kebijakan, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan-kebijakan yang mendorong penerapan CPAKB dan dukungan dari para pelaksana kebijakan, terutama terkait penguatan kebijakan izin edar alat kesehatan dalam negeri dimana CPAKB dijadikan persyaratan wajib dalam pengajuan izin edar.
Medical devices in Indonesia are still fulfilled by more than 70% of imported medical devices. In addition, domestic medical device transactions in e-catalogs in 2019-2020 were still low (12%) indicating that there was still a large dependence on imported medical devices. The effort of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to overcome this is by issuing Minister of Health Regulation Number 20 of 2017 which requires the application of Good Medical Device Manufacturing Practices (CPAKB), no later than 4 years after the regulation was issued. Until 2022, the number of medical device production facilities that have CPAKB certificates is only 30.52%. This study aimed to analyze the implementation of the Good Medical Device Manufacturing Practice policy in 2022. The research was conducted qualitatively using in-depth interviews with informants from the government, associations, and the medical device industry in Indonesia, as well as document reviews. This research uses the policy implementation model of Grindle and Van Meter Van Horn which is modified within the framework of the Walt-Gilson policy triangle. The results of the research are that the standard and objectives of the policy, the interests affected, and the benefits of the policy are clear, but are constrained by limited financial resources. The economic, social, and political environment influences policy implementation. The characteristics of implementing agencies support policy implementation, but the strategies of implementing agencies have not been implemented optimally. The disposition of implementers is still lacking and policy communication needs to be improved. In terms of actors/policy implementers, there is still a limited number of human resources to implement policies. This study concludes that in general the policy has been implemented well, but there are still obstacles in its implementation. This study recommends the need to strengthen policies that encourage the implementation of CPAKB and support from policy implementers, especially related to strengthening the policy for registration of distribution permits for domestic medical devices where CPAKB must be a mandatory requirement in the application.
Read More
T-6649
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ely Afriani; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Sardi, Dede Mulyadi
Abstrak: Provinsi Sumut sebagai Provinsi ke-enam penyumbang kematian ibu terbanyak di Indonesia, penyebab tertinggi kematian ibu 33% karena perdarahan yang dapat dicegah dengan penerapan Manajemen Aktif Kala III dalam pertolongan persalinan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, ditemukan hanya 25% bidan yang menerapkan Manajemen Aktif Kala III sesuai standar. Sisanya 75% tidak melaksanakan Manajemen Aktif Kala III, padahal bidan sebagai tenaga kesehatan utama (70%) yang melakukan pertolongan persalinan. Penelitian ini analitik dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam implementasi kebijakan untuk penerapan Manajemen Aktif Kala III pada bidan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kebijakan yang mengakomodir penerapan MAK III pada bidan, rendahnya pengetahuan bidan tentang MAK III, belum adanya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan bidan praktik swasta menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengapa MAK III sebagai suatu kompetensi penting bagi bidan belum diterapkan. Kedepannya diharapkan adanya kebijakan yang secara tegas mengatur penerapan MAK III pada bidan dari dinas kesehatan dan IBI dalam menurunkan angka kematian Ibu. Kata kunci : Manajemen Aktif Kala III, Bidan Praktek Swasta
Read More
T-4355
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nasrin Nabila; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Anhari Achadi, Purnawan Junadi, Helena Rugun N. Nainggolan, Sri Wirya Ningsih
Abstrak:
Anemia pada ibu hamil berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil dimulai sejak tahun 1990 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi dimana ibu hamil diharapkan mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilannnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Suplementasi TTD pada ibu hamil di Kota Medan dengan melihat faktor yang berpengaruh yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD dengan informan stakeholder terkait serta telaah dokumen. Penelitian dilakukan bulan Mei hingga Juni 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan suplementasi TTD pada ibu hamil di Kota Medan sudah terlaksana dengan cukup baik hingga saat ini. Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan suplementasi TTD Ibu Hamil disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang terkait secara berjenjang dari pusat, provinsi, kota, puskesmas, hingga kader dan masyarakat. SDM, anggaran dan kewenangan sudah cukup memenuhi untuk ketersediaan TTD. Pemberian TTD ini tidak memerlukan disposisi dari pimpinan, karena sudah rutin berjalan. Belum ada SOP khusus untuk TTD. Koordinasi masih terus dilakukan antar lintas sektor dan lintas program. Ibu hamil dengan tingkat ekonomi menengah keatas tidak memeriksakan kehamilannya di puskesmas, sementara pencatatan di seluruh puskesmas dan jejaringnya masih belum optimal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Medan sangat memengaruhi keberhasilan suatu program.
Anemia in pregnant women has an impact on the optimal growth and development of the fetus in the womb and has the potential to cause complications of pregnancy and childbirth, even causing death of mother and child. The Program for Giving Blood Supplement Tablets (TTD) to pregnant women began in 1990 which aims to prevent and treat iron deficiency anemia where pregnant women are expected to consume iron tablets at least 90 tablets during their pregnancy. The aim of the study was to analyze the implementation of the iron supplement supplementation policy for pregnant women in the city of Medan by looking at the influencing factors, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure and the economic, social and political environment. This research is a descriptive qualitative research and data collection was carried out through in-depth interviews and FGDs with relevant stakeholder informants and document review. The research was conducted from May to June 2023. The results showed that the implementation of the iron supplement supplementation policy for pregnant women in Medan City has been implemented quite well so far. Communications carried out to convey information on iron supplementation policy for pregnant women are conveyed to policy implementers, target groups and related parties in stages from the center, provinces, cities, health centers, to cadres and the community. Human resources, budget and authority are sufficient to meet the availability of TTD. Giving TTD does not require a disposition from the leadership, because it is already running routinely. There is no specific SOP for TTD yet. Coordination is still being carried out across sectors and across programs. Pregnant women with middle and upper economic levels do not have their pregnancies checked at the puskesmas, while registration at all puskesmas and their networks is still not optimal. The involvement of community leaders and religious leaders in Medan greatly influences the success of a program.
Read More
T-6768
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Puji Lestari; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Prastuti Soewondo, Anhari Achhadi, Agus Salim
Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

 

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

Read More
T-7297
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fakhira Dwi Awliyawati Saleh; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Eti Rohati, Purwati
Abstrak: Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.
Read More
T-5461
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Hendro Nurcahyo; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Puput Oktamianti, Nurrahmiati, Rosita
Abstrak:
Kondisi saat ini presentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar baru mecapai 23% dan target di tahun 2024 adalah 83% maka Indonesia memiliki tugas untuk memenuhi 60% kekuranganya. Selain indikator di atas RPJMN 2020-2024 juga menargetkan 100% puskesmas di Indonesia sudah memiliki dokter akan tetapi sesuai data Kementerian Kesehatan RI per tahun 2018 masih terdapat 15% puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Dalam menanggapi permasalahan mengenai pemenuhan tenaga kesehatan dapat dilakukan penugasan khusus secara individu ataupun tim dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat merupakan kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tujuan kebijakan ini masih ada yang belum terukur. Sumber daya terkendala kurangnya pemahaman akan pemanfatan dana BOK Pusekesmas yang terdapat tim Nusantara Sehat. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksana terkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomi dan politik baik dapat dikondisikan dengan adanya komunikasi yang baik. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi berjalan dengan baik walapun dengan kendala kendala yang ditemukan. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan evaluasi dan monitori dan perbaikan dari kekurangan. Kebijakan Permenkes ini dikondisikan akan mengalami revisi kembali sehingga perlu adanya perbaikan yang akan mempermudah dan memperjelas bagaimana pelaksanaan kebijakan ini
The current condition of the percentage of Puskesmas with types of health workers according to new standards has reached 23% and the target in 2024 is 83%, so Indonesia has a duty to meet 60% of its shortcomings. In addition to the indicators above, the 2020-2024 RPJMN also targets that 100% of puskesmas in Indonesia already have doctors, but according to data from the Indonesian Ministry of Health as of 2018 there are still 15% of puskesmas in Indonesia that do not have doctors. In responding to problems regarding the fulfillment of health workers, special assignments can be carried out individually or in teams to support the Healthy Nusantara Program. The special assignment of health workers in supporting the Nusantara Sehat program is a potential policy to solve the problem of equal distribution of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the Health Workforce Special Assignment Policy in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 33 of 2018. In this study using qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study used Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis with variables of size and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation.The results showed that the objectives of this policy are still not measurable. Resources are constrained by a lack of understanding of the use of BOK Pusekesmas funds available by the Nusantara Sehat team. Good communication between implementing organizations. The characteristics of the implementer are constrained by limited human resources. The attitude of the executor is supportive. Good economic and political conditions can be conditioned by good communication. The conclusion was that the implementation went well even with the obstacles that were found. The recommendation of this research is that the successful implementation will be achieved if evaluation and monitoring and correction of deficiencies are carried out. This Permenkes policy is conditioned to undergo revision again so that improvements are needed that will simplify and clarify how this policy is implemented
Read More
T-6276
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive