Abstrak:

Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.

ABSTRACT

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.

 

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Abstrak: Abstrak

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.

Abstrak: Di Indonesia, upaya mengendalikan resistensi antimikroba salah satunya melalui dpembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) dan dibentuknya Permenkes no 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit dibandingkan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI, untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian resistensi antimikroba yang efektif dan efisien di rumah sakit. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Pemerintah lebih baik dari Rumah Sakit Swasta berdasarkan Permenkes No 8 Tahun 2015 tentang PPRA di Rumah Sakit. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan awwareness rumah sakit terhadap PPRA, Bagi RS Persahabatan dengan meningkatkan status tim menjadi Komite, bagi RS PMI dengan meningkatkan leadership tim PPRA. Kata kunci: PPRA, Resistensi Antimikroba, Rumah Sakit, Implementasi Kebijakan In Indonesia, an effort to control Antimicrobials Resistance at the hospital through the formation of Antimicrobials Resistance Control Commitee, and published Ministry of Health regulation no 8, 2015 about anti microbials resistance control program at the hospital. This research is to aim deeper The Implementation of The Regulation of Antimicrobials Resistance Control Program at the Hospital compare to public hospital with private hospital at Persahabatan Hospital and PMI Hospital, where next could be input in formulating the effective & efficient strategy of Antimicrobials Resistance Control at The Hospital. The research method is descriptive study with qualitative analysis through deep interview and studied document. The results concluded that the implementation of Antimicrobial Resistance Control Program in Government Hospital is better than Private Hospital based on Permenkes No. 8/2015 on PPRA at Hospital. The suggestion is to accelerate the increase of awareness of the hospital to PPRA, for Persahabatan Hospital by raising the status of the team to the Committee, for PMI Hospital by improving the leadership of PPRA team. Keywords: PPRA, Hospital, Antimicrobial Resistance, policy implementation

Abstrak: Tesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online, dan ketersediaan sumber dana dan sarana. Kata kunci : Implementasi kebijakan, penyesuaian izin, PBF, Edward III

---

This thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities.Key word: Policy implementation, adjustment policies, PBF, Edward III

Abstrak: Latar Belakang : Implementasi sistem rujukan nasional sudah dilakukan sejak tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Isu ini menjadi penting karena sistem rujukan regional menjamin setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap level pusat kesehatan per regional wilayah penetapan. Tujuan Penelitian : Dilakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Metode Penelitian : Suatu studi dengan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan metode telaah dokumen, wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group. Hasil Penelitian : Dijumpai dua kriteria penetapan yang belum sesuai dengan kriteria penetapan dari Kepmenkes Hk.02.02/Menkes/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional, yaitu kelas rumah sakit dan akreditasi. Kesimpulan : Sebagian besar kriteria penetapan rumah sakit rujukan regional sudah dipenuhi oleh RSUD Dr.H. Mohamad Rabain Muara Enim. Diharapkan kriteria yang belum dipenuhi akan dilengkapi kurang dari lima tahun semenjak penunjukan. Kata Kunci : Penguatan fungsi, rumah sakit rujukan regional, RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim Backgroud : Since 2014, the Indonesian goverment has been implementing the National health Insurance. Accordingly, the regional refferal system is crucial because its needed to ensure that individuals receive optimal care at the approprite level of health care. Aims of study : This study analyses factors in regional refferal hospital program of Muara Enim hospital. Methods :A qualitative study to evaluate Regional Refferal system in Rabain Hospital in Muara Enm Regency, Province Of South Sumatra, Indonesia, 2016. We compared the conformity between the decree of Indonesia Health Ministry about regional refferal system to the real condition in Rabain Hospital. Data was collected by document review, in-depth interview and Consensus Discussion Making Group. Informants of the study were top manajer and middle manager of Rabain Hospital as stakeholder in each their positions. Results: There were two incoherent criterias among specified criteria by Indonesia Health Ministry. We found hospital class and hospital accreditation were not in the rules. Rabain Hospital was in secondary class; should been in tertiary class and not acrreditated by national hospital accreditation committee yet. Conclusion: Our study results that mostly criterias have been fulfill by Muara Enim Hospital in regional refferal system. Between two incoherent criterias were in process of being accreditated on 2017 and upgraded class hospital being tertiary class by the time less then 5 years since apppointed. Needed commitment of all components in Rabain Hospital and supported by local goverment to accelerate its process. Keywords: Strengthening, Regional Refferal System, Rabain Hospital

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

Abstrak: Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting.