Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 40289 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pitc bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berisiko Tinggi HIV/ AIDS di poliklinik rutan klas l Cipinang Tahun 2012

Leni Syafitri; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardianti Nadjib, Sandi Iljanto, Didin Sudirman, Eka Priyatna

Abstrak:

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.

T-3676

Depok : FKM-UI, 2012

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis kebijakan dan pola hubungan kelembagaan dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah

Siti Nurbudiastuti; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Ida Ayu Rai Sri Dewi, Untung Suseno Sutarjo

Abstrak:

Tesis ini membahas tentang kebijakan yang digunakan dalam pengadaan PNS kesehatan dan pola hubungan kelembagaan dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian analitik kualitatif. Hasil penelitian menyarankan perlunya harmonisasi kebijakan dan hubungan antar organisasi yang lebih baik ditingkat pusat agar kebijakan yang dibuat dengan target pemerintah daerah dapat diakomodir. Disamping itu saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah adanya transparansi dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah dan revisi peraturan pemerintah dalam pengadaan PNS di daerah. Kata kunci: Kebijakan, hubungan kelembagaan, PNS

ABSTRACT This thesis discusses the policy used in the recruitment of health civil servants and patterns of institutional relationships in the recruitment of health.civil servants in the region. The study was a qualitative analytical research. The results suggest the need for harmonization of policies and the relationship between the organization a better in the central level so that policies made to local government targets can be accommodated. Besides, the advice given from the results of this study is transparency in the recruitment of health civil servants in the region and the revision of government regulations in the recruitment of civil servants in the region. Key words: Policy, institutional relations, civil servants

T-3660

Depok : FKM-UI, 2012

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis koordinasi bidang kesehatan pada penangganan tanggap darurat erupsi gununung merapi tahun 2010 di provinsi daerah istimewa yogyakarta

Mohammad Imran; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adissmito; Ede surya Darmawan; Penguji: Nasrun Harun, Lucky Tjahjono

Abstrak:

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal, luka-luka maupun pengungsi serta kerusakan infrastruktur di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penanganan pada masa tanggap darurat bidang kesehatan melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat dan daerah. Tesis ini membahas mengenai koordinasi pada bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada masa tanggap darurat. Desain studi menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan melakukan telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Hasil yang diperoleh menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dalam melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat akibat bencana dengan memperjelas alur tugas, pendelegasian wewenang, alur informasi yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan terhadap penanganan permasalahan akibat bencana.

Eruption in 2010 has resulted in loos of life like dead, injured and displaced person as well as damaged to infrastructure in both DI Yogyakarta and Jawa Tengah Provinces. Respons in health sector has involved multi parties from central and local levels. This thesis described the coordination of the sector conducted by Ministry of Health and Provincial Health Office DI Yogyakarta on emergency respons due to Mount Merapi Eruption 2010. Study design using qualitative methods with document review and in-depth interviews to official person who directly involved in disaster mentioned. The results obtained to evaluate government action, particularly in the area of health in coordinating emergency respons during disaster, to clarify the task flow, delegation of authority and the flow of information are important in making a rapid dan approriate decision as needed for handling the health problems caused by disaster.

T-3649

Depok : FKM-UI, 2012

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Higiene Menstruasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2013

Nadia Humaira; Pembimbing: Evi Martha; Penguji: Zarfiel Tafal, Ratnawati Sudiro

S-8088

Depok : FKM UI, 2014

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis kebijakan VCT dalam upaya utilisasi layanan VCT di rumah tahanan klas IIA Jakarta Timur tahun 2013

Maya Trisiswati; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Ede Surya Darmawan, Mardiati Nadjib, Tholib, Fonny Silvanus

Abstrak:

ABSTRAK

Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pintu masuk ke seluruh layanan HIV AIDS. Target VCT di Rutan Klas IIA Jakarta Timur 38%. Untuk peningkatan utilisasi VCT, disahkanlah Peraturan MenkumHAM RI berupa Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV AIDS. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor dalam kebijakan VCT, yaitu proses tahapan, SDM, dan sarana-prasarana, desain studi kuantitatif dan semi kualitatif dengan responden WBP, dan informan birokrat/petugas klinik. Hasil penelitian (106 orang) diketahui proses tahapan dan SDM berhubungan signifikan, sedangkan sarana prasarana tidak. Terjadi kesenjangan antara target dengan capaian utilisasi VCT . Disarankan melibatkan rutan dalam pembuatan kebijakan, perubahan alur, serta pembenahan SDM dan sarana prasarana.

ABSTRACT

Voluntary Counseling and Testing (VCT) is a key point to enter comprehensive HIV AIDS service. Target of VCT utilization at East Jakarta Prison Class IIA is 38%. To increase VCT utilization, Indonesian Ministry of Law and Human Rights approved policy which is called National Planned Action Countermeasures of HIV AIDS. The aim is to know factors of VCT policy, such as process, human resources, and infrasturctures, by used quantitative and semi-qualitative method and used WBP as respondents, policy makers and clinic officers as informants. The study (from 106 respondents) revealed that VCT utilization associated significantly with process and human resources, but not assosiated significantly with infrasturctures. There is gap between target and attainment of VCT utilization. It is recommended to involve prison in making policy, changing step, and improving human resources and infrasturctures.

T-3988

Depok : FKM-UI, 2013

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan (Permenkumham No.217/2011) di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara-Lembaga Pemasyarakatan Wilayah Banten

Risma Wardiani; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Pahrudin Saputra

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan mengenai impementasi Permenkumham No. 217 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kebijakan turunan dari Dirjenpas Nomor PAS.32.PK.01.07.01 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan-Lapas. Kebijakan ini menjadi kebijakan utama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di UPT Rutan-Lapas yang merupakan tempat Warga Binaan dan Tahanan menjalani pelanggaran hukum. Kondisi Rutan-Lapas di Indonesia memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas/overcrowded sampai 109%, di wilayah Banten mencapai 211% sehingga termasuk dalam populasi rentan dalam penyebaran penyakit dan merupakan populasi kunci mengingat faktor risiko dari riwayat Warga Binaan dan Tahanan yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model Van Metter Van Horn (1975) yang terdiri dari dimensi; Standar dan Aturan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi interaksi, dan Koordinasi, Karakteristik badan pelaksana dan Sikap pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta Disposisi dan kecenderungan dari pelaksana kebijakan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas wilayah Banten sudah di implementasikan oleh seluruh aktor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi Van Metter Van Horn (1975) ditemukan kendala-kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu adanya pelayanan promotif dan rehabilitatif yang belum sesuai standar, pemanfaatan sumber daya anggaran yang belum maksimal, SDM kesehatan yang belum merata, fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan belum lengkap dan dalam kondisi rusak, variabel komunikasi dan koordinasi yang belum memiliki kontrol, karakter dan sikap pelaksana yang belum memiliki penilaian baku, variabel ekonomi, sosial, dan politik memerlukan komitmen lintas kementerian yang perlu dipenuhi, serta variabel kecenderungan dan disposisi belum ada penguatan dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas dapat dilakukan secara maksimal.

This research had interest in the implementation of Permenkumham No. 217/2011 that concerning Guidelines for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights and derivative policies from Dirjenpas No. PAS.32.PK.01.07.01/2016 concerning Basic Service Standards for Health Care in Prisons. This policy is the main policy to solve health problems in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center which is a place where Prisoners and Detainees are in violation of the law. The condition of prisons in Indonesia has an overcrowded population up to 109%, in the Banten area it reaches 211% so in the vulnerable population easily spread of disease and key population considering the risk factors from the history of vulnerable Prisoners and Detainees. This study used qualitative descriptive research method. Sources this study are from laws and regulations, literature, document records, observations, in-depth interviews, and focus group discussions. Used purposive sampling to determine research informants. This research uses Van Metter Van Horn's (1975) model theory which consists of dimensions; Standard and Regulation of Policy, Resources, Interorganizational Communication, Characteristic of The Implementing Agencies, Economic Social and Politics Condition, The Dispositions of Implementors. The results show health service policies in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center Banten region have been implemented by all implementation actors, but from the variables that affect the implementation of Van Metter Van Horn (1975), Obstacles were found in supporting the performance process of policy implementation, such as: promotive and rehabilitative services that are not like standard, utilization of budget resources have not been maximized, health human resources aren’t distributed well, health service infrastructure facilities are incomplete and in damaged condition, communication and coordination variables hasn’t control yet, character and attitude of implementers don’t have a standard assessment, economic, social, and political variables require cross-ministerial commitments, and tendency and disposition variables that haven’t been strengthened and monitored by continuous evaluation. This must be fulfilled so that the implementation of health service policies in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center Banten Region can be running optimally.

T-6742

Depok : FKM-UI, 2023

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Efektivitas Implementasi Kebijakan Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2022-2023

Siti Yunianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Vonny Nouva Tubagus, Anna Kurniati

Abstrak:

Permenkes Nomor 14 tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan sebagai peraturan dan pedoman yang berlaku dan diimplementasikan sejak Mei 2022. Implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes melibatkan banyak stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur yang tergabung dalam komite bersama adaptasi, pemerintah daerah, dan fasyankes tempat adaptasi. Hal ini tentunya akan menjadi suatu proses yang kompleks, banyak tantangannya serta membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Tesis ini bertujuan untuk diketahui efektivitas implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan teori Donabedian sebagai grand design dan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, Edward III, dan Matland yang sejalan dengan teori efektivitas. Penilaian efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem (struktur, proses, hasil) dan melihat lima indikator efektivitas yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, waktu, dan lingkungan. Kemudian dalam penilaian keefektifan implementasi kebijakan juga dilihat dari elemen-elemen yang terkait dengan implementasi kebijakan, fokus pada penelitian ini adalah sumber daya, komunikasi, disposisi para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan kriteria ini didapatkan pelaksanaan kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes, dinilai belum berjalan efektif. Disarankan untuk mengukur ekuitas, mutu, kompetensi, dan kecepatan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Hal ini memastikan fasyankes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyederhanaan proses administrasi yang berbelit-belit untuk menghindari kendala yang mungkin timbul serta penting untuk melakukan global camparison dalam memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari sistem kesehatan di negara-negara lain dan penilaian indeks kepuasan dan komitmen untuk bekerja di Indonesia.

Minister of Health Regulation Number 14 of 2022 concerning Adaptation Program for Indonesian Specialists Graduates Abroad in Health Care Facilities has been established as applicable regulations and guidelines and implemented since May 2022. The implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities involves many stakeholders consisting of various elements who are members of the joint adaptation committee, local governments, and health facilities where adaptation. This will certainly be a complex process, many challenges and requires collaboration and coordination. This thesis aims to determine the effectiveness of the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities in 2022-2023. This research uses a qualitative approach with a case study method using Donabedian theory as a grand design and Van Meter policy implementation theory Van Meter Van Horn, Edward III, and Matland which are in line with effectiveness theory. Assessment of effectiveness in policy implementation in this study is carried out with a system approach (structure, process, results) and looks at five effectiveness indicators, namely policy accuracy, implementation, targets, time, and environment.Then in assessing the effectiveness of policy implementation is also seen from elements related to policy implementation, the focus of this research is resources, communication, disposition of implementers, and economic, social, and political environment. Based on this criterion, it was found that the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities was considered to have not been effective. It is recommended to measure the equity, quality, competence, and speed of the adaptation program for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities. This ensures health facilities to provide quality health services. Simplification of convoluted administrative processes to avoid obstacles that may arise and it is important to conduct a global camparison in understanding and adopting best practices of health systems in other countries and assessment of satisfaction index and commitment to work in Indonesia.

T-6847

Depok : FKM-UI, 2024

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Determinan Pemanfaatan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Cijeruk Kabupaten Bogor Tahun 2012

Khaerudin; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Mieke Savitri, Fusia Meidiawati

Abstrak:

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Sebagian besar terjadi selama melahirkan dan periode postpartum langsung dengan penyebab utama akibat komplikasi obstetrik. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah dikaitkan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu, pemanfaatan pelayanan ini masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pemanfaatan pelayanan berdasarkan karateristik individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 203 responden. Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara pendapatan keluarga, sikap terhadap pelayanan kesehatan dan persepsi kebutuhan kesehatan yang dirasakan dengan pemanfataan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sikap merupakan determinan paling dominan terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (p=0,000 OR=19,292 CI 95%=8,337–44,644). Sedangkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi jarak dan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan tidak teridentifikasi berhubungan secara signifikan. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengintegrasikan program kesehatan ibu dengan program lain, melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, dan menyebarkan informasi pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kata Kunci: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, sikap, persepsi.

Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still quite high. Mostly occurred during delivery and immediate postpartum period due to the major cause of obstetric complications. Delivery assistance by health professionals has been associated with reducing maternal mortality effort, this service utilization is still relatively low. The aim of this study is to identify the determinants of health service utilization based on individual characteristics. Cross sectional approach was used with primary data that is collected by spread out the questionaire to 203 respondents with . The results showed that there is a relationship between family income, attitudes toward health care and perceptions to the need of heath service with the utilization of delivery assistance by health professionals. Attitude is the most dominant determinant of delivery assistance by health professional (p = 0.000 OR = 19.292 95% CI = 8.337 to 44.644). As for age, education level, occupation, property insurance, the perception of distance and travel time to health facilities was not significantly associated. The recommendation for the Cijeruk Health centre is to enhance coordination with relevant stakeholders, integrating maternal health program with other programs, involving the community in identifying health problems, and disseminate important information delivery assistance by health professionals. v Universitas Indonesia Keywords: Delivery asisstance by health personnel, attitudes, perceptions.

T-3559

Depok : FKM-UI, 2012

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Rumah Sakit Kanker Dharmais

Syafira Annisa Ferdiani; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Mieska Despitasari, Rachmawati

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Rumah Sakit Kanker Dharmais. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tenaga medis, manajemen rumah sakit, serta pasien HIV, dan didukung oleh analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, terdapat beberapa kendala, termasuk pemanfaatan kapasitas rumah sakit yang tidak optimal, kekurangan tenaga medis terlatih, ketidakjelasan dalam pembiayaan layanan HIV oleh BPJS, dan stigma yang memengaruhi aksesibilitas layanan. Selain itu, koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam penanganan pasien HIV masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pemisahan layanan HIV dari spesialisasi kanker, peningkatan kapasitas sumber daya, penghapusan stigma melalui pelatihan tenaga medis, revisi kebijakan pembiayaan, serta penguatan sistem logistik distribusi obat ARV. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan HIV/AIDS di Indonesia.

This study aims to analyze the implementation of Indonesia's Ministry of Health Regulation No. 23 of 2022 on HIV/AIDS management at Dharmais Cancer Hospital. A qualitative approach was employed using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with medical staff, hospital management, and HIV patients, supported by the analysis of relevant policy documents. The findings indicate that despite the policy's implementation, several challenges persist, including suboptimal utilization of hospital capacity, a shortage of trained medical personnel, unclear BPJS financing for HIV services, and stigma that affects service accessibility. Additionally, coordination among healthcare facilities in managing HIV patients requires improvement. The study concludes that separating HIV services from cancer specialization, enhancing resource capacity, reducing stigma through medical staff training, revising financing policies, and strengthening the ARV drug distribution system is essential. These recommendations aim to improve the effectiveness of HIV/AIDS services in Indonesia.

T-7207

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉