Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 38917 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Siti Nurbudiastuti; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Ida Ayu Rai Sri Dewi, Untung Suseno Sutarjo
Abstrak:

Tesis ini membahas tentang kebijakan yang digunakan dalam pengadaan PNS kesehatan dan pola hubungan kelembagaan dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian analitik kualitatif. Hasil penelitian menyarankan perlunya  harmonisasi kebijakan dan hubungan antar organisasi yang lebih baik ditingkat pusat agar kebijakan yang dibuat dengan target pemerintah daerah dapat diakomodir. Disamping itu saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah adanya transparansi dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah dan revisi peraturan pemerintah dalam pengadaan PNS  di daerah. Kata kunci: Kebijakan, hubungan kelembagaan, PNS


 

 ABSTRACT This thesis discusses the policy used in the recruitment of health civil servants and patterns of institutional relationships in the recruitment of health.civil servants in the region.  The study was a qualitative analytical research. The results suggest the need for harmonization of policies and the relationship between the organization a better in the central level so that policies made  to local government targets can be accommodated. Besides, the advice given from the results of this study is transparency in the recruitment of health civil servants in the region and the revision of government regulations in the recruitment of civil servants in the region. Key words: Policy, institutional relations, civil servants

Read More
T-3660
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mohammad Imran; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adissmito; Ede surya Darmawan; Penguji: Nasrun Harun, Lucky Tjahjono
Abstrak:

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal, luka-luka maupun pengungsi serta kerusakan infrastruktur di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penanganan pada masa tanggap darurat bidang kesehatan melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat dan daerah. Tesis ini membahas mengenai koordinasi pada bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada masa tanggap darurat. Desain studi menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan melakukan telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Hasil yang diperoleh menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dalam melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat akibat bencana dengan memperjelas alur tugas, pendelegasian wewenang, alur informasi yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan terhadap penanganan permasalahan akibat bencana.


 Eruption in 2010 has resulted in loos of life like dead, injured and displaced person as well as damaged to infrastructure in both DI Yogyakarta and Jawa Tengah Provinces. Respons in health sector has involved multi parties from central and local levels. This thesis described the coordination of the sector conducted by Ministry of Health and Provincial Health Office DI Yogyakarta on emergency respons due to Mount Merapi Eruption 2010. Study design using qualitative methods with document review and in-depth interviews to official person who directly involved in disaster mentioned. The results obtained to evaluate government action, particularly in the area of health in coordinating emergency respons during disaster, to clarify the task flow, delegation of authority and the flow of information are important in making a rapid dan approriate decision as needed for handling the health problems caused by disaster.

Read More
T-3649
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Leni Syafitri; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardianti Nadjib, Sandi Iljanto, Didin Sudirman, Eka Priyatna
Abstrak:

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.


Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.

Read More
T-3676
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Iskandar Taran; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Asjikin Iman Hidayat Dachlan, Wiendra Waworuntu
Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah mengekspos kerentanan dalam sistem kesehatan di Indonesia dan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan di pintu masuk negara. Salah satu instrumen untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi pandemi adalah melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dilaksanakan oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, kapasitas unit ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kapasitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor di pintu masuk masih lemah dan bervariasi antar wilayah, regulasi yang sudah tidak relevan, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait kelembagaan, tata kerja dan sumber daya pada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Pendekatan mixed-methods dengan desain explanatory sequential digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan survei online terhadap 287 responden, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan. Hasilnya, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan/Direktorat Jenderal yang fokus pada urusan kekarantinaan kesehatan atau bahkan badan mandiri yang mengadopsi model CDC (Center for Disease Control and Prevention) dimana fungsi surveilans, penelitian dan laboratorium berada dalam satu organisasi serta menggunakan pendekatan one-health. Meskipun tata kerja UPT telah berjalan cukup efektif dengan adanya NSPK dan SOP, namun sebagian besar SOP perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan kekarantinaan kesehatan terkini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah pegawai yang tersedia yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.


The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.
Read More
T-7423
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hario Wicaksono; Pembimbing: Sandi Iljanto; Jaslis Ilyas, Pujiyanto, Erni Endah, Sitti Nuraini
Abstrak: Komitmen organisasi pegawai di sektor publik sangat diperlukan, terutama yangbersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat.Saat ini terdapat penilaian yangberedar dimasyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di indonesiayang masih cukup rendah, khususnya pada pekerja yang bekerja di pemerintahan,atau yang dikenal dengan sebutan pegawai negeri sipil (PNS). Penelitian inibertujuan mengetahui hubungan antara motivasi dan iklim komunikasi organisasidengan komitmen organisasi PNS Sekretariat Badan PPSDM Kesehatanmenggunakan studi cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruhpegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dengan status PNS. Jumlah Totalpopulasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 143 orang. Berdasarkan hipotesapenelitian mengenai hubungan antara motivasi dengan komitmen organisasi PNSSekretariat Badan PPSDM Kesehatan menggunakan uji korelasi pearsondidapatkan nilai korelasi sebesar (r=0,616) yang menyatakan motivasimenunjukkan hubungan yang kuat dengan komitmen organisasi (Sugiyono, 2010)dan nilai signifikansi (p=0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasiberhubungan secara signifikan dengan komitmen organisasi PNS Sekretariat BadanPPSDM Kesehatan, selanjutnya hipotesa penelitian mengenai hubungan antaraiklim komunikasi organisasi dengan komitmen organisasi PNS Sekretariat BadanPPSDM Kesehatan didapatkan nilai korelasi sebesar (r=0,523) dan mempunyainilai signifikansi (p=0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim komunikasiorganisasi berhubungan secara signifikan dengan komitmen organisasi PNSSekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Dalam analisis multivariat ditemukan bahwamotivasi adalah variabel yang paling dominan berhubungan dengan komitmenorganisasi, sementara iklim komunikasi organisasi tidak memiliki pengaruh yangsignifikan terhadap komitmen organisasi setelah dilakukan uji secara bersama.Dengan tidak signifikannya variabel iklim komunikasi organisasi setelah dilakukanuji secara bersama-sama dengan variabel motivasi bukan berarti variabel iklimkomunikasi organisasi ini menjadi tidak penting, namun variabel lain harus dapatmenjadi bahan pertimbangan dan dapat diteliti kembali untuk dikombinasikansehingga menjadi variabel yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi jika diuji secara bersama-sama.Kata kunci: pegawai negeri sipil, motivasi, iklim komunikasi organisasi, komitmenorganisasi
Organizational commitment of employees in the public sector is necessary,especially in contact with public services. Currently, in the community assessmentof the quality of human resources (HR) in Indonesia is still low, especially inworkers who work in government, or known as civil servants (PNS). This studyaims to determine the relationship between motivation and organizationalcommunication climate and organizational commitment Civil Servant of Secretaryof The Agency for Development and Empowerment Human Resources of Healthusing a cross sectional study. The population of this research are all employees ofSecretary of The Agency for Development and Empowerment Human Resourcesof Health with civil servant status. Total population in this study were a total of 143people. Based on the research hypotheses on the relationship between motivationand organizational commitment using Pearson correlation test obtained correlationvalue of (r = 0.616), which states the motivation showed a strong relationship withorganizational commitment (Sugiyono, 2010) and the value of significance (p =0.000 ), so it can be concluded that motivation significantly related toorganizational commitment, further research hypothesis on the relationship betweenorganizational communication climate and organizational commitment obtained acorrelation value of (r = 0.523) and has a significance value ( p = 0.000), so it canbe concluded that organizational communication climate significantly related toorganizational commitment. In multivariate analysis found that motivation is themost dominant variable related to organizational commitment, while theorganizational communication climate does not have a significant effect onorganizational commitment after the test together. With no significant climatevariables organizational communications after the test together with the variables ofmotivation not mean organizational communications climate variables is notimportant, but the other variables must be taken into consideration and be examinedagain to be combined so that a variable that affects the organizational commitmentif tested together.Keywords : civil servants , motivation , organizational communication climate ,organizational commitment
Read More
T-4784
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Jefri Thomas Alpa Edison Silalahi; Pembimbing: Hendrik M. Taurany; Penguji: Anhari Achadi, Marsis, Amroussy D.T.
T-3563
Depok : FKM UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fakhira Dwi Awliyawati Saleh; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Eti Rohati, Purwati
Abstrak: Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.
Read More
T-5461
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rahmat Aji Pramono; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Kurnia Sari, Wachyu Sulistiadi, Amila Megraini, Dwi Oktavia Handayani
Abstrak:
Kondisi penyakit HIV yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat baik di tingkat global, nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Penularan penyakit HIV masih banyak terjadi terutama pada dewasa muda dan remaja. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan mereka yang kurang tentang faktor risiko penyakit HIV. Pemeritah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Pelaksanaan edukasi ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2021 namun ada kekhawatiran dimana pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK tidak berlanjut karena rencana aksi yang tidak dilanjutkan ataupun KSD yang tidak berlanjut. Penelitian menganalisis implementasi kebijakan edukasi penyakit HIV oleh guru melalui Kegiatan Strategis Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh KSD terhadap variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang berasal dari Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan guru. Hasil dari penelitian adalah Kegiatan Strategis Daerah memiliki pengaruh dalam implementasi edukasi penyakit HIV oleh guru. Pada tahun 2024 sebanyak 293 SMP Negeri (100%) dan 164 SMP Swasta, 117 SMA Negeri (100%) dan 120 SMA Swasta, 173 SMK Negeri (100%) dan 103 SMK Swasta telah melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini KSD mempengaruhi variabel Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan serta Kondisi politik. Saran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melanjutkan KSD dan mempersiapkan kebijakan untuk memastikan edukasi tetap berjalan walau KSD tidak berlanjut.

The condition of HIV disease is still a public health problem both at the global, national and in DKI Jakarta Province. Transmission of HIV disease still occurs especially in young adults and adolescents. This happens because of their lack of knowledge about the risk factors of HIV disease. The Regional Government of DKI Jakarta Province implements the provision of HIV disease education by PJOK teachers through Regional Strategic Activities (KSD). The implementation of this education has been running well since 2021, but there are concerns that the provision of HIV disease education by PJOK teachers does not continue because the action plan is not continued or the KSD does not continue. The study analysed the implementation of HIV disease education by teachers policies through Regional Strategic Activities in DKI Jakarta Province using six variables that influence the implementation of a policy according to Van Meter and Van Horn. The purpose of this study is to determine the effect of KSD on variables that affect policy implementation. This research uses qualitative methods with informants from the Social Welfare Bureau, Education Office, Health Office and teachers. The result of the research is that Regional Strategic Activities have an influence on the implementation of HIV disease education by teachers. By 2024, 293 public junior high schools (100%) and 164 private junior high schools, 117 public high schools (100%) and 120 private high schools, 173 public vocational schools (100%) and 103 private vocational schools have implemented the policy. In this case KSD affects the variables of Policy Goals and Objectives, Policy resources, Inter-organisational communication and strengthening activities and Political conditions. Suggestions for the DKI Jakarta Provincial government to continue KSD and prepare policies to ensure education continues even if KSD does not continue.
Read More
T-7183
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Putri Galuh Inggi; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Nursofianty, Gregorius Virgianto AAP
Abstrak:
Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan ancaman serius terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Untuk menanggulanginya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka analisis implementasi kebijakan mencakup aspek konten (SDM, pendanaan, wewenang, fasilitas), konteks (sikap dan komitmen), serta proses (komunikasi dan struktur birokrasi). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki pelatihan khusus dan struktur yang jelas, berbeda dengan BPJS yang telah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan. Pendanaan mulai dialokasikan, namun masih terbatas. Pembagian wewenang belum terstruktur dengan baik. Sarana pendukung cukup di BPJS, tetapi belum tersedia secara khusus di tingkat daerah. Sikap dan komitmen terhadap pencegahan kecurangan (fraud) cukup tinggi, namun belum ditopang dokumen formal seperti pakta integritas dan manajemen risiko. Komunikasi dan edukasi belum terstandardisasi, dan koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala. Implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) JKN di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan aspek sumber daya, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan maupun daerah lain, guna mendukung tata kelola layanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Fraud in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program poses a serious threat to the effectiveness and sustainability of health financing in Indonesia. To address this issue, the Ministry of Health issued Regulation Number 16 of 2019 concerning Fraud Prevention in the JKN Program. This study aims to analyze the implementation of this policy in South Tangerang City. The findings indicate that human resources at the Health Office and Puskesmas have not received specialized training and lack a clear supporting structure, in contrast to BPJS Kesehatan, which has established a dedicated team and conducted internal training. Funding has begun to be allocated but remains limited. The delegation of authority is not yet well-structured. Supportive facilities are sufficient at BPJS, but not yet adequately available at the local level. Although attitudes and commitment to fraud prevention are relatively strong, they are not supported by formal documents such as integrity pacts or risk management policies. Communication and education efforts are not yet standardized, and intersectoral coordination still faces challenges due to unclear roles and technical SOPs. the implementation of the fraud prevention policy in the JKN program in South Tangerang City has not been fully optimal and requires strengthening in resources, institutional structures, and cross-sector coordination. This study is expected to contribute to improving policy implementation both in South Tangerang and in other regions to support transparent, accountable, and fraud-free health services.
Read More
T-7270
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Afriani Tinurbaya; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Atik Nurwahyuni, Wahyu Sulistiadi, Anita Basuki, Yanuardo Ganda Drabenzus
Abstrak: Tesis ini membahas gambaran implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan untuk melihat kinerja dari implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan modifikasi model implementasi kebijakan Edward III (1980) serta Van Meter & Van Horn (1975) untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan, yaitu dilihat dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, struktur birokrasi dan karakteristik badan pelaksana, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan belum optimal: belum ada indikator yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, serta output kebijakan masih ada yang belum sesuai pedoman. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan masih ditemukan ada kendala, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas, sumber daya belum memadai, sosialisasi kebijakan masih terbatas, masih ada ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan, penerapan SOP belum optimal, dan mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan belum jelas. Oleh sebab diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan.
This study described health worker training planning policies to see the performance of the implementation policies. This study uses qualitative approach through in-depth interviews and document observation. The analysis was carried out using the policy implementation model of Edward III (1980) and Van Meter & Van Horn (1975) to analyze factors that influence the process of the implementation policies, such as size and policy objectives, resources, communication between organization and implementation of activities, bureaucratic structure and characteristics of implementing agencies, disposition, social, economic and political environment, and implementation policies. The results show that the performance of planning policy implementation for health worker training was not optimal: the training program has not been based on training needs, and there are still policy outputs that are not in accordance with the guidelines. Factors influencing the implementation of the health worker training planning policies are still found to have obstacles: the size and objectives of the policy are not yet clear, the resources are inadequate, the socialization of the policy is still limited, the inconsistencies in policy implementation, the application of SOP is not optimal, and supervision mechanisms are not yet clear. This is necessary to evaluate these factors for successful policy implementation.
Read More
T-6691
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive